peloporberita.com

Tag: IMF

  • AS Minta Negara-negara Lain Tingkatkan Sanksi Terhadap Rusia

    Jakarta | Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada pekan ini akan meminta rekan-rekannya di sejumlah negara ekonomi utama untuk meningkatkan sanksi ekonomi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.

    Dampak dari perang Rusia-Ukraina, termasuk terhadap ekonomi global, akan menjadi topik utama diskusi selama pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional atau The International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia atau World Bank, yang dimulai Senin (18/04/2022). Pejabat keuangan dari negara-negara G7 dan G20 juga akan bertemu pekan ini.

    “Dia (Yellen) akan menggunakan pertemuan minggu ini untuk bekerja dengan sekutu untuk melanjutkan upaya bersama kami untuk meningkatkan tekanan ekonomi di Rusia sambil mengurangi efek limpahan,” kata pejabat Departemen Keuangan AS yang dikutip dari AFP, Selasa (19/04/2022).

    Disebutkan juga bahwa Yellen akan berpartisipasi dalam pertemuan penting pekan ini, terutama sesi pembukaan G20 yang berfokus pada dampak dari invasi Rusia, dan dia tidak akan menghadiri sesi lain jika pejabat dari Moskow disertakan.

    Yellen akan menjelaskan bahwa manfaat dan hak istimewa dari lembaga ekonomi terkemuka dunia, yang AS bantu ciptakan setelah Perang Dunia II, disediakan untuk negara-negara yang menunjukkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip inti yang menopang perdamaian dan keamanan di seluruh dunia.

    Sebelumnya, IMF dan Bank Dunia telah memperingatkan kerugian besar yang ditimbulkan perang terhadap ekonomi global, terutama melalui kenaikan harga energi dan makanan pada saat inflasi tinggi. Sanksi Barat terhadap Rusia telah berkontribusi pada tekanan harga, yang paling parah menghantam negara-negara miskin.[]

  • Sri Lanka Akhirnya Menyatakan Gagal Bayar Utang Luar Negeri

    Jakarta | Sri Lanka pada Selasa (12/04/2022) menyatakan bahwa dengan cadangan devisa yang sangat rendah, Sri Lanka akan gagal membayar utang luar negerinya sambil menunggu paket bailout dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

    Mengutip Kyodo News, ini adalah pertama kalinya negara kepulauan Asia Selatan itu mengumumkan default utang, sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

    Krisis pemicu default tampaknya dipicu oleh dampak pandemi, yang telah memukul sektor pariwisata Sri Lanka, dan apa yang disebut jebakan utang yang melibatkan pinjaman besar dari Tiongkok untuk proyek infrastruktur yang tidak berkelanjutan.

    Menurut kementerian keuangan Sri Lanka, kebijakan negara untuk menangguhkan pembayaran utang normal akan berlaku untuk semua obligasi internasional, semua pinjaman bilateral tidak termasuk swap antara bank sentral dan bank sentral asing, dan semua pinjaman dengan bank komersial dan pemberi pinjaman institusional.

    “Pemerintah bermaksud untuk melanjutkan diskusinya dengan IMF secepat mungkin dengan tujuan untuk merumuskan dan menyajikan kepada kreditur negara itu sebuah rencana komprehensif untuk memulihkan utang publik eksternal Sri Lanka ke posisi yang sepenuhnya berkelanjutan,” kata kementerian keuangan Sri Lanka dalam sebuah pernyataan.

    Krisis ekonomi Sri Lanka dimulai ketika negara berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi penurunan ekonomi terburuk, dengan pemadaman dan kekurangan makanan dan bahan bakar.

    Pemerintah telah memberlakukan larangan impor barang-barang non-esensial untuk menghemat cadangan mata uang asingnya dan menggunakannya untuk pembayaran utang yang sekarang telah gagal bayar.

    Negara ini juga telah meminta keringanan utang dari India dan Tiongkok, namun malah ditawari lebih banyak jalur kredit untuk membeli komoditas dari mereka.

    Warga telah memprotes selama berminggu-minggu atas krisis dan menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mundur, sebuah perkembangan yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan keadaan darurat awal bulan ini.[]

  • Senat Argentina Setujui Kesepakatan IMF Restrukturisasi Utang USD 45 Miliar

    peloporberita.com/ | Senat Argentina memberikan persetujuan akhir untuk kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang merestrukturisasi utang USD 45 miliar, membersihkan cakrawala keuangan jangka pendek negara itu namun meninggalkan tantangan inflasi yang serius.

    Pemungutan suara menandai program kredit baru yang dilakukan antara pejabat Argentina dan staf IMF, ketika mereka berusaha menyelesaikan utang, warisan rekor pinjaman yang dikontrak pada 2018 di bawah mantan presiden Mauricio Macri.

    Dihadapkan dengan momok gagal bayar yang merusak jika kesepakatan tidak disetujui, Senat memberi lampu hijau dengan suara 56 banding 13, dengan tiga abstain.

    “Adalah tanggung jawab pemerintah kita untuk membangun kepastian dalam konteks ketidakpastian,” kata Menteri Ekonomi Martin Guzman seperti dikutip dari AFP.

    Perjanjian tersebut memberikan serangkaian langkah makroekonomi untuk mengendalikan inflasi kronis negara yang mencapai 50,9 persen pada tahun 2021, dan mengurangi defisit anggarannya sebesar tiga persen dari PDB tahun lalu hingga seimbang pada 2025.

    Berdasarkan perjanjian, yang juga harus diratifikasi oleh dewan direksi IMF sebelum mulai berlaku, dana tersebut akan memantau kemajuan Argentina secara teratur. Argentina baru saja bangkit dari tiga tahun resesi ekonomi dan berjuang melawan kenaikan inflasi dan tingkat kemiskinan yang tinggi.

    Negara ini mencatat kenaikan 4,7 persen dalam indeks harga konsumen pada Februari dibandingkan Januari, dengan kenaikan 7,5 persen dalam biaya makanan. Di bawah kesepakatan baru, pembayaran akan dilakukan dari 2026 hingga 2034 setelah masa tenggang.[]

  • IMF Bakal Alirkan Dana Darurat USD 1,4 Miliar untuk Ukraina

    peloporberita.com/ | Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) telah menyetujui pemberian dana darurat kepada Ukraina sebesar USD 1,4 miliar.

    “Invasi militer Rusia ke Ukraina bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan dan ekonomi besar-besaran. Kebutuhan pembiayaan besar, mendesak dan bisa meningkat secara signifikan seiring perang berlanjut,” kata Direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva yang dikutip dari Reuters.

    IMF sangat menyadari bahwa perang telah memberi dampak yang sangat serius. Dalam 13 hari terjadi migrasi lebih dari 2 juta orang dari Ukraina, ini menunjukkan adanya masalah sosial dan ekonomi yang berat. Selain itu, hancurnya banyak infrastruktur juga sangat berdampak terhadap aktivitas Ukraina.

    Program bantuan di bawah Instrumen Pembiayaan Cepat atau Rapid Financing Instrument (RFI) IMF dipercaya akan membantu mendanai kebutuhan pengeluaran mendesak dalam jangka pendek, sambil membantu mengkatalisasi pembiayaan dari mitra lain.

    Tak hanya IMF, Bank Dunia juga sudah menyetujui paket pinjaman dan hibah senilai USD 723 juta untuk Ukraina. Paket itu termasuk tambahan pinjaman USD 350 juta untuk pinjaman sebelumnya, ditambah sekitar USD 139 juta melalui jaminan dari Belanda dan Swedia.

    Selain itu juga mencakup USD 134 juta dalam bentuk hibah dari Inggris, Denmark, Latvia, Lithuania dan Islandia sebagai bagian dari dana perwalian yang akan terus menerima kontribusi hibah atas nama Ukraina. Sedangkan, Jepang menyediakan pembiayaan paralel sebesar USD 100 juta.[]

  • IMF Desak El Salvador Setop Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

    peloporberita.com/ – Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Pemerintah El Salvador untuk berhenti menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, dengan alasan risiko besar yang ditimbulkan oleh mata uang kripto. Desakan ini disampaikan IMF ketika nilai mata uang kripto tersebut anjlok di tengah volatilitas yang lebih luas di Wall Street dalam beberapa hari terakhir.

    El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah, menjadi negara pertama di dunia yang menerima pembayaran dengan uang digital pada September 2021. Dengan itu, konsumen dimungkinkan untuk menggunakannya dalam semua transaksi, disamping menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

    Bila sebelumnya, Staf IMF sebelumnya meminta Presiden El Salvador Nayib Bukele untuk mempertimbangkan kembali menempatkan bitcoin di pusat keuangan negara. Kali ini, pernyataan IMF dengan menggunakan bahasa yang lebih kuat. Desakan tersebut langsung disampaikan oleh Dewan IMF, yang terdiri dari perwakilan negara anggota termasuk AS.

    “(Direksi dewan) mendesak pihak berwenang untuk mempersempit ruang lingkup undang-undang bitcoin dengan menghapus status tender legal bitcoin,” bunyi pernyataan resmi IMF, Rabu (26/1/2022).

    Pemberi pinjaman moneter yang berbasis di Washington itu menekankan tentang risiko besar terkait dengan penggunaan bitcoin pada stabilitas keuangan, integritas keuangan, dan perlindungan konsumen. Begitu juga dengan menerbitkan obligasi yang didukung bitcoin.

    Pernyataan ini mengacu pada rencana Nayib Bukele untuk mengumpulkan US$ 1 miliar melalui “Bitcoin Bond” yang rencananya akan dijalankan secara kemitraan dengan Blockstream, perusahaan infrastruktur aset digital.

    El Salvador, secara tak langsung akan berutang Bitcoin kepada si pemberi utang dan menjadi kewajiban negara itu untuk memberikan bunga sebagai imbalan. Jika Bitcoin Bond ini terwujud, El Salvador berpotensi akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai cadangan devisa.

    El Salvador sendiri, sebelumnya telah meminta semua bisnis dengan kemampuan teknologi untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Presiden El Salvador, Nayib Bukele, juga sedang menambah ratusan Bitcoin ke neraca negara selama beberapa bulan terakhir. Bahkan, ia berkali-kali mengaitkan nasib politiknya dengan keberhasilan eksperimen bitcoin di El Salvador. []

  • IMF Poyeksikan Perekonomian Indonesia tumbuh 5,6% di 2022

    peloporberita.com/ – Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, Febrio Kacaribu menyampaikan, bahwa Dana Moneter Internasional (IMF), menilai Indonesia sebagai negara yang cukup sukses dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan dan fiskal jangka menengahnya.

    IMF juga memproyeksikan, perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,6% di tahun 2022 dan menguat ke 6,0% pada tahun 2023. Namun, IMF menyarankan Pemerintah untuk tetap waspada atas peningkatan sejumlah risiko eksternal, diantaranya gelombang baru penyebaran Covid-19.

    Selain itu, ada juga risiko dari meningkatnya tekanan inflasi global, pengetatan pasar kuangan global sehubungan dengan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, terutama di Amerika Serikat, yang berpotensi menghambat laju pemulihan ekonomi global, yang pada gilirannya berdampak pada ekonomi domestik.

    Febrio juga menegaskan, bahwa pemerintah berhasil menekan defisit APBN hingga 4,65% PDB, jauh lebih rendah dibandingkan target awal sebesar 5,7% PDB. Keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi juga diiringi dengan utang yang terjaga dalam tingkat yang aman dan terkelola dengan baik, dengan tren yang diupayakan terus menurun dalam jangka menengah seiring langkah konsolidasi fiskal.

    IMF juga menilai, langkah konsolidasi fiskal di tahun 2023 sudah tepat dan diperkirakan dapat meningkatkan kredibilitas APBN dan kepercayaan pasar. IMF memproyeksikan defisit fiskal sebesar 4% terhadap PDB di tahun 2022, lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar 4,85%.

    “Kinerja fiskal yang kuat pada tahun 2021 menjadi bagian dari hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro yang tepat, tanpa mengorbankan upaya Pemerintah menjaga momentum pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang,” tutur Febrio berdasarkan keterangan tertulis Rabu, 26 Januari 2022.[]

  • Kekhawatiran IMF Soal Aset Kripto

    peloporberita.com/ – Booming cryptocurrency membuat International Monetary Fund (IMF) khawatir, lantaran pasar uang kripto tumbuh dengan cepat, namun tidak diikuti regulasinya.

    Salah satu hal yang disoroti IMF adalah banyaknya individu dan lembaga keuangan ikut memperdagangkan aset-aset kripto, tanpa disertai tata kelolanya.

    IMF mengatakan, konsumen aset kripto memiliki resiko terkait pengawasan yang tidak memadai, sehingga aset-aset kripto menciptakan sejumlah celah ke aktivitas yang tidak diinginkan, seperti praktek pencucian uang hingga pendanaan teroris.

    Selain itu, IMF melihat rendahnya pengawasan membuat para Influencer di aset-aset kripto menjadi resiko lain yang harus di cermati investor.

    Berdasarkan data IMF, nilai pasar kripto per September 2021 telah mencapai US$2 triliun atau tumbuh 10 kali lipat dari awal 2020.

    Financial Conduct Authority (FCA) selaku regulator keuangan Inggris, telah memperingatkan bahwa influencer di media sosial seringkali dibayar oleh penipu untuk meningkatkan penjualan token mereka dengan cara spekulasi.

    Kripto
    Ilustrasi koin Kripto. (Foto:Pelopor.id/Pixabay/vjkombajn)

    Kepala FCA Charles Randell dalam pidatonya pada September 2021 lalu mengatakan, beberapa influencer mempromosikan koin yang ternyata tidak ada sama sekali.

    Menurutnya, dengan karakteristik nilai yang volatil, aset kripto bisa menjadi pedang bermata dua bagi investor. Data dari FCA sendiri menunjukkan bahwa 2,3 juta warga Inggris memiliki aset kripto.

    Sebanyak 12 persen dari mereka membelinya secara kredit dan 12 persen di antaranya meyakini bahwa kepemilikan aset kripto akan dilindingi oleh FCA. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu.

    Selain nilai yang bisa jatuh sewaktu-waktu, investor juga akan dihadapkan dengan kewajiban membayar kembali pinjaman mereka untuk memiliki kripto. []