Jakarta – Menteri Komunikasi dan Infomatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengajak Cisco berpartisipasi membangun dan memperkuat keamanan teknologi digital di Indonesia.
Keterlibatan perusahaan teknologi raksaksa di Amerika Serikat itu diharapkan dapat menjaga ruang digital tetap bersih dimana saat ini Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.
“Kemarin bertemu Cisco membicarakan tentang bagaimana cyber security khususnya technology security agar menjaga ruang digital tetap berish, apalagi di Indonesia banyak illegal fintech, kebocoran data, dan hoaks,” tutur Menkominfo di sela-sela pertemuan World Economy Forum di Davos, Swiss, Rabu (25/05/2022).
Johnny menegaskan, Cyber Security menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinya agar bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Cisco sendiri memiliki komitmen membantu pemerintah Indonesia menyiapkan teknologi yang tepat untuk membersihkan ruang digital.
[irp]
“Cisco tentu mempunyai teknologinya dan bersama-sama kita akan merumuskan pilihan teknologi yang tepat khususnya berkaitan dengan fisik, jangan sampai nanti ruang digital kita kotor,” ungkapnya.
World Economic Forum Annual Meeting merupakan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh beberapa kepala negara, pimpinan perusahaan global, pemimpin organisasi politik, penemu-penemu di bidang sains dan kebudayaan dari 90 negara.
Dalam kunjungan sebelumnya ke Davos, Swiss Menkominfo telah melakukan beberapa pertemuan bilateral diantaranya dengan President Google Asia Pacific Scott Beaumont, Presiden Qualcomm Alex Roger, Presiden President Traveloka Caesar Indra dan Vice President Sisco Jonathan Davidson. []
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyebut para penbuat dan penyebar berita bohong atau hoax ibarat pemakan bangkai. Pernyataan ini, disampaikan terkait beredarnya sejumlah berita “ngaco” terkait ucapan Mahfud dalam program “Adu Perspektif” yang ditayangkan Detik TV akhir pekan lalu.
“Para pembuat dan penyebar hoax itu, kalau menurut istilah agama, adalah pemakan bangkai,” tulis Mahfud di laman Instagramnya @mohmahfudmd, Kamis, (29/04/2022).
Menurutnya, ia hanya berbicara tentang tantangan setelah Pemilu 2024. Yaitu masalah polarisasi ideologi, korupsi, dan penegakan hukum, sehingga tahun 2024 harus dipilih pemimpin yang strong leader, yang bisa menyatukan.
“Tapi, para penyebar hoax ada yang sengaja menulis ngaco seperti ini: Menko Polhukam Akui Pemerintah Gagal, Mahfud MD Bilang Jokowi Lemah, Menko Polhukam Menyerah soal Korupsi, Menko Polhukam Nyatakan Jokowi Harus Diganti, Menko Polhukam Serang Istana, dan lain-lain. Padahal, itu semua tak ada dalam omongan saya, baik secara eksplisit maupun implisit,” ungkapnya.
Dalam postingan tersebut, Menko Polhukam juga menjelaskan bahwa isi dalam program “Adu Perspektif” detik tv akhir pekan lalu yang benar adalah sebagai berikut:
“Saya bilang, tahun 2024 kita harus memilih pemimpin baru karena sudah dipastikan Pemilu tidak ditunda, Presiden Jokowi akan habis masa jabatannya, dan tidak ada perpanjangan masa jabatan. Kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena pemerintahan Presiden Jokowi lemah atau gagal, tetapi karena memang ada agenda konstitusional yakni Pemilu untuk memilih Presiden, dan Pak Jokowi tidak ikut kontestasi lagi.”
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto:Pelopor.id/Kemenko Polhukam)
“Dua masalah yang kita hadapi ke depan adalah polarisasi (sub) ideologi dan merajalelanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Ingat, dua masalah tersebut sudah terwariskan dari Presiden ke Presiden sehingga tak bisa dikatakan hanya terjadi sekarang, untuk kemudian menuding bahwa Pemerintah sekarang gagal. Itu ngaco. Kalau itu dalilnya, logikanya maka semua Presiden gagal karena tak pernah ada yang bisa mengatasi dua hal itu. Mari kita runut.”
“Soal korupsi dan penegakan hukum misalnya, tak bisa dibantah bahwa kedua masalah tersebut selalu menjadi problem semua Presiden. Pak SBY dulu bertekad memimpin sendiri perang melawan korupsi, malah secara resmi beliau memperkenalkan istilah mafia hukum pengganti istilah mafia peradilan. Tapi masih banyak pejabat dan politisinya yang korupsi gede-gedean. Dulu Bu Mega pernah mengeluh bahwa dirinya mewarisi birokrasi Tong Sampah sehingga sulit memberantas korupsi meski keputusan politiknya sudah tegas.”
[irp]
“Begitu pun Gus Dur, pada masanya galak terhadap koruptor dan mencoba menangkapi koruptor tapi malah Gus Dur yang jatuh. Pak Habibie pun begitu. Jadi problem korupsi dan polarisasi ideologi itu sudah terwariskan dari waktu ke waktu, sehingga membuat pembelahan yang membahayakan.”
Dari ucapan tersebut Menko Polhukam mempertanyakan, mengapa ia bisa dituding mengatakan bahwa pemerintahan saat ini gagal dan menyerah
“Dari mana logikanya kok menuding saya bilang bahwa pemerintah sekarang gagal dan menyerah?”, sebutnya dipostingan yang sama.
Malah menurut Mahfud, terjadi hal yang sebaliknya, jika melihat hasil survei semua lembaga survei yang kredibel (Litbang Kompas, SMRC, Indikator Politik Indonesia, Charta Politika) melaporkan pada awal tahun ini bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi justru tinggi.
Ilustrasi Hoax. (Foto: Kemkominfo)
Survei Litbang Kompas yang dirilis awal Maret 2022 menyatakan kepuasan publik adalah yang tertinggi selama 7 tahun pemerintahan Jokowi dan mencapai skor lebih dari 73 persen. Sedangkan penegakan hukum saat survei itu sudah 65 persen padahal pada akhir 2019 hanya 49,1 persen.
“Siang ini tadi (28/04/2022), saya ikut hadir dalam rilis hasil survei Indikator Politik oleh Burhan Muhtadi. Ternyata kepercayaan publik dan indeks penegakan hukum masih cukup tinggi meski sempat turun sebentar ketika ribut-ribut penundaan pemilu,” ungkapnya.
Mahfud menyebut, Penegakan hukum tetap baik malah Kejagung yang tadinya ada di peringkat 8 naik ke peringkat 4 dalam kepercayaan publik.
“Para pembuat hoax pemakan bangkai tentu bilang itu survai abal-abal dan pesanan. Kemudian meminjam nama saya untuk menghantam Presiden Jokowi,” tegasnya.
[irp]
“Padahal saya bilang tahun 2024 harus dipilih Presiden baru, karena tahun itu akan ada Pemilu dan Pak Jokowi sudah tidak bisa dipilih lagi. Di bagian mana saya bilang Presiden Jokowi gagal dan lemah? Akan halnya keharusan memilih Presiden yang kuat, itu terkait dengan fakta bahwa dalam sejarah semua Presiden kita tidak bisa menyelesaikan polarisasi politik identitas dan lemahnya hukum di depan merajalelanya korupsi,” sambungnya.
Sementara di Amerika Latin, lanjut Mahfud, jika pertentangan di tengah masyarakat meluas dan hukum tidak tegak biasanya militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta dengan alasan menyelamatkan negara. Namun, Menko Polhukam menegaskan:
“Tak ada sama sekali saya bilang TNI akan kudeta. Tapi pembuat hoax menulis: “Mahfud bilang Prsiden lemah dan gagal, TNI akan kudeta”. Di bagian mana saya bilang begitu? Di Indonesia itu takkan pernah terjadi,” tandasnya. []
Jakarta | Australia mengeluarkan aturan baru untuk mengawasi perusahaan internet di negaranya dalam menangani penyebaran berita palsu atau hoax.
Dalam aturan terbaru itu, Otoritas Komunikasi dan Media Australia atau The Autralian Communication and Media Autority (ACMA) mewajibkan perusahaan internet membuka data internalnya dan akan memberikan kode industri internet bagi yang menolak bekerja sama.
Melansir Bloomberg, langkah ini sebagai tindak lanjut pemerintah Australia atas temuan ACMA bahwa empat per lima dari orang dewasa di negara itu telah menerima informasi yang salah terkait Covid-19.
Upaya yang dilakukan Australia juga sejalan dengan negara-negara di Eropa yang mulai akhir tahun ini akan membatasi konten negatif di internet. Bahkan, Uni Eropa mengupayakan tindakan tegas untuk menghentikan disinformasi, mengingat sejumlah klaim yang dilakukan media Rusia selama invasi ke Ukraina.
Laporan ACMA menyebutkan, narasi palsu biasanya dimulai dengan unggahan yang sangat emosional dan menarik. Kemudian kelompok konspirasi sering mendesak orang bergabung dengan platform yang lebih kecil namun kebijakan moderasi lebih longgar, seperti Telegram.
DIGI, badan industri Australia yang mewakili Facebook, Google, Twitter dan TikTok menyatakan mendukung rekomendasi ACMA. Bahkan, DIGI telah menyiapkan sistem untuk memproses keluhan tentang informasi yang salah.[]
peloporberita.com/ – Polda Jawa Tengah (Jateng) menepis kabar adanya orang hilang saat dilakukan pengukuran di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Selasa (8/2/2022).
Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menegaskan isu yang beredar di media sosial itu adalah Hoaks atau berita bohong. Sebab menurut Iqbal, orang tersebut saat ini sedang diperiksa di Polsek Bener dan diperlakukan secara humanis.
“Orang tersebut berinisial MS dan yang bersangkutan sehari sebelumnya terdeteksi memposting kegiatan kepolisian yang ada di Purworejo. Termasuk memposting di akun sipil dan Wadas serta memberi caption provokatif,” tuturnya dikutip dari dilaman resmi milik Polri.
Iqbal menjelaskan, pada pukul 07.00 yang bersangkutan membonceng istrinya menggunakan sepeda dan dihentikan petugas. Saat itu juga, petugas menghentikan dan mengamankannya di Polsek untuk dilakukan introgasi.
“Hasil introgasi yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Yang bersangkutan mengaku memiliki tanah tetapi belum bersertifikat,” ungkap Iqbal.
Disisi lain, Iqbal juga menyampaikan bahwa pada saat pengukuran, ada 23 orang yang diamankan lantaran membawa senjata tajam dan memprovokasi.
“Serta membuat friksi dengan pihak yang pro pembangunan. Saat ini, 23 orang tesebut diperiksa di Polsek Bener,” tegasnya.
Sementara proses pengukuran tanah sendiri berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh pemilik tanah
“Terakhir Polri siap memfasilitasi siapapun warga termasuk yang kontra dengan pembangunan. Silahkan sampaikan aspirasi untuk disalurkan ke pihak terkait,” tandasnya.
Sebelumnya, akun wadas_melawan menghembuskan kabar hoax tersebut di media sosial facebook. Akun ini, memposting foto orang yang dinyatakan hilang berinisial MS.
Pada postingan itu juga disematkan captions bertuliskan “Salah satu warga Wadas pagi ini ditangkap paksa tanpa adanya kesalahan apapun saat makan di warung, saat ini warga tersebut dibawa ke Polsek Bener. Kondisi saat ini, internet di Wadas juga sedang down, sehingga menyulitkan berkabar di media sosial.” []
peloporberita.com/ – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, beredarnya poster di media sosial dimana Ustadz Babe Haikal disebutkan akan melaksanakan kegiatan di Yonif Para Raider 502/UY adalah tidak benar atau Hoax.
Kadispenad menjelaskan, sebelumnya Ustadz Babe Haikal memang meminta izin untuk mengadakan kegiatan pengajian di Yonif Para Raider 502/UY dengan mengundang masyarakat umum.
“Akan tetapi kegiatan tersebut tidak mendapatkan perizinan dari Satuan terkait, mengingat kondisi pandemi Covid yang masih terus berlangsung saat ini,” tutur Tatang berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip peloporberita.com/, Senin, (24/1/2022)
Namun, Tim IT dari Ustadz Babe Haikal sudah terlanjur membuat poster dan mempostingnya di IG, padahal acara tersebut tidak jadi terlaksana. Pihak Yonif Para Raider 502/UY pun telah meminta Tim Ustadz Babe Haikal untuk menghapus poster tersebut, guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
Selanjutnya, Yonif Para Raider 502/UY akan meminta kepada pihak Tim Ustadz Babe Haikal untuk membuat permintaan maaf melalui pernyataan pers yang menjelaskan bahwa postingan tersebut tidak benar dan dilakukan tanpa seizin satuan Yonif Para Raider 502/UY. []
peloporberita.com/ – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau yang biasa disapa Gus Yaqut mendukung langkah Polri menangkap dan menetapkan tersangka penceramah Bahar bin Smith terkait dugaan penyebaran kabar bohong atau hoaks.
“Saya mendukung apa yang dilakukan Polri terhadap Bahar Smith,” tuturnya, Rabu (5/1/2022).
Bahar bin Smith. (Foto:Pelopor.id/Ist)
Gus Yaqut menegaskan, Indonesia berstatus negara hukum. Artinya semua orang harus mematuhi semua peraturan yang ada di Indonesia. Bila melanggar, sudah sewajarnya harus ditindak tanpa pandang apapun latar belakangnya.
“Negara ini negara hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus diadili. Tidak pandang bulu,” tegas Gus Yaqut.
Sebelumnya, Pada Selasa, (4/1/2022) dini hari, Polda Jawa Barat telah menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. Selain itu, yang bersangkutan juga telah ditahan oleh Polisi.[]
peloporberita.com/ – Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemberitaan bohong alias hoaks bernada penodaan agama oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Hal ini disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.
“Terkait dengan adanya laporan Rabu, (5/1/2022) sore, Bareskrim Polri telah menerima aduan atas nama inisial HP yang melaporkan dugaan tindak pidana menyebarkan informasi pemberitaan bohong, hoaks yang mana dapat menimbulkan keonaran di masyarakat,” tutur Ahmad Ramadhan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan. (Foto: peloporberita.com/Divisi Humas Polri)
“Yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun atas nama inisial FH dengan username @FerdinandHaean3. Yang dilaporkan adalah, menyebarkan informasi bermuatan permusuhan berdasarkan SARA. Menyebarkan pemberitaan bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 a ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-undang 11 tahun 2008 tentang ITE dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP,” lanjutnya.
Ahmad Ramadhan menegaskan bahwa laporan tersebut telah diterima dengan barang bukti yang telah diserahkan oleh pelopor berupa postingan dan screenshoot dari akun milik mantan politisi Partai Demokrat itu.
“Dan tentunya hal ini akan didalami dan ditindaklanjuti,” tandasnya.
Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean mencuit di media sosial Twitter pribadinya soal “Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa maha segalanya”.
Ia mengklaim bahwa cuitan itu tidak menyasar kelompok atau agama tertentu. Menurut Ferdinand, beberapa hari lalu ia tengah mengalami kondisi sedang banyak beban. Ia mengatakan cuitan tersebut dibuat berdasarkan dialog imajiner antara hati dan pikirannya merespons kondisi tersebut. []
peloporberita.com/ – Sebuah poster deklarasi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029 beredar di media sosial.
Deklarasi itu menyertakan dukungan dari beberapa partai seperti PAN, Partai Demokrat, NasDem, PPP, dan PKB. Deklarasi tersebut, tertulis akan digelar pada Minggu (7/11/2021) ini di JIExpo Kemayoran.
“Hoaks berat, itu kerjaan orang-orang iseng, mancing-mancing. Jajaran PKB tetap solid mengusung Gus Muhaimin, bahkan beberapa daerah sudah deklarasi juga.”
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga menyebut bahwa poster itu hoaks. Selain itu, Viva Yoga merasa pihaknya tidak terlibat dengan hal tersebut.
“Itu hoaks 100%,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan Waketum PKB Jazilul Fawaid, menurutnya poster itu hoaks. ia menegaskan PKB tetap solid mendukung ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.
“Hoaks berat, itu kerjaan orang-orang iseng, mancing-mancing. Jajaran PKB tetap solid mengusung Gus Muhaimin, bahkan beberapa daerah sudah deklarasi juga,” tandasnya dikutip dari Detik.com.
Menurut Jazilul, banyak hal aneh terkait Pilpres 2024. Tetapi,dia menganggap itu wajar lantaran dinamika politik. “Saat ini banyak info aneh aneh, namun wajar saja, bagian dari dinamika para pendukung. Harapannya dinamikanya positif untuk demokrasi,” tandasnya. []
peloporberita.com/ – Polisi menyita Akun YouTube milik Direktur TV swasta lokal di Jawa Timur, AZ atas kasus penyebaran hoax dan SARA, menyerang Sinergitas TNI-Polri dan berpotensi menyebabkan polarisasi serta memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.
“Aktual TV adalah konten yang ada di YouTube. Tetapi mereka orang yang bukan sebagai pelaku yang sesuai dengan UU Pers atau penyiaran,” tutur pakar komunikasi Henry Subiakto di Polda Metro Jaya, Jumat, 15 Oktober 2021.
“Ini bukan kebebasan pers, tapi upaya provokasi untuk melakukan kebencian, syiar kebencian pada tokoh atau kelompok tertentu, agama tertentu dan institusi negara.”
Henry menjelaskan, meski AZ diketahui sebagai direktur TV swasta, latar belakang Arief sebagai seseorang yang bekerja di bidang jurnalistik tidak bisa dilekatkan pada konten di akun YouTube tersebut.
Aktual TV sendiri, dapat dikategorikan sebagai Organized Crime atau Kejahatan Terstruktur, yang di komandoi Tersangka AZ salah satu direktur TV swasta lokal jawa timur di bantu 2 tersangka yang lain.
Dari ke-3 Tersangka yang telah diamankan itu, diketahui bahwa mereka memiliki peran masing-masing dan mereka telah mendapatkan keuntungan 1,8 hingga 2 miliar rupiah dalam kurun waktu 8 bulan.
“Ini bukan kebebasan pers, tapi upaya provokasi untuk melakukan kebencian, syiar kebencian pada tokoh atau kelompok tertentu, agama tertentu dan institusi negara. Oleh karenanya, kami dari pakar komunikasi, saya apresiasi Polres Jakarta Pusat karena ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Kejahatan ini tergolong fenomena dan modus operandi baru. Sebab, mereka mengaburkan indentitas akun dengan membeli akun dari transaksi jual beli agar sulit terdeteksi pihak kepolisian.
Kejahatan tersebut, bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tanpa melihat akibat yang di timbulkan.
“Kami jelaskan ini apakah ada motivasi lain sedang kami selidiki karena ini modus baru yang memprihatinkan. Yang jelas diakui mereka tidak benar,” sebutnya.
Para tersangka kini ditangani secara Profesional oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan berkas telah lengkap P21 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informasika (Kemkominfo), menyampaikan bahwa pesan berantai yang menyebutkan bahwa bahan pembuatan burger ayam KFC mengandung babi adalah berita bohong atau hoaks.
Keterangan ini, disampaikan Kemkominfo melalui laman resminya dikutip peloporberita.com/, Selasa, 10 Agustus 2021. Selain itu, dalam pesan berantai itu juga disebutkan bahwa komponen ayam dari keseluruhan bahan pembuatan burger ayam di KFC hanya sebesar 15 persen.
Berdasarkan penelusuran pikiran-rakyat.com, diketahui bahwa tidak ada informasi yang valid mengenai adanya temuan bahwa bahan pembuatan burger ayam KFC mengandung babi sebagaimana klaim dalam pesan berantai yang beredar di WhatsApp.
Tetapi yang pasti, seluruh produk KFC yang dijual di Indonesia (termasuk burger ayam) beserta komponen bahan yang digunakan, telah memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI dan masih berlaku hingga saat ini. []
