Tag: Gotabaya Rajapaksa

  • Krisis Bahan Bakar Buat Sri Lanka Tutup Sekolah dan Kantor Pemerintah

    Jakarta | Pihak berwenang Sri Lanka pada Jumat (17/06/2022) mengumumkan penutupan kantor dan sekolah pemerintah selama dua minggu, lantaran hampir semua transportasi umum terhenti akibat kurangnya dolar untuk membayar bahan bakar impor.

    Kementerian Administrasi Publik Sri Lanka memerintahkan seluruh departemen, lembaga publik dan dewan lokal untuk mempertahankan layanan kerangka mulai Senin, sebagai tanggapan atas kekurangan bensin dan solar yang akut.

    “Karena transportasi umum yang langka serta ketidakmampuan untuk mengatur kendaraan pribadi, diputuskan untuk secara drastis mengurangi jumlah karyawan yang melapor untuk bekerja,” kata perintah kementerian seperti dikutip dari TRT World, Sabtu (18/06/2022).

    Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, dan tidak mampu membiayai impor kebutuhan seperti makanan, obat-obatan dan bahan bakar sejak akhir tahun lalu.

    Negara ini juga menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan, yang semuanya telah berkontribusi pada protes berbulan-bulan dengan tuntutan agar Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur.

    Awal pekan ini, pihak berwenang Sri Lanka telah menyatakan Jumat sebagai hari libur, yang juga merupakan salah satu upaya untuk menghemat bahan bakar.

    Terlepas dari langkah itu, antrian panjang terlihat di luar pom bensin pada Jumat, dengan banyak pengendara mengatakan telah menunggu berhari-hari untuk mengisi tangki mereka.

    Perintah penutupan ini keluar sehari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan tanggapan daruratnya terhadap krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Sri Lanka, dengan memberi makan ribuan wanita hamil yang menghadapi kekurangan makanan.[]

  • Sri Lanka Akhirnya Menyatakan Gagal Bayar Utang Luar Negeri

    Jakarta | Sri Lanka pada Selasa (12/04/2022) menyatakan bahwa dengan cadangan devisa yang sangat rendah, Sri Lanka akan gagal membayar utang luar negerinya sambil menunggu paket bailout dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

    Mengutip Kyodo News, ini adalah pertama kalinya negara kepulauan Asia Selatan itu mengumumkan default utang, sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

    Krisis pemicu default tampaknya dipicu oleh dampak pandemi, yang telah memukul sektor pariwisata Sri Lanka, dan apa yang disebut jebakan utang yang melibatkan pinjaman besar dari Tiongkok untuk proyek infrastruktur yang tidak berkelanjutan.

    Menurut kementerian keuangan Sri Lanka, kebijakan negara untuk menangguhkan pembayaran utang normal akan berlaku untuk semua obligasi internasional, semua pinjaman bilateral tidak termasuk swap antara bank sentral dan bank sentral asing, dan semua pinjaman dengan bank komersial dan pemberi pinjaman institusional.

    “Pemerintah bermaksud untuk melanjutkan diskusinya dengan IMF secepat mungkin dengan tujuan untuk merumuskan dan menyajikan kepada kreditur negara itu sebuah rencana komprehensif untuk memulihkan utang publik eksternal Sri Lanka ke posisi yang sepenuhnya berkelanjutan,” kata kementerian keuangan Sri Lanka dalam sebuah pernyataan.

    Krisis ekonomi Sri Lanka dimulai ketika negara berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi penurunan ekonomi terburuk, dengan pemadaman dan kekurangan makanan dan bahan bakar.

    Pemerintah telah memberlakukan larangan impor barang-barang non-esensial untuk menghemat cadangan mata uang asingnya dan menggunakannya untuk pembayaran utang yang sekarang telah gagal bayar.

    Negara ini juga telah meminta keringanan utang dari India dan Tiongkok, namun malah ditawari lebih banyak jalur kredit untuk membeli komoditas dari mereka.

    Warga telah memprotes selama berminggu-minggu atas krisis dan menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mundur, sebuah perkembangan yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan keadaan darurat awal bulan ini.[]

  • Aksi Protes Makin Ricuh, Presiden Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat

    Jakarta | Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat pada Jumat (01/04/2022). Hal ini memberikan kekuatan besar bagi pasukan keamanan sehari setelah ratusan orang mencoba menyerbu rumahnya dalam kemarahan akibat krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Presiden Rajapaksa menerapkan undang-undang keras yang memungkinkan militer menangkap dan menahan tersangka untuk waktu yang lama tanpa pengadilan, ketika demonstrasi yang menyerukan pelengserannya menyebar ke seluruh negara Asia Selatan.

    Kepolisian Sri Lanka pun memberlakukan kembali jam malam pada hari Jumat di Provinsi Barat, yang meliputi ibu kota Kolombo, memperluas zona larangan bepergian dari malam sebelumnya.

    Kota-kota selatan Galle, Matara dan Moratuwa juga menyaksikan protes anti-pemerintah, dan demonstrasi serupa dilaporkan di wilayah utara dan tengah. Semua menahan lalu lintas di jalan-jalan utama.

    Melansir AFP, negara berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi kekurangan bahan pokok yang parah, kenaikan harga yang tajam dan pemadaman listrik yang melumpuhkan dalam penurunan paling menyakitkan, sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

    Kantor Rajapaksa mengatakan bahwa para pengunjuk rasa ingin menciptakan “Musim Semi Arab”, sebuah referensi untuk protes anti-pemerintah dalam menanggapi korupsi dan stagnasi ekonomi yang mencengkeram Timur Tengah lebih dari satu dekade lalu.

    Kesulitan Sri Lanka telah diperparah oleh pandemi, yang melumpuhkan pariwisata dan pengiriman uang. Banyak ekonom juga menilai, krisis telah diperburuk oleh salah urus pemerintah dan akumulasi pinjaman selama bertahun-tahun.

    Data resmi terbaru menunjukkan inflasi di Kolombo mencapai 18,7 persen pada Maret, rekor bulanan keenam berturut-turut. Harga makanan melonjak 30,1 persen.

    Kolombo memberlakukan larangan impor secara luas pada Maret 2020 dalam upaya menghemat mata uang asing yang diperlukan untuk membayar hampir USD 7 miliar tahun ini untuk melunasi utangnya yang mencapai USD 51 miliar.[]