peloporberita.com

Tag: Golkar

  • Komisi II Minta Tanggapan Masyarakat Tentang Calon Anggota KPU dan Bawaslu

    peloporberita.com/ | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta masyarakat memberikan masukan, sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

    “Kami Komisi II DPR RI membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam konferensi pers di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (07/02/2022).

    Doli mengatakan, masyarakat bisa mengirim tanggapan dan masukan dalam bentuk tertulis dengan menyertakan identitas lengkap kepada Sekretariat Komisi II DPR di Gedung Nusantara II Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, 10270.

    Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan masukannya lewat telepon di 021-5715522, 57165224, atau fax 5715493 dan email set_komisi2@dpr.go.id, paling lambat 11 Februari 2022.

    Berdasarkan keputusan rapat pimpinan dan rapat konsultasi pengganti Bamus, agenda uji kelayakan dan kepatuhan dilaksanakan pada 14-16 Februari 2022.

    Politikus Partai Golkar ini menyampaikan bahwa seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II akan dilaksanakan secara terbuka, transparan dan dapat disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia.

    Ada 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan Surat Presiden (Supres) Nomor R-01/Pres/01/2022 tanggal 12 Januari 2022.

    Melansir Parlementaria, nama-nama calon anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027 adalah August Mellaz (Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi), Betty Epsilon Idroos (Ketua KPU DKI Jakarta), Dahliah (Ketua Network for Indonesia Democracy Society), Hasyim Asy’ari (Anggota KPU RI periode 2017-2022), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Anggota KPU RI pengganti antar waktu Idham Holik sebagai Anggota KPU Jawa Barat), serta Iffa Rosita (Anggota KPU Kalimantan Timur).

    Selanjutnya, Iwan Rompo Banne (Anggota KPU Sulawesi Tenggara), Mochammad Afifuddin (Anggota Bawaslu RI), Muchamad Ali Safa’at (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Parsadaan Harahap (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu), Viryan (Anggota KPU RI), Yessy Yatty Momongan (Anggota KPU Sulawesi Utara) dan Yulianto Sudrajat (Ketua KPU Jawa Tengah).

    Sedangkan calon anggota Bawaslu RI adalah Aditya Perdana (Direktur Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia), Andi Tenri Sompa (Dosen Universitas Lambung Mangkurat), Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI), Herwyn Jefler Hielsa Malonda (Ketua Bawaslu Sulawesi Utara), Lolly Suhenty (Anggota Bawaslu Jawa Barat), Mardiana Rusli (penggiat Pemilu), Puadi (Anggota Bawaslu DKI Jakarta), Rahmad Bagja (Anggota Bawaslu RI), Subair (Anggota Bawaslu Maluku Utara), dan Totok Hariyono (Anggota Bawaslu Jatim). []

  • Ternyata Menko Airlangga Lakukan ini Saat Weekend

    peloporberita.com/ – Airlangga Hartarto, saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia juga Ketua Umum Partai Golkar. Jabatan yang diemban Menko Airlangga, tentu saja membuatnya super sibuk. Namun di balik keseibukannya, Airlangga Hartarto ternyata menghabiskan weekend hanya untuk buah hatinya.

    “Saya pun kerap mendengar curhat dan kritisisme anak-anak yang bikin kita sebagai orang tua senyum-senyum mendengarnya.”

    “Kalau kata mereka, ‘weekend bersama Bapak’. Ngobrol dan mendengar cerita anak-anak merupakan hal membahagiakan. Sepadat apapun, saya sempatkan dan ikhtiarkan untuk duduk dan ngobrol bareng bersama mereka,” tutur Menko Airlangga di akun Twitter pribadinya, Minggu, (19/12/2021) siang.

    Menko Airlangga menceritakan, bahwa anak-anaknya biasa bercerita tentang sekolah. Tak jarang juga mereka mengungkapkan aktivitas di masa pandemi, seperti nonton film atau bacaan yang menarik bagi mereka, termasuk musik yang sedang mereka dengar.

    “Bahkan, saya pun kerap mendengar curhat dan kritisisme anak-anak yang bikin kita sebagai orang tua senyum-senyum mendengarnya. Seringkali pertemuan dengan mereka memberikan kesegaran dan semangat baru bagi saya. Saya yakin anda yang sudah menjadi orang tua merasakan hal yang sama,” ungkapnya dalam tweet yang lain.

    Diakhir unggahannya, Menko Airlangga mengucapkan selamat berakhir pekan, dan menikmati waktu bersama keluarga. []

  • Airlangga Hartarto Targetkan Golkar Raih 62 Persen Suara di Pilkada 2024

    peloporberita.com/ – Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan Partai berlambang pohon beringin bisa meraih lebih dari 60 persen suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikannya dalam acara syukuran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Partai Golkar pada Rabu, 20 Oktober 2021.

    “Untuk pemilihan presiden minimal harus menang. Jadi maksimalnya silakan dicari tapi minimal harus capres kita menang.”

    “Kemenangan dalam Pilkada kita sudah dapatkan 62 persen, 62 persen ini harus dikonversi menjadi suara Partai Golkar, baik itu di pileg, pilpres dan dilanjutkan dalam pilkada nanti,” tutur Menteri Koordinator Perekonomian itu.

    Sementara untuk Pemilhan Legislatif (Pileg), Partai Golkar menargetkan meraih minimal 20 persen suara. Kemudian Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai Golkar menargetkan minimal menang.

    Partai Golkar
    Logo Partai Golkar. (Foto: peloporberita.com/Ist)

    "Untuk pemilihan presiden minimal harus menang. Jadi maksimalnya silakan dicari tapi minimal harus capres kita menang," tegas Airlangga.

    Oleh sebab itu, Airlangga mengajak kader Partai Golkar untuk solid menghadapi 2024.

    "Saya mengajak untuk menjaga kekompakan dan soliditas, kita harus bersatu untuk menang," katanya.

    Pada Oktober 2024 mendatang, Partai Golkar akan berusia genap 60 tahun. Airlangga pun bertekad membawa partai berlambang beringin itu menang pada 2024.

    “Tahun 2024 adalah tahun penting bukan saja kita harus menang, tetapi pertaruhan di mana usia partai Golkar akan menginjak 60 tahun dan dalam enam dekade kita harus menorehkan sejarah bahwa Partai Golkar akan kembali merebut kemenangan,” tandasnya.

    Airlangga mengatakan, pada 2021 Golkar harus menuntaskan konsolidasi dan melakukan penggalangan opini dengan panduan dari MPO Partai Golkar. Kemudian pada 2022, penugasan fungsionaris akan segera dilakukan dengan target lebih dari 200 persen. Para fungsionaris itu akan melanjutkan kerja-kerja media dan penggalangan opini (MPO) di 2021.

    “Para fungsionaris akan diterjunkan ke daerah-daerah agar mensosialisasikan calon presiden partai Golkar dan calon legislatif partai Golkar,” tandasnya.

    Selanjutnya di 2023, Airlangga melakukan penetapan dan pemantapan pemenangan partai dengan fungsionaris sebagai pasukan darat. Penggalangan opini juga akan terus bekerja untuk pemenangan presiden dari partai Golkar. Dengan ini, ia menargetkan pada 2023 Golkar akan bekerja menuju Pemilu 2024. []

  • Profil Azis Syamsuddin yang Sudah Resmi Tersangka Korupsi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu dini hari (25/09/2021). Azis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji, terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

    Sejatinya, Azis menghadiri panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat, namun ia tidak hadir dengan alasan sedang menjalani isolasi mandiri. Namun, KPK memutuskan tetap menjemput paksa Azis di rumahnya di Jakarta Selatan, pada Jumat malam (24/09/2021). Tim KPK sudah melakukan pemeriksaan swab antigen terhadap Azis dan hasilnya non-reaktif Covid. 

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, dalam kasus ini, Azis menghubungi penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju pada Agustus 2020. Dengan tujuan meminta tolong “mengurus” kasus yang menyeret namanya dan kader Partai Golkar lainnya, yaitu Aliza Gunado. Saat itu, kasus tersebut sedang diselidiki KPK. 

    Stepanus Robin sendiri saat ini sudah diberhentikan KPK, setelah berstatus tersangka dugaan korupsi penanganan perkara. Selanjutnya, Robin menghubungi seorang pengacara, Maskur Husain, untuk mengurus dan mengawal kasus tersebut. Setelah itu, Maskur menyampaikan kepada Azis dan Aliza untuk masing-masing menyiapkan uang Rp2 miliar. 

    Baca juga: Kembali Menangkan Gugatan Partai Berkarya, Ini Profil Tommy Soeharto

    Profil Azis Syamsuddin 

    Karier politik Azis Syamsuddin dimulai pada pemilu 2004, ketika ia duduk di kursi parlemen melalui Partai Golkar. Sebelumnya, ia telah merasakan banyak pengalaman di dunia profesional sebagai konsultan di American International Assurance (AIA) dan bankir di Bank Panin.

    Pria kelahiran 31 Juli 1970 ini, duduk di Komisi III DPR yang mengawasi kinerja eksekutif bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Pendidikannya ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana. Kemudian lanjut ke studi magister di University of Western Sydney, Australia dan magister hukum dari Universitas Padjajaran Bandung. 

    Azis juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia selama tahun 2008-2011. Ia memilih Partai Golkar karena dianggap cocok dengan niatnya untuk berpolitik sebagai bentuk pengabdian. Di internal partai, Azis sempat menjadi pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dan menjadi anggota Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro). []

  • Profil Ali Mochtar Ngabalin yang Angkat Bicara Soal Sengkarut TWK

    peloporberita.com/ | Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi ditarik-tarik ke dalam sengkarut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pernyataan itu sekaligus merespons surat dari 57 pegawai KPK non-aktif ke Jokowi, yang meminta Jokowi mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan kesimpulan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

    Menurut Ngabalin, pimpinan KPK sudah mengambil keputusan terkait nasib pegawai KPK yang tidak lolos TWK, dan Jokowi sudah menaati asas-asas yang berlaku dengan tidak mengintervensi keputusan pimpinan KPK. 

    Baca juga: Profil Faldo Maldini yang Dijuluki The New Ngabalin

    Di samping itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Jokowi sudah mengetahui dan menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM mengenai TWK untuk pegawai KPK. Namun, Jokowi masih menunggu proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

    “Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM,” kata Dini kepada wartawan, Rabu (25/08/2021). Dini juga mengatakan, arahan Jokowi terkait masalah ini tetap sama. Pada 17 Mei, Jokowi menyatakan bahwa TWK tidak bisa serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

    Baca juga: Profil Farhat Abbas, Pengacara & Pendiri Partai Pandai

    Profil Ali Mochtar Ngabalin

    Sebelum masuk pemerintahan, Ngabalin dikenal dengan gaya khas bicaranya yang meledak-ledak. Berikut ini profil singkatnya. Ali Mochtar Ngabalin lahir di Fakfak, Papua Barat, 25 Desember 1968. Ia menikah dengan wanita yang bernama Henny Muis Bakkidu dan dikaruniai empat orang anak. Ngabalin juga dikenal sebagai pengajar, mubaligh dan politikus. 

    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan juga pernah menjadi direktur eksekutif di lembaga nirlaba, salah satunya Adam Malik Center.

    Selain itu, Ngabalin pernah menjadi anggota Komisi I DPR periode 2004-2009, dan memperoleh momentum pada pertengahan September 2005 ketika berinisiatif mengajukan penggunaan hak interpelasi. Saat itu, Ngabalin mempermasalahkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memimpin sidang kabinet jarak jauh Amerika Serikat-Jakarta melalui telekonferensi. Menurutnya, pelaksanaan telekonferensi adalah langkah gegabah, karena bisa membuka rahasia negara.

    Baca juga: Profil Indonesia Corruption Watch yang Disomasi Moeldoko terkait Kasus Ivermectin

    Kemudian pada 2010, ia keluar dari Partai Bulan Bintang dan berpindah ke Partai Golkar. Ngabalin sempat menjadi pembela garis keras Prabowo Subianto saat Pilpres 2014, yang belakangan membelot ke poros Jokowi.

    Saat Pilpres 2014, Ngabalin menegaskan, Kubu Prabowo menghormati keputusan MK yang memenangkan Jokowi-JK. Namun, ia tetap tidak mau menerima kenyataan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta naik jabatan menjadi RI 1. Dia yakin Tuhan tidak tidur dan melihat keadilan di Indonesia. Bahkan, Ngabalin juga menuding Jokowi-JK adalah manusia otoriter.

    Baca juga: Profil Mantan Napi Koruptor Emir Moeis yang Jadi Komisaris BUMN

    Setelah berpindah poros pada Pilpres 2019, Ngabalin yang saat itu sudah menjabat Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, menuding pidato Prabowo yang bertema Indonesia Menang, penuh dengan data bohong. Menurutnya, ucapan Prabowo yang saat itu adalah capres nomor urut 02, hanya membuat masyarakat risau.

    Dalam pidato tersebut, Prabowo menyampaikan kritik tajamnya terhadap program pemerintah dari sektor sosial sampai ekonomi. Pemerintah dinilai tidak perhatian pada rakyat karena masih banyak warga miskin dan menganggur. Prabowo juga mengkritik soal kebijakan impor gula dan beras yang dilakukan Presiden Jokowi saat musim panen. Menanggapi pidato itu, Ngabalin mengatakan ingin merebut kekuasaan adalah hal yang lumrah, sepanjang tidak menyampaikan data yang salah. []