peloporberita.com

Tag: Gerry Hukubun

  • Ketika Penegak Hukum Mencari Perlindungan Hukum

    Oleh: Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gerry Hukubun

    Jakarta | Pada mulanya banyak yang tertawa ada lima orang jaksa penegak hukum sedang mencari perlindungan hukum, mereka dicibir seolah menolak pensiun, namun saya mengamati apa yg mereka tempuh adalah sudah tepat untuk menguji suatu ketentuan yang dirasakan diskriminatif melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

    Dari pengamatan saya, kelima jaksa tersebut mungkin bisa mewakili suara hati mayoritas para jaksa fungsional diberbagai tempat tugasnya yang lebih banyak diam, seolah menanti apa keputusan nanti.

    Mereka memohon keadilan atas hadirnya Undang-Undang (UU) Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 yang diundangkan tanggal 31 Desember 2021 bagai petir disiang bolong langsung menyambar mereka yang sedang berkarya diujung masa pengabdian jelang 60 tahun, tiba-tiba langsung diberhentikan dua tahun lebih cepat dari yang seharusnya. Sementara UU baru memberikan toleransi kepada jaksa lain yang lebih tua dari mereka, masih bisa bekerja dan mendapatkan gaji dan tunjangan lain sesuai dengan UU yang lama.

    Bukan saja kerugian ekonomis bagi mereka, namun kerugian konstitusional yang nyata sedang mereka perjuangkan. Betapa tidak, dalam UU yang lama terdapat penghargaan dari pemerintah dan pembuat UU Kejaksaan tahun 2004 memberikan batas usia pensiun jaksa 62 tahun, sedangkan PNS lain masih 58 dan 60 tahun.

    Kondisi yang sebaliknya, ketika UU baru Nomor 11 tahun 2021 menegaskan jaksa adalah jabatan fungsional, batas usia pensiun mereka malah diturunkan menjadi 60 tahun, sementara usia pensiun jabatan fungsional lain seperti widyaiswara, peneliti, auditor malah 65 tahun, bahkan panitera pada Mahkamah Agung (MA) malah 67 tahun.

    Maka tidaklah berlebihan jika mereka mohon kesetaraan dengan pengadilan, mengingat kejaksaan pengadilan diatur dalam rumpun yang sama dalam konstitusi yaitu tentang kekuasaan kehakiman disaat hakim biasa dapat bekerja sampai dengan usia 65 tahun di pengadilan negeri, hakim tinggi sampai 67 tahun dan hakim agung sampai 70 tahun di MA, sementara jaksa malah diturunkan menjadi 60 tahun tampaknya tidak adil bagi mereka, tidak ada perlindungan kesetaraan yang nyata bagi jaksa.

    Saya selaku politisi mengharapkan agar hakim konstitusi berpihak kepada pihak-pihak yang mencari keadilan. Tentunya, negara harus memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para penegak hukum agar mereka juga bertindak dengan rasa keadilan atas dukungan masyarakat di pundak mereka.[]

  • Akbar Faizal: Di Dunia Politik, Kata Sering Kehilangan Makna

    peloporberita.com/ | Politikus Akbar Faizal mengatakan bahwa di dunia politik, kata-kata sering menjadi kehilangan makna.

    Menurutnya, banyak kata yang terlontar ke publik oleh seorang politikus, namun ternyata orang tersebut tidak disiplin dengan perkataannya, sangat mudah melupakan apa yang baru saja diungkapkan. Selain itu, dari sisi kualitas kata, sering juga terlontar kalimat-kalimat yang tidak layak di ruang publik.

    “Ketika saya masih di parlemen itu, saya jujur Ger ya, sering sekali menderita mendengarkan bahasa dari banyak…yang menyebut dirinya politisi, tetapi dengan kualitas bahasa yang menurut saya sangat tidak layak untuk ruang-ruang konstitusi,” ungkap Akbar Faizal dalam wawancara di YouTube Channel “Energi Kata Gerry Hukubun” yang dikutip Selasa, (22/02/2022).

    Menurut pria yang dijuluki macan parlemen ini, publik bukan hanya sekali dua kali mendengar kalimat-kalimat yang sebenarnya hanya cocok untuk kebun binatang, tetapi kemudian terlontar di ruang konstitusi.

    Politikus Akbar Faizal. (Foto: peloporberita.com/YouTube Channel “Energi Kata Gerry Hukubun”)

    “Pada titik seperti itu saya menderita, Ger. Karena masa politik saya tidak seperti itu,” katanya kepada Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gerry Hukubun.

    Akbar Faizal menilai, sistem rekrutmen partai di Indonesia bermasalah, sehingga orang yang direkrut sebagai politisi menjadi tidak terukur. Dampaknya adalah kata-kata menjadi kehilangan makna.

    Pendiri lembaga riset “Negara Institut” ini mengatakan, seharusnya kita bisa mengelola Indonesia dengan kehormatan yang harus dimulai dari kata dan diksi, harus dimulai dari bersatunya kata dan kalimat dengan tujuan yang kita bangun tentang Indonesia.[]

  • Gede Pasek Suardika Dicopot dari Jabatan Ketua Komisi III DPR Gegara Bela Keadilan

    peloporberita.com/ – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika, menyampaikan bahwa dirinya pernah dihadapkan dengan pilihan antara sahabatnya Anas Urbaningrum yang saat itu sedang memiliki kasus hukum atau mengamankan posisinya sebagai Ketua Komisi III DPR RI.

    “Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan.”

    “Nah, pada saat yang bersamaan saya pun dipanggil oleh seorang menteri yang habis dipanggil oleh Cikeas, dengan perintah kamu pilih Anas atau SBY, karena ini akan bertempur. Saya bilang, saya ga mau pilih dua-duanya kira-kira begitu. Singkat cerita ya udah jabatan kita (Gede Pasek) dicopot,” tuturnya secara blak-blakan di acara YouTube Channel ‘Energi Kata Gerry Hukubun’ yang tayang pada Senin, (14/2/2022).

    Gede Pasek Suardika
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika. (Foto:Pelopor.id/tangkapan layar Youtube Energi Kata Gerry Hukubun)

    Meski demikian, Gede Pasek mengaku ikhlas kehilangan jabatan tersebut. Sebab menurutnya keadilan adalah kebahagiaan tertinggi, dan “Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan,” walaupun ia harus mengorbankan posisinya saat itu.

    Terkait pilihannya dengan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Gede Pasek Menegaskan, bahwa sebenarnya dirinya bersahabat dengan keadilan, bukan dengan seorang Anas Urbaningrum lantaran sesungguhnya keduanya lebih banyak memiliki perbedaan ketimbang persamaan.

    “Kalo bersahabat itu kan sama, banyak samanya. Hobi sama, usia mungkin hampir sama, tempat tinggal atau karir sama. Saya ini banyak bedanya. Satu, Agama beda. Dua, suku beda. Tiga Kampus beda. Empat, organisasi beda. Jadi banyak sekali perbedaannya, tetapi yang membuat saya bersahabat dengan Mas Anas itu adalah rasa keadilan,” tegas Gede Pasek.

    Ia menjelaskan, sebagai ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum dan HAM dirinya mempelajari kasus Anas. Menurutnya, setelah dipelajari dengan segala ilmu hukum tidak ditemukan adanya korelasi antara kasus yang disangkakan KPK dengan yang dilakukan Anas.

    “Lalu saya lihat, ini ‘gak bisa begini lalu apa pertanggungjawaban saya sebagai ketua Komisi III masa ada ketidakadilan kita biarkan. Maka saya datang pada dia (Anas). Mas (Anas) ini sepeti ini, begini…..begini, oke saya temani mas (Anas) berjuang mencari Keadilan. (Meski) Entah kapan keadilan itu akan datang. Beliau kaget, sementara waktu itu banyak temannya sudah kabur, saya malah datang,” ucap Gede Pasek.

    Sikap ini, ternyata terbukti dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang terakhir. Dimana Anas tidak terbukti melakukan korupsi atas kasus Harrier juga di kasus Hambalang.

    “Tidak pernah disebutkan korupsinya di mana, di proyek mana, tidak disebutkan sampai sekarang. Jadi Harrier tidak terbukti, Hambalang tidak terbukti, jadi yang ada 4 atau 5 dakwaan semua nggak terbukti. Artinya rasa keadilan saya sudah terukur, meskipun dia tetap dihukum karena menerima gratifikasi dari berbagai proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBN. ini adalah sebuah hukuman yang sangat tidak jelas untuk sebuah kasus korupsi,” tandas Gede Pasek. []

  • Partai Kebangkitan Nusantara Sah Menjadi Partai Politik

    peloporberita.com/ – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), sah menjadi Partai Politik baru yang akan meramaikan konstelasi politik di Indonesia.

    Hal ini lantaran PKN telah mengantongi pengesahan dari Kemenkumham tertanggal 7 Januari 2022 lalu. Uniknya, penyerahan resmi dari Kemenkumham dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan UU IKN di DPR RI yang menetapkan Nusantara sebagai nama ibukota negara yang baru, Selasa (18/1).

    SK Kemenkumham itu dijemput Sekjen PKN Sri Mulyono, Waketum Gerry H Hukubun, Direktur Eksekutif Made Sudana dan Wakil Direktur Eksekutif Abdul Aziz Muslim di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

    Menurut Gerry Hukubun, ternyata penundaan secara teknis serah terima SK Pengesahan memiliki momentum nasional yang strategis akan dipilihnya nama Nusantara sebagai nama ibukota yang baru.

    “Kami meyakini semesta ikut bekerja sehingga kesan kebetulan yang ada, justru sebenarnya penguat motivasi untuk totalitas berjuang membangkitkan kembali kejayaan Nusantara,” tutur mantan wakil ketua DPRD termuda di Maluku Tenggara ini.

    Sementara itu Sekjen Pimnas PKN Sri Mulyono menjelaskan dengan sistem administrasi yang rapi, ditengah waktu yang pendek juga menjadi faktor cepatnya pengesahan ini didapatkan.

    “Selanjutnya kami bersiap untuk langkah menyiapkan diri ikut verifikasi Pemilu. Kami mengajak seluruh warga masyarakat yang menginginkan dan merindukan kebangkitan Nusantara untuk bersatu bergotong royong di PKN,” kata Doktor ilmu pemerintahan ini.

    PKN sendiri saat ini dipimpin ketua umum Gede Pasek Suardika yang sebelumnya juga pernah di DPR dan DPD RI tersebut. Partai yang digagas dan dikomandani para loyalis Anas Urbaningrum ini memang menarik perhatian publik karena cukup banyak tokoh-tokoh muda di pusat maupun di daerah yang bergabung.

    Diantaranya Mirwan Amir yang mantan wakil ketua Banggar DPR RI, ada Yus Sudarso mantan anggota Komisi IV DPR RI, tampak juga pengacara Anas Urbaningrum Rio Ramabaskara, tokoh pejuang ke MK agar aliran kepercayaan masuk KTP yang juga tokoh muda NU Sa’ddudin Sabilurasyad yang akrab dipanggil Acun.

    Terdapat pengamat SDM dan energi Lukman Malanuang, mantan Sekjen PP KMHDI I Made Sudana dan lainnya.
    Kehadiran PKN diawal memang mengejutkan publik karena diawali dengan mundurnya Sekjen DPP Partai Hanura Gede Pasek Suardika yang selanjutnya diminta menahkodai partai baru ini.

    Mantan ketua Komisi III DPR RI dan Mantan Ketua PPUU, Dewan Kehormatan dan PULD di DPD RI ini tampaknya dipercaya untuk menggerakkan PKN di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah etape pertama dari target tiga etape yang kami canangkan. Yaitu Etape pertama lolos Kemenkumham, Etape kedua Lolos Verifikasi KPU dan Etape ketiga Lolos PT dan ke Senayan pada Pemilu 2024. Tidak mudah memang tetapi dengan semangat gotong royong dan berdikari kami berjuang mewujudkan tekad tersebut,” tandas Gede Pasek Suardika yang akrab disebut GPS tersebut. []

  • Momen Natal Spesial, Waketum PKN Gerry Hukubun Ditemani AM Hendropriyono

    peloporberita.com/ – Ada momen spesial yang dirasakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gerry Hukubun dalam perayaan Natal 2021 ini. Pasalnya, dalam perayaan yang dilakukan di Perumahan Senayan Residence itu, tampak orang-orang dengan nama besar turut serta.

    Mereka antara lain, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono, Pengusaha sekaligus Filantropis Rahmat Shah, Pendeta Gilbert Lumaindong, serta Sekjen Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Johnny Maukar.

    Momen Natal Spesial, Waketum PKN Gerry Hukubun Ditemani AM Hendropriyono
    Momen Natal Spesial, Waketum PKN Gerry Hukubun Ditemani AM Hendropriyono. (Foto:Pelopor.id/ist)

    “Perayaan Natal di perumahan Senayan Residence. Kebetulan pak Hendropriyono Ketua Lingkungannya. Jadi beliau berniat membangun toleransi antar umar beragama,” tutur Gerry Hukubun kepada peloporberita.com/, Sabtu, 25 Desember 2021.

    Menurut Gerry, kedatangan Hendropriyono dalam perayaan itu menunjukkan ia adalah negarawan sejati. Buktinya, sebagai seorang senior bangsa, beliau tetap berkarya dalam berbagai hal agar bangsa kita ini tetap bisa berdiri berjalan bersama-sama dalam setiap perbedaan.

    “Menjahit keberagamaan adalah hal yang penting saat ini pasca, insiden-insiden yang sering terjadi belakangan ini yang selalu cenderung memecah bangsa ini," tegas GH panggilan akrabnya.

    Sementara Hendropriyono dalam sambutannya di acara itu menyampaikan bahwa di manapun, kita harus selalu bersama-sama masyarakat menggalang persatuan yang belakangan ini banyak didera masalah untuk memecah belah bangsa.

    “Oleh karena itu, saya sengaja mengajak teman-teman di kawasan kita ini, untuk selalu menyadari bahwa kita itu satu karena adanya perbedaan, kita kuat karena kita berbeda,” tegasnya pada, Jumat 24 Dersember 2021 malam.

    AM Hendropriyono merupakan Kepala BIN pertama yang dijuluki the master of intelligence karena menjadi ‘Profesor di bidang ilmu Filsafat Intelijen’ pertama di dunia. [}

  • Gerry Hukubun Bertemu Farhat Abbas, Ada Apa?

    peloporberita.com/ – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Garry Hukubun melakukan pertemuan dengan Farhat Abbas. Hal ini diketahui melalui postingan Gerry Hukubun Jumat, (17/12/2021)

    Dikonfirmasi soal pertemuan itu, GH panggilan akrabnya mengatakan bahwa benar dirinya bertemu dengan Farhat Abbas lantaran keduanya merupakan teman lama.

    “Kita teman lama aja. Memang biasanya suka ngumpul cerita-cerita,” tuturnya melalui pesan WhatsApp.

    “Walaupun berbeda partai, kita tetap saling menghormati. Persahabatan tetap terjalin dengan baik.”

    GH juga menegaskan, bahwa ia dan Fathat saling menghormati satu sama lain, dan itu membuat persahabatan mereka langgeng.

    “Walaupun berbeda partai, kita tetap saling menghormati. Persahabatan tetap terjalin dengan baik,” tegas GH.

    Menurut GH, belakangan ini dirinya sudah dua kali bertemu dengan mantan suami dari penyanyi Nia Daniati itu.

    “Iya minggu lalu. Sore ini ketemu lagi (dengan Farhat Abbas),” sebutnya.

    Gerry Hukubun dan Farhat Abbas
    Gerry Hukubun saat Bertemu Farhat Abbas. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    Adapun pertemuannya hari ini dengan Farhat, karena keduanya menghadiri acara yg sama yakni “Temu Kangen Akhir Tahun” yang diselenggarakan oleh Persatuan Artis Penyanyi, Pemusik dan Pencipta Lagu RI (PAPPRI).

    “Iya di acara bunda ayu soraya,” tandas GH.

    Kiprah GH di dunia Politik patut diperhitungkan. Pasalnya, generasi milenial yang memiliki nama lengkap Gerry Habel Hukubun ini sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara di usia 36 tahun.

    Sebelum itu, GH memulai jabatan politiknya sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara (2009-2014). Kemudian sebagai Ketua DPC Partai Hanura (2010-2020) dikutip dari Wikipedia.

    Sementara Farhat Abbas merupakan seorang pengacara kondang yang pernah bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2018, sebelum akhirnya dia mendirikan Partai Negeri Daulat Indonesia pada tahun 2020. []

  • Gerak Cepat, Partai Kebangkitan Nusantara Daftar Ke Kemenkumham

    peloporberita.com/ | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) telah resmi didaftarkan sebagai partai politik (parpol) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pada Senin (01/11/2021). PKN adalah partai yang didirikan oleh para loyalis Anas Urbaningrum dan diketuai oleh Gede Pasek Suardika, yang baru saja melepas jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura.

    Sejumlah tokoh PKN yang turut hadir ke Kemenkumham adalah Sekjen PKN Dr. Sri Mulyono, S.Sos. MM; didampingi Waketum PKN Gerry H. Hukubun, SE; Ketua Bidang Hukum dan HAM Rio Ramabaskara SH, MH.; Anggota Dewan Kehormatan PKN Andi Samsul Bakri, SH; serta Direktur Eksekutif PKN I Made Sudanayasa, SE. Mereka juga didampingi langsung Notaris Muhammad Zainal Hakim, SH., MM, MKn, selaku Pejabat Pembuat Akta Notaris dari PKN.

    “Semua persyaratan sebagai bentuk partai ini diproses untuk segera mendapatkan pengesahan, baik perubahan nama, lambang dan susunan kepengurusan sudah kita penuhi,” kata Sri Mulyono dalam keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/.

    Baca juga: Tinggalkan Hanura, Gede Pasek Suardika Jadi Ketum Partai Kebangkitan Nusantara

    Sementara itu, Waketum PKN Gerry Hukubun mengatakan, sebagai kumpulan kaum pergerakan, maka gerak cepat menjadi bagian dari keseharian langkah perjuangan. “Semoga dengan begitu majunya proses pelayanan di Dirjen AHU Kemenkumham selama ini bisa juga berjalan lebih cepat,” kata politikus muda yang juga dikenal sebagai motivator ini.

    Mantan Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara termuda ini juga menjelaskan bahwa selain melakukan proses ke Kemenkumham, disaat bersamaan embrio pembentukan di daerah dengan format baru juga dijalankan secara simultan.

    “Kami merasa sangat senang sambutan begitu kuat di daerah dan dipusat. Walau diketahui partai ini hanya bermodalkan tekad dan nekad, tetapi tampaknya publik melihat ada arus besar baru untuk menjadi alternatif dan jauh dari oligarki politik,” kata Gerry.

    Baca juga: Sejarah Dua Bendera Kerajaan Majapahit

    Dari susunan kepengurusan terlihat nama sejumlah akademisi, seperti Ian Zulfikar, pakar IT Yan Mita Djaksana, pakar energi Lukman Malanuang, bahkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Hanura Carrel Ticualu.

    Selain itu ada juga pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe, mantan Staf Ahli Komisi III DPR RI Denny Haryatna, mantan anggota DPR RI dari FPD seperti Mirwan Amir dan Yus Sudarso, hingga aktivis muda HMI Azral Hardy, Rudi Juniawan, serta mantan sekjen PP KMHDI I Made Sudanayasa.

    Tidak hanya dari kalangan politik, Selebgram Atiensimon dengan nama asli Margaretha Tien Martini juga ikut bergabung, dan Agustinus Lesek serta Imam M. Sumarsono dari kalangan wartawan.

    Menurut Gerry, saat ini masih banyak yang menyatakan ikut bergabung. “Kami juga sedang menyiapkan alat kelengkapan partai sebagai struktur penguat partai sekaligus sebagai sarana penguatan kader, akibat begitu banyaknya yang ingin bergabung,” ujar politikus muda itu. []

  • Gede Pasek Suardika Susul Gerry Hukubun dan Ongen Sangaji Tinggalkan Hanura

    peloporberita.com/ | Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) telah ditinggalkan oleh tiga tokoh. Terbaru, politikus senior Gede Pasek Suardika yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura, melalui surat yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Kamis (28/10/2021).

    Surat resmi terkait pengunduran diri Gede Pasek juga telah disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO.

    Gede Pasek tidak menyebutkan alasannya mengundurkan diri dari posisi Sekjen Hanura. Ia hanya menyatakan, dirinya membutuhkan tempat pengabdian baru, untuk mewujudkan ide dan gagasan politiknya secara maksimal.

    Baca juga: Gede Pasek Suardika Melepas Jabatan Sekjen Partai Hanura

    Sebelumnya, politikus muda Gerry Habel Hukubun sudah lebih dahulu keluar dari Partai Hanura. Ia mengirimkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Hanura pada 1 Oktober 2021.

    Ia menyebutkan alasan mundur dari Partai Hanura karena ingin konsentrasi dengan keluarga dan juga ingin mencoba tantangan baru. Gerry menjelaskan bahwa Hanura sudah menjadi bagian dalam hidupnya selama 13 tahun terakhir.

    “Ingin mencoba bisa lebih maksimal lagi dalam berkreasi atau memberikan pikiran-pikiran, mungkin di Hanura ini karena sudah terlalu lama juga, jadi kita ingin mencoba mencari tantangan baru,” ungkap Gerry Hukubun dalam wawancara bersama peloporberita.com/, Jumat (29/10/2021).

    Baca juga: Sejarah Dua Bendera Kerajaan Majapahit

    Ketika ditanya pendapatnya tentang pengunduran diri Gede Pasek, “Mungkin beliau ingin lebih banyak eksplor dan mencoba tantangan baru. Yang pasti dia tetap menjaga hubungan baik,” kata Gerry Hukubun yang juga merupakan mantan pimpinan DPRD Maluku Tenggara periode 2009-2014.

    Satu lagi tokoh yang keluar dari Partai Hanura adalah Mohamad Ongen Sangaji yang secara otomatis turut melepas jabatannya sebagai Ketua DPD DKI Jakarta sejak 27 Juli 2021.

    “Keluarganya menuntut Bang Ongen agar fokus mengurus keluarga,” ujar Sekretaris DPD Partai Hanura DKI Syarifuddin yang juga ikut meletakan jabatannya, seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (29/10/2021). []

  • Sejarah Dua Bendera Kerajaan Majapahit

    peloporberita.com/ | Kerajaan Majapahit pada masanya mempunyai dua bendera, yaitu sang Saka Merah Putih yang dipakai menjadi bendera Indonesia sampai saat ini, dan bendera kedua adalah Sang Saka Gula Kelapa yang menjadi lambang kebesaran Kerajaan Majapahit di seluruh Nusantara.

    Seperti diketahui, kekuasaan Kerajaan Majapahit sangat luas dan memiliki pengaruh besar, bahkan sampai ke negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat.

    Pengamat Politik dan Ekonomi Luar Negeri dari Rumah Politik Indonesia Gerry Hukubun mengatakan, garis merah putih pada bendera Amerika Serikat meniru bendera perusahaan Hindia Timur Britania yang dulunya sering berurusan di wilayah Nusantara, di bawah kepemimpinan Kerajaan Majapahit.

    Untuk memudahkan kepentingan mereka dalam wilayah maritim Nusantara, perusahaan ini memakai bendera Sang Saka Gula Kelapa dengan menambahkan bendera Union Jack di sebelah kiri atasnya.

    Baca juga: Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

    Di masa kini, kita juga tahu China telah menjalankan program One Belt One Road (OBOR), namun ternyata Kerajaan Majapahit sudah lebih dahulu menguasai jalur perdagangan maritim yang membuat Kerajaan Majapahit sangat dihormati pada masa itu.

    Gerry menjelaskan lebih rinci, nama lain bendera Sang Saka Gula Kelapa adalah Sang Saka Getih Getah Samudera. Bendera ini memiliki corak lima garis merah dan empat garis putih horizontal yang sama lebar. Bermula dengan garis merah dan berakhir dengan garis merah yang melambangkan wilayah Nusantara dalam Sumpah Amukti Palapa.

    Baca juga: Mengenal Moeldoko Center dan Visi Misinya

    Sang Saka Gula Kelapa dikibarkan pertama kali sebagai panji kemenangan pasukan Raden Wijaya, raja pertama Majapahit dalam pertempuran pertama melawan Dinasti Yuan dari China. Pasukan Raden Wijaya berhasil mengalahkan dan memukul mundur 3.000 pasukan Dinasti Yuan dan menewaskan pimpinan pasukan Mongol yaitu TarTar. Setahun kemudian, Kerajaan Majapahit berhasil mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa.

    Setelah membagikan informasi sejarah ini, Gerry berharap kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mengetahui bahwa bendera panji kebesaran Kerajaan Majapahit yaitu Sang Saka Gula Kelapa adalah lambang dan simbol kejayaan Nusantara saat itu. Ia juga berharap semoga informasi ini dapat menjadi penyemangat bangsa untuk bangkit dan sebagai lambang kebangkitan Nusantara. []