peloporberita.com

Tag: Gerindra

  • DPR Minta Polri Ungkap Dalang Dibalik Aplikasi Binomo

    peloporberita.com/ – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Habiburokhman, meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus Binomo termasuk mengungkap bos pemilik aplikasi tersebut yang sampai saat ini masih belum diketahui. Indra Kenz sendiri yang saat ini sedang ditahan polisi masih bungkam térkait siapa pemilik aplikasi Binomo.

    “Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Jangan hanya affiliator yang ditangkap, tapi semua pihak yang terlibat. Termasuk dan terutama dalang atau orang yang mengorkestrasi tindak pidana tersebut,” tutur Habiburokhman berdasarkan keterangan dari laman Polri, Senin (14/03/2022).

    Ia juga mengingatkan Polri bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh aplikasi Binomo sangat besar. Oleh sebab itu, ia ingin aset para pelaku dilacak untuk mengembalikan kerugian para korban.

    “Perlu dicatat, kerugian masyarakat sangat besar dan sebisa mungkin harus dipulihkan,” ungkapnya.

    Adapun langkah pertama pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban, lanjut Habiburokhman adalah dengan mengungkap siapa saja yang terlibat dan melacak aset hasil kejahatan mereka.

    Untuk itu, ia meminta kepolisian tidak hanya menangkap para affiliator, melainkan juga memulihkan kerugian korban Binomo. Sebab, tujuan penegakan hukum bukan sekadar ditangkapnya para pelaku, tetapi dipulihkannya kerugian para korban.

    Sementara Bareskrim Polri mengakui bahwa sampai saat ini, Indra Kenz masih belum mau mengungkapkan siapa bos Binomo.

    “Betul (Indra Kenz) masih tidak berterus terang (soal pemilik Binomo),” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Minggu (13/03/2022)

    Whisnu mengungkapkan, pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap siapa dalang aplikasi Binomo. Selain itu ia menduga, pemilik aplikasi Binomo masih ada di Indonesia. Pemilik aplikasi binary option tersebut, saat ini sedang diburu polisi.

    “Kami duga ada di Indonesia. Pemilik ada di Indonesia,” tandas Whisnu.[]

     

  • PTPN Diminta Tingkatkan Produksi untuk Jaga Momentum Komoditas Minyak Sawit

    peloporberita.com/ | Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa menyampaikan pentingnya jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI meningkatkan produksi perkebunan, terutama komoditas minyak sawit. Hal itu diperlukan untuk menjaga momentum atas meningkatnya komoditas minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) di pasar global.

    “Kita tahu bahwa harga komoditas minyak sawit sekarang sedang membaik di pasar global, sehingga PTPN yang memilki perkebunan sawit diperkirakan akan memperoleh pendapatan yang memadai, sejalan dengan meningkatnya harga komoditas terutama harga CPO,” ujarnya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PTPN VI, Jambi, seperti dikutip dari Parlementaria.

    Politikus Partai Gerindra ini berharap PTPN VI dan umumnya kepada Grup PTPN sebagai BUMN produsen minyak sawit, untuk mendukung program pemerintah terhadap kebijakan minyak goreng satu harga, agar dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

    “Memang tentu dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti ada dampaknya. Tetapi dari sisi kepentingan publik, secara keseluruhan kebijakan harga minyak goreng satu harga itu kebijakan kebaikan, sehingga perbedaan harga di setiap daerah tidak ada yang mencolok di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

    Legislator dapil Maluku ini juga mengungkapkan apresiasinya terhadap PTPN VI yang terus tumbuh dan berkembang setiap tahunnya.

    “Kita ketahui bersama bahwa saat ini kinerja PTPN VI membaik dibandingkan tahun lalu, memang dari sisi nilai ekuitas, aset dan hutang itu masih termasuk tinggi, tapi dalam paparan tadi sudah disampaikan kepada kami bahwa utang-utang itu sudah direstrukturisasi, semoga ke depannya bisa ditingkatkan lagi,” kata Hendrik. []

  • Fadli Zon: Pembelajaran Tatap Muka Berisiko dan Membahayakan, Seharusnya Ditunda

    Pelopor | Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, rencana Kementerian pendidikan dan Kebudayaan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang seharusnya ditunda lantaran sangat berisiko dan membahayakan.

    “Sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual,” ungkap Fadli melalui akun Twitternya Senin, 15 Juni 2021.

    Fadli menegaskan, bahwa tidak semua siswa di Indonesia beruntung dapat diantar oleh orang tuanya dengan kendaraan pribadi. Kenyataannya, sebagian besar dari mereka harus menggunakan kendaraan umum untuk sampai ke sekolah. Ini potensial menciptakan kerumunan baru, terutama di kendaraan umum.

    Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif.

    Sementara hingga saat ini menurutnya, baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi. Bahkan, 100 persen anak-anak di negeri ini bisa dipastikan belum satupun yang menerima vaksin Covid-19.

    “Jadi, kebijakan membuka opsi PTM pada bulan Juli nanti adalah kebijakan yang membahayakan. Saya sangat menyesalkan kenapa kebijakan itu terus-menerus digaungkan Pemerintah di tengah situasi masih tingginya risiko penyebaran Covid-19 di kluster sekolah,” ungkapnya.

    Fadli Zon
    Fadli Zon. (Foto: Pelopor/Twitter Partai Gerindra)

    Fadli juga mengingatkan bahwa pada fase uji coba PTM yang dilakukan oleh Kemdikbud pada April 2021, klaster Covid-19 justru ditemukan di sejumlah sekolah yang melakukan belajar tatap muka. Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Tak lama setelah PTM diaktifkan, 43 siswa di  Sekolah tersebut positif terjangkit virus Covid-19.

    “Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif. Saya khawatir jumlahnya jadi tak terkendali,” ungkapnya.

    Fadli juga mengusulkan, ketimbang mengagendakan PTM, sebaiknya Pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah.[]