peloporberita.com

Tag: Garuda Indonesia

  • Panja DPR Sepakat Selamatkan Garuda, Erick Thohir Ucapkan Terima Kasih

    Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) DPR RI sepakat untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero). Erick pun berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR yang telah menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelamatan maskapai nasional itu.

    “Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda,” tutur Erick saat rapat panja penyelamatan Garuda Komisi VI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (22/04/2022).

    Erick mengungkapkan, pihaknya tidak ingin menjadi menara gading dan tentu akan memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk DPR dalam menyelamatkan Garuda. Menteri BUMN menilai dukungan politik dari DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda.

    “Alhamdulillah setelah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga panja, sekarang kita telah sama-sama sepakat bahwa penyelamatan Garuda harus menjadi keharusan,” ungkap Erick yang disambut standing ovation dari seluruh peserta rapat panja yang jarang sekali terjadi.

    Erick menegaskan, selanjutnya Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia akan menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari panja, mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolak ukur yang jelas.

    Erick Thohir
    Menteri BUMN Erick Thohir bersama panja penyelamatan Garuda Komisi VI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (22/04/2022). (Foto: Kementerian BUMN)

    Sementara Panja Komisi VI DPR, meminta Kementerian BUMN dan Direksi Garuda Indonesia melaksanakan secara konsisten terkait business plan, optimalisasi rute, jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan lease rate serta peningkatan kargo dan pendapatan lainnya agar Garuda menjadi perusahaan yang sehat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

    “Kesepakatan antara Panja Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia merupakan kolaborasi dan sinergitas yang baik dalam memperbaiki Garuda,” tadas Erick

    Ia menilai, dukungan Panja Komisi VI DPR semakin melengkapi proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda.[]

    [irp]

  • DPR Berharap Hasil Kinerja Restrukturisasi BUMN Terlihat Tahun Ini

    peloporberita.com/ | Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap, hasil holdingisasi dan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dapat terlihat pada tahun ini.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima juga menyampaikan, saat ini Komisi VI sudah menyesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN, mengingat UU Nomor 19 Tahun 2003 BUMN belum pernah diamandemen selama 19 tahun.

    “Tentu keinginan Komisi VI DPR RI dengan holdingisasi dan restrukturisasi ini, tahun 2022 akan sudah mulai terlihat kinerja, baik yang menyangkut benefit korporasinya ataupun agent development-nya,” ucap Aria Bima saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/01/2022).

    Melansir Parlementaria, dalam rapat kerja tersebut juga membahas tentang permasalahan yang dihadapi maskapai Garuda Indonesia, namun pembahasan lebih dalam disepakati dan diputuskan untuk dilakukan secara tertutup.

    Sebelumnya, Erick Thohir dalam paparannya mengatakan bahwa proses PKPU Garuda sudah berjalan dan masih ada pengunduran waktu hingga 60 hari.

    “Sementara posisi lessor kita sudah dapat dukungan empat lessor dan yang masih progres 35 lessor yang sedang kita dorong supaya bisa mayoritas mendukung restrukturisasi,” katanya.

    Erick pun menyampaikan berita baiknya adalah keempat lessor yang sudah menyetujui adalah lessor besar. Menurutnya, kalau bisa mendapatkan tiga tambahan lessor, maka secara persentase artinya mayoritas lessor menyetujui.

    “Sisa yang banyak itu kecil-kecil lessornya. Kita terus fokus pada negosiasi dengan para lessor. Inilah kenapa pentingnya payung hukum di PKPU. Momentum ini, kita akan dorong supaya terjadi perbaikan sistem yang ada di Garuda,” ujar Erick. []

  • PKPU Garuda Indonesia Resmi Diperpanjang 60 Hari, Total Utang Rp 199 Triliun

    peloporberita.com/ | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia Tbk resmi diperpanjang 60 hari ke depan dan akan berakhir pada 21 Maret 2022. Keputusan itu diambil setelah adanya rapat antara kreditur dan debitur.

    “Sementara ini, PT Garuda Indonesia sedang dalam proses PKPU, tetap dalam jangka 60 hari ke depan yang akan berakhir di tanggal 21 Maret 2022,” ucap Tim Pengurus PKPU Garuda Indonesia Asri, pada Jumat (21/01/2022).

    Sejauh ini, ada 501 kreditur yang telah mendaftarkan tagihan. Total nilai tagihannya mencapai sekitar Rp 199 triliun.

    Selama 60 hari, Tim Pengurus PKPU akan melakukan pra verifikasi terhadap tagihan kepada Garuda Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

    Sementara, Garuda akan mengajukan proposal perdamaian, untuk berikutnya dilakukan voting terkait proposal itu.

    “Intinya, selama dalam 60 hari tim pengurus akan melakukan pra verifikasi kembali, dan akan melanjutkan verifikasi, dan selanjutnya dari debitur atau PT Garuda Indonesia akan mengajukan proposal perdamaian untuk dilakukan voting atas proposal perdamaian itu,” kata Asri.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, utang menggunung itu bisa terjadi karena kesalahan manajemen lama, salah satunya adalah kebiasaan Garuda Indonesia saat membeli pesawat.

    Menurut Erick, manajemen lama Garuda Indonesia sering membeli pesawat terlebih dahulu, ketimbang menentukan rute penerbangan.

    “Hanya beli pesawat, bukan justru rutenya yang dipetakan lalu pesawatnya apa. Jadi ini malah pesawatnya dulu, baru rutenya,” kata Erick dalam wawancarannya di KompasTV, Selasa (11/01/2022).

    Maskapai tersebut memang sempat beroperasi dengan 200 pesawat, kemudian berkurang jadi 142 pesawat. Setelah terdampak pandemi, jumlahnya makin berkurang jadi tinggal 35 pesawat. []

  • Chairul Tanjung Siap Tambah Modal untuk Garuda Indonesia

    peloporberita.com/ | Pemimpin CT Corp Chairul Tanjung menyatakan siap menambah modal untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, setelah restrukturisasi maskapai pelat merah itu tuntas.

    Chairul Tanjung yang akrab disapa CT mengatakan, saat ini proses restrukturisasi masih terpaku pada negosiasi dengan lessor. Namun, dengan status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), proses restrukturisasi utang Garuda Indonesia diharapkan segera menemui titik terang.

    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi selesai. Kalau sudah selesai, nanti rencananya kita akan tambah modal untuk perkuat Garuda Indonesia,” kata CT dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (11/01/2022).

    CT sendiri merupakan salah satu pemegang saham utama Garuda Indonesia melalui PT Trans Airways, dengan menguasai 7,31 miliar saham atau setara 28,2 persen dari total kepemilikan saham.

    Nantinya, Trans Airways dan pemerintah bersama-sama menentukan investor strategis yang akan digandeng untuk membantu Garuda. Namun, CT berharap investor tersebut adalah sesama maskapai.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan Garuda Indonesia akan memiliki pemegang saham baru, setelah restrukturisasi selesai. Hal itu diungkapkan Kartika yang biasa disapa Tiko, dalam Rapak Kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI.

    Tiko pun memohon dukungan dari Komisi VI mengenai rencana tersebut, seperti dikutip dari Liputan6.

    Seperti diketahui, Garuda Indonesia saat ini mengemban status PKPU akibat tagihan utang yang menumpuk. Berdasarkan materi paparan publik Garuda pada Desember 2021, total utang maskapai tersebut telah mencapai USD 9,8 miliar dan juga memiliki lebih dari 800 kreditur.

    Namun dalam PKPU, tagihan utang Garuda Indonesia tercatat mencapai Rp 198 triliun, yang berasal dari 470 kreditur. []

    Baca juga: Utang Garuda Indonesia Menumpuk, Ini Kata Erick Thohir

  • Utang Garuda Indonesia Menumpuk, Ini Kata Erick Thohir

    peloporberita.com/ | Perusahaan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini mengemban status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), akibat tagihan utang yang menumpuk.

    Berdasarkan materi paparan publik Garuda pada Desember 2021, total utang maskapai tersebut telah mencapai USD 9,8 miliar dan juga memiliki lebih dari 800 kreditur. Namun dalam PKPU, tagihan utang Garuda Indonesia tercatat mencapai Rp 198 triliun, yang berasal dari 470 kreditur.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, utang menggunung itu bisa terjadi karena kesalahan manajemen lama, salah satunya adalah kebiasaan Garuda saat membeli pesawat.

    Menurut Erick, manajemen lama Garuda Indonesia sering membeli pesawat terlebih dahulu, ketimbang menentukan rute penerbangan.

    “Hanya beli pesawat, bukan justru rutenya yang dipetakan lalu pesawatnya apa. Jadi ini malah pesawatnya dulu, baru rutenya,” kata Erick dalam wawancarannya di KompasTV, Selasa (11/01/2022).

    Menurut Erick, kebiasaan yang salah itulah yang terindikasi adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh manajemen lama Garuda Indonesia. Terbaru, Erick melaporkan dugaan tindakan korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 tahun 2013 ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Selain itu, Garuda Indonesia juga dianggap terlalu banyak membeli atau menyewa pesawat dengan jenis yang beragam, sehingga perawatannya pun berbeda-beda dan memakan biaya besar.

    Sebelumnya, maskapai tersebut sempat beroperasi dengan 200 pesawat, kemudian berkurang jadi 142 pesawat. Setelah terdampak pandemi, jumlahnya makin berkurang jadi tinggal 35 pesawat.

    Erick melihat permasalahan di internal Garuda Indonesia semakin parah, ketika industri penerbangan terpukul pandemi. Terkait hal itu, pandemi dinilai bisa menjadi momentum perbaikan di tubuh Garuda Indonesia. []

  • Garuda Rumahkan Sebagian Besar Pilot dan Potong Gaji Karyawan Hingga 50%

    peloporberita.com/ – Karyawan Garuda Indonesia mengalami pemotongan gaji. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pemotongan dilakukan mulai dari 30 sampai 50 persen.

    Pemotongan dilakukan mulai dari level direksi, komisaris, hingga karyawan biasa. Pemangkasan ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.

    “Kita hari ini melakukan aksi terhadap beban biaya karyawan. Seluruh orang di Garuda itu dipotong gajinya, semua termasuk kami direksi. Saya tanda tangan, komisaris juga. Dipotong gajinya 50%,” tutur Irfan, Jumat (24/12/2021).

    Irfan menjelaskan, saat ini perusahaan tengah melakukan berbagai efisiensi. Kondisi keuangan Garuda masih belum sehat. Utang Garuda saat ini mencapai 138 koma 4 triliun rupiah.

    Selain itu, Garuda juga tengah dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Proses PKPU ini dinilai akan lebih memudahkan perusahaan untuk bernegosiasi dengan lessor karena jumlahnya yang sangat banyak.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. (Foto:Pelopor.id/ist)

    Direksi dan komisaris pemotongannya 50 persen, demikian juga karyawan dengan gaji diatas 28 juta. Sementara yang gajinya dibawah 28 juta akan dipangkas 30 persen.

    Selain melakukan pemotongan gaji, Garuda Indonesia juga memutuskan untuk merumahkan sebagian besar pilotnya. Sebab jumlah pilot yang banyak, tak berimbang dengan jumlah pesawat yang diterbangkan perusahaan. []

  • Dahlan Iskan Sebut Kementerian BUMN Biarkan Garuda Digugat PKPU

    peloporberita.com/ – Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengungkapkan, Kementerian BUMN telah membiarkan maskapai Garuda Indonesia digugat ke pengadilan melalui PKPU.

    “Kementerian BUMN akhirnya membiarkan Garuda digugat ke PKPU. Dengan demikian bisa jelas, kapan Garuda bisa tetap baik-baik saja atau tidak baik-baik saja,” tutur Dahlan Iskan dalam tulisan di website pribadinya, Kamis (23/12/2021).

    Menurut Dahlan, dalam hitungan hari kedepan bakal ada keputusan terkait nasib maskapai pelat merah tersebut. PKPU sudah menetapkan waktu 45 hari.

    “PKPU sudah menetapkan waktu 45 hari. Terhitung pekan lalu. Dalam 45 hari itu harus sudah ada kesepakatan antara Garuda dan para pemilik piutangnya,” ungkapnya.

    Dengan demikian bakal ada potensi Garuda Indonesia dinyatakan bangkrut apabila kesepakatan di dalam persidangan tersebut tidak berjalan mulus.

    “Kalau dalam 45 hari tidak terjadi kesepakatan, PKPU yang ambil putusan. Garuda dinyatakan bangkrut atau putusan lainnya. Tinggal menghitung hari,” tandas Dahlan Iskan.

    Garuda Indonesia
    Logo Garuda Indonesia. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    Terkait hal ini, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini maskapai yang dipimpinnya tengah berjuang bersama proposal penyelesaian hutang dengan kreditur di PKPU.

    Ia berharap, kreditur menyetujui proposal penyelesaian utang yang ditawarkan pada voting di PKPU. Jika mayoritas setuju, Maskapai Garuda Indonesia tidak akan pailit. Sebaliknya jika banyak yang tidak setuju otomatis mereka pailit.

    Pesawat Garuda Indonesia
    Ilustrasi Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: peloporberita.com/ Shutterstock)

    Irfan juga menegaskan, tak ada sama sekali wacana dari investor termasuk pemerintah untuk mempailitkan maskapai. Irfan juga bilang, kemungkinan akan ada investor baru masuk dalam perusahaan Garuda.

    Namun, semuanya masih dalam tahap pembicaraan dan belum terdapat keputusan yang mereka ambil tentang investor baru. []

  • DPR: Jangan Suntik Dana Terus Ke Garuda Tapi Hasilnya Nihil

    peloporberita.com/ – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil langkah terkait permasalahan Garuda Indonesia.

    “Jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil,” tuturnya dikutip dari Instagram DPR RI, Jumat, 12 November 2021.

    Misbakhun menilai, persoalan di Garuda bukan hanya menyangkut suntikan dana. Meski pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Garuda Indonesia, namun kondisi maskapai flag carrier itu tak membaik.

    “Jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil.”

    Saat ini, Garuda Indonesia menanggung utang yang mencapai 7 miliar dolar AS atau di atas Rp100 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan terakhirnya membeber pemegang saham Garuda ialah pemerintah (65,4 persen), PT Trans Airways (28,27 persen), dan publik (11,19 persen).

    Baca juga :

    Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021) memaparkan rencana dana suntikan untuk BUMN melalui PMN pada 2022 mencapai Rp35,5 triliun. Namun, dalam daftar BUMN penerima PMN itu, tak ada nama Garuda Indonesia. []

  • Secara Teknis Garuda Indonesia Sudah Bangkrut

    peloporberita.com/ – Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan bahwa maskapai penerbangan nasional  PT.Garuda Indonesia secara teknis sudah bangkrut. Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Tiko tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11/2021).

    Garuda Indonesia
    Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: peloporberita.com/Garuda Indonesia)

    “Sebenarnya kalau sudah seperti ini kalau istilah perbankan sebenarnya secara teknik bankrupt [bangkrut], secara teknikal ya, secara legal belom nah ini yang sedang kita upayakan bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya bankrupt karena semua kewajiban Garuda Indonesia sekarang sudah tidak dibayarkan,” tuturnya.

    Baca juga : 

    “Bahkan sebagian gaji juga sudah ditahan, jadi sebenarnya harus kita pahami bahwa kondisi Garuda Indonesia secara teknikal sudah bankrupt karena kewajiban jangka panjang sudah enggak ada yang dibayarkan termasuk global sukuk utang ke himbara dan sebagainya,” tambahnya.

    Tiko menjelaskan, ekuitas Garuda Indonesia tercatat negatif US$ 2,8 miliar. Menurutnya, ekuitas negatif ini rekor dari sebelumnya dipegang Jiwasraya sekarang oleh Garuda. Sedangkan aset Garuda mencapai US$ 6,92 miliar dan liabilitasnya US$ 9,75 miliar. []

  • Profil Yenny Wahid yang Mundur dari Komisaris Independen Garuda Indonesia

    peloporberita.com/ | Jakarta – Yenny Wahid telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Garuda Indonesia. Ia menyampaikan hal itu lewat unggahan video di akun Twitternya @yennywahid, Jumat (13/08/2021).

    Yenny juga menuliskan keterangan video seperti ini, “Akibat pandemi, maskapai kebanggaan kita, Garuda Indonesia, mengalami penurunan pendapatan drastis. Untuk penghematan biaya, saya memutuskan mengundurkan diri dari posisi komisaris independen. Semoga hal ini bisa membantu meringankan Garuda”. 

    Yenny Wahid menjabat Komisaris Independen Garuda Indonesia sejak 22 Januari 2020. Sebelumnya, Yenny sempat menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bahkan menjabat sebagai sekretaris jenderal partai tersebut.

    Baca juga: Profil Farhat Abbas, Pengacara & Pendiri Partai Pandai

    Profil Yenny Wahid

    Yenny Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 29 Oktober 1974, dengan nama asli Zannuba Arifah Chafsoh. Ia adalah putri ketiga dari Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan Sinta Nuriyah.  

    Yenny lulus dari SMA Negeri 28 Jakarta pada 1992, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia dengan jurusan psikologi. Namun, bidang tersebut tidak ditempuh hingga selesai. Atas saran Gus Dur, Yenny melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti mengambil jurusan desain dan komunikasi visual. Kemudian ia melanjutkan kuliah di Universitas Harvard, Boston, Amerika Serikat, mengambil studi administrasi publik.

    Setelah itu, Yenny menggeluti dunia jurnalistik dengan menjadi koresponden koran terbitan Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age (Melbourne). Selama 1997-1999, ia sempat ditugaskan meliput di Timor Timur dan Aceh. Walaupun saat itu banyak wartawan memilih angkat kaki dari Timor Timur, tapi Yenny tetap bertahan. 

    Baca juga: Profil Che Guevara, Tokoh Revolusi sekaligus Simbol Pemberontakan

    Ia sempat kembali ke Jakarta setelah mendapat perlakuan kasar dari milisi. Namun, seminggu kemudian Yenny kembali ke Timor Timur dan ia pun berhasil mendapat anugerah Walkley Award, berkat liputannya mengenai Timor Timur pascareferendum. Ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden, Yenny berhenti dari pekerjaannya dan menjadi staf khusus presiden bidang komunikasi politik.

    Setelah Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden, Yenny melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Harvard, dengan beasiswa Mason. Ia kembali ke Indonesia pada 2004 dan menjadi Direktur Wahid Institute sampai tahun 2016. Yenny juga pernah menjadi staf khusus bidang komunikasi politik, pada periode pertama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). []