peloporberita.com

Tag: Ganjar Pranowo

  • Profil Tokoh Papua sekaligus Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

    peloporberita.com/ | Jakarta – Sempat beredar pesan gambar melalui WhatsApp pada Sabtu (02/10/2021), yang menyebut Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menggunakan jasa mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, untuk menghancurkan Ganjar Pranowo dan Jawa Tengah. Dalam gambar tersebut, Puan terlihat mengenakan kebaya merah, dan ada juga foto Natalius Pigai.

    Pigai pun membantah hal tersebut. “Quo vadis Indonesia. Benar jadi salah, waras jadi tidak waras, hoax jadi benar, benar jadi hoax,” kata Pigai kepada wartawan, Minggu (03/10/2021), seperti dikutip dari Detik.com.

    Ia juga mengakui memang tidak suka dengan PDIP, namun ia menghargai Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. “Saya tidak suka PDIP, tapi menghormati Ibu Mega, menghargai pribadi Ibu Puan. Seumur hidup tidak pernah ketemu bahkan salaman,” katanya. Malah ada kecurigaan Pigai bahwa gambar itu dibuat oleh tim Ganjar, dengan tujuan playing victim agar dapat simpati publik.

    Baca juga: Profil Lodewijk Paulus, Mantan Danjen Kopassus Pengganti Azis Syamsuddin

    Profil Natalius Pigai
    Natalius Pigai bukanlah sosok yang asing di mata publik. Ia adalah mantan Komisioner Komnas HAM sekaligus salah satu aktivis, yang sering mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak masa kepemimpinannya.

    Pigai lahir di Paniai, Papua, pada 28 Juni 1975. Ia mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada tahun 1999.

    Pigai juga tercatat pernah mengikuti beberapa pendidikan nonformal, seperti Pendidikan Statistika di Universitas Indonesia, Pendidikan Peneliti di LIPI dan Kursus Kepemimpinan di LAN. Ia memulai kariernya sebagai staf khusus menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dari tahun 1999-2004.

    Baca juga: Profil Taufan Rahmadi yang Digosipkan Jadi Cawagub NTB 2024

    Selain itu, Pigai juga pernah menjadi tim asistensi Dirjen Kesbangpol Sudarsono Hardjosukerto dari 2006-2008, dan Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawasan dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias dari 2008-2009.

    Kemudian, Pigai menjadi anggota Komisaris Komnas HAM periode 2012-2017 dan merupakan satu-satunya yang berasal dari Papua. Selain di Komnas HAM, ia juga aktif di beberapa organisasi kemanusiaan dan lingkungan hidup lainnya, seperti PRD, PMKRI, WALHI, Kontras Rumah Perubahan dan Petisi 28.

    Pigai sempat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilgub Papua 2018 dan Ketua Umum KPK 2019, namun keduanya gagal. []

  • Kemendagri: Kas Pemda di Perbankan Bukan untuk Cari Bunga!

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar dialog interaktif secara virtual yang bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” pada Kamis (16/09/2021). Dialog itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. 

    Dalam pemaparannya, Ardian menjelaskan, berdasarkan data Bank Indonesia, per 31 Agustus 2021, kas pemda sebanyak Rp 178,9 triliun. Namun jumlah tersebut pada awal bulan berkurang karena telah digunakan.

    “Tapi di tanggal 1 September (2021) uang keluar, uang kas tersebut akan berkurang untuk mendanai pengeluaran Pemda perbulan, seperti untuk belanja rutin dan mengikat sebesar Rp. 42,76T, yang terdiri atas gaji dan tunjangan, belanja operasional (Telepon, Air, Listrik, Internet), serta belanja terkait pelayanan publik, termasuk untuk pengeluaran bersifat mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya” ujar Ardian.

    Baca juga: Mahfud MD dan Tito Karnavian Dorong Pemda Majukan Perekonomian di Kawasan Perbatasan Sota

    Uang kas pemda yang disimpan di perbankan bukan kesengajaan untuk mencari bunga, namun dipersiapkan untuk pembayaran yang sudah memiliki peruntukannya. “Pemda memang punya kecenderungan ibaratnya menyediakan sejumlah uang untuk mempersiapkan pembayaran gaji ASN-nya, honorernya di satu sampai dua bulan ke depan untuk spare, tapi itu bukan sengaja untuk mencari bunga, sekali lagi bukan” kata Ardian.

    Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Bogor Bima Arya, dalam sesi dialog interaktif. Mereka mengatakan bahwa uang kas pemerintah daerah di perbankan telah dipersiapkan sesuai peruntukannya dan akan digunakan saat pembayaran direalisasikan. 

    Ganjar menjelaskan, alasan mengapa ada uang daerah yang mengendap di perbankan. Menurutnya, pada awal tahun anggaran dalam RKUD sudah terdapat saldo mengendap berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, setiap hari pendapatan daerah masuk ke RKUD, sehingga menambah saldo. 

    Di sisi lain, uang yang telah masuk ke RKUD tidak dapat segera digunakan untuk melakukan pembayaran belanja. Pasalnya, pelaksanaan program memerlukan proses dan jangka waktu. Ini sesuai dengan UU Perbendaharaan Negara pada Pasal 21, yang menyebutkan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. 

    Baca juga: Mendagri Ingatkan Pemda Perbaiki dan Perbaharui Input Data Covid-19

    Senada dengan Ganjar, Wali Kota Bogor Bima Arya juga mengatakan bahwa setiap daerah memiliki kas yang disimpan di perbankan. Kas tersebut untuk menyimpan seluruh penerimaan daerah dan membayar semua pengeluaran daerah. Bima juga menyinggung berbagai faktor yang membuat adanya pengendapan kas daerah di perbankan, salah satunya karena memiliki SILPA. “Di Kota Bogor, kita tidak melakukan penyimpanan uang, apalagi untuk mendapatkan keuntungan bunga, itu tidak,” tegas Bima Arya.

    Dia menambahkan, jika saat ini masih ada saldo di perbankan, maka itu akan digunakan untuk membayar kegiatan pada periode akhir tahun ini. Sedangkan saldo pada akhir tahun, bakal dihitung sebagai SiLPA 2022, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan bersifat wajib dan mengikat, seperti gaji ASN, pembayaran listrik, pengelolaan sampah, dan sebagainya.

    Ardian juga menyebutkan bahwa sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor pendorong hal ini terjadi. Namun, setidaknya Kemendagri mencatat, ada tiga jenis retribusi yang naik yaitu retribusi belanja kesehatan, retribusi pelayanan pemakaman dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. []

  • Joko Widodo Bertemu Presiden Jokowi di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo: Saudara Kembar

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (13/09/2021). Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara, Iriana mengunjungi Dukuh Ngledok, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, untuk meninjau langsung program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat secara door to door.

    “Saudara kembar ternyata ya.”

    Saat meninjau acar tersebut, Presiden Jokowi melakukan dialog dengan beberapa peserta yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, Kepala negara terkejut setelah mengetahui salah satu peserta vaksinasi yang berdialog memiliki nama yang sama dengan dirinya, yaitu Joko Widodo.

    “Saudara kembar ternyata ya,” tutur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam kesempatan tersebut.

    Joko Widodo yang satu ini, adalah salah seorang warga Dukuh Ngledok, Desa Segaran. Pria yang sehari-sehari bekerja sebagai pandai besi itu pun tidak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya.

    Bahkan, ia sempat menangis lantaran merasa terharu saat bisa bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

    “Perasaan senang sekali. Kemarin sampai nggak bisa tidur, mau ketemu Pak Presiden. Nggak terasa, nggak nyangka,” ungkap Joko Widodo saat ditemui pada kesempatan terpisah. []

  • Sapta Nirwandar: Wisata Halal akan Dibahas dalam Global Tourism Forum, Leaders Summit Asia 2021

    peloporberita.com/ | Jakarta – Chairman Indonesia Tourism Forum (ITF), Sapta Nirwandar mengungkapkan, Event Global Tourism Forum, Leaders Summit Asia akan diselenggarakan secara hybrid di Hotel Raffles, Jakarta tanggal 15-16 September 2021. ITF sendiri, merupakan organisasi yang terafiliasi dengan World Tourism Forum Institute (WTFI) yang diketuai oleh Bulut Bagci.

    Dalam acara yang dijadwalkan akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu, akan dibahas Global Halal Tourism pada hari kedua penyelenggaraan dengan narasumber dari DinarStandard yakni perusahaan penelitian strategi pertumbuhan dan advisory yang mengkhususkan diri dalam ekonomi Islam global, juga narasumber dari Kanada dan Korea Selatan.

    “Kegiatan secara hybrid di Hotel Raffles, Jakarta 15-16 September 2021 ini pada hari kedua jam 09.00- 10.00 WIB adalah sesi khusus mengenai Global Halal Tourism,” tutur Sapta Nirwandar dikutip dari bisniswisata Selasa, 7 September 2021.

    Selain akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Event Global Tourism Forum, Leaders Summit Asia juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh Seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, Pengamat Sekaligus Ahli Strategi Pengembangan Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan lainnya.

    Menurutnya, pandemi global Covid-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan gaya hidup (lifestyle) halal sehingga Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang telah mengembangkan Halal Tourism meskipun mereka bukan negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

    ”Global Halal Tourism narasumbernya tingkat dunia karena perkembangan halal tourism bukan hanya dibutuhkan di Indonesia tetapi jadi trend global,” ungkap Sapta Nirwandar yang sekaligus menjabat sebagai Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC).

    Global Tourism Forum, Leaders Summit Asia
    Pembicara Global Tourism Forum, Leaders Summit Asia. (Foto: peloporberita.com/Ist)

    Sapta Nirwandar menjelaskan, secara umum wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanannya pun merujuk pada aturan-aturan Islam. Kehadiran wisata halal, mengacu pada aturan hidup ummat Islam, baik di sisi adab mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan.

    “Halal tourism identik dengan kuliner sehat dan halal, waktu sholat yang terjaga dan bukan urusan indonesia saja tapi urusan global sehingga dengan para pembicara internasional ini kita bisa saling berbagi informasi ” ucapnya.

    Sapta Nirwandar juga menyampaikan, jika berbicara mengenai wisata halal, maka sebelumnya Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin pernah menegaskan bahwa yang dihalalkan bukanlah destinasi atau tempat tujuan wisatanya, melainkan pelayanannya. Termasuk di dalamnya hotel, restoran dan spa pun harus syariah.

    Adapun pengeluaran Muslim di sektor perjalanan pada 2019 atau sebelum Covid, naik 2,7% dari US$189 milar menjadi US$194 miliar. Meski demikian, DinarStandar memprediksi kondisi ini akan pulih ke tingkat 2019 tahun 2023 dan berada di angka US$195 miliar.

    “Apalagi perusahaan perjalanan dunia memanfaatkan jeda waktu akibat pandemi dengan kegiatan untuk meningkatkan tekhnologi terutama dengan kecerdasan buatan (AI) sehingga lebih memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi dan perjalanan terutama ke negara-negara Muslim Friendly,” tegas Sapta.

    Sapta Nirwandar
    Chairman Indonesia Tourism Forum (ITF), Sapta Nirwandar.(Foto:Pelopor.id/Ist)

    Tekhnologi AI tersebut, menurut Sapta, sudah dikembangkan oleh online HalalTravels yang berbasis di London dan HalalBooking.com yang mengembangkan tekhnologi pemetaan data lewat kemitraan dengan Expedia.

    Selanjutnya, ia berharap Reem El Shafaki, Partner/Lead of Travel & Tourism Sector DinarStandar, Dr Hamid Slimi, Conference Advisory Chairman Halal Expo Canada serta Dr James Noh, Co-founder & Direcfor General of the Korea Institute of Halal Industry (KIHI) dapat memberikan pencerahan bagi peserta event hybrid yang melibatkan 101 pembicara nasional dan internasional.

    “Sehingga dengan demikian kita dapat mengembalikan kunjungan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia,” tandas Sapta. []