peloporberita.com

Tag: G20

  • Timboel Siregar: Jangan Sampai “The Poor Left Behind” di Presidensi G20

    peloporberita.com/ – Penetapan Indonesia sebagai Presiden G20 untuk tahun 2022 dilakukan saat KTT G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020 lalu. Presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20.

    Ini menjadi kebanggaan bangsa kita. Tema yang diusung adalah Recover Together, Recover Stronger. Dengan tema ini diharapkan semua rakyat Indonesia, khususnya, bisa pulih bersama-sama dan menjadi lebih kuat.

    Tema ini diharapkan terimplementasi dengan baik, untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang tertinggal dibelakang dalam proses pemulihan dan proses menjadi lebih kuat. Jaminan sosial adalah satu satu instrument yang dapat mendorong seluruh rakyat bersama-sama pulih dan menjadi lebih kuat.

    Namun menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, tema tersebut tidak selaras dengan kebijakan Pemerintah di bidang jaminan sosial, khususnya jaminan sosial bagi rakyat miskin.

    “Jangan sampai si miskin tertinggal dibelakang (“The Poor Left Behind”) dalam arak-arakan presidensi G20 yang sangat bergensi dan menjadi kebanggaan bangsa kita.”

    Sebab, per 15 Nopember lalu jumlah orang miskin di Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai peserta PBI sebanyak 84 juta, menyusut sekitar 12 juta orang dibandingkan kepesertaan di awal Januari 2021 lalu, yang waktu itu berjumlah 96.1 juta orang.

    “Rakyat miskin dengan sepihak dikeluarkan Kementerian Sosial, tanpa verifikasi dan tanpa membangun komunikasi dengan rakyat miskin tersebut. Demikian juga pekerja miskin masih belum mendapat program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di BPJS ketenagakerjaan yang sudah 2 tahun ini dijanjikan Pemerintah,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Selasa, 14 Desember 2021.

    Timboel Siregar menegaskan, hingga saat ini, Pemerintah belum ada rencana mengalokasikan dana di APBN untuk menjamin pekerja miskin di program JKK dan JKM yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

    Kontras dengan hal ini, Pemerintah justru sudah mengalokasikan dana sekitar Rp. 950 miliar (terberitakan dalam running text sebuah TV nasional) untuk mensubsidi iuran pekerja formal dalam Program jaminan sosial baru yang bernama Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Orang mampu seperti pekerja formal disubsidi dapat JKP sehingga pekerja formal tambah lengkap perlindungan jaminan sosialnya, yaitu dari program JKN, JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) serta akan mendapat JKP (dimulai di bulan Februari 2022 nanti setelah mengiur 12 bulan dari Februari 2021).

    “Tetapi pekerja miskin hanya untuk mendapatkan JKK, JKM saja sulitnya minta ampun,”

    “Bagaimana implementasi kata “together” dan “stronger” untuk rakyat miskin, di tengah diskriminasi perlindungan kepada masyarakat miskin khususnya peserta PBI di JKN dan pekerja miskin yang belum mendapat JKK JKM, yang dilakonkan Pemerintah saat ini,” tanya Timboel Siregar.

    “Bagaimana rakyat miskin dapat mengakses jaminan pembiayaan Kesehatan ketika sakit namun status kepesertaannya nonaktif di JKN, bagaimana pekerja miskin dapat pengobatan yang layak ketika mengalami kecelakaan kerja yang kerap kali ditolak oleh program JKN?” sambungnya.

    Timboel Siregar menegaskan, seharusnya Presiden mengimplementasikan kata “together” dan “stronger” untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk segmen rakyat tertentu saja.

    Bahkan, bila mengacu pada Pasal 5 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM justru yang harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih dari Pemerintah adalah masyarakat rentan (seperti rakyat miskin, disabilitas, lansia, dsb), yaitu mendapatkan perlindungan berupa jaminan sosial, bukan pekerja mampu atau masyarakat mampu.

    “Jangan sampai si miskin tertinggal dibelakang (“The Poor Left Behind”) dalam arak-arakan presidensi G20 yang sangat bergensi dan menjadi kebanggaan bangsa kita,” tandasnya. []

  • Pemerintah Luncurkan Program CSR Mangrove

    peloporberita.com/ – Pemerintah Resmi Meluncurkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Mangrove di Probolinggo. Dalam program ini, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerjasama dengan PT. Pelindo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. yg memiliki potensi yang besar untuk penanaman mangrove.

    “Sekitar 50% kawasan mangrove di pulau Jawa berada di Provinsi Jawa Timur, dan Probolinggo merupakan wilayah yang memiliki potensi mangrove yang cukup besar, sehingga diusulkan untuk menjadi salah satu lokasi program CSR mangrove,” tutur Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan sata pembukaan secara virtual, Kamis (9/12/2021).

    Menko Luhut menjelaskan, secara geografis wilayah kota Probolinggo di sebelah utara berbatasan langsung dengan laut yaitu Selat Madura. Oleh karena itu, sebagian penduduknya tinggal di area pesisir di mana kehidupannya sangat ditunjang oleh keanekaragaman hayati pesisir, dan salah satunya adalah mangrove.

    “Pemerintah Indonesia akan menjadikan mangrove sebagai show case kepada para Leaders di G20.”

    Mangrove bagi Probolinggo dapat memberikan manfaat yang sangat banyak, dari segi ekologi dapat menjaga pesisir dari terjangan ombak besar dan angin kencang, dan secara ekonomi dapat membantu dari ekowisata dan produk turunan mangrove.

    “Saya lihat ekowisata mangrove di Probolinggo sudah berkembang pesat, begitu juga dengan wilayah lainnya di Jawa Timur. Terima kasih dan apresiasi saya untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk hal ini,” ungkap Menko Luhut.

    Program mangrove ini, lanjut Menko Luhut menjadi salah satu program Presiden, sehingga kita semua harus serius membantu merealisasikan program rehabilitasi 600.000 hektar (Ha). Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan menjadikan mangrove sebagai show case kepada para Leaders di G20 yang rencananya akan berlangsung tahun depan di Indonesia.

    “Tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20. Hampir seluruh provinsi di Indonesia akan menjadi lokasi pelaksanaan side event dari seluruh rangkaian G20, termasuk Jawa Timur. Salah satu isu penting di G20 adalah perubahan iklim. Dan pemerintah Indonesia akan menjadikan mangrove sebagai show case kepada para Leaders di G20. Saya minta kita siapkan sebaik-baiknya program mangrove kita untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga iklim dunia,” tegasnya.

    Baca juga :

    Menko Luhut juga mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan menarik sektor swasta atau BUMN lainnya untuk turut membantu program rehabilitasi mangrove dan pemeliharaan dengan area mangrove yang lebih luas.

    Adapun pada Tahun 2021 Jatim telah melakukan penanaman mangrove sebanyak 881.508 batang pada lahan seluas 295,62 Ha, yang tersebar di Kabupaten Gresik sebanyak 5.000 batang dengan luas 1,5 Ha, di Kabupaten Bangkalan sebanyak 254.479 batang dengan luas 104,49 Ha.

    Kemudian di Kabupaten Pasuruan sebanyak 25.000 batang dengan luas 10 Ha, di Kabupaten Situbondo sebanyak 163.449 batang dengan luas 49,53 Ha, di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 338.580 batang dengan luas 100,1 Ha dan di Kabupaten Probolinggo sebanyak 95.000 batang dengan luas 30 Ha. []

  • Pegang Presidensi G20, Indonesia Selenggarakan 150 Pertemuan

    peloporberita.com/ –  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dengan memegang Presidensi G20 terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia akan menyelenggarakan kurang lebih 150 pertemuan terkait keuangan, iklim, serta ekonomi digital.

    Terpilihnya Indonesia, juga merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menjadi Presidensi G20. Pernyataan ini, disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Perayaan Hari Ulang Tahun ke-10 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Tahun 2021, Kamis (11/11/2021) siang.

    “Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita.”

    “Sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi Presidensi, menjadi Keketuaan G20. Dan nanti kita akan menyelenggarakan KTT-nya di Indonesia, di Pulau Bali dan juga di kota-kota lain,” tuturnya.

    Selain menjadi Keketuaan dalam Presidensi G20, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menerima tongkat ketua di ASEAN yang diperkirakan terlaksana pada bulan Oktober atau November tahun 2022.

    Dengan dipercayanya Indonesia menjadi pemimpin, Presiden berharap masyarakat Indonesia ikut merasakan kebanggaan yang sama. Masyarakat Indonesia pun harus merasa terhormat di antara negara-negara lain.

    “Saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain di manapun WNI kita berada,” sebut Presiden.

    Baca juga :

    Kepala Negara juga menegaskan bahwa mental inferior, inlander, dan terjajah yang masih ada di dalam diri bangsa Indonesia harus dihilangkan.

    “Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita,” tegasnya.

    Menurut Presiden Jokowi, untuk mengatasi mentalitas seperti itu maka masyarakat Indonesia harus mulai membangun rasa percaya diri serta rasa optimisme sebagai bangsa pemimpin.

    “Jangan sampai kita kehilangan orientasi itu dan itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi ya di situ,” pungkasnya. []

  • Jokowi Bertemu Joe Biden Bahas Empat Hal Ini

    peloporberita.com/ | Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, pada Senin (01/11/2021). Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi membahas sejumlah penguatan kerja sama Indonesia-Amerika Serikat sekaligus mengapresiasi kerja sama yang dilakukan selama pandemi.

    Ada empat hal yang dibahas oleh kedua pemimpin negara ini. Pertama, Indonesia menghargai kerja sama bidang kesehatan selama pandemi, mulai dari penerimaan stok vaksin melalui mekanisme dose-sharing, ventilator, obat-obatan teurapeutik, hingga alat kesehatan lainnya.

    Jokowi juga menyatakan tertarik menjadi bagian dari rantai pasok global di bidang kesehatan, melalui pembangunan industri kesehatan Indonesia.

    Kedua, pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi, terutama dalam pengembangan ekonomi hijau. Jokowi yakin, Indonesia dapat menjadi mitra kerja sama ekonomi yang handal.

    Baca juga: Jokowi Dorong MES Jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Syariah

    Ketiga, terkait perubahan iklim. Orang nomor satu di Indonesia ini kembali menekankan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. “Saya akan restorasi hutan bakau hingga 600 ribu hektare dalam tiga tahun ke depan. Ini akan menjadi konservasi hutan mangrove terbesar di dunia,” ujar Jokowi.

    Begitu pun dalam sektor energi, Jokowi mengajak AS melakukan investasi pada energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai lithium.

    Terakhir, mengenai Presidensi G20 Indonesia. Jokowi sangat menghargai dukungan AS terhadap presidensi Indonesia yang mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger”.

    Baca juga: Ferdinand Hutahaean Sebut 11 Menteri Jokowi Layak Dicopot

    Di masa presidensi, Indonesia ingin mendorong kerja sama konkret di sejumlah sektor utama, seperti memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan, mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon yang terjangkau, serta keuangan inklusif khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, dan kelompok rentan.

    Pertemuan Jokowi dengan Joe Biden berlangsung selama satu jam yang turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir. []

  • Bertemu PM Inggris Boris Johnson, Menko Luhut Bicarakan ini

    peloporberita.com/ | Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Dubes RI untuk Inggris Desra Percaya diterima oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 siang waktu London di Kantor Perdana Menteri Inggris

    Dalam pertemuan itu kedua pejabat negara tersebut mendiskusikan Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP26), Konferensi Tingkat Tinggi G20, penanganan deforestasi, serta kerja sama energi baru dan terbarukan.

    “Indonesia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam penanganan deforestasi” ucap Johnson memuji.

    Dalam kesempatan tersebut Menko Luhut menyampaikan usulan pembentukan Dialog Tingkat Tinggi antara RI-Inggris serta gugus tugas untuk percepatan implementasi kerja sama RI-Inggris di berbagai bidang.

    PM Boris Johnson juga menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap mekanisme ini, dan secara khusus menyebutkan beberapa area kerja sama seperti teknologi hijau dan energi baru terbarukan.

    “Banyak kerja sama yang bisa diimplementasikan segera dan diumumkan nanti pada saat kunjungan PM Boris Johnson ke Indonesia dalam rangka KTT G-20 di Bali” tegasnya.

    Adapun Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Boris Johnson dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral resmi di COP 26.[]

  • Hadiri Global COVID-19 Summit, Jokowi: Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia Harus Diperkuat

    peloporberita.com/ | Krisis COVID-19 menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Oleh sebab itu, arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia harus diperkuat, seperti yang telah dilakukan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF di bidang keuangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal itu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/09/2021), pada acara Global COVID-19 Summit secara virtual. 

“Kita harus menyusun mekanisme baru penggalangan sumber daya kesehatan dunia, termasuk untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia yang antara lain digunakan untuk pembelian vaksin, obat, dan alat kesehatan,” ujar Presiden Jokowi. 

Baca juga: Indonesia Bantu Myanmar US$ 200.000 untuk Tangani Covid-19

Menurut Presiden Jokowi, standar protokol kesehatan global harus segera disusun agar standar di semua negara bisa sama. Standar itu antara lain mengatur tentang perjalanan lintas batas negara. Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyerukan agar negara berkembang harus diberdayakan menjadi bagian dari solusi.

Kapasitas manufaktur lokal harus dibangun agar kebutuhan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan bisa tersedia secara cepat dan merata di seluruh dunia. “Indonesia berkomitmen dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok global,” ujar presiden. 

Terkait dengan vaksin, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa ketimpangan vaksin antarnegara harus segera diatasi. Melalui Covax Facility, kerja sama berbagi dosis atau dose-sharing dan akses yang merata terhadap vaksin harus ditingkatkan. Ia juga meminta agar politisasi dan nasionalisme vaksin harus diakhiri. 

Baca juga: Presiden Jokowi Sampaikan Komitmen Indonesia dalam MEF 2021

Menurutnya, solidaritas dan kerja sama menjadi kunci agar dunia bisa segera keluar dari pandemi dan segera pulih bersama. “Sebagai Presiden G20 tahun depan, Indonesia akan berkontribusi pada upaya dunia memperkuat arsitektur ketahanan kesehatan global demi anak cucu kita di masa depan,” tandasnya. 

Untuk diketahui, pertemuan tingkat tinggi dunia terkait penanganan pandemi COVID-19 tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ini merupakan pertemuan kedua yang digagas Presiden Biden setelah Meeting of Major Economic Forum (MEF) pada 17 September 2021. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. []