Jakarta | Pemerintah Thailand telah menyetujui perpanjangan pembebasan pajak perusahaan 25% untuk perusahaan industri bio-plastik, dalam rangka mempromosikan Thailand sebagai hub-bio Asean.
Wakil juru bicara pemerintah Thailand Rachada Dhnadirek mengatakan, kabinet menyetujui proposal untuk memperpanjang pembebasan pajak hingga 2024, seperti dilansir dari Bangkok Post. Dengan keputusan itu, pemerintah Thailand diproyeksi kehilangan pendapatan 673 juta baht atau sekitar Rp 287,9 miliar per tahun.
Awalnya, kebijakan ini diterapkan pada 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2021, dengan tujuan utama mendukung perusahaan swasta membeli produk bio-plastik dari produsen Thailand dan mempromosikan produksi bio-plastik di Thailand.
Selain itu, menurut Rachada, langkah ini juga mendukung kebijakan pemerintah untuk mempromosikan ekonomi bio-sirkular dan hijau atau bio-circular and green (BCG).
Dalam perkembangan terpisah, kabinet menyetujui anggaran 3,5 miliar baht untuk Departemen Irigasi Kerajaan untuk mengimplementasikan waduk Klong Plo di Rayong. Hal itu diperlukan untuk mengatasi kekurangan air di Koridor Ekonomi Timur atau Eastern Economic Corridor (EEC) dan kawasan timur Thailand secara keseluruhan.
Rencananya, proyek itu akan dilaksanakan pada 2022-2025. Waduk Klong Plo dapat menampung 40 juta meter kubik (m³) air selama musim hujan yang dapat memasok air ke lahan pertanian di Khao Chamao dan distrik Klang, Rayong.
Pemerintah Thailand berkomitmen menginvestasikan 52,9 miliar baht dari 2021-2037 untuk memastikan pasokan air yang cukup untuk EEC andalannya.[]
peloporberita.com/ – Prancis dan Indonesia melakukan penandatangan Letter of Intent (LoI) mengenai Kerja sama Percepatan Transisi Energi di Indonesia. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian.
Adapun LoI ditandatangani oleh Duta Besar Perancis Olivier Chambard, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, Country Director Agence Française de Développement Emmanuel Baudran, dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini.
“Kerja sama antar kedua negara penting bukan hanya di sektor energi namun juga sektor ekonomi, kesehatan, industri IT, pertahanan, kemaritiman, dan lingkungan,” tutur Menko Luhut kepada Menlu Prancis pada Rabu, (24/11/2021).
“Hal ini didasarkan pada berbagai capaian Indonesia di bawah kepemimpinan Menko Luhut baik dalam menangani Covid-19 di tingkat nasional dan berbagai strategi program di bidang energi.”
LoI ini, juga memuat skema pinjaman konsesi pengembangan kebijakan Sustainable and Inclusive Energy Programme. Pinjaman konsesi kepada PLN untuk proyek transmisi dan distribusi, hibah untuk tenaga ahli dan studi kelayakan, termasuk kredit kepada bank milik negara untuk proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro dan energi terbarukan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menyatakan kesiapannya dalam hal penanaman investasi terutama di bidang kesehatan dan energi energi terbarukan.
Prancis dan Indonesia melakukan penandatangan Letter of Intent (LoI) mengenai Kerja sama Percepatan Transisi Energi di Indonesia. (Foto:Pelopor.id/Kemenko Marves)
“Transformasi dan inovasi teknologi dalam bidang energi sangat penting dan untuk itu investasi dalam dua bidang ini akan kami lakukan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada berbagai capaian Indonesia di bawah kepemimpinan Menko Luhut baik dalam menangani Covid-19 di tingkat nasional dan berbagai strategi program di bidang energi, termasuk kesepakatan internasional para pemimpin dunia untuk menurunkan emisi karbon saat G20 di lalu” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Kemenko Marves, Basilio Dias Araujo, menyatakan akan membuka akses Prancis untuk berinvestasi di berbagai proyek prioritas energi terbarukan.
Selain itu, dia menyatakan agar Prancis menyiapkan pembiayaan inovatif bersama mitra lokal di Indonesia. AFD telah memobilisasi berbagai instrumen finansial termasuk bantuan teknis untuk mendukung Indonesia dengan total dana program percepatan transisi energi senilai 520 juta euro.
Deputi Basilio menambahkan, LoI ini akan mampu percepat implementasi transisi energi yang semula berbasis fosil menjadi energi baru terbarukan yang berkelanjutan dan bersih. Ini akan membuat Indonesia jadi salah satu “global key player” dalam transisi energi di dunia.
Apresiasi kepada Pemerintah Indonesia disampaikan oleh Menlu Prancis, karena keseriusan Indonesia melakukan transisi energi.
“Saya sangat mengapresiasi keseriusan Indonesia yang terus melakukan transisi energi, misalnya mengganti sumber energi fosil seperti batubara menjadi energi listrik berbasis teknologi bersih. Saya rasa Prancis bisa ikut ambil bagian dalam percepat transformasi ini, ucap Menlu Jean-Yves Le Drian.
Usai ditandatanganinya LoI ini, dia yakin akan banyak perusahaan Prancis yang ingin melakukan investasi di Indonesia terutama dalam bidang baterai mobil listrik.
Undangan Menko Luhut kepada pihak Prancis terkait penanaman investasi di Indonesia telah ada sejak lama, bahkan sudah dibicarakan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Lebih lanjut, Menko Luhut juga mengingatkan adanya potensi kerjasama kemaritiman yang mengedepankan konsep hijau.
“Kami menyambut Prancis sebagai mitra strategis untuk mengembangkan industri berteknologi bersih dan berkelanjutan di Indonesia terutama di industri kemaritiman,” tegasnya. []
