peloporberita.com

Tag: Endemi

  • Jokowi Perbolehkan Masyarakat Lepas Masker di Area Terbuka

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Menurut Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan tersebut adalah bagian dari transisi pandemi menjadi endemic.

    Langkah ini diambil setelah pemerintah melakukan kajian situasi dan kondisi pandemic covid-19 dalam beberapa waktu terakhir yang semakin terkendali, khususnya pasca periode mudik Lebaran kemarin.

    Presiden Jokowi, menyampaikan bahwa masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker.

    “Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker,” tuturnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/05/2022).

    Selain itu, Kepala Negara juga meminta masyarakat kategori rentan, lansia atau yang memiliki penyakit komorbid untuk tetap mengenakan masker saat beraktivitas.

    “Juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas,” ujar Presiden.

    Selain pelonggaran pemakaian masker, Jokowi juga melonggarkan persyaratan perjalanan domestik dan luar negeri bagi masyarakat yang sudah divaksinasi Covod-19 dosis lengkap.

    “Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen,” tandasnya.

    Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menambahkan, kebijakan bebas tes swab PCR maupun antigen bagi pelaku perjalanan dalam dan luar negeri yang sudah vaksin lengkap akan berlaku mulai Rabu (18/05/2022). []

  • Satgas Covid-19: Pandemi Mulai Bertransisi Jadi Endemi

    Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menyatakan, Indonesia mulai bertransisi menuju fase endemi. Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.

    “Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam respons pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi,” tuturnya Kamis, (12/05/2022).

    Wiku menjelaskan, hal ini didasarkan dari tren penurunan angka kasus perawatan di rumah sakit, termasuk layanan intensif dan kematian. Data Satgas Covid-19 mencatat, angka kasus berada di bawah 1.000 selama 25 hari terakhir. Selain itu angka keterisian tempat tidur rumah sakit berada di angka 2 persen, begitu pula angka kematian menurun.

    Selain melihat dari sisi angka kasus, Prof Wiku menyebut hal ini juga tercermin dari efek Covid-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, dan indeks belanja meningkat serta mobilitas masyarakat yang keluar juga meningkat.

    Ilustrasi Virus Corona. (Foto: Pelopor/Unsplash)

    Meski demikian, upaya pengawasan dan pengendalian Covid-19 masih tetap terus dilakukan menyesuaikan kondisi di Indonesia terkini. Salah satunya lanjut Wiku, dengan tetap menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dimana pengawasan dan pengendalian dijalankan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi daerah masing-masing.

    “Penggunaan masker masih tetap diwajibkan sebagaimana arahan WHO bahwa masker masih menjadi bagian strategi pencegahan Covid-19 yang komprehensif,” tandasnya.

    “Ingat, bukan karena kondisi yang terkendali maka pengendalian Covid-19 tidak dilakukan tetapi pengendalian serta pengawasan akan tetap dijalankan dengan bentuk yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini,” Sambung Prof Wiku Adisasmito. []

    [irp]

  • Meksiko Umumkan Status Endemi, Covid-19 Dianggap Penyakit Musiman

    Jakarta | Pemerintah Meksiko resmi mengganti status pandemi menjadi endemi, dan selanjutnya Covid-19 akan dianggap sebagai penyakit musiman.

    Meski tidak pernah mewajibkan penggunaan masker, negara itu telah mencabut sejumlah pembatasan sektor bisnis dan kegiatan lainnya sejak beberapa pekan lalu.

    “Sekarang hampir semuanya (pembatasan) telah ditarik mundur,” ujar Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, yang dilansir dari Associated Press.

    Angka kasus Covid di Meksiko saat ini memang terbilang menurun, namun sejumlah pihak memprediksi penurunan itu dipicu oleh pemerintah yang kini semakin jarang melakukan tes.

    Data Organisasi Kesehatan Dunia atau The World Health Organization (WHO) menunjukkan, total kasus Covid di Meksiko hingga saat ini mencapai angka sekitar 5,7 juta.

    Pada awal pekan ini, Meksiko hanya mencatatkan 48 kasus harian, menurun drastis dari 4.000 kasus per hari pada awal April. Sejalan dengan itu, angka kematian Covid-19 juga mulai menurun di negara itu.

    Disebutkan jumlah kematian Covid yang dikonfirmasi oleh tes hampir menyentuh angka 325.000. Namun, pantauan pemerintah Meskiko terhadap sertifikat kematian menunjukkan jumlah korban sebenarnya hampir mencapai 490.000.

    Pemerintah Meksiko juga mengklaim tingkat vaksinasi Covid-19 di negara itu cukup tinggi, di mana saat ini sekitar 90% orang dewasa telah menerima setidaknya satu dosis vaksin.[]

  • Jokowi: Transisi Pandemi ke Endemi Harus Hati-Hati, Saya Tidak Mau Langsung Lakukan Kebijakan Buka Masker

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memandang, transisi pandemi COVID-19 menuju endemi harus dilakukan secara hati-hati melalui berbagai tahapan.

    Hal ini disampaikan Presiden saat menanggapi pertanyaan jurnalis terkait diperbolehkannya mudik pada Lebaran tahun 2022 dan dampaknya pada transisi tersebut.

    “Kita yang pertama memang mudik kita perbolehkan karena melihat angka-angka kasus harian sudah sangat rendah dan kasus aktifnya kan sudah di bawah 20 ribu memang rendah. Tetapi, apapun ada masa transisi yang masih kita harus hati-hati,” tutur Kepala Negara, Senin (25/04/2022).

    Jokowi juga menegaskan, bahwa pemerintah tidak ingin seperti negara-negara lain yang langsung melakukan kebijakan melepas masker. Menurutnya, pemerintah akan melihat situasi pada masa transisi terlebih dahulu selama enam bulan ke depan.

    Jokowi
    Presiden RI Joko Widodo, (Foto:Pelopor.id/Setkab)

    “Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker, ndak. Ini masih masa transisi, kira-kira enam bulan kita lihat seperti apa, baru nanti silakan kalau di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih pakai masker,” tegasnya.

    Presiden juga menekankan bahwa ada sejumlah tahapan yang harus dilewati dan pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam memutuskan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga memiliki sejumlah pengalaman saat menghadapi lonjakan kasus COVID-19 varian Delta maupun Omicron.

    “Ada tahapan-tahapan yang kita tidak perlu tergesa-gesa. Apapun, kita punya pengalaman saat Delta seperti apa, saat Omicron seperti apa, sehingga kehati-hatian, kewaspadaan itu tetap harus,” pungkasnya.[]

    [irp]

  • DPR: Pandemi Akan Jadi Endemi, Vaksin Merah Putih Belum Juga Selesai

    Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mempertanyakan progres pengembangan vaksin merah putih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko. Sebab, pandemi akan jadi Eendemi, tetapi vaksin merah putih belum juga selesai.

    “Saat Bapak Presiden memberikan tugas khusus kepada beberapa entitas untuk menyelesaikan vaksin merah putih ini, sampai hari ini, dimana Menkes mengumumkan pandemi akan menjadi endemi dengan vaksinasi yang sudah sekian persen, ditambah vaksin booster, tapi ternyata vaksin merah putih juga belum selesai,” tutur Ratna saat rapat Komisi VII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/03/2022).

    Menurut Ratna, kelanjutan progres vaksin merah putih merupakan tanggung jawab moral yang sangat besar, bahwa ternyata bangsa ini belum memiliki kemandirian di bidang kesehatan. Politisi PKB ini juga mempertanyakan, nasib para peneliti yang terlibat dalam vaksin merah putih ini.

    Sebab, sebelumnya dijelaskan bahwa Lembaga Eijkman baru masuk uji pra klinis, sementara peneliti lainnya sudah uji klinis. Hal ini menurutnya ada sedikit dispute.

    “Apa yang belum dimiliki Eijkman tapi dimiliki orang lain, sehingga mereka terlambat?” tanya politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX ini yang dikutip dari laman resmi parlemen RI. []

  • Malaysia Bebas Karantina Mulai 1 April 2022

    peloporberita.com/ – Pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa para pelancong yang sudah divaksinasi Covid-19 lengkap tak perlu lagi melakukan karantina untuk masuk ke negara tersebut.

    Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyatakan, Pihaknya akan membuka perbatasan mulai 1 April 2022 mendatang. keputusan ini dilandasi oleh dua hal, yakni rendahnya angka gejala parah pasca-infeksi serta diikuti dengan angka vaksinasi Covid-19 yang sudah mencapai 98,7%.

    Sabri menjelaskan, para pelancong tidak perlu lagi mendaftar melalui mekanisme MyTravelPass setelah pembukaan perbatasan. Namun, mereka harus menggunakan aplikasi pelacakan kontak, MySejahtera. Keputusan ini diambil setelah Malaysia menyatakan akan memasuki fase endemik Covid-19 mulai bulan depan.

    Aturan tanpa karantina ini, hanya berlaku bagi pelancong yang sudah divaksin lengkap dan mendapatkan hasil tes Covid-19 negatif sebelum keberangkatan dan saat tiba. Dengan pembukaan perbatasan ini, warga Malaysia juga bisa melakukan perjalanan internasional. Selain itu, Malaysia juga sedang mengerjakan kesepakatan perjalanan dengan Brunei Darussalam, Thailand, dan Indonesia.

    Selain itu, masyarakat Malaysia juga sudah diizinkan untuk melakukan aktivitas secara normal di lingkungan rumah ibadah, kafe, dan tempat publik lainnya juga tidak ada pembatasan tamu. Meski demikian, beberapa protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan penggunaan aplikasi MySejahtera masih diberlakukan.

    Malaysia, menjadi salah satu negara di Asia yang menerapkan pembatasan ketat untuk menangani penyebaran virus corona. Dalam pembatasan ketat itu, warga negara asing dilarang masuk ke Malaysia. Warga negara Malaysia yang kembali ke negara tersebut juga harus melakukan karantina. []

  • Tak Ikut-ikutan Negara lain, Indonesia Pilih Terapkan Pra-Kondisi Endemi

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Indonesia akan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian meski beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran yakni dari transisi pandemi ke endemi.

    “Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemi seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, namun kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut. “ tutur Menko Luhut dalam Konferensi Pers PPKM secara virtual, Senin (21/02/2022).

    “Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kami akan terus melakukan evaluasi mengenai pra-kondisi endemi ke depan,” sambungnya.

    Menko Luhut menegaskan, dalam hal ini pemerintah menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan indikator yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveillance aktif.

    Selain itu lanjut Menko Luhut, pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten. Usulan konsep, kriteria, dan Indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya.

    Sementara untuk dapat mencapai cita-cita transisi dari pandemi ke endemi, hal utama yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster utamanya bagi para lansia.

    “Pemerintah juga terus mendorong dan meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah beserta jajarannya untuk terus aktif menyosialisasikan dan memaksimalkan jumlah vaksinasi booster bagi yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga,” ungkap Menko Luhut.

    “Saya juga meminta masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga ataupun yang sudah divaksinasi lengkap dengan rentang waktu 6 bulan dapat langsung mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disiapkan,” lanjutnya.

    Pasien Berstatus Komorbid

    Menko Luhut juga mengungkapkan, pemerintah juga akan menekan angka kematian dengan memberikan respon perawatan yang lebih cepat kepada kelompok yang memiliki komorbid.

    ”Dalam rapat terbatas (ratas) hari ini, Presiden meminta agar resiko kematian terhadap Lansia, orang yang belum divaksin dan memiliki komorbid untuk dapat ditekan semaksimal mungkin dengan penanganan yang baik. Untuk itu, Pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah mitigasi dari arahan Presiden ini,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah mendorong adanya interkoneksi data antara BPJS Kesehatan yang memiliki data komorbid dan data penambahan kasus di NAR Kemenkes, sehingga jika ada penambahan kasus langsung terdeteksi apakah orang tersebut komorbid atau tidak, dan respon tindakan bisa dilakukan secara cepat.

    Status Level PPKM

    Soal Level PPKM, Menko Luhut mengungkapkan ada beberapa Kabupaten/ Kota yang kembali masuk ke level 4 dan 3 akibat meningkatnya rawat inap di Kabupaten/ Kota terkait.

    “Meski telah mengikuti Level Asesmen PPKM yang telah kami sesuaikan dengan memberikan bobot lebih besar terhadap rawat inap rumah sakit, saat ini mulai terdapat beberapa kabupaten kota yang masuk ke dalam Level 4,” sebut Menko Luhut.

    “Selain itu juga mulai banyak Kabupaten/ Kota yang masuk ke dalam asesmen Level 3 di antaranya Solo Raya dan Semarang Raya. Untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bali, DIY, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya saat ini masih berada pada Level 3,” lanjutnya.

    Adapun, kenaikan asesmen level di masing-masing daerah ini disebabkan oleh tingkat rawat inap rumah sakit yang meningkat. Sedangkan detail peraturan ini, dituangkan dalam Inmendagri.

    “Saya juga perlu menegaskan kembali berdasarkan data-data kami bahwa mereka yang terinfeksi varian ini dan memiliki gejala berat hingga meninggal teridentifikasi sebagai orang-orang yang belum divaksin atau sudah divaksin tapi belum lengkap, memiliki komorbid, dan lansia,” tandas Menko Luhut. []