peloporberita.com

Tag: Ekonomi

  • Menperin Gencarkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

    peloporberita.com/ | Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

    Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Harian Tim Nasional (Timnas) P3DN Agus Gumiwang Kartasasmita menyerukan kepada para stakeholder, yang terdiri dari kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD untuk menjalankan P3DN secara konsisten. Imbauan tersebut juga diwujudkan menjadi strategi implementasi P3DN pada satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    “P3DN merupakan kebijakan negara untuk memanfaatkan anggaran yang diperoleh dari rakyat, dari pengelolaan sumber daya yang dikuasai negara untuk dikelola kembali dalam bentuk pemberdayaan sektor ekonomi riil, yaitu sektor industri,” kata Agus di Jakarta, Minggu (06/03/2022).

    Secara historis, program P3DN adalah inisiatif Kemenperin yang telah dijalankan sejak beberapa dekade lalu. Untuk tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerapkan target belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 400 Triliun.

    Untuk merealisasikan arahan itu, diperlukan sinergi dan kontribusi dari instansi-instansi tersebut. Memimpin implementasi P3DN, Agus pun mengimbau para stakeholder melakukan langkah konkret penggunaan PDN dan UMKM. Agus juga kembali mengingatkan agar instansi membentuk Tim P3DN untuk mengkoordinasikan implementasi belanja PDN dan UMKM masing-masing.

    “Para stakeholder dapat mengkoordinasikan teknis pelaksanaan penyampaian rencana kebutuhan dan pembentukan Tim P3DN instansi dengan Pusat P3DN Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

    Ia menambahkan, LKPP dan BPKP akan melakukan monitoring dan fasilitasi kepada instansi-instansi yang akan melakukan pembelanjaan tersebut, sehingga akan tercipta koordinasi penuh untuk mewujudkan arahan Presiden terkait belanja PDN dan UMKM.[]

  • Tiongkok Tetapkan Target Pertumbuhan PDB Terendah Dalam 30 Tahun

    peloporberita.com/ | Pemerintah Tiongkok menetapkan target pertumbuhan ekonomi terendah dalam lebih dari 30 tahun.

    Perekonomian Tiongkok mulai melemah pada akhir tahun lalu, yang terbebani oleh kemerosotan pasar perumahan, wabah Covid yang berulang dan melemahnya belanja konsumen. Tahun ini, prospek pun memburuk dengan adanya ketegangan Rusia-Ukraina yang mengguncang pasar keuangan dan memicu harga komoditas.

    Berdasarkan pidato Perdana Menteri Li Keqiang pada pembukaan Kongres Rakyat Nasional atau National People’s Congress (NPC), Beijing akan menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sekitar 5,5% tahun ini. Sebagian besar ekonom yang disurvei Bloomberg memprediksi, pemerintah Tiongkok akan menetapkan kisaran 5%-5,5%.

    Menanggapi hal itu, ekonom JPMorgan Chase & Co yang dipimpin oleh Zhu Haibin menilai, target 5,5% akan membutuhkan kebijakan makro yang lebih akomodatif.

    Pembuat kebijakan bertujuan mempersempit defisit anggaran menjadi 2,8% dari PDB tahun ini, dari target tahun lalu sekitar 3,2%. Mereka juga ingin menambah lebih dari 11 juta pekerjaan di perkotaan pada tahun 2022, menjaga tingkat pengangguran di bawah 5,5% dan inflasi sekitar 3%.

    Menopang pertumbuhan adalah signifikansi politik bagi Partai Komunis dan Presiden Xi Jinping, yang diprediksi akan membuat upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk tetap menjadi pemimpin untuk masa jabatan ketiga.

    Para pejabat telah menyoroti stabilitas ekonomi sebagai prioritas utama tahun ini dan mendesak pengeluaran yang lebih cepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian.

    Mengutip Bangkok Post, bank sentral Tiongkok telah memangkas suku bunga tahun ini dan berjanji menjaga kebijakan fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sejumlah bank di beberapa kota di Tiongkok juga telah menurunkan suku bunga KPR.[]

  • Komisi II: Letak Geografis Kota Batam Bisa Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    peloporberita.com/ | Kota Batam dinilai memiliki keunggulan letak geografis yang strategis guna memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ditambah dengan pengelolaan satu kepemimpinan Pulau Batam yang dijabat oleh wali kota Batam, baik dari sisi tata kelola administrasi pemerintahan daerah, juga sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

    Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Subardi saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.

    Seperti diketahui, dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan Kota Batam telah berakhir begitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

    Pasal 2A poin 1(a) dalam PP itu menyebutkan bahwa Wali Kota Batam selain sebagai kepala pemerintahan daerah, juga sebagai ex-officio Kepala BP Batam.

    Di sisi lain, menurut Subardi, BP Batam memiliki anggaran sendiri, baik yang berasal dari manajemen internal perusahaan maupun dari pemerintah pusat. Pemkot Batam pun memiliki anggaran, baik yang berasal dari pajak lokal dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari pemerintah pusat.

    “Karena itu dari sisi legislasi, kita butuh melihat kebijakan ini dan berikan rekomendasi atau saran kepada pemerintah pusat agar mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dari Batam ini, baik dari lembaga BP Batam mau pun Pemkot Batam,” kata Subardi, seperti dikutip dari Parlementaria.

    Secara geografis, Batam berada di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

    Kota ini bersama Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun telah menyandang status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga pelabuhan di tiga wilayah ini memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku sejak 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

    Hal ini membuat barang elektronik dan kendaraan bermotor di Kota Batam dibebaskan dari PPN dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan pajak tambahan. Selain itu, kendaraan bermotor yang ketika dibeli tidak dikenakan PPN, tidak dapat keluar dari Batam sebelum membayar PPN 10 persen. []

  • Thailand Targetkan Ekonominya Tahun Ini Bisa Tumbuh 4%

    peloporberita.com/ | Thailand tahun ini menargetkan ekonominya bisa tumbuh hingga 4%. Pada tahun lalu, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini telah tumbuh 1,6%.

    Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith mengatakan, negara tersebut akan fokus mengembangkan mesin pertumbuhan baru, seperti startup dan teknologi digital.

    Ia juga menyebutkan bahwa Thailand tidak akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga apa pun sampai ekonominya pulih total. Bahkan, melansir Reuters, pemerintah Thailand menegaskan akan menempuh kebijakan fiskal dan moneter yang terus mendukung bisnis dan pemulihan ekonomi.

    “Selama wabah virus corona, kebijakan fiskal akan memainkan peran utama dan kebijakan moneter harus akomodatif untuk memungkinkan pemerintah membelanjakan lebih banyak,” kata Arkhom dalam sebuah seminar bisnis pada Rabu (23/02/2022).

    Bank Sentral Thailand telah mempertahankan suku bunga utamanya pada rekor terendah, yaitu 0,50% sejak Mei 2020.

    “Pertanyaannya pada 2022, jika The Fed menaikkan suku bunga, apa suku bunga kita harus ikuti? Kita harus yakin ekonomi kita pulih sepenuhnya,” ujar Arkhom.

    Menanggapi hal itu, Wakil Perdana Menteri Thailand Supattanapong Punmeechaow optimistis, target pertumbuhan ekonomi 3%-4% dapat tercapai, antara lain didukung oleh peningkatan investasi dan dibukanya kembali wisatawan asing.

    Ia juga memastikan harga energi tidak akan terlalu tinggi, untuk membantu menjaga daya saing negaranya.[]

  • Sri Mulyani: Anggaran TKDD Sisa Rp 100 Triliun Gimana Mau Dorong Ekonomi

    peloporberita.com/ – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk tahun anggaran 2021 tidak terserap maksimal. Ia mencatat, masih ada sekitar Rp 100 triliun anggaran yang masih mengendap di bank.

    Padahal, TKDD adalah salah satu instrumen paling penting yang diarahkan unruk belanja-belanja strategis, seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik.

    “Masih ada Rp 100 triliun sampai dengan akhir tahun yang tidak dibelanjakan,” tutut Bendahara Negara berdasarkan keterangan tertulis Selasa (11/1/2022).

    Menkeu menjelaskan, belanja TKDD nilainya hampir sepertiga dari APBN yang diberikan kepada seluruh pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, dana insentif daerah, dana desa, serta dana otonomi khusus.

    Ia pun meminta daerah terus melakukan perbaikan kinerja belanja TKDD untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui optimalisasi belanja infrastruktur dan operasional di daerah.

    “TKDD ini menjadi instrumen kita untuk bisa mendukung pemerintah daerah menjalankan fungsinya, bukan membebani, yaitu untuk melayani masyarakat,” tegasnya.

    Melihat data realisasi sementara APBN 2021, belanja TKDD telah terserap Rp 785,7 triliun atau 98,8 persen dari target APBN yang sebesar Rp 795,5 triliun.
    “Angka yang cukup besar yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Ini yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian kita semua,” tegasnya.

    Dirinya pun mendorong agar TKDD yang juga merupakan suatu instrumen sangat penting harus memerankan peranan yang sama dengan APBN.

    “Saya masih melihat teman-teman di daerah APBD-nya belum 100 persen optimal satu sinergi dengan APBN. Jadi waktu APBN-nya mau mendorong ekonomi, banyak APBD-nya malah ngerem sehingga waktu Presiden Jokowi mau ngegas, Anda ngerem sehingga jalannya menjadi tidak optimal, tidak secepat yang kita inginkan,” tandasnya. []