peloporberita.com

Tag: e-katalog

  • Menko Luhut Dorong Optimalisasi Pemanfaatan E-Katalog untuk Tingkatkan Belanja Produk Lokal

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya mendorong pemanfaatan katalog elektronik agar belanja produk dalam negeri (PDN) terutama produk usaha mikro dan kecil (UMK) bisa terealisasi secara optimal.

    Hal ini disampaikan Menko Luhut dalam acara Pengarahan Presiden dan Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), pada Selasa (24/05/2022) sore, di Jakarta Convention Centre (JCC).

    “Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri, utamanya UMKM dengan merek asli Indonesia, kita mendorong pemanfaatan katalog elektronik agar dapat terealisasi secara optimal,” tutur Menko Luhut.

    Menko Marves merincikan, hingga 24 Mei 2022 telah tayang lebih dari 340 ribu produk dalam negeri di e-katalog. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan setidaknya satu juta produk lokal tayang di e-katalog pada tahun ini.

    “Kami juga terus berupaya mendorong penayangan e-katalog lokal oleh seluruh pemda. Baru terdapat 46 pemda yang telah menayangkan e-katalog lokal, untuk itu kami mohon Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) perlu memastikan 496 pemda segera menayangkan e-katalog lokal,” ungkapnya.

    Menko luhut juga menyampaikan, saat ini Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

    Menurutnya, Integrasi berbagai sistem informasi terkait yang dikembangkan oleh kementerian/lembaga juga akan dilakukan dan ditargetkan selesai di tahun ini.

    “Setelah 15 tahun, SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) milik Kementerian Keuangan kita telah terintegrasi dengan SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) milik LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Jadi semua makin terintegrasi dan semakin akan mengurangi korupsi ke depan ini,” tegasnya.

    Sementara saat ini tengah dilakukan upaya harmonisasi sistem kodefikasi produk antara LKPP dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Ini sangat penting karena dengan demikian kita tahu jumlah macam barang yang akan kita adakan setiap tahun,” tandasnya.

    Harapan Luhut, aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kiranya aksi afirmasi belanja PDN dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Kita sukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, uang kita untuk produk Indonesia,” ajaknya. []

  • Pj Gubernur Banten Tindaklanjuti Arahan Presiden Dukung Produk Lokal

    Jakarta | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan mengoptimalkan produk dalam negeri atau produk unggulan dari Provinsi Banten agar masuk dalam e-Katalog Lokal.

    Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, dengan masuknya produk-produk lokal dalam e-Katalog, maka produk tersebut dapat ditawarkan tak hanya kepada skala lokal, tapi juga skala nasional maupun internasional.

    “Hal ini, selain masyarakat akan mendapatkan nilai tambah dari begitu masif dan luasnya dipasarkan apa yang menjadi produk-produk kita, yang utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Banten, pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Al Muktabar di Jakarta, Selasa (24/05/2022).

    Dia juga mengatakan bahwa Banten saat ini telah memiliki e-Katalog Lokal, bahkan memiliki toko daring dengan nama Plaza Banten, yang dibentuk untuk membantu memasarkan produk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan, khususnya di Banten.

    “Nanti kita akan roadshow tentang itu, akan kita pastikan betul sekarang basis datanya sudah ada, kita akan informasikan apa yang bisa dengan kualifikasi itu masuk di sana,” jelasnya.

    Selain itu, dia juga menuturkan saat ini pihaknya tengah mengawal dan memastikan satu persatu dalam rangka pembelanjaan produk lokal dengan basis pembiayaan dari APBD yang sesuai dengan peruntukkan dan kebutuhannya.

    “Kita akan bersama untuk mendeteksi agenda-agenda yang sesuai arahan pak presiden, itu yang akan kita implementasikan dan kita akan pantau progres presentase pencapaiannya setiap saat,” ungkapnya.[]

  • LKPP Persilakan Kemensos Susun Katalog Sektoral Pengadaan Komponen Alat Bantu Penyandang Disabilitas

    Jakarta – Kementerian Sosial menggelar pertemuan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pertemuan itu, untuk bertukar pendapat terkait upaya Kemensos melakukan akselerasi pengadaan barang.

    Pengadaan barang yang dimaksud adalah suku cadang dari jenis barang khusus untuk mendukung aksesibilitas para penyandang disabilitas. Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan perhatian besar pada penguatan aksesibilitas para penyandang disabilitas.

    Sekjen Kemensos Harry Hikmat yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan, dari evaluasi pengadaan barang dan jasa, diketahui masih ada sejumlah persoalan. Di antaranya, komponen atau bahan pembentuk alat bantu masih import atau pengadaannya terlambat.

    “Untuk itu, kami merasakan perlu adanya percepatan pengadaan barang dan jasa. Salah satu opsi untuk mempercepat adalah dengan memasukan komponen atau bahan pembentuk alat bantu tersebut ke dalam e-katalog. Selain lebih cepat, kita berharap proses pengadaan juga bisa memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas,” tuturnya usai pertemuan di Gedung LKPP di Jakarta (31/03/2022).

    Menurut Harry Hikmat respon LKPP dalam pertemuan itu, sangat baik. Bahkan pihaknya diminta untuk mengusulkan dalam bentuk katalog sektoral yang khusus untuk Kemensos.

    “Pertimbangan LKPP, komponen ini sifatnya khusus dan hanya ada di Kemensos serta bisa dilaksanakan setiap tahunnya,” ungkapnya.

    Harry Hikmat menjelaskan, komponen yang sifatnya khusus tersebut di antaranya sensor dan modul-modulnya, untuk yang kursi roda elektrik berupa gear box-nya, besi-besinya, roda, serta penyangga kaki. Untuk motor roda tiga, suku cadang yang dibutuhkan besi hollow, bak di belakang, dan sebagainya.

    “Barang-barang ini akan dimasukkan dalam daftar komponen atau bahan yang diperlukan untuk membentuk alat bantu. Selanjutnya Kemensos akan membuat speknya, lalu diusulkan ke LKPP,” sebutnya.

    Kementerian Sosial menggelar pertemuan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kamis, (31/03/2022). (Foto: Humas Kemensos)

    Harry Hikmat juga mengungkapkan bahwa pertemuan hari ini baru pada tahap koordinasi untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan yang lebih teknis antara tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kemensos dengan tim LKPP.

    “Kemensos akan segera menyiapkan katalog sektoralnya sebagaimana dimaksud LKPP. Selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para penyedia material. Semakin banyak penyedia yang terlibat harga semakin efisien,” tegasnya.

    Dalam pertemuan tersebut, hadir mendampingi Sekjen antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Linjamsos Robben Rico, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Eva Rahmi Kasim, dan sejumlah kapala unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen Rehabillitasi Sosial.

    Dari LKPP hadir Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Deputi Bidang Monev dan Pengadaan Gatot Pambudhi Poetranto, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Sutan S. Lubis, Deputi Bidang Advokasi dan Penanganan Permasalahan Hukum Setya Budi Arijanta. []