peloporberita.com

Tag: Digitalisasi

  • KemenKopUKM dan Grab Bersinergi Percepat UMKM Onboarding Digital

    Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan Grab Indonesia bersinergi untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital dan 500 koperasi modern berbasis digital pada 2024, serta 1 juta UMKM onboarding e-catalog LKPP pada tahun 2022.

    Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjelaskan, kerja sama dengan ekosistem digital perlu didukung berbagai pihak utamanya untuk mempercepat onboarding UMKM digital. Salah satunya bersama Grab Indonesia yang diharapkan sebagai penyedia platform digital, untuk tetap menjadi platform dan tidak mengambil alih bisnis UMKM.

    Hal ini disampaikan Teten Masduki dalam pembukaan Roadshow Klinik UMKM Bersama Grab Dalam Masifikasi Gerakan #BerubahDigital, di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (20/05/2022).

    “Saya ditugaskan Presiden Jokowi menyiapkan digital ekonomi. Jangan sampai ketika hobi belanja online masyarakat sudah semakin tinggi, semua UMKM digital, justru malah diambil alih oleh platform, penyedia platform sebagai wadah, jangan jadi pelaku juga yang menjual produk,” tuturnya.

    MenKopUKM juga menegaskan bahwa branding dan kemasan UMKM ke depan harus terus diperbaiki. UMKM juga diharap tak lagi berjuang sendiri, melainkan harus bergabung dalam koperasi. Dalam hal ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM memberikan pendampingan dan arahan pelaku usaha di daerah.

    “Ke depan juga supaya UMKM tak hanya mengambil modal dari bank atau lembaga pembiayaan, tapi juga lewat pasar modal. Tentunya dengan posisi UMKM yang kuat secara bersama-sama,” ucapnya.

    [irp]

    Digitalisasi dinilai penting bagi UMKM, sebab saat ini semua aspek telah terhubung secara digital. Bahkan Indonesia memiliki potensi ekonomi digital hingga Rp4.531 triliun pada tahun 2030 sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia. Namun ia juga mengingatkan agar potensi besar itu jangan justru diserbu oleh produk luar.

    “Ketika semua akses teknologi dibuka, maka apapun bisa masuk. Jangan lagi seperti itu, UMKM kita harus jadi raja di dalam negeri, mencari keunggulan produk jangan mengandalkan produk luar,” tegas Menteri Teten.

    Ditegaskan MenKopUKM, digitalisasi menjadi target pemerintah. Oleh karena itu terhubung secara digital tak hanya dari sisi marketnya, termasuk juga sistem pembayaran, hingga pengelolaan bisnis.

    “Target 30 juta sampai 2024, sekarang sudah ada 19 juta UMKM onboarding digital, tinggal 2 tahun lagi bisa mencapai 30 juta. Pasti kita bisa, sisa 11 juta usaha mikro akan kita didampingi untuk masuk digital,” tandas Menteri Teten.

    Sebelum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait transformasi digital dan pendataan lengkap koperasi dan UMKM, dikeluarkan komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital. Di antaranya ada 7 Sektor Kelompok Strategis/Prioritas untuk disasar dalam upaya percepatan transformasi digital KUMKM yaitu Makanan/Minuman, Fashion, Petani, Pedagang Kaki Lima, Nelayan, Warung, dan Pesantren.

    [irp]

    Kemudian 7 prioritas aspek pengembangan transformasi digitalisasi Koperasi dan UMKM, yaitu Digitalisasi Akses Pasar, Digitalisasi Pemantauan Kualitas Produksi, Digitalisasi Keuangan serta Akses Pembiayaan, Digitalisasi Manajemen Organisasi, Digitalisasi Kapasitas Produksi, Digitalisasi Supplier/Pasokan, dan Digitalisasi Distribusi.

    President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata bilang, potensi digital harus digarap dengan baik oleh para pelaku UMKM. Pihaknya berkolaborasi bersama KemenKopUKM untuk menggelar pelatihan bagi mitra pengemudi dan mitra UMKM agar bisa saling mendukung.

    “Presidensi G20 Indonesia ini salah satu fokusnya adalah digitalisasi. Kesempatan ini kita jadikan ajang untuk memperlihatkan dunia bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap digitalisasi ekonomi di Indonesia,” kata Ridzki. []

    [irp]

  • Isu Inovasi, Digitalisasi, dan Ekonomi Kreatif Warnai The 1st Tourism Working Group

    Jakarta–Diskusi para delegasi G20 dalam “The 1st Tourism Working Group” Indonesia 2022 di Labuan Bajo, diwarnai isu inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Itu, adalah salah satu isu prioritas pada lima line of action (pilar aksi) agenda Presidensi Tourism Working Group G20 Indonesia.

    Chair of Tourism Working Group Frans Teguh menyampaikan, fokus dalam pembahasan ini adalah nantinya masyarakat mampu lebih inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memasuki tatanan ekosistem ekonomi digital, supaya pelaku ekonomi kreatif ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Forum ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan digital, sehingga para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di semua negara dapat memanfaatkan potensinya yang luas, ” tuturnya di Labuan Bajo, Selasa (10/05/2022).

    Dalam diskusi, delegasi sepakat bahwa digitalisasi, inovasi, adalah solusi berkelanjutan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif global Selain itu delegasi juga sepakat bahwa digitalisasi berperan penting pada perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi.

    Oleh sebab itu, para delegasi mendorong pelatihan digitalisasi untuk pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata sehingga pemulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi Covid-19 dapat dirasakan oleh masyarakat.

    [irp]

    “Teknologi digital ini juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan masa depan dalam keterkaitan rantai nilai pariwisata pascapandemi,” ungkap Frans.

    Dalam kesempatan yang sama, para delegasi juga berkesempatan membahas perlunya pembuatan aplikasi pertukaran informasi pebukaan kembali sektor wisata di dunia.

    “Aplikasi ini memainkan peran penting dalam mempromosikan destinasi wisata tersebut,” tegas Frans. []

    [irp]

  • Pedagang Pasar Tomang Barat Mengaku Kepada Menko Airlangga, Digitalisasi Tingkatkan Omset

    Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Kamis, (24/03/2022) pagi, meninjau implementasi digitalisasi pasar tradisional kerja sama Grab dan BNI di Pasar Tomang Barat, DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia berdialog dengan sejumlah pedagang di pasar tersebut.

    “Mereka sudah cukup ‘familiar’ dengan berbagai platform digital dan mengakui bahwa digitalisasi telah meningkatkan omset dagangan mereka,” tutur Menko Airlangga.

    Ia juga menegaskan bahwa melalui penjualan online, para pedagang pasar dapat menjangkau pelanggan dengan radius yang lebih luas. Orderan yang masuk juga menjadi lebih banyak berasal dari pelanggan berulang, antara lain warung makan, kafe dan restoran.

    “Salah seorang pedagang mengaku bisa meraup omset hingga Rp2,5 juta per hari, bahkan mencapai Rp 6 juta pada saat tahun baru, hanya dari penjualan online,” sebut Menko Airlangga berdasarkan keterangan yang ia dapat saat berdialog.

    Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah kedepannya akan terus mendorong implementasi digitalisasi pasar agar pelaku usaha di pasar menjadi lebih maju dan berkembang.

    “Hal ini tentunya dilakukan secara kolaboratif, dengan mitra pemerintah, bisa BUMN, swasta maupun masyarakat sipil secara luas,” tandasnya. []

  • Kementerian ATR/BPN dan DJKN Bangun Digitalisasi Sistem Administrasi Pertanahan

    peloporberita.com/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperingati Hari Lelang yang ke-114 bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Melalui Webinar Pertanahan bertema Digitalisasi Sistem Administrasi Pertanahan pada Selasa (08/03/2022).

    Dalam webinar ini, kedua belah pihak memberikan edukasi kepada para pemangku kepentingan terkait guna peningkatan kompetensi dan kapabilitas khususnya terkait dengan permasalahan pada bidang pertanahan.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya menyampaikan bahwa transformasi digital dilaksanakan dengan tujuan mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self financing.

    “Keinginan kuat dari pimpinan kami untuk mewujudkan kantor layanan modern yang memberikan produk, layanan dan pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi,” tuturnya.

    Dalam hal ini, layanan elektronik Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan lelang, yaitu pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Adapun SKPT-el baru berjalan di 56 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan jumlah berkas SKPT periode 2020 sampai Maret 2022 mencapai 28.535 berkas.

    “Jadi ke depannya kami juga berharap selain SKPT-el ini kami dapat bekerja sama dengan KPKNL untuk memperoleh risalah. Jadi jika risalah lelang ini sudah berformat elektronik maka kami bisa juga dari aplikasi bisa mengambil dan memverifikasi risalah lelang yang disertakan oleh pemohon peralihan hak untuk lelang tersebut,” ungkap I Ketut Gede Ary Sucaya.

    Pada acara yang sama, Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Tomi Kristian menjelaskan bahwa lelang merupakan salah satu dari perbuatan hukum pemindahan hak. Berdasarkan data statistik pertanahan, SKPT dan lelang berada di urutan 11 dan 35 dengan pertumbuhan sekitar 0,1 persen dari seluruh pelayanan pertanahan yang ada di Indonesia.

    “Pelayanan pertanahan lelang ini termasuk pelayanan pertanahan yang menengah,” tegasnya.

    Untuk menghindari terjadinya lelang yang tidak jelas objeknya, Kepala Kantor Lelang wajib meminta SKPT kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum hak atas tanah dilelang. Kemudian Kantor Pertanahan dalam waktu lima hari kerja wajib mengeluarkan SKPT.

    “Jadi SKPT ini data yang paling mutakhir terkait dengan data fisik maupun data yuridis atas objek yang akan dilakukan lelang. Kepala Kantor Lelang pasti memintakan SKPT ini untuk memastikan bahwa data yuridis maupun data fisik lelang ini memang tidak ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan misalnya sengketa atau blokir, SKPT tetap harus diterbitkan. Karena ini memang informasi yang paling mutakhir,” tandas Tomi Kristian.

    Sementara Direktur Lelang DJKN Kemenkeu, Joko Prihanto menyebutkan saat ini pihaknya menggaungkan transformasi digital melalui platform lelang.go.id untuk mempermudah transaksi lelang. Ke depannya, ia berharap bisa bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengintegrasikan aplikasinya.

    “Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik, bisa merealisasikan cita-cita ini sehingga semua pengguna jasa lelang akan merasakan kemudahan, kenyamanan, dan tentunya keamanan di dalam bertransaksi melalui lelang,” pungkas Joko Prihanto. []

  • Sri Mulyani: Transformasi Digital Penting untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

    peloporberita.com/ | Transformasi digital di ASEAN adalah isu penting untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Asia Tenggara.

    “Digitalisasi menjadi solusi untuk menjaga perekonomian tetap berjalan, di tengah pemberlakuan kebijakan restriksi akibat Covid-19,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati dalam ‘Ministerial Conference OECD Southeast Asia Regional Programme’, Rabu (09/02/2022) secara virtual.

    Untuk mendukung transformasi ekonomi digital, pemerintah Indonesia telah merancang dan meluncurkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 yang terdiri dari empat elemen yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital dan ekonomi digital.

    “Kami telah melakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa pada kedua sisi, yaitu supply-side dan demand-side untuk digitalisasi sedang dikembangkan secara serius, dan upaya ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan.

    Dalam hal penguatan supply-side, pemerintah Indonesia telah membangun dan memperluas 4.200 base transmission station (BTS) di seluruh Indonesia pada tahun lalu. Hal ini untuk menyediakan koneksi internet tanpa batas di lebih dari 9.100 desa pada tahun 2022.

    Selain itu, pemerintah juga berencana menyediakan akses internet untuk 150.000 fasilitas umum di seluruh Indonesia, dan memasang lebih dari 12.000 kilometer jaringan serat optik.

    Sedangkan dari sisi demand-side, pemerintah Indonesia berupaya mendorong perkembangan startup digital melalui program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Harapannya, program ini bisa lebih mempromosikan startup baru di Indonesia.

    Selain itu, ada juga Program Ekonomi Digital yang telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 85.000 calon wirausahawan perintis dan lebih dari 1.160 startup.

    Pemerintah juga tengah mempersiapkan 9 juta talenta digital yang dibutuhkan selama 15 tahun ke depan, untuk mendukung transformasi digital ekonomi nasional.

    “Kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita menuju pemulihan dari pandemi ini dan pada saat yang sama mentransformasi ekonomi kita dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal,” ucap Sri Mulyani.[]

  • Digitalisasi Data Kependudukan oleh Dukcapil Dorong Penerapan ‘Electronic Know Your Costumer’

    peloporberita.com/ – Indonesia Fintech Society (IFSoc) mengapresiasi terobosan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melakukan digitalisasi data kependudukan.

    Digitalisasi tersebut dinilai para pengamat yang tergabung IFSoc mendorong penerapan ‘electronic Know Your Costumer’ (e-KYC) yang sentral dalam pelayanan publik, khususnya di industri perbankan dan transaksi finansial lainnya.

    “Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa, juga berbagai terobosan dari Ditjen Dukcapil selama ini, sehingga e-KYC bisa terwujud dengan sangat baik,” tutur Karaniya Dharmasaputra, anggota Steering Committee IFSoc, di acara konferensi pers “Perluasan Peran Strategis e-KYC dalam Mengatasi Kejahatan Siber”, Senin (7/2/2022).

    Karaniya menjelaskan, e-KYC tidak mungkin diwujudkan apabila Indonesia tidak memiliki satu integrator data yang menyediakan akses, melakukan verifikasi, dan melakukan validasi terhadap kebenaran dan keabsahan data yang tengah ditelisik. Semua itu, disediakan Ditjen Dukcapil melalui kebijakan berbagi pakai data kependudukan secara digital.

    Apresiasi terhadap Ditjen Dukcapil juga disampaikan anggota Steering Committee IFSoc lainnya, yakni Hendri Saparini. Menurutnya, kinerja Ditjen Dukcapil dalam memberikan identitas terhadap penduduk menjadi modal besar dapat diterapkannya e-KYC di Indonesia.

    “Saya rasa kita semua perlu bangga. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, tetapi kecepatan tingkat kepemilikan identitas di Indonesia sudah cukup bagus (hanya 1 persen wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el). Kita bandingkan misalnya di India, masih ada 12 persen yang belum memiliki digital ID,” kata Hendri.

    Hal ini, diamini anggota Steering Committee IFSoc lainnya yang juga berkesempatan hadir dalam konferensi pers tersebut yakni Syahraki Syahrir. Ia menyampaikan, di saat pemenuhan identitas menjadi tantangan dalam ekosistem ekonomi digital, Ditjen Dukcapil hadir menyelesaikan masalah.

    “Pada saat bicara digitalisasi, maka identitas menjadi tantangan. (Meski demikian) Indonesia sudah memiliki achievement yang cukup baik dalam rangka kita memiliki identitas digital, salah satunya dalam bentuk KTP-el,” tandas Syahraki. []

  • Menko Airlangga: Hadapi era Industri 4.0, Insinyur Teknik Industri Harus Beradaptasi

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, para insinyur Teknik Industri harus beradaptasi demi menghadapi era Industri 4.0. Hal ini disampaikannya secara virtual pada acara Puncak 50 Tahun Dies Natalis Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB)

    “Sebagaimana kita harus beradaptasi di masa pandemi, para insinyur Teknik Industri juga harus beradaptasi menghadapi era Industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan layanan konsumen secara global,” tutur Menko Airlangga dikutip Minggu, (16/01/2022).

    Ia menegaskan, salah satu yang menjadi fokus pengembangan Pemerintah yakni industri sektor kesehatan. Industri kesehatan termasuk di dalamnya industri farmasi, merupakan salah satu sektor yang sangat diutamakan terutama dalam kondisi pandemi saat ini.

    Dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dalam sektor industri, Pemerintah juga mendorong terjadinya transformasi berbasis digital untuk menopang perkembangan industri kesehatan.

    Transformasi tersebut dapat berperan dalam memudahkan proses distribusi, penguatan jejaring kesehatan, mengefektifkan proses administrasi, dan mendukung performa yang lebih efektif serta efisien.

    Menko Airlangga juga menerangkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2021, Indonesia memiliki 241 industri manufaktur farmasi, 17 industri bahan baku farmasi, 132 industri kesehatan tradisional, dan 18 industri produk ekstraksi alam.

    Berbagai industri tersebut telah mengekspor produk farmasi dan alat kesehatan ke berbagai negara di dunia antara lain Amerika Serikat, Inggris, Vietnam, Belanda, Singapura, dan Korea Selatan.

    “Dalam mendukung upaya pengembangan industri kesehatan, Pemerintah telah menyusun Peta Jalan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi bahan baku berteknologi tinggi,” tegas Menko Airlangga.

    Pemerintah juga telah mendorong munculnya riset dan inovasi melalui Pendanaan Riset Inovatif Produktif yang dikelola oleh LPDP untuk para akademisi, serta menyediakan insentif Super Deduction Tax untuk para technopreneur yang melakukan kegiatan Litbang. Berbagai kebijakan ini dapat dimanfaatkan agar sektor industri nasional dapat melahirkan inovasi-inovasi yang diciptakan insinyur Teknik Industri.

    Tujuan jangka panjang dari upaya ini adalah untuk mencapai kemandirian industri kesehatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menurunkan ketergantungan pada bahan impor.

    “Dengan terus meningkatkan kemampuan teknikal, manajerial, komunikasi, dan memperkaya skill-set, saya yakin para Insinyur Teknik Industri mampu bersaing secara global dan memberikan sumbangsih besar bagi bangsa” tandas Menko Airlangga.[]

  • Andalworks dan IWAPI Kolaborasi Luncurkan Website Baru

    peloporberita.com/ | Website adalah salah satu bentuk implementasi dari digitalisasi yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan proses pemasaran suatu produk.

    Sebagai perusahaan Managed Service Provider (MSP), Andalworks berkolaborasi dengan Asosiasi Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) meluncurkan website www.iwapi.or.id, yang mengusung tampilan khas dengan konten informasi seputar asosiasi pengusaha wanita.

    Andalworks sendiri di dalamnya menyediakan layanan Internet Service Provider (ISP), Hosting Provider dan Home Internet. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses website dan media sosialnya di www.andalworks.com dan @andalworks.id.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, CEO Andalworks dr. Fonni Safira Lubis mengatakan bahwa kerja sama ini seiring dengan misi Andalworks, yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya transformasi secara digital untuk kemajuan suatu perusahaan.

    “Dengan adanya website IWAPI yang baru ini, masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi terkait kegiatan asosiasi pengusaha wanita serta cara untuk menjadi anggota,” ujarnya.

    Acara penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk kolaborasi dengan IWAPI diadakan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IWAPI 2021 di Goodrich Suites Artotel Portofolio, Kemang, Jakarta Selatan.

    “Melalui peluncuran website terbaru IWAPI, kami percaya akan ada lebih banyak lagi pengusaha wanita yang terinspirasi untuk menjadi pebisnis yang mandiri,” kata Ketua Umum DPD IWAPI DKI Jakarta Endah Ansoroeddin. []

    Baca juga: Dukung Digitalisasi UMKM Bagi Pengusaha Wanita