peloporberita.com

Tag: Digital

  • APEC Bakal Fokus Berikan Akses Pinjaman untuk UKM

    Jakarta | Pertemuan para menteri keuangan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik atau The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) akan fokus memberikan akses pinjaman yang lebih baik kepada usaha kecil dan menengah (UKM) melalui saluran digital.

    Kementerian Keuangan dijadwalkan mengadakan pertemuan pejabat keuangan senior APEC dari 22-23 Juni di provinsi Khon Kaen,Thailand, untuk mempersiapkan agenda para menteri, yang akan bertemu di tempat yang sama pada Oktober mendatang.

    Direktur jenderal Kantor Kebijakan Fiskal Pornchai Thiraveja mengatakan, salah satu topik diskusi adalah penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi akses UKM ke pendanaan melalui saluran digital.

    Mengutip Bangkok Post, Pornchai mengatakan bahwa Bank of Thailand dan Securities and Exchange Commission sedang mempertimbangkan pedoman untuk menciptakan ekosistem yang aman di sekitar saluran pendanaan digital semacam ini untuk UKM.

    Para pejabat senior diharapkan segera membahas adopsi teknologi untuk menciptakan ekonomi digital, meningkatkan pendapatan negara, mendukung kebijakan fiskal, merangsang ekonomi, dan mendorong hubungan pembayaran APEC.

    Selain itu, menurut Pornchai, Thailand juga berencana mempresentasikan kemajuan dalam pengembangan dokumen dan proposal mengenai adopsi teknologi digital APEC untuk mengejar kebijakan fiskal dan menciptakan hubungan pembayaran di antara anggota APEC.

    Pejabat senior diharapkan berbicara tentang tren dan tantangan ekonomi global di kawasan, serta implementasi kebijakan fiskal APEC. Sedangkan topik lainnya termasuk pendanaan publik dan swasta untuk pembangunan berkelanjutan, netralitas karbon dan emisi nol bersih.[]

  • Tingkatkan Inklusi Keuangan, Pemerintah Gencar Integrasikan Kegiatan Ekonomi pada Ekosistem Pondok Pesantren

    Jakarta – Pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada ekosistem pondok pesantren melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian ekonomi pondok pesantren.

    Upaya ini, untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Hal ini, Sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Pemerintah terus mempermudah akses layanan keuangan.

    Khususnya kelompok penerima manfaat usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah serta meningkatkan partisipasi pelajar/santri dan pemuda dalam keuangan inklusif.

    Tahun 2021 lalu, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6%, meningkat 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

    [irp]

    Pemerintah, melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), juga terus mendorong dan gencar melakukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi/literasi keuangan secara masif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat prioritas.

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir pada acara Focus Group Discussion Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah, Jumat (27/05/2022) menjelaskan hal tersebut dilakukan guna memangkas kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan.

    “Menko Perekonomian terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi santri/pondok pesantren dan UMK sekitar pondok pesantren sebagai bagian dari program inklusi keuangan,” tutur Iskandar Simorangkir.

    [irp]

     

    acara Focus Group Discussion Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah, Jumat (27/05/2022)

    Pada kesempatan yang sama, Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan dukungan dari BUMN/BUMD untuk meningkatkan inklusi keuangan.

    Fadia menyebut, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim sebanyak 87% dan merupakan yang terbesar di dunia. Dengan jumlah 37 ribu pesantren dan lebih dari 4,2 juta santri di Indonesia, peran pondok pesantren cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan.

    Terlebih terdapat sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.

    [irp]

    Deputi Iskandar Simorangkir yang mewakili Menko Airlangga menambahkan, pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat melalui ekonomi syariah.

    Ia berharap forum tersebut dapat menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi sehingga kerja sama dengan stakeholders keuangan inklusif, baik Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan, Penjaminan, maupun Organisasi Masyarakat dapat terus dipertahankan dan diperkuat.

    Kegiatan FGD ini disertai dengan penyerahan simbolis kerja sama Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, PT Pegadaian, Bank BJB, PT Jamkrindo, dan CV Cemerlang Jaya Makmur. []

    [irp]

  • Cara Memperpanjang SIM atau Bikin Baru Lewat Layanan SINAR di Aplikasi Digital Korlantas Polri

    Jakarta – Korlantas Polri, telah menyediakan proses pengurusan mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) secara digital, melalui layanan “SINAR” (SIM Nasional Presisi) yang bisa diakses lewat smartphone Anda.

    Dengan layanan tersebut, masyarakat tidak perlu lagi ribet untuk mengurus SIM di Kantor Polisi, baik membuat SIM baru maupun perpanjangan. Melalui sistem ini, pemohon juga tidak perlu mengantre dan SIM yang sudah jadi bisa langsung dikirim ke rumah masing-masing.

    Untuk bisa mendaftar SIM secara online, harus terlebih dahulu men-download aplikasi “Digital Korlantas Polri” yang dirilis Korlantas Polri dan tersedia di App Store dan Play Store.

    Nantinya, Anda cukup mengikuti semua langkah-langkah registrasi online di layanan SINAR pada aplikasi tersebut, lalu pilih jadwal untuk melaksanakan tes praktik.

    Langkah-langkah membuat SIM Baru dengan layanan SINAR, adalah sebagai berikut:

    1. Download aplikasi “Digital Korlantas Polri” dan lakukan verifikasi data. Jangan lupa siapkan dokumen yang dibutuhkan.

    2. Klik menu layanan SIM (SINAR), lalu pilih pendaftaran SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran pendaftaran SIM.

    3. Lakukan ujian teori. Jika lulus, pilih tanggal untuk melakukan ujian praktik di SATPAS yang sudah dipilih.

    4. Selanjutnya, SIM dapat diambil setelah lulus ujian praktik.

    Sementara langkah-langkah untuk melakukan perpanjangan SIM, bagi yang sudah akan habis masa berlakunya adalah sebagai berikut:

    1. Download aplikasi “Digital Korlantas Polri” dan lakukan verifikasi data. Jangan lupa siapkan dokumen yang dibutuhkan.

    2. Klik menu layanan SIM (SINAR), lalu pilih perpanjangan SIM dan ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan serta lakukan pembayaran perpanjangannya.

    3. Selanjutnya, SATPAS akan melakukan verifikasi data dan dokumen. Jika data dan dokumen yang dibutuhkan lengkap dan benar, SIM akan segera dicetak.

    4. SIM siap dikirim atau siap diambil di SATPAS.

    Cara mendaftar perpanjangan SIM atau membuat Baru secara online lewat layanan SINAR, sangat mudah dan praktis. Sebab, syarat utama yang harus diikuti pemohon, cukup dengan menyertakan e-KTP pada tahap registrasi di awal. []

    [irp]

  • Wishnutama: UMKM dari Seluruh Dunia akan Perebutkan Ruang Tayang Seluas Layar Gawai

    Jakarta – Komisaris Telkomsel Wishnutama Kusubandio menegaskan, bahwa sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang tepat agar tantangan yang dihadirkan oleh disrupsi digital dapat memberi dampak positif bagi masyarakat.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi & UMKM (KUMKM) yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Senin-Selasa 28-29 Maret 2022 di SMESCO Gatot Subroto Jakarta.

    “Dengan perubahan landscape tenaga kerja di depan mata akibat gelombang demi gelombang disrupsi digital, Indonesia akan kehilangan jutaan lapangan kerja. Namun demikian, potensi hingga 46 juta lapangan kerja baru ini justru akan muncul, hanya jika seluruh stakeholder bersinergi dan mempersiapkan bersama-sama SDM dan talent digital yang memberikan kesempatan daya saing tinggi bagi UMKM Indonesia,” tuturnya.

    Wishnutama juga menegaskan, ke depannya persaingan sengit antar UMKM dari seluruh dunia akan memperebutkan ruang tayang seluas layar gawai genggam kita saja, artinya UMKM Indonesia harus mampu berdaya saing secara teknologi, narasi, dan kreativitas.

    “Hanya seluas layar HP ini nih, yang jadi tempat berlaga seluruh brand di dunia. Jadi kita jangan mau kalah, kualitas brand dan produk harus kuat, sambil terus optimalkan teknologi digital. Jangan sampai potensi ekonomi digital kita yang besar sekali malah cuma jadi pasar saja, harus kita jadi tokoh utamanya,” ungkapnya.

    Dalam acara yang sama, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menjelaskan bagaimana pandemi mengakselerasi terjadinya transformasi digital di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

    “Awal 2020 hanya 8 juta UMKM Indonesia yang hadir di ekosistem digital, cuma 13% dari total populasi UMKM. Namun angka ini tumbuh 115% dalam masa pandemi, 17.59 juta UMKM telah hadir di ekosistem lokapasar daring,” kata Fiki.

    Mengenai teknologi Web3.0 beserta elemennya seperti blockchain hingga NFT, menurut Fiki, meski implementasi konsepsi Web3.0 ini masih terus berproses, tapi penting bagi seluruh stakeholder, khususnya elemen pemerintah untuk memahami. Sehingga dapat memastikan ketika saatnya tiba agar tidak kaget dan mengalami kekosongan hukum akibat regulasi yang belum siap.

    ”Siapa yang satu dekade lalu bisa membayangkan hidup kita akan terdisrupsi penuh dengan lokapasar daring, ride hailing, food delivery, gelombang pertama disrupsi digital? Atau yang mempersiapkan kita mengejar ketertinggalan di gelombang kedua? Nah ini (Rakornas) menjadi salah satu ikhtiar kita kejar ketertinggalan, karena sudah jelas ini potensi ekonominya sangat nyata,” tandasnya. []

  • Bappebti Mulai Perdagangkan Emas Digital di Bursa Berjangka

    peloporberita.com/ – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai memperdagangkan emas secara digital di bursa berjangka. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Kementerian Perdagangan pun, menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Bila dahulu investasi emas hanya terbatas pada kepemilikan fisik, kini setiap orang bisa bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Selain itu, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima dan dijadikan alternatif investasi oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk investor milenial,” tutur Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana.

    “Melalui perdagangan fisik emas digital ini, Bappebti berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka,”sambungnya.

    Menurut Wisnu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital. Dengan terbitnya persetujuan tersebut, masyarakat sudah dapat membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

    Menurut Wisnu, pemberian persetujuan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan perubahannya.

    Wisnu juga menerangkan, Bappebti sudah memberikan persetujuan kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik emas digital serta memberikan persetujuan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas Digital kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT Indonesia Clearing House.

    “Adanya bursa dan kliring pada perdagangan fisik emas digital di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi di pasar fisik emas digital di Indonesia. Meskipun diperdagangkan secara digital, emas fisiknya ada di lembaga penjaminan,” ungkap Wisnu.
    Adapun perdagangan fisik emas digital bisa melalui dua cara, yaitu matching di pedagang emas digital dan matching di bursa berjangka.

    “Setiap pedagang fisik emas digital yang akan melakukan transaksi jual beli emas digital, wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 10.000 gram atau 10 kg. Sedangkan untuk perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka, market maker (peserta) wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 20.000 gram atau 20 kg,” rinci Wisnu.

    “Emas yang akan diperdagangkan baik melalui pedagang fisik emas digital maupun melalui bursa berjangka ditempatkan pada pengelola tempat penyimpanan yang telah disetujui Bappebti,” sambungnya.

    Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tirta Karma Senjaya menambahkan, berdasarkan peraturan Bappebti, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon pedagang fisik emas digital diantaranya berbentuk badan usaha berbadan hukum (PT), memiliki sistem dan mekanisme transaksi fisik emas digital, memiliki modal sebesar Rp20 miliar, dan mampu mempertahankan modal akhir sebesar Rp16 miliar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (mana yang lebih tinggi nilainya).

    “Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bursa berjangka yaitu memiliki modal awal sebesar Rp100 miliar, memiliki peraturan dan tata tertib perdagangan emas digital, membentuk komite pasar fisik, memiliki fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan perdagangan emas digital, memiliki sistem pengawasan dan pelaporan, serta mendapat persetujuan Bappebti,” tandas Tirta. []

  • Andalworks dan IWAPI Kolaborasi Luncurkan Website Baru

    peloporberita.com/ | Website adalah salah satu bentuk implementasi dari digitalisasi yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan proses pemasaran suatu produk.

    Sebagai perusahaan Managed Service Provider (MSP), Andalworks berkolaborasi dengan Asosiasi Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) meluncurkan website www.iwapi.or.id, yang mengusung tampilan khas dengan konten informasi seputar asosiasi pengusaha wanita.

    Andalworks sendiri di dalamnya menyediakan layanan Internet Service Provider (ISP), Hosting Provider dan Home Internet. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses website dan media sosialnya di www.andalworks.com dan @andalworks.id.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, CEO Andalworks dr. Fonni Safira Lubis mengatakan bahwa kerja sama ini seiring dengan misi Andalworks, yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya transformasi secara digital untuk kemajuan suatu perusahaan.

    “Dengan adanya website IWAPI yang baru ini, masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi terkait kegiatan asosiasi pengusaha wanita serta cara untuk menjadi anggota,” ujarnya.

    Acara penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk kolaborasi dengan IWAPI diadakan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IWAPI 2021 di Goodrich Suites Artotel Portofolio, Kemang, Jakarta Selatan.

    “Melalui peluncuran website terbaru IWAPI, kami percaya akan ada lebih banyak lagi pengusaha wanita yang terinspirasi untuk menjadi pebisnis yang mandiri,” kata Ketua Umum DPD IWAPI DKI Jakarta Endah Ansoroeddin. []

    Baca juga: Dukung Digitalisasi UMKM Bagi Pengusaha Wanita

  • Kemenperin Bangun Pusat Industri Digital Indonesia 4.0

    peloporberita.com/ – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan memacu daya saing global.

    “PIDI 4.0 merupakan solusi satu atap dalam percepatan transformasi industri 4.0 di Indonesia dan menjadi jendela Indonesia 4.0 untuk dunia. Saat ini, PIDI 4.0 dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin,” tutur  Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (30/11/2021).

    Menurut Menperin, berdasarkan konsepnya, PIDI 4.0 memiliki lima pilar atau layanan utama.

    1. Showcase Center untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau pelaku industri tentang pentingnya industri 4.0 dan menyajikan pengalaman nyata di sektor manufaktur dalam penerapan digitalisasi pada lini produksinya.

    2. Capability Center, yakni pusat pelatihan untuk meningkatkan keahlian kepada para tenaga kerja industri dan aparatur sipil negara (ASN) terkait implementasi industri 4.0.

    3. Ecosystem for Industry 4.0 atau tempat kolaborasi pengembangan implementasi industri 4.0.

    4. Delivery Center, tempat pendampingan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0.

    5. Engineering and AI Center yang membantu permasalahan industri dengan teknologi rekayasa dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

    Kepala BPSDMI Kemenperin Arus Gunawan menjelaskan, kelima pilar atau layanan tersebut saling terkait dan sangat mendukung keberhasilan pengadopsian industri 4.0 di Indonesia.

    Baca juga : 

    Rencananya, peluncuran PIDI 4.0 dilakukan pada Jumat, 3 Desember mendatang yang akan diresmikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, serta pegiat industri dan startup. []

  • Mati Sejak 2013, Winamp Segera Bangkit dengan Perombakan Besar

    peloporberita.com/ | Winamp, aplikasi pemutar musik yang pernah popular di akhir 90-an, dikabarkan sedang merombak aplikasinya dan melakukan ujicoba dalam versi beta.

    Winamp menyebutkan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk generasi berikutnya, yang akan menghubungkan pengguna musik di manapun berada, seperti dikutip dari situs resminya winamp.com.

    Perubahan itu diawali dengan penggantian logo terbaru Winamp, yang sebelumnya seperti gambar petir, kini terlihat lebih modern dengan dua garis miring saja.

    Winamp seolah berbicara tentang kesempatan bagi penggemar untuk terhubung dengan artis. Kabarnya, Winamp juga memungkinkan pengguna melakukan streaming radio dan podcast online. Dengan demikian, Winamp terlihat sedang mencoba membuat jejaring sosial yang berpusat pada musik.

    Berdasarkan laporan GSM Arena, Anda dapat mendaftar untuk menjadi penguji beta Winamp, cukup dengan menyiapkan data diri seperti nama dan alamat email untuk mendaftar dalam uji beta Winamp.

    Meski demikian, hingga kini masih belum jelas kapan pengembang akan merilis Winamp versi terbaru secara resmi ke publik.

    Sebelumnya, AOL selaku pemilik Winamp merilis pengumuman mengejutkan, yaitu menutup pemutar musik tersebut per 20 Desember 2013, setelah lebih dari 15 tahun eksis di ranah pemutar musik digital.

    Seperti diketahui, hampir semua orang menggunakan Winamp untuk mendengarkan musik di akhir 90-an dan awal 2000-an. Namun, Winamp yang merupakan pemutar media berbasis software, perlahan mulai ditinggalkan penggunanya setelah makin populernya pemutar musik portabel. Apalagi setelah muncul Spotify dan iTunes. []

    Baca juga: Infinix Smart 6 Hadir dengan Suara DTS Audio

  • Digitalisasi dan Modernisasi di Pelabuhan Harus Segera Dilakukan

    peloporberita.com/ | Staf Ahli Menko Bidang Manajeman Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sahat Manaor Panggabean menyebutkan sejumlah upaya yang harus sesegera mungkin dilakukan, untuk mengatasi praktik kecurangan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Salah satunya adalah transformasi digital dan modernisasi kepelabuhanan.

    “Potret pelabuhan di Indonesia memang kalau bicara digitalisasi dan modernisasi, ini adalah suatu upaya yang harus dilakukan sesegera mungkin agar posisi kita bisa lebih baik, atau paling tidak bisa sama dengan negara lain di Asia dan sekitarnya,” ucap Sahat dalam sebuah wawancara di Jakarta, Senin (15/11/2021).

    Menurut Sahat, penerapan modernisasi dan digitalisasi tentu akan memudahkan semua orang untuk memonitor, baik dari sisi perizinan maupun pelayanan kepelabuhanan.

    Selain itu, Sahat mengatakan, secara global ada 3 simpul yang perlu dirapikan di pelabuhan. Pertama, simpul aktifitas perkapalan sebelum masuk ke pelabuhan. Kedua, aktifitas di pelabuhan itu sendiri, dan ketiga, aktifitas ketika barang keluar dari pelabuhan.

    “Ketiga simpul ini harus kita rapikan dan harus terkoneksi secara online agar bisa dilakukan tracking dan tracing yang terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi dengan baik, saya yakin kita bisa meminimalisir ruang gerak mafia,” ujar Sahat.

    Baca juga: Bareskrim Polri Susun Jukrah Pemberantasan Mafia Pelabuhan

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok KADIN Akbar Djohan menyatakan, praktik kecurangan di pelabuhan Indonesia seperti pungli memang harus dituntaskan. Pasalnya, biaya pungli tersebut akan memperburuk kinerja dan juga menambah cost logistic yang ada di pelabuhan itu sendiri. Menurut Akbar, adanya mafia salah satunya dipicu oleh masih adanya ruang pertemuan face to face antara pihak yang berkepentingan dan regulator di dalam pelabuhan.

    “Sekarang kita bersama-sama kementerian akan mempercepat proses digitalisasi kepelabuhanan melalui yang namanya NLE (National Logistic Ecosystem), disitu akan menjamin kepastian biaya, kepastian waiting time kapal di pelabuhan. Semuanya akan secara transparan nampak di dashboard,” kata Akbar.

    Dengan digitalisasi tersebut, Akbar yakin akan mempersempit ruang gerak dan meminimalisir kesempatan oknum untuk melakukan pungli di pelabuhan. []

  • Kemenperin Pacu Daya Saing Global dengan Layanan Jasa Industri Go Digital

    peloporberita.com/ – Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kemampuan industri dalam negeri agar bisa lebih berdaya saing di tingkat global. Hal ini sesuai dengan program prioritas yang terdapat di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

    “Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri manufaktur sangat tergantung pada kemampuan industri dalam merespons tuntutan global. Misalnya, dapat mengikuti perubahan teknologi terbaru, seperti pada penerapan teknologi industri 4.0,” tutur Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

    Menperin menjelaskan, sektor industri Indonesia masih menunjukkan geliat optimis, berkat berbagai langkah yang dilakukan oleh Kemenperin untuk meningkatkan nilai tambah di sektor industri, seperti mendorong hilirisasi, substitusi impor, dan mendorong industri dalam negeri sebagai bagian rantai pasok global.

    “Standardisasi tidak hanya digunakan sebagai syarat kualitas produk, namun juga isyarat pasar serta jaminan akan pemenuhan prinsip-prinsip standar.”

    Sementara Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi dalam acara temu Pelanggan Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya 2021 yang bertemakan “BISBY GO DIGITAL, Peningkatan Layanan Baristand Industri Surabaya dalam Mendukung Daya Saing Industri Nasional” mengatakan, terdapat lima area bisnis standardisasi dan jasa industri yang erat kaitannya untuk mendukung substitusi impor, peningkatan daya saing, dan penguatan struktur industri.

    Area bisnis tersebut, meliputi standardisasi bidang industri baik yang bersifat wajib maupun sukarela, program pemanfaatan produk dalam negeri, standardisasi industri hijau, transformasi industri 4.0, dan jaminan produk halal.

    “Kelima area bisnis tersebut, yaitu standardisasi bidang industri baik yang bersifat wajib maupun sukarela, program pemanfaatan produk dalam negeri, standardisasi industri hijau, transformasi industri 4.0 dan jaminan produk halal,” ungkapnya.

    Partisipasi Indonesia dalam agenda global mitigasi perubahan iklim dunia, menurut Doddy, harus menjadi momentum pijakan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pemberlakuan standar yang berkelanjutan merupakan sarana untuk mendorong daya saing industri nasional dan secara sinergis memenuhi tuntutan komitmen mitigasi perubahan iklim global.

    “Standardisasi tidak hanya digunakan sebagai syarat kualitas produk, namun juga isyarat pasar serta jaminan akan pemenuhan prinsip-prinsip standar,” sebut Doddy.

    Baca juga :

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Baristand Industri Surabaya, Aan Eddy Antana menyatakan, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan tagline BISBY GO DIGITAL, Baristand Industri Surabaya telah mengembangkan beberapa inovasi digital, yaitu SIL, LSPro dan LSSM Online, tanda tangan digital, tracking pengujian berbasis RFID dan QR Code, E-consulting, nomor antrian digital, dan transaksi digital.

    “Baristand Industri Surabaya memiliki Laboratorium Elektronika dan Telematika, Laboratorium Fisika, Laboratorium Kimia dan Lingkungan, Laboratorium Kalibrasi, LSPro, LSSM yang telah terakreditasi oleh KAN,” katanya.

    Aan mengungkapkan, pihaknya terus melakukan peningkatan kompetensi dan penambahan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kepuasan pelanggan.

    “Tahun ini, Baristand Industri Surabaya melakukan penambahan alat uji RF, microwave digester dan autoclave, serta renovasi laboratorium elektronika dan laboratorium mikrobiologi,” tandasnya. []