peloporberita.com

Tag: Demokrat

  • Biden: Tak Ada Perbaikan Jangka Pendek untuk Harga Energi

    Jakarta | Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan bahwa pihaknya tak dapat berbuat banyak untuk menurunkan harga energi dan pangan dalam jangka pendek, lantaran Gedung Putih berjuang menahan dampak inflasi yang sangat tinggi.

    Melonjaknya harga telah menjadi tanggung jawab utama bagi Biden dan Partai Demokrat, lantaran berusaha meningkatkan posisi mereka dengan pemilih menjelang pemilihan paruh waktu November.

    “Ada banyak hal yang terjadi saat ini, tetapi gagasan bahwa kita akan dapat, Anda tahu, mengklik tombol, menurunkan biaya bensin, tidak mungkin dalam waktu dekat, juga tidak berkaitan dengan makanan,” kata Biden seperti dilansir dari The Wall Street Journal.

    Harga bensin mencapai rekor tertinggi USD 4,67 untuk satu galon reguler pada Rabu (01/06/2022), menurut AAA. Sementara itu, inflasi tahunan cenderung di atas 8%, tertinggi selama empat dekade, menurut indeks harga konsumen Departemen Tenaga Kerja.

    “Kami tidak dapat mengambil tindakan segera yang saya ketahui untuk mengetahui bagaimana kami akan menurunkan harga bensin kembali menjadi USD 3 per galon. Tetapi kami dapat mengimbanginya dengan menyediakan biaya lain,” kata Biden.

    Biden menyebut pajak dapat dinaikkan pada perusahaan dan orang kaya untuk membantu membayar pengurangan defisit dan memberikan bantuan bagi keluarga. Menurutnya, rencana seperti itu, yang dibahas Demokrat di Kongres, tidak akan menjadi inflasi.

    Namun, untuk menaikkan pajak, Biden akan membutuhkan dukungan seragam dari partainya sendiri di Senat, hal yang telah dia hindari selama berbulan-bulan. Untuk diketahui, kenaikan pajak adalah hal yang ditentang keras oleh Partai Republik.[]

  • Google Didesak Hentikan Pelacakan Lokasi Demi Melindungi Privasi Pencari Aborsi

    Jakarta | Sekelompok anggota parlemen Demokrat Amerika Serikat (AS) mendesak Google untuk berhenti mengumpulkan data lokasi smartphone yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi wanita yang telah melakukan aborsi.

    Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung AS sedang mempertimbangkan untuk membatalkan Roe v. Wade, sebuah keputusan penting tahun 1973 yang menjamin akses aborsi secara nasional.

    Senator Elizabeth Warren dan Bernie Sanders bersama dengan anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez, termasuk di antara lebih dari 40 anggota parlemen yang menandatangani surat kepada kepala eksekutif Google Sundar Pichai.

    “Kami prihatin bahwa, di dunia di mana aborsi dapat dibuat ilegal, praktik Google saat ini mengumpulkan dan menyimpan catatan ekstensif data lokasi ponsel akan memungkinkannya menjadi alat bagi ekstremis sayap kanan yang ingin menindak orang yang mencari perawatan kesehatan reproduksi,” tulis surat itu yang dipublikasikan secara online.

    Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika mendukung sejumlah bentuk akses ke aborsi.

    Namun dalam beberapa bulan terakhir, negara bagian yang dikuasai Partai Republik telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi hak aborsi, dengan beberapa mencari larangan langsung dari prosedur tanpa pengecualian, dan membatalkan Roe akan memberi mereka kebebasan yang lebih besar untuk memberlakukan kebijakan mereka.

    “Jika keputusan ini menjadi final, konsekuensinya akan mengerikan,” kata anggota parlemen seperti dikutip dari AFP.

    Dalam surat itu disebutkan bahwa Google secara rutin menerima perintah pengadilan yang memaksanya menyerahkan informasi lokasi pengguna, termasuk perintah geofence, yang menuntut data tentang semua orang yang berada di dekat tempat tertentu pada waktu tertentu.

    “Satu-satunya cara untuk melindungi data lokasi pelanggan Anda dari pengawasan pemerintah yang keterlaluan adalah dengan tidak menyimpannya di tempat pertama,” kata surat itu.

    Kelompok hak-hak digital nirlaba Fight For The Future menggemakan permohonan legislator dalam petisi online yang menuntut agar Google menyingkirkan penimbunan data lokasinya yang dapat dipersenjatai terhadap pasien dan dokter aborsi.[]

  • AHY Disebut Lukai Hati Yasonna, Mahfud, dan Megawati

    peloporberita.com/ – Juru Bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko, M Rahmad menyampaikan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sudah melukai hati banyak orang seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mahfud, Megawati dan Keluarga Gus Dur. Selain itu, Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat dinilai bikin kecewa tokoh internal di partai tersebut.

    “AHY sudah banyak melukai hati para senior atau orang tua di Partai Demokrat. Kami mendengar, banyak yang menjadi korban PHP. Dan banyak pula yang kecewa kepada AHY karena para orang tua itu tidak dihargai di partai demokrat. Bahkan bukan hanya kecewa kepada AHY, tetapi juga sangat kecewa dengan Pak SBY,” tutur Rahmad, Kamis (25/11/2021).

    “AHY melalui juru bicara partai, juga telah menuduh Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5, mengkudeta Presiden Gus Dur. Meski kemudian pernyataan itu direvisi, namun itu jelas sangat melukai hati Ibu Megawati.”

    Bahkan menurut Rahmad, AHY pernah menuduh kudeta di Partai Demokrat dibekingi oleh orang dalam istana. “Tuduhan itu tentu beralamat langsung kepada Presiden Jokowi karena hanya Presiden Jokowi yang menjadi atasan Pak Moeldoko,” ungkapnya.

    AHY, juga menuduh pemerintah terlibat kudeta Partai Demokrat. Hal itu, membuat hati Menkumham Yasonna Laoly terluka, dan telah pula membuat pula hati Menko Polhukam Mahfud MD terluka.

    “Tak cukup hanya sampai di situ. AHY melalui juru bicara partai, juga telah menuduh Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5, mengkudeta Presiden Gus Dur. Meski kemudian pernyataan itu direvisi, namun itu jelas sangat melukai hati Ibu Megawati Soekarnoputri dan hati keluarga Gus Dur yang sangat kita hormati,” tegas Rahmad.

    Rahmad juga menyampaikan bahwa AHY terus berusaha menyeret Presiden Jokowi ke dalam kisruh Partai Demokrat dengan cara mengait-ngaitkan keterlibatan lembaga kepresiden seperti Kepala Staf Presiden kedalam konflik partai demokrat.

    Baca juga : 

    “AHY juga berani mencederai demokrasi dengan membawa-bawa nama rakyat, dan mengklaim bahwa KLB atau Kongres Luar Biasa itu adalah ilegal. AHY dalam hal ini berpikir sesat dan hilang rasa adilnya, hanya karena takut kekuasaannya hilang dan takut menjadi rakyat biasa,” tandas Rahmad.

    Sebelumnya, AHY menyampaikan sukacita dan rasa syukurnya atas ditolaknya gugatan KLB Deli Serdang Nomor 150 di PTUN Jakarta. Penolakan ini, ia sebut semakin memperkuat Keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, yang juga menolak permohonan pihak KSP Moeldoko, tentang Judicial Review AD/ART Partai Demokrat.

    “Keputusan PTUN ini telah telah mengonfirmasi keyakinan kita. Sebab jika mengikuti alur logika hukum yang disampaikan oleh putusan Mahkamah Agung (MA), maka legal standing dalam materi gugatan KSP Moeldoko di PTUN, menjadi semakin tidak relevan,” sebut AHY, Rabu (24/11/2021). []

  • Profil Politikus Senior Max Sopacua, Meninggal Akibat Penyakit Paru

    peloporberita.com/ | Politikus senior Max Sopacua meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada Rabu (17/11/2021). Salah satu tokoh yang membesarkan Partai Demokrat ini meninggal akibat sakit paru-paru.

    Pria bernama lengkap H. Zulkifli bin Adam ini lahir di Ambon, pada 2 Maret 1946. Ia menikah dengan Tuti Irwatie dan dikaruniai tiga orang anak. Max menempuh pendidikan SD hingga SMA di Ambon, kemudian menjalani pendidikan tinggi di STIE Gotong Royong Jakarta.

    Sebelum memasuki dunia politik, ia mengawali karirnya sebagai penyiar berita. Max pernah bekerja sebagai penyiar berita olahraga sekaligus menjadi produser di TVRI dari 1985-2002. Beberapa program olahraga yang ia produseri adalah program Olimpiade Seoul 1988, Olimpiade Atlanta 1996, Piala Dunia FIFA 1998, SEA Games 1999 dan Olimpiade Sydney 2000.

    Profesinya sebagai penyiar berita olahraga turut membuatnya aktif di organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 1990-2001.

    Setelah itu, Max Sopacua mulai bergabung dengan Partai Demokrat dan berhasil terpilih sebagai anggota legislatif selama dua periode. Ia mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV pada periode 2004-2009), Jawa Barat V pada periode 2009-2014), dan juga pernah bertugas di Komisi IX dan Komisi I DPR.

    Namun, Max tidak terpilih kembali sebagai anggota dewan pada 2014. Meski begitu, ia tetap mendapat posisi di partai sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2015-2020.

    Ia sempat keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Emas pimpinan Hasnaeni. Kemudian pada 2021, Max Sopacua keluar dari Partai Emas dan ikut mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. []

    Baca juga: Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

  • Moeldoko Bukan Penyelenggara Maupun Donatur KLB Deli Serdang, Bagi-bagi Uang dan Handphone Fitnah

    peloporberita.com/ – Muhammad Rahmad, Juru Bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang mengatakan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bukanlah penyelenggara maupun donatur Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sibolangit, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Tetapi, Moeldoko hadir di acara tersebut sebagai undangan atas permintaan peserta KLB.

    “Kami minta kubu AHY untuk segera mengklarifikasi pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia,

    “Pak Moeldoko bukan penyelenggara dan bukan pula donatur KLB Deli Serdang. Pak Moeldoko hanya diminta oleh peserta KLB untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat. KLB Partai Demokrat di Deli Serdang diselenggarakan oleh DPC, DPD, dan kader-kader Partai Demokrat,” tutur Rahmad, Selasa, 19 Oktober 2021.

    Rahmad juga menegaskan, bahwa kesaksian dari peserta KLB Demokrat sekaligus Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu, Gerald Pieter Runtuthomas yang menyebut Moeldoko bagi-bagi uang dan handphone adalah fitnah dan berita bohong.

    Muhammad Rahmad
    Muhammad Rahmad, Juru Bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang. (Foto: peloporberita.com/Ist)

    "Tidak ada satu fakta pun yang menunjukkan Pak Moeldoko membagi bagikan uang dan ponsel sebagaimana yang dituduhkan. Itu adalah karangan bebas, skenario sesat yang dengan sengaja membuat fitnah dan berita bohong," tegas Rahmad.

    Rahmad juga menggarisbawahi bahwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang diselenggarakan oleh DPC, DPD dan kader-kader Partai Demokrat. Moeldoko sendiri, hanya diminta oleh peserta KLB untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat.

    “Oleh sebab itu, kubu AHY telah memfitnah, telah menebarkan berita bohong dan telah mencemarkan nama baik seseorang yang bisa bermuara ke tindak pidana pencemaran nama baik,” ungkapnya.

    Rahmad pun menuntut kubu AHY untuk segera memberikan klarifikasi atas pernyataan mereka terkait Moeldoko. Selain itu, Rahmad menuntut permintaan maaf dari kubu AHY.

    “Kami minta kubu AHY untuk segera mengklarifikasi pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, untuk tidak lagi menebarkan fitnah dan berita bohong,” tandas Rahmad. []

  • Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

    peloporberita.com/ | Kisruh Partai Demokrat masih terus berlangsung. Bagaimana awal mula kisruh ini?

    Pada 1 Februari 2021, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. “Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam Youtube Channelnya.

    Ia menyebut gerakan itu melibatkan lima orang, yang terdiri dari empat mantan kader dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian mulailah beredar isu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko disebut-sebut ingin mengambilalih Partai Demokrat dari AHY.

    Bahkan, AHY sempat mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) berisi permintaan klarifikasi dan konfirmasi dari presiden, terkait gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional. Moeldoko sendiri tidak keberatan isu tersebut. Namun, ia mewanti-wanti AHY untuk tidak dengan mudahnya menuding istana, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.

    Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, isu ini bermula ketika dirinya berfoto dengan sejumlah tamu. Setelah berfoto, para tamu pun menceritakan tentang situasi terkini hingga akhirnya sampai pada pembahasan situasi Partai Demokrat. Moeldoko memang selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

    Baca juga: Petani Garam Curhat ke Moeldoko, Ada Apa?

    Kemudian pada 5 Maret 2021 terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting. KLB ini diprakarsai oleh Darmizal, mantan kader Demokrat yang telah dipecat AHY.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian angkat bicara terkait KLB itu. Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat. “Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji,” kata SBY dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (05/03/2021).

    Tiga hari setelah KLB, tepatnya pada Senin (08/03/2021), AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART partai.

    Keesokan harinya, Partai Demokrat Kepemimpinan Moeldoko juga menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham. Namun, kedatangan mereka luput dari pantauan media. Mereka mengaku memang tidak ingin mengganggu konsentrasi Kemenkumham dengan hadirnya keramaian di kantor kementerian itu.

    Baca juga: Kubu Moeldoko Yakin Menangkan Gugatan Terhadap Kubu AHY

    Profil Moeldoko

    Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 8 Juli 1957, dari pasangan Moestaman dan Masfuah. Bungsu dari 12 bersaudara ini menikah dengan seorang wanita bernama Koesni Harningsih dan mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Randy Bimantoro dan Joanina Rachma.

    Moeldoko dibesarkan di tengah keluarga yang sederhana. Ayah Moeldoko adalah seorang pedagang palawija dan perangkat keamanan di desa, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil, Moeldoko sudah bekerja mengangkut batu dan pasir dari kali setiap pulang sekolah.

    Ia menempuh pendidikan SD dan SMP di Kediri, sedangkan sekolah menengah atasnya di Jombang. Setelah itu, Moeldoko melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan berhasil menjadi lulusan terbaik pada tahun 1981 dengan dianugerahi Bintang Adhi Makayasa.

    Moeldoko mengawali karier di militer sebagai Komandan Peleton di Yonif Linud 700 Kodam 7 Wirabuana. Ia mampu menjalankan setiap tugasnya dengan baik, termasuk saat operasi Seroja Timor-Timur dan penugasan lainnya seperti ke Singapura, Jepang, Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Pada 2008, Moeldoko menjabat sebagai Kasdam Jaya. Kemudian pada 2010-2011, ia mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat, mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad, Panglima 3 Siliwangi hingga menjadi Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Kariernya terus meningkat dan dua tahun kemudian ia mengemban jabatan Wakil Kepala Staf AD hingga dipercaya sebagai Kepala Staf TNI AD pada 22 Mei 2013. Hanya berselang tiga bulan, Moeldoko pun ditetapkan sebagai Panglima TNI oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Meski sudah sukses di dunia militer, Moeldoko tetap mementingkan pendidikan. Menginjak usia 57 tahun, ia berhasil meraih gelar doktor Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia (UI), dengan nilai sangat memuaskan.

    Setelah dua tahun pensiun dari militer, tepatnya pada 17 Januari 2018, Presiden Jokowi menunjuk purnawirawan jenderal bintang empat ini sebagai kepala staf kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki. []

  • Kubu Moeldoko Yakin Menangkan Gugatan Terhadap Kubu AHY

    peloporberita.com/ | Partai Demokrat Kepemimpinan Moeldoko terus berusaha mendapatkan pengakuan dari pemerintah, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka optimistis gugatannya akan dimenangkan PTUN.

    “Kalau dilihat dari progres sidangnya sampai saat ini kami masih optimis. Soalnya kalau dilihat-lihat, walaupun opini dari kubu sebelah seolah mereka kuat, faktanya menurut kami sih tidak berpengaruh,” kata mantan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara Adjrin Duwila, Sabtu (9/10/2021), seperti dikutip dari akurat.co.

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Tidak hanya itu, sejumlah mantan pengurus DPC Demokrat lainnya juga menunjuk pengacara Yusril Ihza Mahendra untuk mendampingi mereka mengajukan uji materi (judicial review) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung.

    Adjrin menegaskan bahwa pihaknya memiliki fakta mengenai kebohongan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY, termasuk tentang AD/ART Demokrat AHY yang disebutnya tidak pernah dibahas di dalam kongres.

    Baca juga: Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Partai Demokrat Kepemimpinan AHY

    “Ada pernyataan saksi mereka bahwa memang tidak ada pembahasan AD/ART dalam kongres. Kalaupun misalnya ada saksi lain dari mereka yang mengatakan bahwa itu (AD/ART) dibahas dalam kongres, kan sudah bertentangan dengan saksi sebelumnya,” ucap Adjrin yang juga mengklaim menghadiri kongres Partai Demokrat pada 2020 itu.

    Selain itu, Adjrin juga menyinggung soal ketentuan persetujuan majelis partai untuk penyelenggaraan KLB. Ia menekankan majelis partai yang menandatangani syarat bebas sengketa adalah majelis partai yang sudah demisioner. “Sehingga kami semakin yakin bahwa ternyata Pak SBY yang kami hormati selama ini dan Mas AHY berbohong,” tegas Adjrin. []

  • Berpotensi Gagal Bayar, AS Naikkan Sementara Batas Utangnya

    peloporberita.com/ | Senat Amerika Serikat (AS) sepakat menaikkan batas utang negaranya untuk sementara waktu, guna menghindari gagal bayar yang menurut para ahli dapat menghancurkan perekonomian AS. Senator setuju meningkatkan batas utang sebesar USD 480 miliar, yang akan mencakup AS hingga awal Desember 2021, seperti dikutip dari BBC, Senin (11/10/2021).

    Kebijakan ini disetujui Senat kurang dari dua minggu sebelum AS ditetapkan tidak dapat meminjam uang atau melunasi pinjaman untuk pertama kalinya. Jika AS gagal membayar utang, menurut para ahli, hal itu akan sangat merugikan peringkat kredit negara, menjerumuskan sistem keuangan global ke dalam kekacauan, dan mungkin menyebabkan resesi yang ditimbulkan sendiri.

    Baca juga: Volvo Bersiap IPO untuk Danai Proyek Mobil Listrik

    RUU itu disetujui dengan suara 50-48, setelah mengalami dinamika selama berminggu-minggu. Pemungutan suara dilakukan setelah pemimpin Senat Republik Mitch McConnell menawarkan dukungan untuk perpanjangan jangka pendek. Sebelumnya, Senat Republik menyebutkan bahwa menaikkan batas utang adalah tanggung jawab Demokrat karena memegang kekuasaan di Gedung Putih dan kedua ruang Kongres.

    Setelah pemungutan suara, pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan, Partai Republik telah memainkan permainan partisan yang berisiko dan berbahaya. “Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi jangka panjang agar kita tidak melalui drama berisiko ini setiap beberapa bulan,” ungkapnya.

    Baca juga: China dan Iran Dituduh Gunakan Facebook untuk Spionase

    Namun sejumlah anggota senior Republik menyerang keputusan McConnell untuk mencapai kesepakatan dengan Schumer. Senator Carolina Selatan Lindsey Graham menyebut langkah itu sebagai penyerahan total. Anggota parlemen AS masih harus mengatasi masalah ini menjelang batas waktu Desember untuk mencegah gagal bayar. []