Tag: BUMN

  • PT Kliring Berjangka Indonesia: Karawang Kini Punya Resi Gudang Beras

    peloporberita.com/ – PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menyatakan, sebanyak 20 Ton beras telah diregistrasikan kedalam sistem resi gudang di Karawang, Jawa Barat. Data yang dirilis oleh BUMN yang berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang ini merupakan data pemanfaatan resi gudang pertama kali di wilayah tersebut.

    Registrasi Resi Gudang beras perdana di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi ini, dilakukan oleh PT Panca Pujangga Perkasa yang merupakan pengelola gudang SRG di Karawang.

    Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi mengatakan, adanya registrasi perdana Resi Gudang untuk komoditas beras di Karawang ini merupakan hasil dari berbagai upaya edukasi dan sosialisasi yang dijalankan pihaknya bersama dengan Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta pemangku kepentingan lain kepada pata petani dan pemilik komoditas.

    “Selain itu, para petani dan pemilik komoditas khususnya beras di Karawang telah memahami manfaat dari resi gudang. Ini juga tentunya hal yang menggembirakan, karena daerah Karawang selama ini dikenal sebagai lumbung padi nasional, namun selama ini belum ada registrasi resi gudang dari daerah ini,” tutur Fajar berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Rabu, (26/1/2022).

    PT Kliring Berjangka Indonesia: Karawang Kini Punya Resi Gudang Beras
    PT Kliring Berjangka Indonesia: Karawang Kini Punya Resi Gudang Beras. (Foto:Pelopor.id/KBI)

    Sementara Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Widiastuti mengatakan, adanya registrasi perdana Resi Gudang untuk komoditas beras di Karawang, sejalan dengan upaya Bappebti untuk mendorong pemanfaatan resi gudang.

    “Harapan kami, resi gudang juga akan dimanfaatkan oleh para pemilik komoditas dari berbagai penjuru nusantara, dan pelaku usaha lain baik yang berperan sebagai offtaker atau pembeli akhir dan sebagai pengelola gudang,” kata Widiastuti.

    Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan resi gudang, dan untuk itu perlu upaya bersama para pemangku kepentingan di ekosistem resi gudang ini. Kedepannya Bappebti akan terus mengajak para pemangku kepentingan dalam ekosisitem resi gudang, untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat resi gudang.

    Terkait pemanfaatan Sistem resi Gudang, Direktur PT Panca Pujangga Perkasa Rahajeng Oktovione Putri Bestari mengatakan, Resi Gudang diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan seperti beras.

    Hal ini dimungkinkan, sebab data ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE) yang dikelola oleh Pusat Registrasi.

    “Selain itu, dengan adanya resi gudang para petani akan memperoleh harga jual yang lebih baik, mendapatkan jaminan kepastian mutu dan jumlah komoditi, serta memperoleh pinjaman dari Bank dengan jaminan Resi Gudang. Untuk itu, kami juga mengajak para petani untuk berusaha secara berkelompok, sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan posisi tawar petani,” ungkap Rahajeng Oktovione.

    Adapun saat ini, Karawang sebagai daerah yang dikenal sebagai lumbung padi, memiliki lahan persawahan seluas 95.000 ha, dengan produksi rata-rata 7,2 ton/ha. Sedangkan dalam realisasi produksi padi, sepanjang tahun 2021 mencapai 1,4 juta ton Gabah Kering Panen (GKP).

    Masih terkait hal yang sama, Fajar Wibhiyadi menambahkan, dengan adanya registrasi perdana resi gudang untuk komoditas beras di Karawang, para petani dan pemilik komoditas padi maupun beras di Karawang kedepannya diharapkan mulai memanfaatkan instrument resi gudang ini.

    “Banyak manfaat yang bisa diperoleh para petani dan pemilik komoditas padi dan beras, salah satunya adalah untuk menjaga kestabilan harga. Selain itu, dengan memanfaatkan resi gudang, petani dan pemilik komoditas dapat menjaminkan resi gudang yang dimiliki untuk mendapatkan pembiayaan yang bisa dipergunakan untuk musim tanam berikutnya,” tegasnya.

    Berdasarkan data PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), sepanjang tahun 2021 tercatat 69 RG beras yang diregistrasi, dengan volume 3.801 Ton. Sedangkan di tahun 2020, tercatat 39 RG beras yang diregistrasi, dengan volume 2.460 Ton.

    “Kami optimis, kedepan pemanfaatan resi gudang untuk komoditas beras akan terus mengalami peningkatan. Untuk di Karawang saja, potensi pemanfaatan resi gudang beras sangat besar. Untuk itu, kami sebagai pusat registrasi akan terus melakukan upaya sosialisasi serta edukasi baik kepada para petani maupun pengelola gudang yang ada di Kerawang serta daerah-daerah kain yang menjadi sentra komoditas terkait manfaat instrument ini,” tandas Fajar Wibhiyadi. []

  • Utang Garuda Indonesia Menumpuk, Ini Kata Erick Thohir

    peloporberita.com/ | Perusahaan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini mengemban status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), akibat tagihan utang yang menumpuk.

    Berdasarkan materi paparan publik Garuda pada Desember 2021, total utang maskapai tersebut telah mencapai USD 9,8 miliar dan juga memiliki lebih dari 800 kreditur. Namun dalam PKPU, tagihan utang Garuda Indonesia tercatat mencapai Rp 198 triliun, yang berasal dari 470 kreditur.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, utang menggunung itu bisa terjadi karena kesalahan manajemen lama, salah satunya adalah kebiasaan Garuda saat membeli pesawat.

    Menurut Erick, manajemen lama Garuda Indonesia sering membeli pesawat terlebih dahulu, ketimbang menentukan rute penerbangan.

    “Hanya beli pesawat, bukan justru rutenya yang dipetakan lalu pesawatnya apa. Jadi ini malah pesawatnya dulu, baru rutenya,” kata Erick dalam wawancarannya di KompasTV, Selasa (11/01/2022).

    Menurut Erick, kebiasaan yang salah itulah yang terindikasi adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh manajemen lama Garuda Indonesia. Terbaru, Erick melaporkan dugaan tindakan korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 tahun 2013 ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Selain itu, Garuda Indonesia juga dianggap terlalu banyak membeli atau menyewa pesawat dengan jenis yang beragam, sehingga perawatannya pun berbeda-beda dan memakan biaya besar.

    Sebelumnya, maskapai tersebut sempat beroperasi dengan 200 pesawat, kemudian berkurang jadi 142 pesawat. Setelah terdampak pandemi, jumlahnya makin berkurang jadi tinggal 35 pesawat.

    Erick melihat permasalahan di internal Garuda Indonesia semakin parah, ketika industri penerbangan terpukul pandemi. Terkait hal itu, pandemi dinilai bisa menjadi momentum perbaikan di tubuh Garuda Indonesia. []

  • Kliring Berjangka Indonesia Bentuk Srikandi BUMN “Arkadewi”

    peloporberita.com/ – PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), resmi meluncurkan Srikandi BUMN-nya. Pembentukan komunitas perempuan KBI yang bernama Arkadewi ini, merupakan upaya KBI untuk mendorong kontribusi perempuan dan kesetaraan gender.

    “Komunitas ini, didirikan dalam rangka mendukung perempuan untuk berkarya dan berprestasi di BUMN, yang dapat saling mendukung, membangun kapabilitas, serta mampu beradaptasi serta menjaga keseimbangan perannya,” tutur Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi, disela-sela peluncuran Arkadewi, Jum’at 31 Desember 2021.

    Dalamn acara yang sama, Ketua Arkadewi KBI Fuji Dwi Nur Fitri mengatakan, untuk mendukung kontribusi perempuan dan kesetaraan gender tersebut, beberapa misi akan dijalankan Arkadewi, meliputi :

    1. Pengembangkan jiwa kepemimpinan perempuan KBI agar menjadi insan yang profesional, militan dan mandiri.
    2. Peningkatkan kompetensi, jiwa inovasi, dan digital mindset dalam menghadapi industri 4.0.
    3. Mendukung program srikandi BUMN dalam mewujudkan kesetaraan gender dan kesetaraan pengembangan karir di lingkup perusahaan dan BUMN pada umumnya.

    Pembentukan Arkadewi di KBI ini, juga sebagai langkah nyata KBI dalam mengikuti arahan Menteri BUMN tentang pembentukan srikandi BUMN. Selain itu, Srikandi BUMN KBI sejalan dengan upaya untuk pencapaian Sustainable Development Goals khususnya di tujuan ke 5, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

    Adapun dalam tujuan ke 5 ini, akan dipastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan public.

    Upaya yang dilakukan KBI ini sejalan dengan program pemerintah terkait kesetaraan gender. Beberapa waktu lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menyebut bahwa tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah.

    Berdasarkan data dari indeks kesetaraan gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara, atau terendah ketiga se-ASEAN.

    Sementara KBI saat ini memiliki 52 karyawan dan 30 persen diantaranya adalah perempuan milenial. Bahkan salah satu dari lima kepala divisi di KBI adalah perempuan.

    Adanya perempuan dalam jajaran kepada divisi di KBI ini sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di jajaran BoC, BoD dan BoD-1 BUMN, yaitu dengan target 15% di tahun 2021 dan mencapai 25% pada tahun 2023.

    Lebih lanjut Fajar Wibhiyadi menyampaikan, terkait pemberdayaan karyawan perempuan ini, kedepannya KBI akan terus menjalankan program-program yang ada, tentunya dalam kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang ada.

    Dalam hal pengembangan, secara berkala KBI memberikan beasiswa S2 yang juga diberikan kepada karyawan perempuan. Selain itu, kami juga akan terus mendorong dan memberikan kesempatan kepada karyawan perempuan untuk memegang jabatan hingga berada di tingkat kepala divisi.

    “Dengan terbentuknya Arkadewi yang merupakan wadah Srikandi BUMN di KBI ini, kedepan para srikandi KBI akan menjadi perempuan yang professional, kompeten dan mandiri untuk mendukung tercapainya tujuan korporasi, serta tentunya bisa memberikan kontribusi positif untuk masyarakat serta negara” tandas Fajar Wibhiyadi. []

  • Dahlan Iskan Sebut Kementerian BUMN Biarkan Garuda Digugat PKPU

    peloporberita.com/ – Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengungkapkan, Kementerian BUMN telah membiarkan maskapai Garuda Indonesia digugat ke pengadilan melalui PKPU.

    “Kementerian BUMN akhirnya membiarkan Garuda digugat ke PKPU. Dengan demikian bisa jelas, kapan Garuda bisa tetap baik-baik saja atau tidak baik-baik saja,” tutur Dahlan Iskan dalam tulisan di website pribadinya, Kamis (23/12/2021).

    Menurut Dahlan, dalam hitungan hari kedepan bakal ada keputusan terkait nasib maskapai pelat merah tersebut. PKPU sudah menetapkan waktu 45 hari.

    “PKPU sudah menetapkan waktu 45 hari. Terhitung pekan lalu. Dalam 45 hari itu harus sudah ada kesepakatan antara Garuda dan para pemilik piutangnya,” ungkapnya.

    Dengan demikian bakal ada potensi Garuda Indonesia dinyatakan bangkrut apabila kesepakatan di dalam persidangan tersebut tidak berjalan mulus.

    “Kalau dalam 45 hari tidak terjadi kesepakatan, PKPU yang ambil putusan. Garuda dinyatakan bangkrut atau putusan lainnya. Tinggal menghitung hari,” tandas Dahlan Iskan.

    Garuda Indonesia
    Logo Garuda Indonesia. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    Terkait hal ini, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini maskapai yang dipimpinnya tengah berjuang bersama proposal penyelesaian hutang dengan kreditur di PKPU.

    Ia berharap, kreditur menyetujui proposal penyelesaian utang yang ditawarkan pada voting di PKPU. Jika mayoritas setuju, Maskapai Garuda Indonesia tidak akan pailit. Sebaliknya jika banyak yang tidak setuju otomatis mereka pailit.

    Pesawat Garuda Indonesia
    Ilustrasi Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: peloporberita.com/ Shutterstock)

    Irfan juga menegaskan, tak ada sama sekali wacana dari investor termasuk pemerintah untuk mempailitkan maskapai. Irfan juga bilang, kemungkinan akan ada investor baru masuk dalam perusahaan Garuda.

    Namun, semuanya masih dalam tahap pembicaraan dan belum terdapat keputusan yang mereka ambil tentang investor baru. []

  • BUMN Wajib Hijaukan Indonesia, Kliring Berjangka Lakukan ini

    peloporberita.com/ – Menteri BUMN Erick Thohir mewajibkan kepada semua BUMN untuk menghijaukan Indonesia. Program yang dilakukan dalam bentuk penanaman pohon ini merupakan bagian dari strategi CSR BUMN untuk lebih fokus kepada 3 hal, yaitu Pendidikan, Lingkungan Hidup dan UMKM. Dalam program ini, ditargetkan BUMN yang ada menanam sebanyak 111 ribu pohon yang tersebar di berbagai daerah.

    Fajar Wibhiyadi Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) mengatakan, Sebagai BUMN, mereka mengikuti arahan Menteri BUMN terkait pelaksanaan CSR BUMN, khususnya dalam program menghijaukan Indonesia ini.

    “Kegiatan CSR KBI terkait lingkungan, tentunya tidak hanya saat ini saja. Kedepan kami akan terus menginisisasi berbagai program CSR berbasis lingkungan yang dapat memberika dampak jangka panjang kepada masyarakat.”

    “Meskipun dalam kegiatan usahanya KBI tidak mengeksploitasi alam, namun keberadaan kami sebagai BUMN tentunya juga membawa kami untuk turut berkontribusi dalam menghijaukan Indonesia,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi peloporberita.com/ Senin, 6 Desember 2021.

    Dalam pelaksanaannya, KBI melakukan penanaman pohon di area sekitar Candi Prambanan, Klaten Jawa Tengah. Puluhan Pohon jenis Tanjung dan Sawo Bludru telah ditanam BUMN yang memiliki lini usaha sebagai Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi serta Pusat Registrasi Resi Gudang ini.

    Kawasan Candi Prambanan yang menjadi lokasi penanaman pohon oleh KBI ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco). Dengan luas kawasan menncapai 39,8 hektar, keberdaan pohon disekitar candi akan memberikan pasokan oksigen yang baik kepada masyarakat sekitar.

    “Harapan kami tentunya, apa yang kami lakukan dengan menanam pohon di kawasan Candi Prambanan ini, dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga lingkungan, khususnya terkait peran Indonesia dalam penurunan emisi karbon dan mengurangi pemanasan global,” ungkap Fajar Wibhiyadi.

    Baca juga :

    Selain itu, dalam hal emisi karbon, KBI juga telah mempersiapkan sebagai lembaga kliring perdagangan karbon, sehingga saat ekosistem perdagangan karbon terbentuk, KBI sudah siap dengan teknologi serta infrastrukturnya.

    “Kegiatan CSR KBI terkait lingkungan, tentunya tidak hanya saat ini saja. Kedepan kami akan terus menginisisasi berbagai program CSR berbasis lingkungan yang dapat memberika dampak jangka panjang kepada masyarakat,” tegas Fajar Wibhiyadi.

    Selain itu, sesuai dengan arahan Menteri BUMN tentang kegiatan CSR untuk pendidikan dan UMKM, hal ini juga akan menjadi bagian dari program-program CSR yang akan KBI jalankan kedepan. Selain kegiatan CSR untuk pendidikan, lingkungan dan UMKM, kegiatan tanggung jawab social dan lingkungan KBI juga dilakukan dengan menerapkan konsep Creating Shared Value.

    “Dimana antara KBI dan penerima bantuan akan mendapatkan manfaat untuk tumbuh berkembang bersama,” tandas Fajar Wibhiyadi.[]

  • Erick Thohir Wajibkan Fasilitas Umum BUMN Gratis, Termasuk Toilet SPBU

    peloporberita.com/ | Pasti banyak di antara kita yang menemukan toilet berbayar pada SPBU Pertamina. Belum lama ini, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengalami hal serupa dan buntutnya adalah Erick menerbitkan Surat Edaran SE-16/MBUT11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN.

    Ia meminta seluruh fasilitas umum yang dikelola BUMN harus bisa dinikmati masyarakat Indonesia secara gratis. Erick menandatangani surat edaran terbaru itu pada 24 November 2021, dua hari setelah menemukan toilet berbayar tersebut.

    Dalam surat edaran itu, Erick Thohir juga meminta fasilitas umum dan fasilitas sosial BUMN harus memadai dan terawat dengan baik, agar menjadi bagian dari standar kualitas layanan yang dilakukan BUMN.

    “Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini,” bunyi Surat Edaran yang diteken Erick Thohir, dikutip Sabtu (27/11/2021).

     

    View this post on Instagram

     

    A post shared by Erick Thohir (@erickthohir)

    Sebelumnya, Erick menemukan toilet berbayar di SPBU Pertamina di Kecamatan Malasan, Probolinggo. Masyarakat dipungut biaya senilai Rp 2.000-Rp 4.000 untuk menggunakan toilet itu.

    Dalam video yang diunggah lewat akun Instagram @erickthohir, ia meminta perhatian Direksi Pertamina soal masalah ini dan meminta agar segera dilakukan perbaikan.

    Erick juga menegaskan bahwa layanan toilet di semua SPBU Pertamina, baik milik sendiri maupun yang bermitra, harus gratis. Pasalnya, menurut Erick, bisnis SPBU sudah meraup untung dari jualan bensin, bahkan di beberapa SPBU juga terdapat toko kelontong atau minimarket. []

    Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Karyawan Pertamina? Ini Daftarnya

  • Fakta Soal Dana Rp 15,7 Miliar dari Beberapa BUMN untuk Petani dan Pemilik Komoditas

    peloporberita.com/ – Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin memberi banyak manfaat bagi Petani dan pemilik komoditas, sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam bentuk kemitraan berbasis resi gudang yang diinisiasi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan beberapa BUMN lain. Program ini, berupa pembiayaan kepada petani dan pemilik komoditas dengan jaminan resi gudang.

    “Program ini merupakan bagian dari upaya kami sebagai BUMN dalam melakukan sinergi dengan sesama BUMN untuk pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya untuk pata petani dan pemilik komoditas. Dengan adanya program ini, petani dan pemilik komoditas yang memasukkan komoditasnya di sistem resi gudang dapat memperoleh pembiayaan untuk kegiatan usahanya.” Tutur Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi Selasa, 23 November 2021.

    “Beberapa BUMN telah menyampaikan minatnya untuk turut serta dalam program pembiayaan resi gudang ini.”

    KBI, sudah mulai menjalankan program Pembiayaan untuk petani dan pemilik komoditas dengan berbasis resi gudang ini sejak tahun 2015. Hingga kini, beberapa BUMN telah mengikuti program yang diinisiasi oleh KBI ini, seperti PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Jakarta Industrian Estate Pulogadung (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia, Perum Perumnas, dan PT Asuransi Jasa Indonesia.

    Program ini, mekanismenya adalah adalah petani dan pemilik komoditas terlebih dahulu memasukkan komoditas yang dimiliki ke sistem resi gudang. Selanjutnya dokumen resi gudang yang dimiliki menjadi jaminan untuk pembiayaan dari beberapa BUMN terlibat dalam program ini.

    Adapun total pembiayaan dari beberapa BUMN melalui program kemitraan ini sejak tahun 2015 sampai 2021 mencapai Rp 15,7 Miliar yang diberikan untuk 220 mitra. Sedangkan untuk tahun 2021, sampai dengan bulan November pembiayaan yang diberikan mencapai Rp 3,5 Miliar kepada 65 mitra. komoditas yang masuk dalam program ini meliputi Gabah, Beras, dan rumput laut.

    Fajar Wibhiyadi menambahkan, Pembiayaan dalam ekosistem Resi Gudang terbuka bagi siapa saja, baik dari sektor perbankan, lembaga keuangan non Bank, maupun korporasi lain termasuk BUMN lain dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

    Baca juga :

    “Kedepan, kami yang juga berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang akan terus melakukan sosialisasi ke berbagai pihak, untuk dapat berperan dalam pembiayaan resi gudang. Beberapa BUMN telah menyampaikan minatnya untuk turut serta dalam program pembiayaan resi gudang ini,” sebutnya.

    Terkait pembiayaan resi gudang, dalam dua tahun terakhir terdapat peningkatan yang signifikan. Dalam catatan KBI, sampai dengan bulan oktober 2021 total pembiayaan resi gudang mencapai Rp 227,8 Miliar. Sedangkan di tahun 2020 total pembiayaan resi gudang mencapai Rp 93,6 Miliar.

    Selain itu, Pembiayaan dalam Program kemitraan resi gudang ini merupakan salah satu program Tanggung Jawab Sosial berbasis Creating Shared Value yang dijalankan KBI. []

  • Presiden Jokowi Ingin BUMN Go Global

    peloporberita.com/ | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat bersaing di kancah internasional. Untuk mewujudkan hal itu, BUMN harus memiliki kemampuan merespons dan cepat mengadaptasi era revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi dan pandemi Covid-19.

    Presiden menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa waktu lalu.

    “Ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi, ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi,” kata Jokowi.

    Baca juga: Berkunjung ke Sorong, Jokowi Beli Jagung Rebus di Pinggir Jalan

    Kepala Negara meminta seluruh BUMN dapat beradaptasi pada model bisnis baru seiring berkembangnya teknologi, salah satunya melalui kerja sama dan kolaborasi dengan perusahaan global lainnya. “Kalau mau cepat, kita beradaptasi itu, cara yang paling cepat adalah berpartner, perusahaan global mana yang paling baik, ajak, pasti mau itu dengan kita,” ujar presiden.

    Di samping itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan BUMN untuk memperhatikan aspek perekonomian dan indikator tingkat efisiensi dari investasinya atau internal rate of return (IRR). “Tolong dihitung, karena apa pun BUMN ini adalah perusahaan negara, social impact-nya dihitung juga. Dan yang paling penting, reviu terus keekonomiannya. Berhitung, kalkulasi, sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa,” ucap Presiden Jokowi.

    Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan RS Modular Jenderal TNI L.B. Moerdani di Merauke

    RI 1 menuturkan, untuk dapat bertahan pada era revolusi industri 4.0, suatu perusahaan perlu menyiapkan SDM dan ekosistemnya, agar mampu beradaptasi pada perkembangan teknologi tersebut. “Yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan dan tidak bisa tidak. Kita hanya hitungan kita, kita ini balapan,” tandas Presiden Jokowi. []

  • GMKI : Transformasi BUMN Jauh dari Harapan Presiden

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) kembali menyorot kinerja Menteri BUMN, Erick Thohir dalam memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Menurut GMKI, Erick Thohir tidak optimal dalam melakukan transformasi BUMN, baik secara budaya kerja, hingga pemilihan direksi dan komisaris yang masih berdasarkan kalkulasi politik.

    “Nasabah asuransi itu, mayoritas pensiunan, puluhan tahun bekerja mati-matian, gaji dipotong tiap bulan untuk membayar asuransi, kok solusi dari Menteri BUMN justru merugikan mereka, tidak ada hati nurani.”

    Kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum dalam instansi BUMN meningkat drastis sejak dipimpin oleh Erick Thohir. Berdasarkan rekapitulasi data tindak pidana korupsi yang dirilis oleh KPK, kasus korupsi dari instansi BUMN meningkat 30 kasus pada tahun 2019-2020, terjadi peningkatan 53,5 persen sejak dari tahun 2004.

    “Kasus dan jumlah korupsi di dalam instansi BUMN sangat fantastis dan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga puluhan triliun seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Nindya Karya yang ditetapkan tersangka korporasi,” tutur Ketua Bidang Aksi Pelayanan PP GMKI, Prima Surbakti berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/ di Jakarta, Selasa, 14 September 2021.

    “Tingginya korupsi di tubuh BUMN menunjukkan adanya persoalan sistemik yang membelit BUMN baik secara budaya kerja, hingga pelaksanaan proyek,” sambungnya.

    GMKI menilai, transformasi BUMN melalui pembentukan holding dan BUMN AKHLAK yang dilakukan oleh Erick Thohir jauh dari harapan Presiden Jokowi Widodo.

    “Buktinya, program vaksinasi masih 20 persen, padahal Erick Thohir sudah membentuk holding BUMN Farmasi. Pengadaan vaksin kita murni bisnis, masih impor menggunakan APBN,” tegas Prima.

    “Seharusnya BUMN Farmasi dalam setahun ini sudah bisa memproduksi vaksin sendiri. Begitu juga dengan bahan baku obat-obatan, sebagian besar masih impor. Bagaimana sebenarnya wujud transformasi BUMN yang sering diucapkan oleh Erick Thohir,” sambungnya.

    Prima Surbakti
    Ketua Bidang Aksi Pelayanan PP GMKI, Prima Surbakti. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    Lebih lanjut, GMKI menyinggung BUMN AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang menjadi pedoman nilai dan etika kerja BUMN yang dibuat oleh Erick Thohir melalui Permen BUMN PER-06/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2021.

    “Sungguh miris, Erick Thohir membuat BUMN AKHLAK tapi mengangkat mantan koruptor menjadi komisaris di salah satu BUMN,” tandas Prima.

    Sementara GMKI juga menyayangkan kinerja BUMN yang ambruk saat pandemi. GMKI memaparkan adanya 90 persen BUMN yang ambruk. Laba bersih BUMN anjlok dari Rp 124 triliun menjadi Rp 28 Triliun sepanjang 2020 serta diperparah utang luar negeri BUMN yang mencapai Rp 873,8 triliun hingga Juni 2021.

    Dalam keadaan ekonomi jatuh, GMKI mengkritik langkah Erick Thohir yang meminta PMN 2021 sebesar Rp 4,1 triliun untuk PT KAI dalam rangka percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serta rencana menjadikan PT KAI untuk memimpin konsorsium KCIC.

    “Rencana ini tidak sesuai dengan janji pemerintah. Presiden Joko Widodo sudah tegaskan pembangunan kereta cepat tidak menggunakan APBN,” ucap Prima Surbakti.

    Lebih lanjut, GMKI menolak penyelesaian utang Jiwasraya melalui restrukturisasi. Sebab, menurutnya restrukturisasi Jiwasraya merupakan perampokan uang nasabah karena ada pengalihan polis dari Jiwasraya ke IFG, dimana akan ada jutaan nasabah pensiunan yang dikurangi 73 persen haknya dari manfaat bulanan selama bertahun-tahun mengikuti asuransi.

    Selain itu, terjadi pemotongan simpanan nasabah sampai dengan 41 persen serta adanya penghapusan premi dan santunan untuk meninggal yang sudah dibayar lunas oleh nasabah.

    “Nasabah asuransi itu, mayoritas pensiunan, puluhan tahun bekerja mati-matian, gaji dipotong tiap bulan untuk membayar asuransi, kok solusi dari Menteri BUMN justru merugikan mereka, tidak ada hati nurani,” tandas Prima.

    Oleh sebab itu, PP GMKI dengan tegas meminta kepada Erick Thohir untuk bekerja menjalankan visi Presiden, bukan untuk pencitraan dan elektabilitas pribadi. PP GMKI pun kembali meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN.

    “Saat ini, Presiden butuh negarawan yang bekerja memikirkan rakyat, bukan politik 2024,” tutup Prima. []

  • Penasaran Berapa Gaji Karyawan Pertamina? Ini Daftarnya

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pertamina merupakan salah satu BUMN yang menjadi tempat idaman banyak orang untuk bekerja . Meskipun jumlah BUMN yang dimiliki Indonesia sangat banyak jumlahnya.

    Mengapa demikian?, sebab, gaji dan fasilitas yang diberikan perusahaan minyak terbesar di Tanah Air tersebut, disebut-sebut merupakan salah satu yang terbesar dari level costumer service hingga posisi general manager atau senior vice president.

    Lalu, berapa gaji para karyawan Pertamina?  Dikutip dari CNBC Indonesia, berikut adalah daftar gaji tersebut.

    • Petugas SPBU : Rp 1,9 juta sampai Rp 5,1 juta per bulan.
    • Customer Service : Rp 3,35 juta – Rp 3,64 juta per bulan.
    • Pustakawan (Librarian) : Rp 4,9 juta – Rp 5,2 juta per bulan.
    • Pegawai magang : Rp 1,76 juta – Rp 3,07 juta per bulan.
    • Pegawai magang bidang HSE (Health, Safety and Environement) : Rp 5,35-Rp 5,77 juta per bulan.
    • HRD : Rp 12,8 juta – Rp 13,8 juta.
    • Staf akuntansi : Rp 9,6 juta – Rp 10,5 juta.
    • Administrasi : Rp 19,4 juta – Rp 21,07 juta.
    • Engineer : Rp 8,89 juta – Rp 21,4 juta per bulan.
    • Pekerja kilang : Rp 14 juta – Rp 26 juta per bulan.
    • Reservoir Engineer : Rp 21,84 juta – Rp 32,74 juta.
    • Pengawas HSE (HSE Supervisor) : Rp 24,16 – 26,3 juta, Engineering Manager Rp 55,5 juta-Rp 59,9 juta.
    • Manager IT Solution : Rp 57,5 juta – Rp 62,5 juta.
    • Chief Supply Chain : Rp 63,59 juta – Rp 68,97 juta per bulan.

    Kabarnya jumlah tersebut bisa lebih tinggi lagi bila ada bonus tambahan yang diberikan perusahaan pelat merah tersebut kepada para pegawainya. []