peloporberita.com

Tag: BUMDes

  • PT KAI Minta BUM Desa Bayar Rp30 Juta Pertahun, Gus Halim Minta Keringanan

    Jakarta – Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bolali Maju, Desa Bolali, Wonosari, Klaten merasa keberatan harus membayar Rp30 juta per tahun lantaran crossing kabel fiber optic yang melintasi property PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menindaklanjuti keberatan ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bergerak cepat mengunjungi PT KAI.

    “Pasti tidak mampu kalau BUM Desa disuruh bayar segitu, ini mungkin salah satu yang kami minta dukungannya PT KAI,” tutur Abdul Halim Iskandar yang biasa disapa Gus Halim di sela kunjungannya ke Kantor PT KAI, di Kawasan Gambir, Jakarta, Rabu (18/05/2022).

    BUM Desa Bolali Maju, diharuskan membayar Rp30 juta pertahun dan dibayar 2 tahun sekaligus untuk termin pertama sesuai aturan PT KAI. Mereka, merasa keberatan sehingga memohon dispensasi biaya crossing kabel fiber optik selama 2 tahun agar program penyediaan internet murah bagi warganya tidak terhambat.

    Gus Halim menyadari, PT KAI meminta biaya sebesar itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Namun, kemampuan BUM Desa yang sebagian besar masih dalam status merintis usaha juga harus benar-benar dipertimbangkan.

    “Saya yakin bisa dijalankan cari jalan tengah karena ini sama-sama untuk kepentingan rakyat. Kami yakin PT KAI juga mempunyai komitmen besar dalam mendukung tumbuh kembangnya BUM Desa,” ungkapnya.

    Selain itu, Gus Halim menilai, kedepan potensi Kerjasama BUM Desa dengan PT KAI sangatlah besar. Apalagi saat ini BUM Desa sudah memiliki badan hukum jelas sehingga mempunyai potensi besar untuk berkembang dan bekerjasama dengan semua entitas usaha termasuk dengan PT KAI sebagai salah BUMN.

    “Jaringan PT KAI ini sebagian besar berada di desa-desa di Indonesia. Banyak stasiun dan jaringan rel yang melintasi banyak desa. Jika potensi ini dikembangkan maka akan banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara BUM Desa dengan PT KAI,” tegasnya.

    Adapun Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, menyambut baik kehadiran dan rencana kerja sama antara Kemendes PDTT dengan PT KAI. Sebagai langkah awal Didiek menginginkan ada teken MoU dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar lebih kuat secara hukum.

    “Nanti dalam PKB itu apa saja yang bisa dikerjasamakan, biar ditindaklanjuti,” ungkap Didiek.

    Sebelumnya, BUM Desa Bolali Maju memiliki program penyediaan internet murah untuk membantu masyarakat desa dalam hal memperoleh informasi pendidikan dan rintisan usaha UMKM berbasis online. Dalam hal itu harus membangun crossing kabel fiber optik yang kebetulan melintasi properti milik PT KAI. []

  • Alokasi Dana Desa Rp 468 T, Jokowi Minta Dikelola Sebaik Mungkin

    Jakarta | Pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 468 triliun hingga tahun ini, yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa.

    Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun meminta jajaran pemerintah desa untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana tersebut sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Presiden menyampaikan hal itu pada Peresmian Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/03/2022).

    “Jangan dipikir ini uang kecil lho, ini uang gede sekali, besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp 468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola/me-manage duit yang sangat besar sekali ini,” ujar Jokowi.

    Jokowi menyadari bahwa kerja keras pemerintah desa dalam pembangunan desa sudah terlihat secara konkret.

    “Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa, semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa, maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.

    Jokowi menekankan, pemanfaatan Dana Desa dapat diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan, salah satunya jalan akses ke sawah atau perkebunan. Hingga kini sudah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa yang dibiayai dari Dana Desa.

    “Utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu yang didahulukan. Embung, irigasi, dan lain-lain, jembatan, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu, banyak sekali, sudah saya cek satu per satu,” katanya.

    Terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat, Dana Desa antara lain dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta MCK (mandi, cuci, kakus).

    Menutup sambutannya, Jokowi kembali menekankan agar penggunaan Dana Desa diutamakan untuk perputaran roda ekonomi di desa. Contohnya, pembelian material untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian makanan penambah nutrisi dilakukan di desa tersebut.

    “Pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa. Dan sudah kelihatan, coba dilihat kurvanya sudah turun, turun, turun, turun terus, turun terus,” tandasnya.[]

  • Gus Halim: BUM Desa Tidak Boleh Matikan Usaha Warga Desa

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah untuk menyejahterakan masyarakat desa.

    Filosofi ini, mengharuskan keberadaan BUM Desa mampu mengonsolidasikan unit-unit usaha yang ada di desa agar semakin kuat dan menghidupkan usaha masyarakat.

    Hal ini diungkapkan Gus Halim panggilan akrabnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penguatan BUM Desa dan Percepatan Pembentukan BUM Desa Bersama Pengelola DBM eks PNPM-MPd Tahun 2022.

    “Bukan sebaliknya. Saya juga sudah tegaskan jika BUM Desa tidak boleh buka unit usaha yang bisa matikan usaha miliki warga. Ini yang harus kita pahamkan kepada kepala desa dan BPD termasuk pemahaman jika BUM Desa tidak harus memberi kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa,” tuturnya Kamis (17/03/2022).

    Gus Halim menjelaskan, peran BUM Desa utamanya justru harus mampu mengonsolidasi semua unit usaha masyarakat di desa untuk mampu tumbuh bersama. Jika Pendapatan Asli Desa (PADes) bisa bertambah karena keuntungan dari BUM Desa, hal itu merupakan bonus.

    Menurut Gus Halim, keberadaan BUM Desa harus mendahulukan kepentingan masyarakat desa, seperti pendampingan usaha warga dari proses produksi hingga pemasaran. Selain itu, keberadaan BUM Desa harus dijaga agar tidak sampai melahirkan masalah baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa.

    “Jadi meski tidak berefek ke PADes maka kelahiran BUM Desa justru berbagai usaha yang dilakukan masyarakat semakin meningkat,” ungkap Gus Halim.

    Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini memaparkan, dari 39.854 BUM Desa, yang telah mendaftarkan nama ke Kemendes sebanyak 29.043 unit dan telah mendaftarkan badan hukum ke Kemenkumham 10.811 unit.

    Kemudian dari 1.896 BUM Desa Bersama, sebanyak 1.805 telah mendaftar nama ke Kemendes PDTT dan telah mendaftar Badan Hukum sebanyak 91 unit. Sementara itu, dari BUM Desa Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebanyak 496, sebanyak 307 telah mendaftar nama dan 189 unit telah mendaftar ke Kemenkumham. []

  • Kemendes PDTT Gelar Lomba Promosi Desa Wisata Berhadiah Rp 1 Miliar

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, menggelar Lomba Promosi Desa Wisata secara virtual via aplikasi Desa Wisata Nusantara yang berhadiah total Rp1 Miliar. Hal ini ia sampaikannya saat memberikan arahan terkait Promosi Desa Wisata Nusantara yang Mendapatkan 10 Like Tertinggi Periode Februari 2022.

    “Lomba ini akan ada hadiah uang dari Kemendes PDTT yang bisa digunakan untuk menambah modal desa wisata. Makanya, kita adakan lomba ini, supaya ada semangat kompetisi. Dan nanti yang banyak likenya pada pertengahan juni nanti kita akan kasih hadiah,” tutur Gus Halim panggilan akrabnya secara virtual pada Jumat (25/2/2022).

    Lomba yang diikuti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama yang mengelola wisata desa atau yang bekerjasama dengan pihak ketiga ini, mempertandingkan jumlah like terbanyak yang akan diumumkan pada bulan Juni dan November 2022.

    Hingga saat ini, sebanyak 964 desa wisata telah mendaftar untuk promosi, dan sebanyak 541 desa wisata yang dikelola BUM Desa telah mulai berlomba dalam mempromosikan daya tarik wisatanya masing-masing.

    Gus Halim juga menegaskan aplikasi desa wisata nusantara dibuat untuk kepentingan warga desa dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tngkat desa melalui desa wisata. Semua biaya pembuatan dan operasional aplikasi ini, ditanggung Kemendes PDTT. Oleh karenanya, pengelola desa wisata tak perlu mengeluarkan uang untuk memasukkan profil desa wisata mereka.

    “Proses pemulihan ekonomi yang paling cepat itu ternyata salah satunya adalah wisata. Peluang yang sangat bagus ini, mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin mempromosikan desa wisata kita masing-masing,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

    Promosi Desa Wisata Nusantara, setiap bulannya akan diumumkan oleh Kemendes PDTT diikuti rekomendasi perbaikan dari fotografer atau traveler. Adapun pada Periode Februari 2022 ini terdapat 10 desa wisata yang memiliki like tertinggi yakni:

    1. Taman Wisata Menanti Laburan di Desa Padang Panjang Kalsel (6.445 like)
    2. Mini Ranch Sapi di Desa Cibeureum Jawa Barat (5.231 like)
    3. Wisata Mangrove Kedatim di Desa Kebun Dadap Timur Jawa Timur (4.546 like)
    4. Wisata Teba Majalangu di Desa Kesiman Kertalangu Bali (4.424 like)
    5. Embung Tali Asmoro di Desa Asembu Mulya Sulawesi Tenggara (3.606 like).
    6. Obyek Wisata Pesona Ngiroboyo di Desa Sendang Jawa Timur (3.514 like)
    7. Kawasan Wisata Pantai Menung di Desa Kayu besi Kepulauan Bangka Belitung (2.728 like)
    8.Taman Mergayas Gumiwang di Desa Gumiwang Jawa Tengah (2.647 like)
    9. Desa Wisata Religius Bubohu Bongo di Desa Bongo Gorontalo (2.516 like)
    10. Desa Wisata Cipta Karya di Desa Cipta Karya Kalimantan Barat (2.441 like).[]

  • Gus Halim: Lewat Program RPL Desa, Pengelola BUM Desa Bisa Lanjutkan Pendidikan ke S1, S2, Bahkan S3 

    peloporberita.com/ – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menilai, kualitas pengelola menjadi kunci kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) BUM Desa. Oleh sebab itu, saat ini pihaknya berupaya serius mendorong peningkatan kualitas penggiat desa termasuk pengelola BUM Desa melalui program Rekoginisi Pengetahuan Lampau Desa (RPL Desa).

    Hal ini disampaikan Gus Halim sapaan akrabnya dalam Kuliah Umum Politeknik STIA LAN Jakarta dengan judul SDGs Desa Outlook 2022: Prospek BUM Desa dalam Menghidupkan Perekonomian Desa secara virtual, Selasa malam (22/2/2022).

    “Dengan program ini Kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pengelola BUM Desa, pendamping desa, dan pegiat pemberdayaan masyarakat desa akan difasilitasi untuk menempuh pendidikan lanjut pada jenjang D4/S1, S2, bahkan S3 dengan skema yang ditentukan,” tuturnya.

    Dalam konteks inilah, tegas Gus Halim, Politeknik STIA LAN Jakarta dapat berpartisipasi menjadi salah satu medium untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dari penggiat desa. Sebagai kampus berkualitas STIA LAN akan berperan penting dalam meningkatkan cakrawala pengetahuan para penggiat desa.

    “Kita sedang melakukan RPL. Nanti bisa juga LAN membuka program itu yaitu memberikan penghargaan atas pengalaman pendidikan formal, informal, nonformal bahkan pengalaman kerja untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang sekarang sedang kita proses beasiswa yang dikeluarkan Kabupaten Bojonegoro untuk para pegiat desanya yang bekerjasama dengan beberapa kampus negeri. Saya harap LAN akan berpartisipasi dalam program ini,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini. []

  • Pertamina Targetkan 10.000 Unit Pertashop di Seluruh Indonesia

    peloporberita.com/ | Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, yaitu Pertamina Patra Niaga terus membuka dan mendorong peluang kerja sama kemitraan bisnis Pertashop dengan berbagai pihak, di antaranya BUMDes, Koperasi, Pesantren hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

    Pertamina, melalui Pertashop, diharapkan dapat terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Perusahaan pelat merah ini juga menargetkan ada 10.000 unit Pertashop di seluruh Indonesia.

    Sebagai upaya mendorong semangat para mitra Pertashop, Pertamina Patra Niaga memberikan penghargaan kepada para pengusaha Pertashop terbaik, antara lain UMKM Lokal Non Mitra, Angka Penjualan Terbaik dan Sarfas Terbaik.

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Sosialisasi Nasional Program Percepatan Implementasi Pertashop Melalui Kolaborasi BUMN – BUMDes dan Badan Usaha lainnya untuk Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, Minggu (06/02/2022). Menteri BUMN Erick Thohir yang menyerahkan penghargaan itu, didampingi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution di Madiun, Jawa Timur.

    Erick Thohir menyampaikan target 10.000 unit Pertashop akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan energi di daerah, sekaligus penyerapan tenaga kerja, terutama pengusaha menengah dan pengusaha daerah.

    “Dengan 10.000 Pertashop ini, masing-masing akan menciptakan lapangan pekerjaan dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian rakyat, ke depan kita utamakan menjaring pengusaha daerah untuk mencapai target ini,” ujar Erick, seperti dikutip dari website resmi Pertamina.

    Sejak 2020 hingga Januari 2022, ada sekitar 4.311 Pertashop yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia, 473 di antaranya berada di Jawa Timur dan 16 berada di kota atau kabupaten Madiun. Dari total tersebut, 249 Pertashop juga dikelola oleh mitra strategis, 54 di antaranya atau 22% dikelola oleh BUMDes. []

  • Gus Halim Haramkan BUMDes Saingi UMKM

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengharamkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjadi pesaing baru bagi usaha milik warga maupun UMKM yang sudah ada sebelumnya. Hal ini disampaikan kata Gus Halim panggilan akrabnya, saat meninjau UMKM pengrajin sepatu binaan BUMDes Medali Beraksi di Desa Medali, Puri, Mojokerto.

    “Jangan sampai Pemerintah Desa melahirkan BUMDes  malah ekonomi menurun, haram hukumnya. Harus mengkonsolidir dan memfasilitasi atau memberikan pendampingan baik dalam hal produksi maupun peningkatan kualitas sekaligus pemasaran.” tuturnya, Selasa (01/02/2022).

    Gus Halim menegaskan, BUMDesa adalah institusi sosial dan komersial. Selain aspek profitabilitas, BUMDes juga harus berperan sebagai mitra strategis untuk mensupport pengembangan UMKM maupun usaha milik warga sekitar. Ia juga ingin BUMDes memberikan pendampingan, baik dalam hal produksi maupun peningkatan kualitas sekaligus pemasaran.

    Gus Halim juga menekankan kepada pemerintah daerah khususnya Bupati, agar tidak mudah memberi izin usaha kepada supermarket apabila sekiranya dapat mematikan UMKM atau usaha milik warga desa.

    “Semangat BUM Desa dan BUMDes Bersama bukan hanya sekedar membentuk unit usaha apalagi bentuk usahanya sama persis dengan milik warga setempat, dengan tujuan meraup keuntungan dan menambah APBDes,” ucapnya.

    “Tetapi ada yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kehadiran BUM Desa itu betul-betul membawa kemaslahatan, membawa kesejahteraan bagi warga masyarakat desa. Menjadi pendamping dan konsolidator warga masyarakat itulah justru yang sangat diharapkan,” sambung Gus Halim.

    Medali Beraksi sendiri merupakan salah satu BUMDes yang mendapat apresiasi dari Gus Menteri dan bakal dijadikan pilot project lantaran telah berhasil menjadi konsolidator dan fasilitator terhadap UMKM pengrajin sepatu di Mojokerto, Jawa Timur. BUMDes Medali Beraksi membina setidaknya 120 pengrajin. Mereka didampingi langsung terkait produksi, peningkatan kualitas dan pemasaran. []

  • Gus Halim Siap Kembangkan Desa Wisata di Bukit Lawang dan Tangkahan

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan akan menfasilitasi pengembangan desa wisata di di Bukit Lawang dan Tangkahan. Potensi wisata alamnya yang komplit diprediksi akan menjadi destinasi yang prospektif bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

    “Saya akan mengirim tim untuk memastikan prioritas yang paling memungkinkan dilakukan percepatan sebagai pilot project termasuk pemanfaatan dana desanya,” ujar Mendes PDTT ketika menerima kunjungan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Musa Rajekshah di kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

    Untuk mendukung publikasi wisata alam di Bukit Lawang dan Tangkahan, pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengungkapkan, Kemendes PDTT sedang menyiapkan platform promosi dan pemanfaatan desa wisata.

    Platform tersebut disiapkan untuk mempermudah calon wisatawan sekaligus untuk menarik investor. Menurutnya, platform promosi media sosial mempunyai pangsa pasar yang tidak terbatas, sehingga sangat efektif dimanfaatkan sebagai media promosi.

    “Di antara isinya adalah desa wisata yang dikelola BUM Desa atau BUM Desa yang kerjasama dengan pihak ketiga. Serta isi lainnya yang berkaitan dengan potensi yang ada di desa,” katanya.

    Gus Halim juga menyarankan pengelolaan wisata melalui badan usaha milik desa (BUM Desa) guna mendorong pemberdayaan masyarakat desa sekitar Bukit Lawang dan Tangkahan.

    Ia menilai, dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendirikan BUM Desa. Gus Halim juga menegaskan bahwa sebagai lembaga sosial dan komersial, pengelolaan BUM Desa harus profesional dan transparan, agar secara kelembangaan dapat memperkuat perekonomian warga desa.

    Seperti diketahui, kunjungan Wagub Sumatera Utara Musa Rajekshah adalah dalam rangka membahas pembangunan dan pemberdayaan desa di Provinsi Sumut. Dalam hal ini, pria yang akrab disapa Ijeck itu akan mendorong pariwisata. Salah satunya di Kabupaten Langkat, yaitu destinasi wisata Bukit Lawang dan Tangkahan.

    “Diharapkan anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk desa wisata yang nantinya para UKM bisa muncul untuk mendorong perekonomian di desa,” kata Ijeck.

    Ia juga menginformasikan bahwa wisata bukit lawang masuk lingkup Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah konservasi Orang Utan. Sedangkan Tangkahan terdapat Gajah Sumatera. []

    Baca juga: Fakta, Dana Desa Sukses Tumbuhkan Ekonomi Desa

     

  • BUMDesa Bersama Bisa Selamatkan Aset Rp 12,7 Triliun di 5.300 Kecamatan

    peloporberita.com/ – Pengelolaan dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama perlu segera ditransformasi. Percepatan transformasi ini untuk menyelamatkan aset sebesar Rp 12,7 triliun yang tersebar di 5.300 kecamatan.

    “Amanat Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 tentang BUMDesa, pengelola kegiatan dana bergulir Eks PNPM wajib dibentuk menjadi BUMDesa Bersama,”  tutur Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, Kamis (11/11/2021).

    Gus Halim panggilan akrabnya menjelaskan, dikelolanya dana eks PNPM-MPd oleh BUMDesa Bersama, maka kepemilikan aset eks PNPM secara otomatis adalah masyarakat desa itu sendiri.

    Baca juga :

    Desa, dalam hal ini berperan sebagai wadah yang memiliki badan hukum. Sehingga, hasil dari pengelolaan dana bergulir tersebut nantinya tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PADes), melainkan sebagai pendapatan lain yang sah.

    “Karena ini (dana bergulir masyarakat Eks PNPM-MPd) bukan aset desa. Kalau aset desa masuknya ke nomenklatur PADes. Tapi untuk ini tidak boleh masuk di nomenklatur ini, tapi masuk ke nomenklatur pendapatan lain yang sah. Ini untuk pengaman, bahwa sampai kapan pun, aset ini bukan miliknya desa,” ungkapnya.

    Hal ini, telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 15/2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi BUMDesa Bersama. Menurut Gus Halim, BUMDesa Bersama merupakan badan hukum yang paling tepat mengelola dana bergulir Eks PNPM-MPd.

    “Ini (BUMDesa Bersama) adalah badan hukum yang layak menggantikan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Eks PNPM Mandiri Perdesaan. Tidak mungkin PT ataupun koperasi. Karena nanti status kepemilikannya bagaimana,” tegasnya.

    Baca juga :

    Mendes menerangkan, transformasi pengelolaan dana bergulir eks PNPM-MPd ini bertujuan untuk menyelamatkan aset berupa Rp 12,7 triliun yang selama ini tidak memiliki kepastian hukum. Harapannya, kepastian hukum yang telah diberikan tersebut dapat meminimalkan terjadinya kerugian di masyarakat.

    “Sekarang sudah jelas posisinya (payung hukum dana bergulir eks PNPM-MPd). Agar dana yang selama ini bergulir di masyarakat jelas pertanggungjawabannya, sehingga tidak muncul korban-korban yang tidak diinginkan,” sebutnya.

    Ada beberapa ketentuan transformasi Unit Pengelola Keuangan Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesa Bersama.

    1. Bagi yang sudah menjadi BUMDesa Bersama maka dilakukan penyesuaian berdasarkan Permendes PDTT Nomor 15/2021.

    2. Bagi yang sudah berbadan hukum lainnya (misalnya PT), maka dilakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana, pengajuan pembubaran badan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan musyawarah antardesa mengenai kesepakatan pembubaran badan hukum dan persiapan pendirian BUMDesa bersama.

    3. Jika terdapat kurang dari dua desa dalam satu kecamatan, maka pembentukan dilakukan dengan ketentuan: pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd bergabung dengan BUMDesa bersama kecamatan lain yang telah terbentuk dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat Eks PNPM-MPd.

    Atau pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd bergabung dengan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat Eks PNPM-MPd pada kecamatan lain untuk membentuk BUM Desa bersama. Kemudian, pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd dilakukan secara terpisah berdasarkan kecamatan.

    4. Jika terdapat program yang serupa atau berkaitan dengan kegiatan dana bergulir masyarakat, maka dapat diintegrasikan pengelolaanya untuk dibentuk menjadi unit usaha atau dikelola oleh BUMDesa Bersama. []

  • Selama Pandemi 1.852 BUMDes Rambah E-Commerce

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, 1.852 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merambah ke e-commerce, menyusul menurunnya aktivitas pasar konvensional selama pandemi covid-19.

    “Dana desa sangat support utamanya untuk fasilitas internet di spot spot publik, misalnya di kantor desa, balai pertemuan, pokoknya spot publik. Justru kita dorong agar disediakan jaringan internet.”

    Selain itu, ribuan BUMDes lainnya juga aktif memasarkan produk unggulannya melalui media sosial. Hal itu, diungkap Mendes saat menjadi pembicara pada Jateng Digital Conference 2021 secara daring, Rabu, 29 September 2021.

    “BUMDes-BUMDes ini terus berpacu dengan kondisi kebutuhan supaya produknya bisa dipasarkan,” tuturnya Gus Menteri panggilan akrab Mendes PDTT.

    Halim Iskandar mengatakan, peningkatan jumlah BUMDes yang masuk ke dunia e-commerce menjadi tanda kemajuan digital di desa-desa. Menurutnya, semakin banyaknya partisipasi generasi muda menyebabkan proses pembangunan di desa semakin melek digital.

    “Selama ini seakan-akan ada kontradiksi antara digital dan desa. Padahal sekarang sudah berjalan seiring,” ungkapnya.

    Gus Menteri juga mengungkapkan semakin banyaknya antar desa yang membangun kesepakatan untuk membangun sebuah BUMDes Bersama. Sebagian diantaranya juga memanfaatkan dunia digital untuk merambah pasar yang lebih luas.

    “Misalnya di (Desa) Panggungharjo, sepuluh desa bikin kerja sama pasardesa.id. sekarang sudah miliaran omzetnya,” sebutnya.

    Menurut Gus Menteri, dari total 74.961 desa di Indonesia, sebanyak 3.700 desa diantaranya masih belum mendapatkan jaringan internet. Menurutnya, pemerintah saat ini terus menggenjot agar semua desa dapat segera mendapatkan jaringan internet.

    “Dana desa sangat support utamanya untuk fasilitas internet di spot spot publik, misalnya di kantor desa, balai pertemuan, pokoknya spot publik. Justru kita dorong agar disediakan jaringan internet,” tegasnya.

    Penggunaan dana desa sendiri, lanjutnya, dialokasikan berdasarkan kebutuhan ril desa dengan mengacu pada SDGs Desa. Ia berharap, dana desa dapat memberikan dampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    “Pengentasan kemiskinan ekstrem kakau ditangani tingkat mikro yakni level desa akan mudah, tidak sulit. Karena permasalahannya jelas dan bisa disentuh,” tandasnya. []