peloporberita.com

Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Pemerintah Minta Masyarakat Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.4 dan BA.5

    Jakarta – Pemerintah, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi subvarian terbaru Omicron BA.4 dan BA.5 di tanah air. Meski situasi pandemi saat ini terkendali, sub varian tersebut sudah terdeteksi di Indonesia.

    Hal ini, disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta.

    “Bapak Presiden juga memberikan arahan ke kami bahwa lebih baik kita waspada, lebih baik kita berhati-hati. Karena kewaspadaan kita, konservatifnya kita, kehati-hatian kita, sudah memberikan hasil bahwa kondisi penanganan pandemi di Indonesia termasuk yang relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia,” tutur Menkes Senin (13/06/2022).

    Ia menjelaskan, varian BA.4 dan BA.5 memicu kenaikan kasus di sejumlah negara. Namun, varian tersebut memiliki tingkat kenaikan kasus, hospitalisasi, maupun kematian yang jauh lebih rendah dibandingkan awal munculnya varian Omicron

    “Hasil pengamatan kami bahwa puncak dari penularan varian BA.4 dan BA.5 ini sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omicron, kasus hospitalisasinya juga sepertiga dari kasus hospitalisasi Delta dan Omicron, sedangkan kasus kematiannya sepersepuluh dari kasus kematian di Delta dan Omicron,” ungkapnya.

    Menkes Budi pun mengonfirmasi adanya delapan kasus subvarian baru Omicron di tanah air. Menurutnya, satu pasien yang belum memperoleh vaksin booster memiliki gejala sedang dan tujuh pasien lainnya bergejala ringan atau tidak bergejala.

    [irp]

    Lebih lanjut Menkes memaparkan, berdasarkan indikator transmisi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kondisi penanganan pandemi di tanah air masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Standar WHO untuk kasus konfirmasi level 1 adalah maksimal 20 kasus per minggu per 100 ribu penduduk, sementara Indonesia masih 1 kasus per minggu per 100 ribu penduduk.

    “Positivity rate-nya juga WHO mengasih standar 5 persen, kita masih di angka 1,36 persen. Reproduction rate (Rt) atau reproduksi efektif itu juga dikasih standarnya di atas 1 yang relatif perlu dimonitor, kita masih di angka 1. Sehingga dari tiga indikator transmisi, kondisi Indonesia masih baik,” tegasnya.

    Meski demikian, pemerintah terus mengantisipasi lonjakan kasus. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mengakselerasi vaksinasi booster dan meminta masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

    Omicron
    Ilustrasi Omicron. (Foto:Pelopor.id/Pixabay/TheDigitalArtist)

    “Bapak Presiden juga memberikan arahan agar booster ini bisa lebih mudah diterima oleh teman-teman, ya setiap acara-acara besar kalau bisa diwajibkan untuk menggunakan booster. Sehingga bisa memastikan teman-teman yang mengikuti acara dari kerumunan besar itu relatif aman,” tandas Menkes Budi.

    Ia juga menegaskan, Kemenkes akan kembali melakukan sero survei sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam menghadapi pandemi.

    “Diharapkan minggu ketiga Juli atau minggu keempat Juli sudah keluar hasilnya sehingga sebelum 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, kita bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat berbasis data mengenai bagaimana penanganan pandemi ke depannya,” tandasnya. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • Sistem Kesehatan Global, Menkes: Kalau Pandemi Lagi Harus Ada Cadangan Dananya

    Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ingin memformalkan pembentukan dana persiapan pandemi. Hal ini disampaikannya pada konferensi pers di sela agenda Health Working Group, di Lombok, NTB. Health Working Group kedua ini, diselenggarakan pada 6-8 Juni 2022 untuk merancang ketahanan sistem kesehatan secara global.

    “Jadi kalau ada pandemi lagi ke depannya harus ada cadangan dananya,” tutur Menkes di Lombok, Senin (06/06/2022).

    Kementerian Kesehatan RI yang memimpin pertemuan Health Working Group tersebut menegaskan, dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global, Kemenkes berfokus pada tiga hal utama, yakni pertama mobilisasi sumber daya keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

    Menurut Menkes, begitu dana persiapan pandemi sudah terbentuk, harus dicari cara bagaimana dana itu bisa digunakan untuk mengakses obat-obatan, vaksin, dan alat tes pandemi.

    Selanjutnya, fokus kedua dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global adalah mobilisasi sumber daya kesehatan esensial untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

    “Harus dibangun struktur dan mekanisme untuk memobilisasi sumber daya secara cepat dan adil sehingga tindakan medis darurat dapat diakses oleh semua negara saat krisis kesehatan terjadi, baik saat ini maupun jika terjadi ancaman kesehatan lain di masa mendatang,” ungkapnya.

    [irp]

    Usulan ini, telah didukung sepenuhnya oleh negara-negara seperti Italia, China, Argentina, Korea dan European Union. Negara seperti Amerika Serikat, India, Perancis dan Afrika Selatan juga mendukung dengan sejumlah rekomendasi seperti mekanisme pembiayaan yang lebih detail dan penekanan pada pentingnya keadilan akses pada tindakan medis esensial.

    Adapun access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, yang diluncurkan pada April 2020 oleh WHO dan para partner, menjadi wadah kolaborasi global yang inovatif.

    “Perlu mengkonsolidasikan dan memastikan model saat ini dapat diubah menjadi pendekatan yang lebih permanen, global, dan inklusif,” tegas Menkes Budi.

    [irp]

    Ketiga, optimalisasi pengawasan genomik dan penguatan mekanisme berbagi data terpercaya untuk memberikan insentif bagi kesehatan masyarakat global yang kuat.

    Dengan menggunakan platform berbagi data universal (model GISAID+) memungkinkan semua negara G20 untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dan data, tidak hanya untuk pandemi saat ini, tetapi juga pada patogen global lainnya yang memiliki potensi pandemi di masa depan.

    Seluruh negara anggota juga mendukung usulan ini dengan beberapa rekomendasi dan klarifikasi agar tidak terjadi duplikasi pada upaya global. Perlu lebih detail dalam hal aksesibilitas, benefit dan dampak bagi negara-negara.

    [irp]

    Diharapkan dapat diperoleh persetujuan oleh seluruh negara anggota G20 untuk mengakui penggunaan GISAID sebagai platform universal.

    “Kita mau memastikan ada persetujuan agar semua Lab di dunia bisa berbagi data patogen kalau ada pandemi berikutnya,” tandas Menkes.

    Sehingga jika ada pandemi berikutnya di negara lain sudah ada mekanisme untuk melaporkan data genom sequence dari patogen yang diberikan dari negara tersebut. Genome itu bisa berupa virus, bakteri, parasit. []

    [irp]

  • Menkes: Vaksinasi Booster Tingkatkan Antibodi Berkali Lipat

    Jakarta – Penerima vaksinasi Covid-19 dosis penguat atau booster, akan memiliki kadar antibodi berlipat-lipat jika dibandingkan penerima dosis kedua. Peningkatan kadar antibodi tersebut, tentu akan sangat melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

    Hal ini, disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/05/2022).

    “Data yang kita lihat dari dua Sero survei terakhir kepada masyarakat yang sudah divaksinasi (lengkap) dan divaksinasi booster, booster itu meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan kekuatan antibodi kita atau menguatkan kadar antibodi kita itu berlipat-lipat kali ordenya,” tutur Menkes.

    “Rata-ratanya itu (kadar antibodi meningkat) 300-400 kalau dua kali (vaksin), tapi kalo begitu di-booster naiknya ribuan, rata-ratanya itu mendekati 6.000 titer antibodinya,” sambungnya.

    Menkes juga menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan terus meningkatkan laju vaksinasi booster yang hingga saat ini baru mencapai sekitar 25 persen.

    Menkes juga memastikan, stok vaksin yang ada di tanah air mencukupi untuk kebutuhan vaksinasi bagi masyarakat.

    [irp]

    “Arahan Bapak Presiden juga sekaligus untuk mempercepat stok vaksin yang banyak yang ada di daerah-daerah sekarang, itu segera menerapkan booster,” ujarnya.

    Adapun sampai akhir tahun 2022, Indonesia akan kedatangan sekitar 74 juta dosis yang sebagian besar berasal dari hibah.

    “Kebetulan Indonesia cepat sekali melakukan vaksinasi, sehingga negara-negara maju senang mengirimkan vaksin hibahnya ke Indonesia karena mereka tahu akan bisa dimanfaatkan dengan cepat,” ungkap Budi.

    Vaksinasi
    Ilustrasi Suntikan untuk Vaksinasi. (Foto:Pelopor.id/Pixabay/Ghinzo)

    Sementara sampai April 2022, Pemerintah RI telah menerima sebanyak 474 juta dosis vaksin yang terdiri dari 344 juta dosis vaksin hasil pembelian dan 130 juta dosis dari hibah atau donasi.

    Sedangkan jumlah dosis vaksinasi yang berhasil disuntikkan hingga akhir Mei ini berdasarkan data Kemenkes adalah sekitar 413,36 juta dosis.

    [irp]

    Lebih lanjut Menkes memberitahu bahwa ada sejumlah vaksin covid-19 yang masih tersimpan di lemari pendingin namun sudah kedaluwarsa yang akan dimusnahkan agar kapasitas penyimpanan vaksin cukup untuk menampung stok vaksin lainnya.

    “Arahan Bapak Presiden, agar pemusnahan itu dilakukan dengan sesuai aturan yang berlaku dan didampingi dengan BPKP, Jaksa Agung, dan aparat-aparat penegak hukum lainnya, sehingga dibuat menjadi lebih transparan dan terbuka,” sebut Menkes.

    “Prosedurnya juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi, itu penting untuk segera dilakukan agar tidak menghambat program-program vaksinasi berikutnya karena gudang-gudangnya itu penuh,” tandasnya. []

    [irp]

  • Kemenkes Luncurkan Sekaligus Uji Coba Aplikasi Pencatat Data Imunisasi Digital “ASIK”

    Jakarta – Kementerian Kesehatan Kemenkes RI melalui Digital Transformation Office, meluncurkan sekaligus uji coba aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Peluncuran itu, dilakukan beriringan dengan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kepulauan Riau, Rabu (18/05/2022).

    “Hari ini kami launching dan sudah digunakan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) untuk melakukan pencatatan data imunisasi anak secara digital,” tutur Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu saat pencanangan BIAN 2022 di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (18/05/2022).

    ASIK sendiri, merupakan bagian dari misi Kemenkes RI dalam upaya mentransformasikan layanan kesehatan dengan membantu para tenaga kesehatan melakukan pencatatan data pasien yang lebih efisien dan terintegrasi dalam satu database.

    Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan tanpa terhubung dengan internet untuk memudahkan tenaga kesehatan di wilayah 3T. Hal ini juga termasuk dalam upaya peningkatan pendataan cakupan imunisasi dasar lengkap bagi anak di Indonesia.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, sistem ini mirip dengan pendataan vaksinasi Covid-19. Nantinya, anak-anak yang sudah mendapatkan imunisasi akan terekam digital di ASIK yang juga terintegrasi dengan PeduliLindungi.

    [irp]

    Menurut Menkes, pengintegrasian ini, untuk memudahkan orang tua mengakses data imunisasi anak di mana pun dan kapan pun, bahkan hingga belasan tahun kedepan. Jadi ketika anak membutuhkan rekam imunisasi untuk keperluan sekolah, semua data bisa dengan aman tersimpan di database Kementerian Kesehatan.

    “Aplikasi ini akan kita berikan ke semua Puskesmas dan Dinkes-Dinkes, supaya datanya juga ada di Dinas Kesehatan,” ungkapnya.

    Nantinya, selama BIAN berlangsung, para tenaga kesehatan di Posyandu dan Posbindu melakukan pencatatan dengan mudah melalui aplikasi di ponsel dan mudah dibawa saat imunisasi di lokasi.

    Adapun pencatatan balita di wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua dilakukan sejak Mei 2022 dan disusul di pulau Jawa dan Bali pada Agustus 2022. []

    [irp]

  • ASEAN Bakal Dirikan Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular

    Jakarta – ASEAN bakal memiliki Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular (ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases/ACPHEED). Hal ini setelah semua menteri kesehatan se-ASEAN menyetujui pendirian ACPHEED dalam acara 15th AHMM di Hotel Conrad, Bali, Sabtu (14/05/2022).

    “Kita setuju untuk membentuk ACPHEED. Intinya adalah pusat kerjasama ASEAN untuk menghadapi potensi adanya outbreak pandemi ke depannya,” tutur Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman resmi Kemenkes Senin, (16/05/2022).

    Menkes Budi menyebutkan, terdapat 3 pilar untuk membentuk ACPHEED, antara lain pilar surveilans, deteksi, dan respons. Ada juga pilar manajemen risiko.

    Menkes juga mengungkapkan, bahwa Tiga negara yang sudah memberikan komitmen untuk masing-masing pilar tersebut adalah Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Tiga negara itu, akan bekerja sama untuk mempersiapkan segalanya apabila ada potensi outbreak.

    ACPHEED juga bakal mengintegrasikan protokol kesehatan yang ada di negara-negara anggota ASEAN.

    “Itu nanti kita sinergikan. Kalau ada negara anggota ASEAN memiliki kasus pandemi yang sudah sangat turun, maka relaksasi dari prosesnya lebih tinggi dibandingkan negara lain yang kasusnya belum turun,” tegas Menkes.

    ACPHEED sendiri berlaku di ASEAN tapi kompetensi utamanya ada di 3 negara yakni Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Sebab, 3 negara ini yang mengajukan bahwa mereka mau memiliki kantor di Indonesia untuk salah satu dari kompetensi baik surveilans, deteksi, atau respons. []

  • Sertifikat Vaksinasi Indonesia Diakui Seluruh Negara ASEAN

    Jakarta – Deklarasi saling mengakui sertifikat vaksinasi Covid-19 antara negara ASEAN dibahas dalam pertemuan menteri kesehatan se-ASEAN ke-15 (15th AHMM) di Hotel Conrad, Bali, pada Sabtu (14/05/2022). Ini, merupakan inisiatif Indonesia sebagai Chair dalam 15th AHMM.

    Dengan saling mengakui sertifikat Vaksinasi Covid-19 di seluruh negara ASEAN, diharapkan dapat menciptakan kemudahan mobilitas antar negara di kawasan ASEAN dalam kerangka pelaksanaan protokol kesehatan yang telah diakui secara global.

    Deklarasi ini, turut menjadikan sertifikat internasional Indonesia di PeduliLindungi diakui di seluruh negara kawasan ASEAN. Selain itu, dalam acara tersebut pemimpin bidang kesehatan di negara-negara kawasan ASEAN juga turut membahas akan pentingnya ketersediaan mekanisme universal verifikasi sertifikat antar negara ASEAN.

    [irp]

    Sertifikat vaksin
    Sertifikat vaksin Covid-19 bisa dicetak layaknya kartu ATM.(Foto:Pelopor.id/Tokopedia/Snappy)

    “Dengan adanya saling pengakuan sertifikat vaksin diharapkan warga negara anggota ASEAN dapat melakukan perjalanan dengan aman ke negara-negara ASEAN lainnya,” tutur Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman resmi Kemenkes Senin, (16/05/2022)

    Adapun dengan mekanisme universal verifikasi sertifikat antar negara ASEAN, maka proses verifikasi akan keotentikan dan keaslian sertifikat lebih mudah. Selain itu, Pemanfaatan aplikasi web untuk universal verifikasi sertifikat antar negara ASEAN dapat mempersingkat proses verifikasi terutama di poin kedatangan antar negara.

    Pemanfaatan aplikasi web ini dilakukan secara sukarela oleh masing-masing negara anggota ASEAN dan dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah tersedia di masing-masing negara. Aplikasi web ini akan dikelola oleh Sekretariat ASEAN dalam menjaga keberlanjutan, transparansi, netralitas, kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. []

    [irp]

  • Menkes: Imunisasi Anak Akan Tersimpan di Aplikasi PeduliLindungi

    Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mendigitalisasi data imunisasi anak di Indonesia. Nantinya, sistem pendataan imunisasi anak, tidak lagi dilakukan manual melainkan langsung tersimpan di aplikasi PeduliLindungi seperti vaksinasi Covid-19.

    “Terkait dengan imunisasi, kami akan melakukan digitalisasi penuh, sehingga semua anak-anak yang nanti kita lakukan imunisasi akan terekam individunya,” tutur Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan pers yang diakses di kanal YouTube Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jumat (13/05/2022).

    Menurutnya, digitalisasi data imunisasi ini akan memudahkan orang tua untuk mengakses data imunisasi anak setiap saat. Bahkan, sampai belasan tahun ke depan tanpa perlu khawatir hilang, tercecer ataupun rusak, seperti kartu atau buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang selama ini digunakan untuk mencatat data imunisasi anak.

    “Setiap anak akan memiliki sertifikat elektronik yang disimpan secara digital, jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, baik 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi, data itu tetap tersimpan dengan aman di Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

    Untuk merealisasikan rencana ini, Menkes mengaku, pihaknya tengah melakukan sejumlah persiapan.

    “Sekarang dalam persiapan, diharapkan sebentar lagi sudah siap dan bisa digunakan untuk mendukung peningkatan cakupan program imunisasi rutin pada anak,” tegasnya.

    PeduliLindungi
    Aplikasi PeduliLindungi. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    Adapun sekitar 1,7 juta anak Indonesia dilaporkan belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada 2019-2021. Jumlah yang semakin banyak ini, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus PD3I dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah.

    Untuk menutup kesenjangan imunitas di masyarakat, Kemenkes berupaya mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar dengan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilakukan secara bertahap.

    Tahap pertama dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2022 bagi seluruh provinsi di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, sedangkan tahap kedua dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun 2022 bagi provinsi di pulau Jawa dan provinsi Bali.

    Untuk menyukseskan program ini, Kemenkes menjalin kerjasama dengan Kemendagri dan Pemda untuk saling bahu membahu mendorong orang tua membawa anaknya ke fasyankes untuk mendapatkan imunisasi selama pelaksanaan BIAN. []

    Baca berita lainnya dari peloporberita.com/ di Google News

    [irp]

  • Menkes: Cegah Hepatitis Akut dengan Jaga Kebersihan Diri

    Jakarta | Penyakit hepatitis akut yang sedang melanda dunia diduga telah masuk ke Indonesia setelah tiga anak dilaporkan meninggal akibat terinfeksi penyakit tersebut. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan, salah satuya dengan menjaga kebersihan diri.

    “Virus ini menularnya lewat asupan makanan yang lewat mulut, jadi kalau bisa rajin cuci tangan saja supaya kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita, kan ini menyerang banyak di bawah 16 tahun lebih banyak lagi di bawah 5 tahun,” kata Budi seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

    Secara umum, gejala awal penyakit hepatitis akut adalah mual, muntah, sakit perut, diare, kadang disertai demam ringan. Kemudian, gejala akan semakin berat, seperti air kencing berwarna pekat dan buang air besar berwarna putih pucat.

    “Kalau dia buang air besar dan kemudian mulai ada demam, nah itu dicek SGPT- SGOT-nya. Kalau sudah di atas 100, lebih baik di-refer ke fasilitas kesehatan terdekat. SGPT-SGOT normalnya di level 30-an, kalau sudah naik agak tinggi sebaiknya di-refer ke fasilitas kesehatan terdekat,” ujarnya.

    Budi mengatakan, saat ini tercatat 15 kasus dugaan atau suspek hepatitis akut. Tiga kasus pertama di Indonesia dilaporkan pada 27 April, beberapa hari setelah Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengumumkan adanya kejadian luar biasa atau outbreak penyakit ini di Eropa.

    Kementerian Kesehatan RI menindaklanjuti kejadian ini dengan membuat Surat Edaran (SE) tentang Kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya (Acute Hepatitis Of Unknown Aetiology).

    “Tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan RI juga telah berkomunikasi dengan Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat dan Pemerintah Inggris untuk memperoleh informasi mengenai penyakit hepatitis akut.[]

  • Titah Jokowi, Anak Usia di Bawah 18 Tahun Boleh Mudik Tanpa PCR dan Antigen

    Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo membolehkan anak-anak usia di bawah 18 tahun untuk mudik lebaran 2022 tanpa PCR dan Antigen. Hal ini disampaikan Menkes dalam konferensi pers secara virtual di Istana Negara, Jakarta.

    “Kita memang mensyaratkan vaksinasi booster bagi pemudik, tapi ini berlaku bagi pemudik usia di atas 18 tahun,” tutur Menkes Budi dikutip dari laman Kemenkes Rabu, (20/04/2022).

    Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut telah diambil oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa anak-anak dan remaja bisa mudik tanpa PCR dan Antigen namun syaratnya, sudah disuntik vaksin sebanyak 2 kali.

    “Anak-anak, remaja kalau mau mudik belum divaksinasi nggak apa-apa, tidak usah dites antigen dan PCR. Jadi bisa mendampingi orang tuanya untuk mudik tanpa perlu tes PCR atau antigen asal vaksinasi nya sudah 2 kali,” ungkap Menkes.

    Dalam kesempatan itu, Menkes juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak baik TNI, Polri, BIN, dan pemerintah daerah yang turut bekerja keras menyukseskan program vaksinasi nasional. Adapun berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, hampir 200 juta masyarakat Indonesia telah mendapat suntikan vaksin dalam kurun waktu 15 bulan.

    “Alhamdulillah sampai sekarang sudah 392 juta dosis vaksin diberikan ke 198 juta masyarakat Indonesia. Sudah hampir 200 juta dalam waktu 15 bulan. Ini pencapaian yang luar biasa,” sebutnya.

    Sebelumnya survey Kementerian Perhubungan RI menyebutka, akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh pemudik. Dengan jumlah sebesar itu diperkirakan akan terjadi kemacetan parah.

    Sementara puncak mudik lebaran diprediksi terjadi pada tanggal 28 sampai 30 April 2022. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap pakai masker dan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga menyarankan agar mudik sebelum tanggal tersebut apabila sudah libur dari tempat kerja masing-masing. []

  • 99,2% Persen Masyarakat Indonesia Punya Antibodi Covid-19

    Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, antibodi masyarakat Indonesia meningkat menjadi 99,2 persen.

    Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian antibodi tubuh terhadap virus (Sero survei) yang dilakukan oleh Kemenkes bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

    Penelitian dilakukan untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi Lebaran tahun 2022 di tengah pandemi Covid-19.

    “Bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2 persen,” tutur Menkes Senin (18/04/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM.

    “Artinya, 99,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi, bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi,” sambung Menkes.

    [irp]

    Ia juga menjelaskan, bahwa sebelumnya di bulan Desember 2021 pemerintah telah melakukan Sero survei dan menunjukkan bahwa sekitar 88,6 persen dari masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi.

    “Kalau di bulan Desember kita lakukan Sero survei ordenya masih di angka ratusan titer antibodinya sekitar 500-600, di bulan Maret ini ordenya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000-8.000. Ini menunjukkan, bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi tapi kadar antibodinya tinggi,” ungkapnya.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah meyakini dengan titer antibodi yang tinggi akan mengurangi risiko akibat covid-19.

    “Kalau nanti diserang virus, kita daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat. Itu yang menyebabkan kenapa kami percaya, pemerintah, bahwa insyaallah Ramadan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat kita,” tandas Menkes. []

    [irp]