peloporberita.com

Tag: Bencana

  • Kemensos Salurkan Bantuan Logistik dan Dirikan Dapur Umum untuk Korban Banjir Rob Kota Semarang

    Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan jajarannya untuk memberikan respon cepat terhadap korban banjir rob di Kota Semarang dan kota-kota terdampak di sepanjang Pantai Utara Jawa.

    Menindaklanjuti arahan ini, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan instansi terkait telah melaksanakan langkah-langkah tanggap darurat.

    Tagana Kota Semarang dan sekitarnya bersama instansi terkait telah melakukan identifikasi dan pendataan korban, mengevakuasi korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman, menyalurkan bantuan logistik, dan mendirikan dapur.

    Petugas Tagana di lapangan saat ini tengah fokus pada pendirian dapur umum untuk mencukupi kebutuhan dasar penyintas bencana.

    “Saat ini kami sedang fokus pada pengelolaan dapur umum. Dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok,” tutur Ginarto, personel Tagana Kota Semarang di lokasi kejadian (25/05/2022).

    Untuk mencukupi kebutuhan para penyitas, Kemensos telah mendirikan dua dapur umum induk dan sekitar 6 dapur umum mandiri. Dapur umum induk didirikan di Kecamatan Semarang Timur dan perbatasan (Semarang dan Demak).

    “Di perbatasan sehari kami produksi 6.000 bungkus makanan siap saji. Dan yang di Kecamatan Semarang Timur sehari 1.500 bungkus,” ungkap Ginarto.

    Selain itu Kemensos melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung telah dan Sentra Terpadu Dr. Soeharso Surakarta menyalurkan bantuan logistik kepada penyintas bencana di kawasan tersebut.

    [irp]

    Adapun bantuan yang diberikan di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

    1. Selimut 900 lembar
    2. Sandang bayi 580 paket
    3. Popok bayi 438 paket
    4. Sandang dewasa 1.200 paket
    5. Foodware 27 paket
    6. Perlengkapan dapur keluarga 7 paket
    7. Kidware 430 paket
    8. Family kit 28 paket
    9. Makanan siap saji 2.900 paket
    10. Makanan anak 2.290 paket
    11. Lauk pauk siap saji 1.980 paket.

    Sedangkan bantuan logistik untuk Kabupaten Demak adalah :

    1. Selimut 400 lembar
    2. Sandang bayi 600 paket
    3. Popok bayi 438 paket
    4. Sandang dewasa 400 paket
    5. Foodware 100 paket
    6. Perlengkapan dapur keluarga 10 paket
    7. Kidware 12 paket.
    8. Makanan siap saji 1.250 paket
    9. Makanan anak 1.620 paket
    10. Lauk pauk siap saji 1.920 paket
    11. Air minium kemasan 8 dus
    12. Telor 500 kg (untuk dapur umum Dinas Sosial di Puskesmas Sayung)
    13. Mie instan 100 dus (untuk dapur umum Dinas Sosial di Puskesmas Sayung). []

    [irp]

  • Muhadjir Effendy: Rumah Resiliensi Indonesia, Tempat Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman Penanganan Bencana

    Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, baru saja meresmikan Rumah Resiliensi Indonesia. Menurutnya, komunitas tersebut menjadi tempat untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik dalam penanganan risiko bencana.

    “Rumah Resiliensi Indonesia merupakan kumpulan para pegiat dan komunitas baik itu organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun volunteer dan juga filantropi yang memiliki kepedulian tinggi di bidang pengurangan resiko bencana di Indonesia,” tuturnya saat pada peresmian Rumah Resiliensi Indonesia di Art Bali Nusa Dua, Senin (23/05/2022).

    Muhadjir berharap, melalui Rumah Resiliensi Indonesia ini semua pihak dapat bertukar pikiran, memberikan inovasi, dan bergotong-royong menghadapi berbagai bencana baik bencana alam maupun non alam.

    “Mudah-mudahan pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua baik dari komunitas yang berasal dari Indonesia maupun mancanegara dalam menghadapi berbagai bencana baik bencana alam maupun non alam,” sebutnya.

    [irp]

    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto:Pelopor.id/Kemenko PMK)

    Selanjutnya, Kemenko PMK melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembudayaan gaya hidup cinta lingkungan. Hal ini, sebagai bentuk keberlanjutan pasca indonesia menjadi tuan rumah GPDRR ke-7.

    Adapun sepanjang tahun ini hingga tahun depan, akan dilaksanakan rangkaian aksi penanaman 10 juta pohon di 34 provinsi berkolaborasi dengan dengan lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, pelajar, mahasiswa, akademisi, dunia usaha, penggiat media dan masyarakat luas. []

    [irp]

  • Kemendes PDTT Terbitkan Buku Saku Panduan dan Sosialisasi Penanganan Bencana

    Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Buku Saku panduan dan sosialisasi penanganan bencana menyasar desa-desa yang rawan bencana.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam Rapat Tingkat Menteri Evaluasi Persiapan Panitia Nasional Penyelenggara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 tahun 2022 di Nusa Dua Bali.

    “Panduan Penanganan Bencana ini jadi acuan bagi Desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan Melaksanakan penanganan bencana di Desa, Rekomendasi penanganan bencana tiap desa tersusun algoritmik sesuai arah Kebijakan SDGs Desa untuk penanganan bencana: SDGs Desa Tujuan 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16,” tuturnya Kamis (21/4/2022).

    Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menjelaskan, Kebijakan Penanganan Bencana di Desa dimulai dengan Surat Mendes PDTT Tanggal 16 Oktober 2020 mengenai Persiapan penanganan bencana dan Koordinasi penanganan bencana.

    Kemudian ditindaklanjuti Kepmen Desa PDTT Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa yang berisi kegiatan dan anggaran pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Gus Halim memaparkan, dari 74.960 desa, terdapat 28 persen desa yang mengalami bencana pada tahun 2021. Fakta lainnya hingga tahun 2021, baru sekitar 20 persen desa yang siap dengan mitigasi bencana.

    “Oleh karena itu, buku panduan ini penting dan akan dicetak dalam bentuk Ringkasan Kepmendesa PDTT 71/2021 divisualisasikan dalam bentuk infografis dengan menyasar Desa Rawan Bencana,” ungkapnya.

    Gus Halim juga menerangkan penanganan Bencana di Desa terbagi dalam empat tahapan.

    1. Dimulai dengan Pencegahan dan Mitigasi. Pada tahapan ini, kelembagaan Posyandu, PKK, kader lingkungan, kader Kesehatan dan lain-lain diaktifkan.

    2. Gerakan hidup bersih dan sehat, Sosialisasi risiko bencana Desa antara lain menyebarluaskan selebaran, poster, dan spanduk mengenai risiko bencana.

    3. Program Padat Karya Tunai Desa membersihkan saluran air, membuat sumur resapan, reboisasi aliran sungai.

    4. Musyawarah Desa penetapan rencana pencegahan dan mitigasi bencana dan/atau Peraturan Desa tentang pencegahan dan mitigasi bencana.

    [irp]

    Dalam forum yang sama, Gus Halim juga menjelaskan Tahapan-tahapan mitigasi bencana desa.

    1. Mengintensifkan peringatan dini bencana diantaranya seperti penyebarluasan informasi dari stasiun BMKG, BNPB, PVMBG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Air, dan Kementerian Desa PDTT.

    2. Kesiapsiagaan yang dimulai dengan mengaktifkan relawan desa lawan Covid-19 menjadi relawan darurat bencana kemudian pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan penanganan bencana.

    Pengadaan peralatan bencana antara lain: peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan sebagainya. Pemantauan gejala alam dan potensi bencana melalui Siskamling dan kader lingkungan. Persiapan peralatan evakuasi diantaranya: tandu, kursi roda, mobil ambulan/angkutan darurat dan Penyiapan pos pengungsian yang aksesibel misalnya di: balai desa, sekolah, rumah ibadah.

    3. Tanggap Darurat yang bermaterikan Evakuasi korban bencana,  mengaktifkan pos pengungsian, penyiapan dapur umum, Pelayanan kesehatan darurat, pengamanan lokasi terdampak bencana dan pengungsian dan Pelayanan dukungan psikososial.

    4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi seperti Bantuan Tunai untuk korban bencana yang belum menerima bantuan dari skema perlindungan sosial pemerintah.

    [irp]

    “Rekonstruksi fasilitas sosial/umum dengan pola padat karya tunai dan evaluasi penanganan bencana,” tegas Gus Halim.

    Panduan ini, lanjut Gus Halim, juga dapat menjadi acuan bagi desa dalam penggunaan dana Desa untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Serta acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam membina penyelenggaraan penanganan bencana di Desa.

    “ Dana Desa bisa digunakan untuk Penanganan Bencana dengan catatan sesuai dengan kewenangan dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kami optimis buku panduan ini dapat memudahkan dalam mengorganisasikan sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.” Tandasnya. []

    [irp]