Tag: Batam

  • Komisi II: Letak Geografis Kota Batam Bisa Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    peloporberita.com/ | Kota Batam dinilai memiliki keunggulan letak geografis yang strategis guna memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ditambah dengan pengelolaan satu kepemimpinan Pulau Batam yang dijabat oleh wali kota Batam, baik dari sisi tata kelola administrasi pemerintahan daerah, juga sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

    Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Subardi saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.

    Seperti diketahui, dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan Kota Batam telah berakhir begitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

    Pasal 2A poin 1(a) dalam PP itu menyebutkan bahwa Wali Kota Batam selain sebagai kepala pemerintahan daerah, juga sebagai ex-officio Kepala BP Batam.

    Di sisi lain, menurut Subardi, BP Batam memiliki anggaran sendiri, baik yang berasal dari manajemen internal perusahaan maupun dari pemerintah pusat. Pemkot Batam pun memiliki anggaran, baik yang berasal dari pajak lokal dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari pemerintah pusat.

    “Karena itu dari sisi legislasi, kita butuh melihat kebijakan ini dan berikan rekomendasi atau saran kepada pemerintah pusat agar mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dari Batam ini, baik dari lembaga BP Batam mau pun Pemkot Batam,” kata Subardi, seperti dikutip dari Parlementaria.

    Secara geografis, Batam berada di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

    Kota ini bersama Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun telah menyandang status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga pelabuhan di tiga wilayah ini memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku sejak 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

    Hal ini membuat barang elektronik dan kendaraan bermotor di Kota Batam dibebaskan dari PPN dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan pajak tambahan. Selain itu, kendaraan bermotor yang ketika dibeli tidak dikenakan PPN, tidak dapat keluar dari Batam sebelum membayar PPN 10 persen. []

  • Sandiaga Uno Tinjau Kesiapan Travel Bubble di Pelabuhan Nongsapura

    peloporberita.com/ – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, meninjau kesiapan pelaksanaan travel bubble di Batam, Kepulauan Riau, dengan mengunjungi Pelabuhan Nongsapura.

    Dalam kesempatan itu, Sandiaga menyampaikan fasilitas yang ada di Pelabuhan Nongsapura dinilai sudah memadai untuk mengakomodasi kebijakan Travel Bubble yang bertujuan untuk menyambut kedatangan wisatawan mancanegara dari sejumlah negara.

    “Dari hasil pemantauan saya, kita sudah ready to go dan pelaku industri tadi menyampaikan dalam beberapa hari ke depan mereka akan memastikan kesiapannya sehingga nanti ketika diumumkan oleh Bapak Menko Perekonomian, ini segera langsung beroperasi,” tutur Sandiaga berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, (22/1/2022)

    Sandiaga menjelaskan, kebijakan travel bubble ini merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Harapannya, Travel Bubble dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional, khususnya bagi Kepulauan Riau, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

    Menurutnya, menambahkan peninjauan yang dilakukannya ini bertujuan untuk memantau kesiapan Pelabuhan Nongsapura jelang pelaksanaan Leaders Retreat yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2022 di Bintan.

    “(Presiden) juga akan melihat kebangkitan ekonomi kita dan tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri dan kita hadir untuk mewujudkan,” ungkapnya.

    Sementara Gubernur Kepri Anshar Ahmad mengungkapkan, referensi utama pembukaan Travel Bubble di Kepri adalah penanganan penyebaran COVID-19. Menurutnya, Kepri cukup berhasil menangani pandemi COVID-19 dengan meraih persentase vaksinasi 102 persen untuk dosis pertama, dan sekitar 90 persen untuk dosis kedua.

    “Artinya kita memang kerja ngebut dan hasil survei serologi kita kemarin, antibodi masyarakat Kepri sudah mencapai angka 90 persen. Ini referensi ilmiah bagi teman-teman di Singapura dan negara lain bahwa kita sudah siap untuk melakukan ini hanya saja kita perlu mendengar beberapa masukan dari teman-teman pelaku pariwisata agar ketika ini dibuka memang iklimnya memungkinkan turis untuk datang ke kita dalam jumlah yang sudah kita tetapkan batasannya,” tandas Anshar. []