peloporberita.com

Tag: Bantuan Langsung Tunai

  • Kemensos Salurkan BLT Minyak Goreng Rp 19,3 Miliar di Kepri

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng di sejumlah daerah. Kali ini penyaluran dilakukan di Kepri dengan nilai Rp19,3 Miliar dengan menggandeng PT Pos Indonesia.

    Bantuan itu diberikan untuk 64.354 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Minyak Goreng yang tersebar di 7 daerah yakni Kebupaten Bintan, Kebupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

    Executive Manager Kantor Pos Tanjung Pinang Eko Pradinata mengatakan, di beberapa daerah penyaluran BLT Minyak Goreng berlangsung pasca Idul Fitri. Salah satu alasannya adalah lokasi penyaluran merupakan daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal).

    “Penyaluran BLT Minyak Goreng masih berlangsung di kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Selain karena alasan termasuk daerah 3T yakni terluar, juga karena KPM banyak yang mudik lebaran pak. Mereka baru balik sekarang ini,” tutur Eko Pradinata di Tanjung Pinang (20/05/2022).

    Eko dan jajaran Kantor Pos Tanjung Pinang memastikan terus mendorong penyaluran BLT Minyak Goreng bila masih ada KPM yang belum mencairkan bantuannya.

    Eko juga mengungkapkan, penyaluran bantuan di kawasan terluar seperti Tanjung Pinang, banyak terkendala tantangan alam.

    [irp]

     

    “Di Tanjung Pinang, daerah yang cukup menantang adalah Natuna. Kami menggunakan kapal untuk menjangkau lokasi salur bansos. Pelayaran dari Tanjung Pinang ke Natuna membutuhkan waktu 14 hari, sekali jalan,” ucap Eko.

    Bila cuaca tidak bersahabat, perjalanan dipastikan tertunda. “Karena kapal tidak berani berlayar. Tentu saja waktunya menjadi lebih lama dari 14 hari,” lanjutnya.

    Sementara terkait Hari Imunisasi Nasional kemarin, Kemensos juga menyalurkan bantuan lain selain BLT Minyak Goreng. Kemensos melalui Sentra Abiseka, menyerahkan bantuan pemenuhan kebutuhan nutrisi tambahan nutrisi.

    [irp]

    “Jenisnya berupa beras, telur, makanan tambahan lainnya ada susu,” ungkap Kepala Sentra Abiseka Agus Hasyim Ibrahim.

    Total bantuan disalurkan sebanyak 97 paket untuk para penerima manfaat sesuai usulan dari Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Agus Hasyim berharap, bantuan dapat dimanfaatkan di tengah suasana yang mungkin belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. []

    [irp]

  • Kunjungi Jambi, Jokowi Bagi-bagi BLT Migor

    Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi Kamis, (07/04/2022). BLT itu, diberikan kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima di Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Kota Jambi.

    “Pagi hari ini saya datang ke Pasar Angso Duo di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT Minyak Goreng sebesar Rp300.000 yang kita harapkan ini bisa meringankan, mensubsidi masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan,” tutur Kepala Negara.

    Selain Jambi, Presiden ingin bantuan serupa nantinya bisa diberikan di seluruh Provinsi di Indonesia. Presiden juga meminta BLT tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima sebelum Lebaran.

    “Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi di Tanah Air, BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan. Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum Lebaran,” tegasnya.

    Bersamaan dengan itu, Kepala Negara juga memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp1,2 juta. Jokowi mengimbau agar BMK tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha.

    Selain memberikan BLT Minyak Goreng dan BMK, Presiden beserta Ibu Negara juga membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada para pedagang yang berjualan di pasar tersebut. []

  • Jokowi: BLT Minyak Goreng Ringankan Beban Masyarakat

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat. Keputusan ini disampaikan Kepala Negara dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” tutur Presiden, Jumat (01/04/2022).

    Jokowi menjelaskan, bantuan ini akan disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.

    “Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ungkapnya.

    Selain itu menurutnya, bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, mulai bulan April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu.

    “Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI, serta Polri berkoordinasi, agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tandasnya. []

  • Gus Halim: 40% Dana Desa Untuk BLT Sifatnya Fleksibel dan Sesuai Kebutuhan Rill Desa

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan, penggunaan alokasi 40% dana desa untuk Bantuan Langsung Desa (BLT) tetap fleksibel sesuai kebutuhan riil masing-masing desa. Sehingga, jika penerima BLT tidak sampai 40% bisa dialihkan ke desa yang masih membutuhkan atau diperuntukkan ke hal lain seperti pembangunan infrastruktur desa.

    “Merujuk pada analisa BPKP. Kelebihan Dana Desa bisa untuk desa yang membutuhkan atau untuk membiayai infrastruktur. Alternatif kedua, setelah penerima BLT tidak sampai 40 persen maka dikembalikan ke desa dan dialihkan untuk prioritas penggunaan lain di desa,” tutur Gus Halim panggilan akrabnya saat menerima kunjungan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga di ruang kerjanya, Selasa (15/03/2022).

    Menurut Gus Halim, alokasi 40% dana desa untuk BLT merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa. Sedangkan untuk mencapai target nol% di tahun 2024, aksi pengentasannya harus berdasarkan data mikro SDGs desa. Oleh sebab itu, Pendampingan dan Penguatan Desa diperlukan agar desa kompeten mengidentifikasi kebutuhan desa terutama dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem serta prioritas pembangunan infrastruktur desa.

    “Harus sesuai kebutuhan rill desa. Sehingga kemiskinan ekstrem dan kebutuhan infrastruktur desa bisa tertangani. Tapi Bupati tidak boleh telat melaporkannya pada batas akhir Mei 2022 karena bakal diambil alih Kemenkeu,” ungkap Gus Halim.

    Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga sendiri, melakukan kunjungan ini dalam rangka meminta arahan terkait alokasi 40% Dana Desa untuk BLT. Menurutnya, sebagian besar dari 32 Kecamatan dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan dari Pemerintah, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

    Sehingga Bupati meminta arahan dan solusi agar alokasi 40% untuk BLT bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Pasalnya, Menurut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mewajibkan alokasi 40 persen dari Dana Desa untuk BLT.

    “Kami meminta kebijakan dan solusi karena ada peruntukkan lebih baik ketimbang untuk bantuan,” ucap Radiapoh. []

  • Strategi Tangani Kemiskinan Ekstrim di Desa

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, pada tahun ini pihaknya melakukan pendampingan pemutakhiran Data Desa berbasis SDGs Desa dengan target miliki data mikro tentang kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan poin yang ada di SDGs Desa.

    Hal ini, disampaikannya dalam Rapat Pleno secara virtual Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan agenda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim pada Rabu, 25 Agustus 2021.

    “Jika kita selesaikan sekian desa di tingkat kabupaten dan provinsi maka saya yakin target kemiskinan 0 persen di 2024 pasti tercapai.”

    Terkait penurunan warga dengan kemiskinan ekstrim di 35 Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Wakil Presiden, Kemendes PDTT juga sedang konsolidasi data secara mikro per desa hingga bisa ditentukan desa yang menjadi prioritas.

    Halim Iskandar memaparkan simulasi penanganan dengan contoh Kabupaten Banyumas dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrim sebanyak 10.718 KK atau 43.946 jiwa di 301 desa di 23 kecamatan.

    Ada lima hal yang diupayakan untuk tangani KK Miskin Ekstrim.

    1. Pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, Bedah rumah, Cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan Beasiswa.
    2. Peningkatan pendapatan, pada level desa mengandalkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menjadi fokus utama tangani keluarga miskin ekstrem, kemudian Bantuan Lngsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.
    3. Pembangunan kewilayahan yang terdiri Sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim kemudian Sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim.
    4. Pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan RPJMN 2020-2024 kemudian Pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.

    “Point kelima yaitu Kelembagaan berupa Penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi Posyandu sudah melebar,” sebut Halim Iskandar.

    Selanjutnya, Gus Halim memberikan simulasi penanganan kemiskinan ekstrim dengan sampel Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan desa setara 2.100 Kkal/kapita/hari atau setara Rp 450.185/bulan atau setara Rp 15.006/kapita/hari.

    Jumlah warga miskin ekstrim di Banyumas sebanyak 43.946 Jiwa di 301 desa jadi jika dibagi rata-rata ada 146 jiwa/desa. Sedang jumlah KK di 301 desa maka jumlahnya 10.718 KKdengan rata-rata 37 KK/desa. Gerakan Asupan Kalori Harian untuk 43.946 Jiwa di 301 desa atau 146 jiwa persdesa jadi dibutuhkan Rp 2.190.876/hari/desa, setara Rp65.726.280/bulan/desa.

    Abdul Halim Iskandar
    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)

    “Kebutuhan ini dicukupi dengan Gerakan Asupan Kalori Harian oleh warga desa yang berkecukupan, Gerakan gotong royong lainnya, BLT Dana Desa atau PKTD dan Bantuan Sosial lainnya hingga menyelesaikan asupan kalori ini bukan hal yang rumit karena datanya mikro,” tegas Doktor Honoris Causadari UNY ini.

    Kemudian, Bedah Rumah tahun 2021 untuk keluarga miskin ekstrim untuk 37 rumah maka dibutuhkan senilai Rp370.000.000. Anggaran ini bisa diperoleh dari kolaborasi Dana Desa, APBD dan APBN.

    Penanganan warga miskin dan miskin ekstrim dilaksanakan oleh kelembagaan posyandu yang disebut dengan Posyandu Kesejahteraan. Dasa pemikirannya, posyandu sudah sangat familiar. Jumlah posyandu sebanyak 660.116 posyandu atau rata-rata 9 pos per desa.

    Posyandu mengalami pengembangan peran seperti Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu ODGJ, Posyandu TB Paru, dan lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu tinggi di 70.086 desa sebesar 93 persen.

    “Jika kita selesaikan sekian desa di tingkat kabupaten dan provinsi maka saya yakin target kemiskinan 0 persen di 2024 pasti tercapai,” ucap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

    Gus Halim menyebut, Kemendes PDTT telah konsolidasi data kemiskinan ekstrim by name by address di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua. []