Tag: Bank Dunia

  • Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Termasuk Paling Resilien di Tengah Risiko Global

    Jakarta – Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) June 2022, memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat signifikan dari 5,7% di tahun 2021 menjadi hanya 2,9% di tahun 2022, akibat eskalasi berbagai risiko.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 itu, turun signifikan sebanyak 1,2 poin persentase (pp) dari proyeksi sebelumnya di bulan Januari.

    Langkah ini, sama dengan yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa lembaga internasional lain seperti IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0,8 pp di bulan April lalu.

    Berbagai risiko global mengalami peningkatan, khususnya pasca terjadinya perang Rusia-Ukraina. Konflik geopolitik tersebut telah membuat tekanan inflasi global semakin persisten, terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas energi dan pangan serta disrupsi suplai.

    Upaya berbagai negara untuk mengendalikan inflasi melalui pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dan tajam, terlebih di negara maju seperti AS, juga berpotensi menciptakan pengetatan likuiditas global dan mendorong kenaikan biaya pinjaman (cost of fund).

    Hal tersebut turut membuat prospek pemulihan ekonomi global ke depan dibayangi oleh tantangan yang besar.

    Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Dunia terjadi secara luas di berbagai negara, baik kelompok negara maju maupun berkembang.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah sebanyak 1,7 pp (dari 4,2% menjadi 2,5%), dengan pertumbuhan Rusia diproyeksi akan mengalami kontraksi 8,9% atau turun sangat dalam 11,3 pp dari prediksi sebelumnya.

    Selain itu, dua perekonomian terbesar dunia, yakni AS dan Tiongkok, juga turut mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2022 masing-masing 1,2 pp dan 0,8 pp.

    Di kelompok negara berkembang, India, Meksiko, dan Thailand juga mengalami penurunan proyeksi yang cukup signifikan yakni 1,2 pp, 1,3 pp, dan 1,0 pp.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling resilien, di mana Bank Dunia memprediksi akan berada di tingkat 5,1% untuk tahun 2022 atau hanya turun 0,1 pp dari proyeksi sebelumnya. Proyeksi ini masih berada dalam kisaran outlook Pemerintah yakni 4,8% – 5,5%.

    Dalam laporan GEP June 2022 tersebut, Bank Dunia juga mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia akan mendapat dorongan dari kenaikan harga komoditas.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi di tengah gejolak global yang terjadi.

    “Selain menjadi salah satu dari sedikit negara yang dapat mengembalikan output ke level prapandemi sejak tahun 2021, kinerja ekonomi domestik di tahun ini juga terus menguat antara lain didukung situasi pandemi yang terus terkendali,” tuturnya.

    Situasi pandemi yang kondusif menjadi salah satu prasyarat penting agar confidence masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sosial terus terjaga.

    Salah satu cara yang akan terus ditempuh adalah mendorong vaksinasi yang kini sudah mencapai 74,2% populasi untuk dosis pertama dan 62,1% untuk dosis lengkap.

    “Saat ini, risiko perekonomian global telah bergeser dari krisis pandemi ke potensi krisis energi, pangan, dan keuangan. Pemerintah Indonesia akan terus menjaga agar kinerja ekonomi domestik terus menguat meski di tengah berbagai tantangan global,” tegas Febrio.

    APBN juga akan terus diarahkan untuk menjadi instrumen penting merespon dinamika ekonomi yang terjadi, termasuk menjadi peredam syok (shock absorber).

    Di tengah peningkatan risiko global, APBN akan terus diarahkan untuk memastikan terlindunginya daya beli masyarakat khususnya kelompok yang rentan serta terjaganya pemulihan ekonomi. []

  • Pfizer Pangkas Harga Obat untuk 45 Negara Miskin

    Jakarta | Perusahaan farmasi Pfizer Inc berencana menjual seluruh portofolio obat bermerek dengan harga murah di 45 negara berpenghasilan rendah, termasuk Kamboja dan Laos. Inisiatif ini akan dimulai di lima negara Afrika dengan 23 obat untuk kanker, penyakit langka, kondisi peradangan dan penyakit menular, yang akhirnya mencakup semua terapi atau vaksin masa depan.

    Pfizer akan menjual obat-obatan tersebut dengan biaya produksi, biasanya sebagian kecil dari harga mereka di pasar Amerika Serikat (AS) atau Eropa. Perusahaan juga berencana menanamkan modal dalam sistem kesehatan lokal untuk meningkatkan kemampuan diagnostik, mendapatkan obat yang disetujui dan memastikan dokter tahu cara mengelolanya.

    Selama pandemi, Pfizer telah menjual vaksin Covid-19 di negara-negara berpenghasilan rendah dengan harga sekitar USD 7 per dosis, dibandingkan dengan USD 19,50 di AS.

    Untuk Covid dan penyakit lainnya, produsen obat sejenis telah menjalankan program berbiaya rendah yang serupa, terutama untuk penyakit yang umum di negara berkembang. Namun untuk sebagian besar kategori obat, banyak terapi terbaru dan tercanggih dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai pasar berpenghasilan rendah.

    “Kami tahu betul bahwa kanker ada di Afrika dan membunuh banyak orang, bahwa penyakit kardiovaskular ada di Afrika dan membunuh banyak orang. Dan tidak ada alasan untuk ini terjadi, selain karena mereka tidak memiliki obat-obatan,” kata Chief Executive Officer Pfizer Albert Bourla yang dilansir dari Bloomberg.

    Setelah pengumuman ini, Pfizer akan membuka program untuk negara berpenghasilan rendah lainnya, serta negara-negara yang telah bertransisi dari berpenghasilan rendah ke menengah ke bawah dalam dekade terakhir, seperti yang didefinisikan oleh Bank Dunia.

    Itu mencakup sebagian besar Afrika sub-Sahara dan negara-negara di Asia dan Timur Tengah termasuk Bangladesh, Kamboja, Laos, Suriah dan Yaman. Bank Dunia mendefinisikan negara-negara berpenghasilan rendah dengan pendapatan nasional bruto per kapita kurang dari sekitar USD 1.000 per tahun.

    Pfizer menolak memberikan harga pasti yang akan dikenakan untuk obat-obatan di negara-negara tersebut, meskipun dikatakan mereka hanya akan didasarkan pada biaya pembuatan dan tidak akan memasukkan biaya penelitian dan pengembangan atau biaya hukum.

    “Ini adalah negara yang sangat, sangat miskin. Saya tidak akan terkejut jika bahkan dengan biaya itu, mereka akan merasa sulit. Penting bagi koalisi mitra untuk dapat bersatu melakukan sesuatu,” kata Bourla.[]

  • AS Minta Negara-negara Lain Tingkatkan Sanksi Terhadap Rusia

    Jakarta | Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada pekan ini akan meminta rekan-rekannya di sejumlah negara ekonomi utama untuk meningkatkan sanksi ekonomi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.

    Dampak dari perang Rusia-Ukraina, termasuk terhadap ekonomi global, akan menjadi topik utama diskusi selama pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional atau The International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia atau World Bank, yang dimulai Senin (18/04/2022). Pejabat keuangan dari negara-negara G7 dan G20 juga akan bertemu pekan ini.

    “Dia (Yellen) akan menggunakan pertemuan minggu ini untuk bekerja dengan sekutu untuk melanjutkan upaya bersama kami untuk meningkatkan tekanan ekonomi di Rusia sambil mengurangi efek limpahan,” kata pejabat Departemen Keuangan AS yang dikutip dari AFP, Selasa (19/04/2022).

    Disebutkan juga bahwa Yellen akan berpartisipasi dalam pertemuan penting pekan ini, terutama sesi pembukaan G20 yang berfokus pada dampak dari invasi Rusia, dan dia tidak akan menghadiri sesi lain jika pejabat dari Moskow disertakan.

    Yellen akan menjelaskan bahwa manfaat dan hak istimewa dari lembaga ekonomi terkemuka dunia, yang AS bantu ciptakan setelah Perang Dunia II, disediakan untuk negara-negara yang menunjukkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip inti yang menopang perdamaian dan keamanan di seluruh dunia.

    Sebelumnya, IMF dan Bank Dunia telah memperingatkan kerugian besar yang ditimbulkan perang terhadap ekonomi global, terutama melalui kenaikan harga energi dan makanan pada saat inflasi tinggi. Sanksi Barat terhadap Rusia telah berkontribusi pada tekanan harga, yang paling parah menghantam negara-negara miskin.[]

  • Bank Dunia: Kurangi Ketergantungan pada Tiongkok dan Lakukan Diversifikasi

    Jakarta | Presiden Bank Dunia David Malpass meminta negara-negara di seluruh dunia melakukan diversifikasi rantai pasokan dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

    Menurutnya, perdagangan lintas batas akan tetap penting bagi ekonomi global, dan Tiongkok memiliki peran besar, baik sebagai konsumen maupun produsen barang. Tiongkok sendiri sudah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan kemungkinan akan menjadi yang terbesar.

    Namun, Malpass menilai, Tiongkok juga perlu menjadi bagian dari sistem nilai yang dimiliki oleh negara lain dalam sistem perdagangan global.

    “Saya tidak tahu, apakah itu akan terjadi,” ujarnya dalam sebuah acara di Warsawa, Polandia, seperti dilansir dari Reuters.

    Selain itu, Malpass juga menilai bahwa Tiongkok saat ini tengah mengalami kemunduran besar di berbagai bidang, mengingat ekonomi negara itu telah sangat terdampak strategi nol-Covid yang ketat dan juga masalah utang di sektor properti.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa Bank Dunia terus bekerja sama dengan Tiongkok, yang merupakan pemegang saham utama. Termasuk untuk mendorong lebih banyak transparansi pinjamannya ke negara-negara berkembang.[]

  • Ekuitas Asia Hadapi Arus Keluar Asing Terbesar Dalam 2 Tahun Terakhir

    Jakarta | Ekuitas Asia menghadapi arus keluar asing terbesar di bulan Maret dalam dua tahun terakhir. Hal itu dipicu kekhawatiran atas inflasi yang lebih tinggi lantaran harga komoditas melonjak akibat perang Rusia-Ukraina.

    Menurut data Refinitiv, investor lintas batas menjual bersih ekuitas Asia senilai USD 16,23 miliar di Taiwan, India, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, Indonesia dan Thailand pada bulan lalu. Angka itu menjadi arus keluar tertinggi sejak penjualan bersih sebesar USD 33,32 miliar pada bulan Maret 2020.

    Pada kuartal pertama 2022, investor asing menjual bersih ekuitas regional senilai USD 31,54 miliar, terbesar sejak kuartal pertama 2020.

    “Kekhawatiran investor tentang stagflasi baru-baru ini meningkat, didorong oleh angka inflasi yang terus tinggi dan ekspektasi bahwa perang Ukraina dan guncangan sisi penawaran yang menyertai minyak dan komoditas lainnya akan meningkatkan tekanan inflasi dan juga mengurangi pertumbuhan,” kata Goldman Sachs dalam sebuah laporan yang dikutip dari Reuters.

    Pialang mengatakan, ekuitas Asia berada pada risiko kuasi-stagflasi, ditandai dengan kenaikan inflasi dan pertumbuhan yang melambat.

    Bank Dunia pada Selasa (05/04/2022) memperkirakan, pertumbuhan 2022 di kawasan berkembang Asia Timur dan Pasifik (EAP), yang meliputi Tiongkok, hanya tumbuh 5%, lebih rendah dari perkiraan pada Oktober lalu yang 5,4%.[]