peloporberita.com

Tag: APBN

  • Jokowi: Uang Rakyat Jangan Dibelikan Barang Impor

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

    Hal ini disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan di acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di Jakarta Convention Center (JCC).

    “Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” tutur Presiden, Selasa (24/05/2022).

    Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan kegembiraannya atas komitmen pembelian produk lokal yang mencapai Rp802 triliun untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta Rp296 triliun untuk BUMN. Tetapi, ia ingin jajarannya untuk segera merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.

    “Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp110,2 triliun,” ungkap Jokowi.

    [irp]

    Kepala Negara juga menegaskan bahwa dirinya akan memantau perkembangan realisasi dari komitmen yang telah diperoleh untuk pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri ini.

    “Sekarang kita ikuti bisa harian bisa, komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi, commit-nya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi, jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit,” tandasnya. []

    [irp]

  • Sri Mulyani Minta Jajarannya di Kemenkeu Pastikan APBN Tepat Sasaran

    peloporberita.com/ | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berdialog dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Rabu (09/03/2022). Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, masih membutuhkan instrumen penting yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Ekonomi dan negara Indonesia itu seperti mobil. Kita semuanya naik mobil menuju cita-cita republik di jalan itu ada yang gronjal-gronjal dan rakyat perlu dilindungi. Itulah shock absorbernya instrumen yang penting adalah APBN,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari situs resmi Kemenkeu.

    Untuk itu, ia meminta jajarannya semakin menyelami APBN. Ia juga menekankan bahwa sebagai bendahara negara, pegawai Kemenkeu harus menjaga dan memastikan APBN tepat sasaran.

    Sri Mulyani melanjutkan, 2022 adalah tahun terakhir yang memperbolehkan defisit diatas 3%, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 2/2020. Dengan demikian, ia mengharapkan seluruh jajarannya berkontribusi dalam menyehatkan APBN.

    Caranya, melalui penerimaan negara dengan terus melakukan reform, membangun core tax, memperbaiki proses bisnis, menjaga integritas, peluncuran SIMBARA untuk PNBP yang berasal dari mineral, serta memastikan Badan Layanan Umum (BLU) dan berbagai penerimaan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berkontribusi.

    Kemudian dari sisi belanja, dengan memastikan penyerapan tidak hanya sekedar absorpsi tetapi juga menghasilkan quality, output, outcome dan hasil yang baik bagi rakyat. Begitu juga dengan pengelolaan utang dengan hati-hati dan menjaga Penyertaan Modal Negara (PMN) serta dana abadi.[]

  • Rachmat Gobel Kritik APBN Danai Proyek Kereta Cepat

    peloporberita.com/ – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

    Menurut Gobel, APBN seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

    “Jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN.”

    “Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” tutur Gobel Sabtu, 30 Oktober 2021.

    Langkah tersebut telah resmi diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

    Semula, pemerintah menyetujui pembuatan kereta cepat itu tak akan memakan APBN lantaran menganut skema business to business. Meski demikian, hingga saat ini anggaran pembangunan terus membengkak.

    “Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” tegas Gobel.

    Baca juga :

    Ia pun meminta agar pemerintah berfokus pada prioritas penggunaan anggaran saat ini, yakni untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan pembangunan ibukota negara baru. Selain itu Gobel meminta Pemerintah untuk konsisten dengan skema pembangunan yang sejak dari awal sudah diputuskan.

    Gobel menilai, pembengkakan biaya seharusnya diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII.

    “Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” Tandas politisi Partai NasDem tersebut.

    Gobel pun, meminta KCIC untuk bertindak secara transparan dan jujur dalam menggarap proyek tersebut. Adapun kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp114,24 triliun.

    Baca juga :

    Estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai 8,6 miliar dollar AS atau Rp122,8 triliun. Estimasi peningkatan biaya proyek tidak setinggi sebelumnya karena perusahaan melakukan efisiensi, seperti memangkas biaya, pembangunan stasiun, dan lainnya.

    Berdasarkan keterangan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kereta Api Indonesia (KAI) Salusra Wijaya, kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan meningkat lantaran Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.

    Padahal, setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu belum termasuk estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.[]

  • Sri Mulyani: Kerja Keras APBN Semakin Nyata, Pemulihan Ekonomi Semakin Merata!

    peloporberita.com/ | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kinerja APBN terus membaik untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pendapatan negara tercatat sudah mencapai Rp1.354,8 triliun atau tumbuh 16,8%. Hal ini diungkapkan Menkeu lewat Instagramnya Selasa, 26 Oktober 2021.

    “Untuk pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan September sudah mencapai 13,2%, dimana capaian ini semakin mendekati target APBN 2021 yaitu 14,7%. Penerimaan kepabeanan dan cukai yang mampu tumbuh 29% dan realisasi PNBP yang hingga September 2021 sudah mencapai 107,6% dari target APBN 2021,” tulis Sri Mulyani.

    “Pertumbuhan ekonomi Q3-2021 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,5 persen

    Menurutnya, pertumbuhan belanja negara sampai September 2021 telah mencapai Rp1.806,8 triliun atau tumbuh minus 1,9%. Hal ini dikarenakan akselerasi kebutuhan belanja di periode sebelumnya.

    “Pembiayaan anggaran juga mengalami penurunan yaitu hanya mencapai Rp621,9 T atau turun 20,7% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp784,6 T pada periode yang sama. Ini menggambarkan kelanjutan konsolidasi fiskal sudah mulai berjalan sesuai yang kita harapkan,” ungkap wanita yang akrab disapa Ani ini.

    Menkeu menjelaskan, setelah mengalami lonjakan kembali kasus covid-19 pada Juni-Agustus, kinerja ekonomi semakin membaik. PMI Manufaktur Indonesia kembali berekspansi, bahkan di antara ASEAN-5 Indonesia mampu mencapai PMI Manufaktur tertinggi yaitu 52,2.

    “Pertumbuhan ekonomi Q3-2021 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,5 persen karena ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih kuat, aktivitas investasi meningkat, kinerja ekspor kuat didorong berlanjutnya tren harga komoditas, serta pemulihan yang merata di berbagai wilayah,” tandasnya.

    Meski ekonomi global dan domestik terus menunjukkan perbaikan, tapi Menkeu mengigatkan agar terus waspada dan akselerasi vaksinasi harus terus dilakukan di berbagai daerah. []

  • Sri Mulyani: Performa APBN Meningkat, Pajak Tumbuh 9,5 Persen

    peloporberita.com/ | Pemulihan ekonomi nasional terindikasi membaik seiring keberhasilan penanganan kasus COVID-19 yang terus berlanjut pada Kuartal III-2021. Momentum ini perlu dipertahankan dengan menjaga optimisme publik atas perbaikan kinerja kebijakan fiskal dalam APBN. “Ini merupakan suatu hal yang positif dan harus terus dijaga,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi September 2021, Kamis (23/09/2021). 

    Sisi pendapatan negara dalam APBN membaik didukung oleh pertumbuhan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan Agustus 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.177,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp741,3 triliun atau tumbuh 9,5 persen (year-on-year/yoy), kepabeanan dan cukai Rp158 triliun atau tumbuh 30,4 persen (yoy), dan PNBP Rp277,7 triliun atau tumbuh 19,6 persen (yoy). 

    Baca juga: Kementerian Keuangan Terus Berikan Insentif Fiskal Dalam Rangka Penanganan Pandemi

    Pada sisi belanja, APBN hadir di masyarakat dalam bentuk terjaganya belanja negara dalam menopang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi. Belanja negara mencapai Rp1.560,8 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.087,9 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp472,9 triliun. 

    Belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 21,5 persen, antara lain untuk belanja modal melalui proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang mulai berjalan, belanja barang yang berkorelasi dengan COVID-19 berupa vaksinasi, klaim perawatan pasien dan bantuan produktif, serta penyaluran berbagai program bantuan sosial. Sedangkan belanja nonK/L melalui THR pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program Prakerja. 

    Baca juga: Wapres Optimistis Indonesia Jadi Pemain Utama Keuangan Syariah

    “Inilah makna dari yang disebut negara hadir, namun tetap harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya,” ungkap Sri Mulyani. Realisasi defisit APBN untuk menopang sisi belanja hingga Agustus 2021 mencapai Rp383,2 triliun atau 2,32 persen dari PDB. Realisasi ini terjaga karena masih jauh di bawah yang tertulis dalam Undang-Undang APBN sebesar 5,7 persen PDB. 

    “Kita menggunakan di semua level dari pendapatan, belanja, semuanya secara sangat hati-hati hingga nanti kita harapkan ekonomi akan bisa tumbuh terus dan APBN mulai makin sehat kembali,” ucap Sri Mulyani. []