peloporberita.com

Tag: Airlangga Hartarto

  • Menko Airlangga Beberkan Keberhasilan Program Kartu Prakerja di Acara CONFINTEA VII

    Jakarta – Program Kartu Prakerja yang didesain untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia terus berjalan dengan baik sejak pertama kali diluncurkan pada Februari 2019 silam. Program Kartu Prakerja, saat ini telah mencapai gelombang ke-32 dalam dua tahun pelaksanaannya, dan memiliki lebih dari 12,8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

    Berdasarkan hasil survei evaluasi yang dilakukan Manajemen Pelaksana sejak 2020 menunjukkan, Program Kartu Prakerja inklusif karena dapat menjangkau sebanyak 3,3% penyandang disabilitas, 14% penerima yang belum tamat atau lulusan SD, 56% tinggal di desa, 2,9% Purna Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 49% perempuan, serta 90% dari penerima program tidak memiliki pekerjaan saat mendaftar.

    “Mereka adalah orang-orang yang seringkali kurang terwakili, namun berhasil dijangkau oleh Program Kartu Prakerja,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring dalam acara Plenary Session of the CONFINTEA VII “Preparing Adults for the Future of Work”, dikutip Jumat, (17/06/2022).

    Program Kartu Prakerja, turut berkontribusi dalam mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat yang berada di piramida bawah. Sebab, sebanyak 93% peserta program memilih menggunakan e-money dan sebanyak 28% peserta, baru mengenal rekening bank atau e-money melalui Program Kartu Prakerja. Ini, menjadikan Program Kartu Prakerja sebagai pembayaran G to P (Government to People) pertama yang consumer centric dengan proses transparan dan mulus.

    “Insentif tunai hanya diberikan ketika pengguna menyelesaikan kursus dan umpan balik, sehingga menjadikan Kartu Prakerja sebagai program transfer tunai bersyarat dimana penerima dapat memilih metode mana yang mereka sukai, baik transfer bank atau e-wallet,” ungkap Menko Airlangga.

    Para peserta, menggunakan insentif tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, membayar tagihan, serta menambah modal untuk usaha kecil. Dengan demikian, Program Kartu Prakerja secara efektif melindungi masyarakat tak hanya dari dampak pandemi Covid-19, tetapi juga turut mempromosikan pengetahuan dan kewirausahaan.

    [irp]

    Tak hanya itu, hasil lain dari implementasi Program Kartu Prakerja adalah munculnya skema pelatihan yang efektif. Dalam ekosistem Kartu Prakerja, terdapat lebih dari 150 penyedia pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.000 kursus pelatihan, diantaranya pemasaran, entri data, pembukuan, layanan pelanggan, juga salah satu kursus pelatihan pilihan yang paling favorit yaitu keterampilan dasar komputer untuk kantor.

    Hal tersebut sejalan dengan tujuan CONFINTEA (French: Conférence Internationale sur l’Education des Adultes, Eng: International Conferences on Adult Education) dimana pada tahun 2009, CONFINTEA VI telah menghasilkan adopsi Belém Framework for Action (BFA) yang mengakui peran penting pembelajaran sepanjang hayat dalam mengatasi masalah dan tantangan pendidikan global.

    Dimana, negara-negara peserta berkomitmen untuk membuat kemajuan dalam lima bidang utama Adult Learning and Education (ALE) yakni kebijakan, pemerintahan, pembiayaan, partisipasi inklusi dan pemerataan, serta kualitas.

    [irp]

    Sementara gelaran CONFINTEA tahun ini bertujuan untuk mendorong negara-negara anggota UNESCO agar menerapkan kebijakan, insentif, kerangka peraturan, dan struktur serta mekanisme kelembagaan yang berkontribusi kepada budaya, hak asasi manusia, keadilan sosial, nilai-nilai bersama, dan keberlanjutan.

    Lebih lanjut, gelaran ini sebagai pengakuan atas kemajuan dalam kecerdasan buatan, perhatian khusus akan diberikan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan akses ke pembelajaran dan pendidikan orang dewasa. []

    INAYA UMPAN PANCING

  • Neraca Perdagangan Mei 2022 Surplus US$ 2,89 Miliar

    Jakarta – Neraca perdagangan Indonesia terus melanjutkan tren surplus pada Mei 2022 dengan nilai mencapai US$2,89 miliar. Tren surplus ini, telah dialami sejak Mei 2020 atau tepatnya selama 25 bulan secara berturut-turut.

    “Kinerja neraca perdagangan yang kembali mencatatkan nilai surplus perlu disyukuri. Ini menjadi modal dan amunisi yang ampuh dalam menopang ketahanan sektor eksternal di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlangsung,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta dikutip Kamis, (16/06/2022).

    Menurut Menko Airlangga, salah satu langkah mempertahankan surplus neraca perdagangan dengan terus berupaya mendorong ekspansi pasar ekspor ke berbagai negara. Adapun pada Mei 2022, negara tujuan ekspor Indonesia yang terbesar adalah Tiongkok dengan nilai US$4,59 miliar atau 22,95% dari total ekspor, diikuti India sebesar US$2,26 miliar (11,27%), dan Amerika Serikat sebesar US$2,05 miliar (10,26%).

    “Jalinan kerja sama bilateral maupun multilateral akan terus diperkuat Pemerintah untuk memperluas akses pasar produk-produk berkualitas hasil karya anak negeri. Termasuk Forum G20 dan berbagai forum kerja sama internasional lainnya akan menjadi media yang terus dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Menko Airlangga.

    Surplus neraca perdagangan yang terus terjaga tentunya didukung kinerja ekspor yang semakin tangguh. Pada Mei 2022, nilai ekspor Indonesia mencapai US$21,51 miliar atau tumbuh double digit sebesar 27,00% (yoy). Seluruh sektor non migas juga menguat jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, seperti sektor pertambangan dengan kenaikan sebesar 114,20% (yoy), pertanian meningkat sebesar 20,32% (yoy), dan industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 7,78% (yoy).

    Bahkan nilai ekspor Indonesia secara kumulatif selama periode Januari hingga Mei 2022 telah mencapai US$114,97 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 36,34% (ctc). Di samping itu, struktur ekspor Indonesia yang didominasi oleh sektor industri sebesar 65,73% juga mengindikasikan prospek yang sehat pada kinerja perdagangan ke depan dengan nilai tambah tinggi.

    [irp]

    “Untuk memacu nilai tambah ekspor, akselerasi program hilirisasi komoditas unggulan akan terus dipercepat. Program ini nantinya tidak hanya akan mendorong output nasional namun juga akan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya,” tegas Menko Airlangga.

    Sejalan dengan itu, posisi PMI Manufaktur Indonesia yang menunjukkan prospek output produksi sektor industri juga berada di level ekspansif pada Mei 2022 dengan nilai 50,8 atau melanjutkan level ekspansif selama sembilan bulan berturut-turut. Level PMI Indonesia tersebut juga masih berada di atas level PMI negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (50,1) dan Myanmar (49,9).

    Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko Ekon)

    Hasil survei PMI Manufaktur yang diterbitkan oleh S&P Global ini juga menunjukkan bahwa responden manufaktur Indonesia berekspektasi positif terhadap kinerja perekonomian selama 12 bulan ke depan, sehingga akan terus menambah kapasitas produksi mereka.
    Beralih dari nilai ekspor, sisi impor Mei 2022 tercatat sebesar US$18,61 miliar. Jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, nilai impor telah meningkat sebesar 30,74% (yoy).

    Sokongan utama impor berasal dari kelompok bahan baku/penolong dengan porsi 78,77% dari total impor, disusul barang modal (13,09%), dan barang konsumsi (8,14%). Kondisi ini menunjukkan geliat produksi nasional semakin bertumbuh sehingga membutuhkan input bahan baku lebih besar.

    [irp]

    Mencermati dinamika global yang masih akan penuh tantangan di masa depan, bersinergi dengan Bank Indonesia, Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan Local Currency Settlement (LCS) sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko eksternal.

    Untuk merealisasikan upaya tersebut, pada hari ini Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN, APINDO, dan Asosiasi Bank ACCD telah melaksanakan launching Task Force Nasional LCS sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam mengakselerasi pengembangan LCS. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • Menko Airlangga Beberkan Langkah Pemerintah Tangani Penyakit Mulut dan Kuku

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa Pemerintah bergerak cepat menanggulangi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah menyerang hewan ternak di Indonesia saat ini. Percepatan penanganan ini dilakukan juga untuk menjamin ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat dalam menghadapi Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada awal Juli nanti.

    “Kami akan terus monitor mingguan, dan secara teknis juga akan kami ikuti. Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kita buat sampai mikro. Kita tangani seperti penanganan pandemi Covid-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat,” tuturnya saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas terkait Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang digelar secara daring, Rabu (08/06/2022).

    Menko Airlangga menjelaskan, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan PMK, mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, yang rencananya sampai dengan di tingkat Kecamatan/Desa, Crisis Center yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya.

    Selain itu, juga dilakukan pembatasan lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah. Juga dilakukan penyiapan vaksin darurat (impor 3 Juta Dosis), pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 Orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerjasama dengan TNI, Polri, Pemda dan pihak terkait.

    Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular antar ternak dan terutama menyerang ternak/hewan berkuku belah. Proses penularannya dapat melalui kontak langsung dan angin, tetapi penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan zoonosis).

    Meski demikian, wabah PMK ini sangat merugikan Peternak dan berdampak luas pada Perekonomian Nasional. Pada 5 Mei 2022, telah dilaporkan kasus positif Penyakit Mulut dan Kuku pertama kali di Provinsi Jawa Timur (pada 4 Kabupaten: Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto) dan pada tanggal 7 Mei 2022 di Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang). Hingga tanggal 6 Juni 2022, kasus PMK di Indonesia telah terjadi pada 18 Provinsi, atau di 163 Kabupaten/ Kota.

    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi
    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. (Foto:Kementan)

    Menko Airlangga, dalam Rakortas tersebut mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi perlu diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes, dan bukan hanya berbasis penglihatan mata. Ia juga meminta agar vaksinasi diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain.

    Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, Menko Airlangga meminta kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait, agar prosesnya disegerakan dan dipermudah.

    [irp]

    “Penanganan secara mikro sangat penting, sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan juga penting. Untuk itu, perlu kita buat InMendagri untuk 18 Provinsi dan 163 Kabupaten/ Kota. Dengan demikian kita kejar terus, dan kita percepat penanganannya,” tandas Menko Airlangga.

    Ia juga menyampaikan Wabah PMK telah berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi para Peternak. Sehingga Menko Airlangga meminta kepada Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo untuk mengidentifikasi para Peternak yang terkena dampak penyakit ini.

    “Kita akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 Kabupaten/ Kota,” pungkasnya. []

    [irp]

  • Pemerintah Bertemu Bos Coca-cola di Swiss Bahas Tiga Isu ini

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dan berdiskusi dengan petinggi Coca-cola Company di Forum Ekonomi Dunia 2022 Davos, Swiss belum lama ini. Dalam pertemuan itu, dibahas tentang investasi, circular economy, dan energi terbarukan.

    “Tentu salah satu di antaranya mengenai dukungan dan fasilitas bagi para investor global yang menanamkan modalnya di Indonesia,” tutur Menperin berdasarkan keterangan resmi di Jakarta, Selasa (07/06/2022).

    Agus menjelaskan, dalam pertemuan dengan Chairman and CEO of The Coca-Cola Company James Quincey, pemerintah mendorong Coca-Cola untuk meningkatkan dan memperluas investasinya di Indonesia, salah satunya melalui produk berbasis kelapa. Sebab, produk tersebut memiliki multiplier effects yang tinggi, mulai dari petani kecil hingga industri menengah. Selain itu mengingat luasnya wilayah Indonesia, komoditas ini masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan di tanah air.

    Pertemuan ini, juga membahas pengembangan industri hijau dengan konsep circular economy yang menggunakan pendekatan 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Repair). Pemerintah Indonesia sendiri, mengatur pengembangan industri hijau dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

    “Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Agus.

    Menperin menegaskan, pemerintah terus berupaya memacu pembangunan industri hijau untuk mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Melalui upaya penerapan industri hijau di tanah air, penghematan energi pada 2021 mencapai Rp3,2 triliun, serta penghematan air Rp169 miliar.

    Sementara Quincey menyampaikan, sejak 2018, Coca-cola telah melakukan pengumpulan dan daur ulang kemasan produknya baik botol plastik maupun kaleng. Menurutnya, Coca-cola berkomitmen membuat seluruh kemasan dapat didaur ulang pada tahun 2025 dan menggunakan 50% bahan baku daur ulang pada botol dan kaleng pada tahun 2030. Terkait hal ini, Quincey berharap kebijakan dan regulasi di Indonesia dapat semakin mendukung kegiatan investasi Coca-Cola.

    Guna untuk mendukung pelaksanaan industri berkelanjutan, kedua pihak juga mendiskusikan upaya pencapaian Net Zero Emission (NZE) dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti solar panel dalam proses produksi Coca-Cola di Indonesia. Sejatinya perusahaan minuman ini, telah memasang atap panel surya pada fasilitas pabrik Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Panel surya yang terbentang seluas 72 ribu meter persegi itu merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), nomor 2 di Asia Pasifik, dan nomor 4 di dunia.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun, mengapresiasi pembangunan panel surya berkapasitas 7,13 MegaWatt oleh Coca-cola Amatil Indonesia. Langkah perusahaan sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan sebesar 23% pada 2025, serta 31% pada 2050. []

  • Menko Airlangga Bahas Travel Bubble, Data Center, dan Sektor Energi dengan Singapura

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto bertemu dengan beberapa Menteri Singapura, melanjutkan agenda kunjungan kerjanya di Singapura.

    Kali ini, yang ditemui Menko Airlangga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Komunikasi dan Informatika Singapura Josephine Teo, dan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran.

    Dalam pertemuan itu, Menko Airlangga menyampaikan tindak lanjut hasil pertemuan antar pimpinan negara dalam pertemuan Leaders Retreat Indonesia ⁴j 41– Singapura 2022.

    Adapun Leaders Retreat Indonesia – Singapura yang diselenggarakan tanggal 25 Januari 2022 telah mengumumkan beberapa kesepakatan penting terkait dengan travel bubble, pengembangan dater di Nongsa Digital Park (NDP), hingga kerja sama di bidang energi.

    Sejak Leaders Retreat, Indonesia telah memfasilitasi perjalanan wisata bebas karantina antara Batam – Bintan – Singapura. Sementara itu, skema Vaccinated Travel Lanes (VTL) by Sea yang dijalankan oleh pihak Singapura telah mengakomodir perjalanan kapal ferry bagi para pemudik yang memasuki kawasan yang telah ditetapkan, yakni di Lagoi – Bintan dan Nongsa – Batam.

    “Ke depan, kami akan berupaya memulihkan perjalanan lintas batas dan memudahkan persyaratannya untuk lebih mendorong wisatawan Singapura mengunjungi Indonesia dengan aman,” tutur Menko Airlangga.

    Terkait pengembangan NDP, Indonesia menyambut baik investasi data center di NDP, dimana baik DC First maupun GDS akan memulai pengembangan tahap 1 bulan depan dan menargetkan pengoperasian tahap 1 pada bulan April dan Agustus 2023.

    Lahan yang dibutuhkan telah disiapkan untuk pendirian data center beserta kesiapan infrastrukturnya, diantaranya kebutuhan kapasitas listrik dan sistem pendinginan.

    Lebih lanjut, NDP juga terkoneksi dengan 13 sistem kabel bawah laut dan 7 landing station yang menghubungkan Pulau Batam ke Jakarta, Singapura, Malaysia, dan Pantai Barat Amerika Serikat.

    [irp]

    Dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama energi Indonesia dan Singapura, maka ditandatangani MOU Kerjasama Energi sebagai kerangka kelembagaan.

    Saat ini tengah menunggu pelaksanaan proyek yang sedang berjalan, termasuk proyek PLTS Batam yang telah ditambahkan ke daftar Proyek Strategis Nasional.

    Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) berencana untuk mengimpor 4 GW listrik rendah karbon, dan juga mengusulkan rencana investasi Grup Sunseap untuk mengembangkan fotovoltaik surya (PV) terapung di Batam.

    “Kami berusaha untuk mengakomodasi minat yang meningkat dalam investasi pembangkit listrik tenaga surya di wilayah BBK dan berharap dapat bekerja sama lebih lanjut dengan Singapura untuk memfasilitasi proyek pengembangan sumber daya energi bersih dan terbarukan,” pungkasnya. []

    [irp]

  • Tingkatkan Inklusi Keuangan, Pemerintah Gencar Integrasikan Kegiatan Ekonomi pada Ekosistem Pondok Pesantren

    Jakarta – Pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada ekosistem pondok pesantren melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian ekonomi pondok pesantren.

    Upaya ini, untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Hal ini, Sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Pemerintah terus mempermudah akses layanan keuangan.

    Khususnya kelompok penerima manfaat usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah serta meningkatkan partisipasi pelajar/santri dan pemuda dalam keuangan inklusif.

    Tahun 2021 lalu, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6%, meningkat 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

    [irp]

    Pemerintah, melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), juga terus mendorong dan gencar melakukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi/literasi keuangan secara masif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat prioritas.

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir pada acara Focus Group Discussion Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah, Jumat (27/05/2022) menjelaskan hal tersebut dilakukan guna memangkas kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan.

    “Menko Perekonomian terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi santri/pondok pesantren dan UMK sekitar pondok pesantren sebagai bagian dari program inklusi keuangan,” tutur Iskandar Simorangkir.

    [irp]

     

    acara Focus Group Discussion Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah, Jumat (27/05/2022)

    Pada kesempatan yang sama, Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan dukungan dari BUMN/BUMD untuk meningkatkan inklusi keuangan.

    Fadia menyebut, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim sebanyak 87% dan merupakan yang terbesar di dunia. Dengan jumlah 37 ribu pesantren dan lebih dari 4,2 juta santri di Indonesia, peran pondok pesantren cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan.

    Terlebih terdapat sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.

    [irp]

    Deputi Iskandar Simorangkir yang mewakili Menko Airlangga menambahkan, pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat melalui ekonomi syariah.

    Ia berharap forum tersebut dapat menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi sehingga kerja sama dengan stakeholders keuangan inklusif, baik Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan, Penjaminan, maupun Organisasi Masyarakat dapat terus dipertahankan dan diperkuat.

    Kegiatan FGD ini disertai dengan penyerahan simbolis kerja sama Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, PT Pegadaian, Bank BJB, PT Jamkrindo, dan CV Cemerlang Jaya Makmur. []

    [irp]

  • Keran Ekspor Minyak Goreng Kembali Dibuka, Menko Airlangga Jelaskan Alasannya

    peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden Jokowi, kemarin mengumumkan pembukaan kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang akan berlaku mulai Senin, (23/05/2022).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor per tanggal 28 April 2022 lalu, pemerintah telah melakukan langkah, dan koordinasi, serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan dengan harga terjangkau di masyarakat.

    Ia juga merincikan bahwa dari sisi kebutuhan dan pasokan kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan. Sedangkan pasokan minyak goreng curah sebelum dilakukan kebijakan pelarangan ekspor pasokan minyak goreng curah di bulan Maret hanya mencapai 64.626,52 ton atau 33,2% dari kebutuhan per bulan.

    “Namun setelah dilakukan kebijakan larangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada bulan April meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108,74% dari kebutuhan. Ini melebihi kebutuhan bulanan nasional,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan pers Jumat, (20/05/2022).

    Menurutnya, dari sisi stabilisasi harga berdasarkan pantauan harga minyak goreng curah sebelum pelarangan, harga minyak goreng curah mencapai Rp19.800 per liter, namun sesudah pelarangan ekspor ini turun menjadi di kisaran Rp17.200 – Rp17.600 per liter.

    Berdasarkan pasokan yang semakin terpenuhi dan tren penurunan harga di berbagai daerah, serta untuk mempertahankan harga TBS petani rakyat, maka Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin pekan depan. Kebijakan ini, akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

    Ilustrasi Minyak Goreng. (Foto:Istimewa)
    Ilustrasi Minyak Goreng. (Foto:Istimewa)

    “Sekali lagi saya tegaskan ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, dengan penerapan aturan domestic market obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan dan Domestic Price Obligation (DPO), yang mengacu pada kajian BPKP, dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” tegas Menko Airlangga.

    Adapun jumlah domestic market obligation, kita menjaga sebesar 10.000.000 ton minyak goreng yang terdiri dari 8.000.000 ton minyak goreng dan ada ketersediaan pasokan ataupun sebagai cadangan sebesar 2 juta ton.

    Kementerian Perdagangan senduri, akan menetapkan jumlah besaran DMO yang akan perlu dipenuhi atau harus dipenuhi oleh masing-masing produsen, serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

    [irp]

    Sementara produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah, akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan.

    “Mekanisme penyaluran akan menjamin ketersediaan pasokan, sekali lagi ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di kementerian perindustrian sering disebut dengan sistem Simirah dan distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP. Tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran,” sebut Menko Perekonomian.

    Selabjutnya untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan pengendalian harga. Yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.

    Sedangkan untuk menjamin pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari petani dengan harga yang wajar, dilakukan pengaturan yang melibatkan pemerintah daerah. Sedangkan bagi para perusahaan, Menko Airlangga berharap mereka bisa membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar.

    Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko Ekon)

    Untuk hasil reaksi percepatan distribusi minyak goreng dengan harga eceran tertentu, Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mempersiapkan penyediaan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah dan nanti akan disiapkan dalam bentuk kemasan sederhana.

    “Pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga terjangkau sebesar Rp14.000 per liter dan pelaksanaan ekspor oleh produsen akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi baik oleh Bea Cukai, satgas pangan Polri, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan juga pengawas akan melibatkan Kejaksaan Agung,” tandas Menko Airlangga

    Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan secara tegas menindak setiap penyimpangan, baik distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada.

    [irp]

    Untuk pelaksanaan teknis pencabutan pelarangan dan pembukaan kembali ekspor ini, diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan dan juga akan dikoordinasikan secara teknis baik oleh Kementerian Perdagangan, kementerian keuangan, serta penyesuaian penyesuaian terhadap peraturan Menteri perindustrian.

    Hal ini, supaya pelaksanaan pembukaan ekspor yang akan berjalan pada tanggal 23 Mei nanti tetap diiringi dengan pasokan minyak goreng di dalam negeri yang terus tersedia. Juga agar dapat memastikan distribusinya sampai kepada masyarakat terutama di pasar-pasar tradisional ataupun di pasar basah. []

  • Neraca Perdagangan dan Ekspor RI Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Jakarta – Neraca perdagangan RI, kembali melajutkan trend surplus pada April 2022 dengan nilai mencapai US$7,56 miliar. Angka tersebut, merupakan rekor tertinggi yang berhasil melampaui bulan Oktober 2021 dengan nilai sebesar US$5,74 miliar.

    “Kita bersyukur bahwa salah satu engine utama pertumbuhan ekonomi ini terus mengalami performa gemilang dan bahkan kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berdasarkan keterangan tertulis Selasa, (17/05/2023).

    Selain neraca perdagangan, ia menuturkan, kinerja positif juga ditunjukkan pada indikator ekspor yang mengalami surplus dengan nilai sebesar US$27,32 miliar. Sama halnya dengan surplus neraca perdagangan, angka surplus ekspor juga mampu mengungguli rekor tertinggi sebelumnya pada bulan Maret 2022 yang tercatat mencapai US$26,50 miliar.

    Kinerja surplus pada nilai ekspor tersebut salah satunya dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas unggulan saat ini seperti harga CPO sebesar 1.682,7 US$/MT atau tumbuh 56,09% (yoy), Batubara sebesar 302,0 US$/MT atau tumbuh 238,83% (yoy), dan Nikel sebesar 33.132,7 US$/MT atau tumbuh 100,55% (yoy).

    Selain itu tingginya dominasi sektor industri pada kegiatan ekspor yang mencapai 69,86% juga menjadi stimulus dalam peningkatan nilai surplus ekspor, hal ini karena kinerja ekspor akan mengarah pada basis komoditas-komoditas dengan nilai tambah yang terus bertumbuh.

    Selain itu, program hilirisasi yang diterapkan Pemerintah untuk mendorong nilai tambah komoditas di tengah harga yang kian meningkat juga memiliki andil dalam tumbuhnya kinerja ekspor saat ini.

    Hal ini dapat terlihat dari aktivitas manufaktur yang terus berada di level ekspansif dengan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) April 2022 di level 51,9 naik dari posisi bulan sebelumnya di level 51,3.

    Adanya kenaikan tersebut membawa nilai PMI Indonesia berada diatas level PMI negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (51,7), Malaysia (51,6) dan Myanmar (50,4).

    Namun, impor RI mengalami penurunan dari periode sebelumnya sebesar -10,01% (mtm) pada April 2022 menjadi sebesar US$19,76 miliar. Tetapi penurunan tersebut tidak lantas menghambat kegiatan produksi.

    Sebab, komposisi utama impor didominasi oleh golongan bahan baku/penolong dengan porsi sebesar 78,62% sehingga produksi barang baru yang bernilai tambah tinggi dapat terus dilakukan produsen yang akan mendorong peningkatan output nasional. []

  • Ekonomi RI Tumbuh 5,01% Kuartal I-2022, Menko Airlangga: Pemerintah Ada di Jalur yang Tepat

    Jakarta – Presidensi G20 Indonesia memainkan peranan penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, G20 harus mampu menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju.

    “Tentu saja, kepentingan nasional adalah yang utama bagi Pemerintah Indonesia, yakni pemulihan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan,” tuturnya dalam Tempo-BNI The Bilateral Forum 2022, Kamis (12/05/2022).

    Menko Airlangga menegaskan, menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia sudah berada dalam jalur yang tepat. Penanganan Covid-19 yang lebih baik telah membangkitkan aktivitas ekonomi domestik.

    Selain itu, Indonesia juga telah mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus kepada insentif bisnis dan dukungan terhadap UMKM.

    “Dengan menjamin inklusivitas, kita akan dapat membangun masyarakat yang berdaya tahan lebih kuat setelah pandemi,” ungkap Menko Airlangga.

    Sebagai hasilnya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,01% pada Kuartal I – 2022, lebih baik daripada Tiongkok (4,8%), Jerman (4,0%), Korea Selatan, (3,1%), dan Singapura (3,4%).

    Pertumbuhan yang kuat juga didukung oleh stabilnya inflasi, yang tercatat sebesar 0,95% (mtm) dan 3,47% (yoy) pada April 2022. Angka tersebut masih dalam rentang target 3±1% (yoy) di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi dan kenaikan inflasi di beberapa negara.

    “Sektor eksternal Indonesia juga bertahan cukup baik. Neraca perdagangan masih mencatatkan surplus dalam 23 bulan berturut-turut, termasuk nilai tukar dan IHSG masih kuat, dan rasio utang eksternal Indonesia terhadap PDB masih berada di level aman,” tegasnya.

    “Proyeksi ekonomi yang membaik juga akan menciptakan kepercayaan diri publik dan investor, sehingga aktivitas ekonomi lokal akan meningkat pula,” sambung Menko Airlangga.

    Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Pemerintah meyakini bahwa kuncinya adalah dengan memperkuat UMKM. Dalam sejarah terjadinya berbagai krisis finansial global, UMKM telah terbukti tangguh menjadi penyokong perekonomian nasional.

    Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDB tercatat mencapai 60,51% dengan kemampuan menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

    Selain itu, UMKM juga memainkan peranan penting untuk meningkatkan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi sektor ini mencapai 60,42% dari total investasi Indonesia dan berkontribusi sebesar 15,65% kepada ekspor non migas nasional.

    Pemulihan kegiatan usaha mikro pasca pandemi didorong melalui berbagai kebijakan Pemerintah yang pro UMKM termasuk dengan melakukan akselerasi digitalisasi untuk membantu pemulihan dan perkembangan UMKM.

    “Untuk itu, Pemerintah juga terus memperkuat partisipasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal/pajak, sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan akses bahan baku,” tandas Menko Airlangga.

    “Yang didukung dengan menciptakan fair playing field, pembayaran digital, logistik, perlindungan data pribadi, sistem elektronik dan transaksi, serta membangun infrastruktur digital,” tambahnya. []

  • Pemerintah Realisasikan Program PEN Rp 70,37 Triliun Hingga April 2022

    Jakarta | Pemerintah telah merealisasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 70,37 triliun hingga 28 April 2022. Angka itu setara dengan 15,4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 455,62 triliun.

    “Terkait dengan kinerja penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, realisasinya adalah 15,4 (persen) atau Rp 70,37 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

    Secara rinci, Airlangga menyebutkan realisasi untuk Klaster Penanganan Kesehatan sebesar Rp 11,87 triliun atau 9,7 persen dari alokasi sebesar Rp 122,54 triliun. Realisasi ini utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, klaim pasien, serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan dan penanganan COVID-19 melalui Dana Desa.

    Sedangkan realisasi Klaster Perlindungan Masyarakat mencapai Rp 49,27 triliun atau 31,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 154,76 triliun.

    Realisasi program bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,15 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp 18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp 5,8 riliun untuk 19,3 juta KPM, BLT Desa Rp 7,47 triliun untuk 6,12 juta KPM, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) Rp 1,7 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 1,4 triliun.

    Sementara itu, realisasi untuk Klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi tercatat sebesar Rp 9,22 triliun atau 5,2 persen dari pagu Rp 178,32 triliun, baik di sektor pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, dukungan korporasi dan UMKM, serta perpajakan.

    Disaat bersamaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yakin kondisi perekonomian Indonesia di tengah momen Idul Fitri hingga saat ini sangat terkendali. Menurutnya, momen tersebut memberikan pemulihan aktivitas ekonomi yang begitu tinggi dan mobilitas masyarakat yang juga sangat cepat.

    “Mobilitas masyarakat tercatat keluar rumah meningkat hingga 48,1 persen dibandingkan baseline. Selain itu, Indeks Belanja Mandiri meningkat hingga 31 persen lebih tinggi dibandingkan puncak Lebaran tahun 2021 yang lalu,” kata Luhut.[]