peloporberita.com

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Menperin: Pakistan Bisa Jadi Pasar Potensial CPO dan Minyak Goreng Indonesia

    Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Indonesia dan Pakistan berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif, untuk memacu pertumbuhan ekonomi kedua negara. Salah satunya dengan mengakselerasi perluasan pasar ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak goreng sawit ke Pakistan.

    “Pemerintah telah memutuskan membuka ekspor minyak goreng kembali, setelah melihat kondisi pasokan yang terpenuhi di pasar domestik dan penurunan harga minyak goreng curah saat ini. Oleh karenanya, Pakistan bisa menjadi pasar yang potensial,” tuturnya pada pertemuan dengan Menteri Industri dan Produksi Pakistan, Syed Murtaza Mahmud dikutip Selasa (14/06/2022).

    Menperin menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menjalankan program percepatan distribusi CPO, refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), dan used cooking oil (UCO) melalui ekspor sejak tanggal 7 Juni-31 Juli 2022.

    “Hal ini dalam rangka optimalisasi dan stabilisasi produksi dan rantai perdagangan CPO, RBDPO, dan UCO,” ungkapnya.

    Program tersebut lanjut Agus, berlaku bagi seluruh eksportir, dengan alokasi ekspor ditetapkan sebesar 1 juta ton, dan setiap eksportir yang mengikuti program diberikan alokasi paling sedikit 10 ton kelipatannya. “Saya yakin terbitnya regulasi terkait ini dapat mempercepat impor CPO dan turunannya ke Pakistan,” sebutnya.

    Menperin berharap, pertemuan bilateral ini juga dapat memperluas hubungan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi, yaitu dengan kelanjutan perundingan Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). Hal ini dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi kedua negara pasca-pandemi Covid- 19.

    [irp]

    “Indonesia punya potensi besar, dengan jumlah UMKM sebanyak 65 juta unit atau 99% mendominasi dari total unit usaha yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi hingga 60% terhadap PDB nasional,” rincinya.

    Selain itu, UMKM di Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 119,6 juta orang atau menyumbang sekitar 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia.

    Menperin juga optimistis, peningkatkan kerjasama di sektor industri dengan Pakistan akan mendongkrak kinerja ekspor nasional. Total perdagangan kedua negara mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,65% selama 2017-2021 dan mencatat pertumbuhan positif sebesar 41,77% selama 2021-2022.

    [irp]

    Adapun pada tahun lalu, total perdagangan bilateral mencapai US$3,9 miliar dengan total ekspor US$3,8 miliar dan impor dari Pakistan sebesar US$185 juta, yang keduanya didominasi oleh sektor nonmigas. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia terus mengalami nilai perdagangan yang positif. Pada tahun 2021, nilai perdagangan tercatat sebesar US$3,6 miliar.

    Sementara itu, penanaman modal dari investor Pakistan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 telah menggelontorkan total dana sebesar US$5,45 juta untuk 155 proyek. Sektor-sektor yang merealisasikan investasinya tersebut, antara lain industri makanan, tekstil, kayu, serta kimia dan farmasi.

    [irp]

    “Minyak sawit dan minyak sawit mentah adalah produk dengan potensi ekspor terbesar dari Indonesia ke Pakistan,” tandas Menperin.

    Sedangkan Komoditas lainnya yang juga menjadi andalan ekspor Indonesia ke Pakistan, di antaranya serat stapel rayon viscose, mobil dan kendaraan bermotor lainnya, gearbox dan bagiannya, serta kertas uncoated dan kertas karton. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • Pemerintah Bertemu Bos Coca-cola di Swiss Bahas Tiga Isu ini

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dan berdiskusi dengan petinggi Coca-cola Company di Forum Ekonomi Dunia 2022 Davos, Swiss belum lama ini. Dalam pertemuan itu, dibahas tentang investasi, circular economy, dan energi terbarukan.

    “Tentu salah satu di antaranya mengenai dukungan dan fasilitas bagi para investor global yang menanamkan modalnya di Indonesia,” tutur Menperin berdasarkan keterangan resmi di Jakarta, Selasa (07/06/2022).

    Agus menjelaskan, dalam pertemuan dengan Chairman and CEO of The Coca-Cola Company James Quincey, pemerintah mendorong Coca-Cola untuk meningkatkan dan memperluas investasinya di Indonesia, salah satunya melalui produk berbasis kelapa. Sebab, produk tersebut memiliki multiplier effects yang tinggi, mulai dari petani kecil hingga industri menengah. Selain itu mengingat luasnya wilayah Indonesia, komoditas ini masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan di tanah air.

    Pertemuan ini, juga membahas pengembangan industri hijau dengan konsep circular economy yang menggunakan pendekatan 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Repair). Pemerintah Indonesia sendiri, mengatur pengembangan industri hijau dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

    “Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Agus.

    Menperin menegaskan, pemerintah terus berupaya memacu pembangunan industri hijau untuk mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Melalui upaya penerapan industri hijau di tanah air, penghematan energi pada 2021 mencapai Rp3,2 triliun, serta penghematan air Rp169 miliar.

    Sementara Quincey menyampaikan, sejak 2018, Coca-cola telah melakukan pengumpulan dan daur ulang kemasan produknya baik botol plastik maupun kaleng. Menurutnya, Coca-cola berkomitmen membuat seluruh kemasan dapat didaur ulang pada tahun 2025 dan menggunakan 50% bahan baku daur ulang pada botol dan kaleng pada tahun 2030. Terkait hal ini, Quincey berharap kebijakan dan regulasi di Indonesia dapat semakin mendukung kegiatan investasi Coca-Cola.

    Guna untuk mendukung pelaksanaan industri berkelanjutan, kedua pihak juga mendiskusikan upaya pencapaian Net Zero Emission (NZE) dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti solar panel dalam proses produksi Coca-Cola di Indonesia. Sejatinya perusahaan minuman ini, telah memasang atap panel surya pada fasilitas pabrik Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Panel surya yang terbentang seluas 72 ribu meter persegi itu merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), nomor 2 di Asia Pasifik, dan nomor 4 di dunia.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun, mengapresiasi pembangunan panel surya berkapasitas 7,13 MegaWatt oleh Coca-cola Amatil Indonesia. Langkah perusahaan sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan sebesar 23% pada 2025, serta 31% pada 2050. []

  • Menperin: Ekspor Industri Manufaktur Terus Naik dan Mendominasi Berkat Hilirisasi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Industri pengolahan masih memberikan kontribusi yang dominan terhadap nilai ekspor nasional, dengan capaian sebesar 74,46% sepanjang Januari-April 2022.

    Sedangkan selama 4 bulan pertama tahun ini, kinerja pengapalan produk sektor manufaktur menembus hingga lebih dari US$69,59 miliar atau naik 29,19% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    “Hal ini menunjukkan bahwa upaya dan kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik di tengah menghadapi berbagai tantangan dari kondisi ekonomi global yang tidak menentu,” tutur Menperin di Jakarta, Rabu (18/05/2022).

    Agus Gumiwang menegaskan, Kemenperin bertekad untuk konsisten melaksanakan program hilirisasi industri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, di tengah harga komoditas yang kian menanjak.

    Sebab, selain memiliki andil dalam tumbuhnya kinerja ekspor nasional, percepatan hilirisasi sektor industri juga berdampak positif pada kesejahteraan rakyat.

    “Tingginya dominasi sektor industri manufaktur pada capaian nilai ekspor nasional juga menstimulasi peningkatan nilai surplus terhadap neraca perdagangan kita saat ini,” tegas Agus Gumiwang.

    [irp]

    Apalagi, lanjutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sasaran ekspor Indonesia harus pada basis komoditas-komoditas dengan nilai tambah yang tinggi.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan pada April 2022, yakni sebesar US$7,56 miliar. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, surplus neraca perdagangan pada April naik 66,9%.

    Surplus neraca perdagangan itu diperoleh dari nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai impor pada periode tersebut. BPS mencatat, nilai ekspor pada April 2022 sebesar US$27,32 miliar, sedangkan nilai impor mencapai US$19,76 miliar.

    Menperin
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto:Pelopor.id/Kemenperin)

    Sementara, surplus April 2022 merupakan rekor tertinggi yang berhasil melampaui bulan Oktober 2021 dengan nilai sebesar US$5,74 miliar. Bahkan, nilai ekspor bulan keempat itu juga menjadi capaian tertinggi sepanjang masa, yang sebelumnya tercipta pada Maret 2022 sebesar US$26,5 miliar.

    “Di bulan April 2022, ekspor industri pengolahan mencapai USD19,08 miliar atau naik 27,92% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” sebut Menperin.

    Adapun Tren positif kenaikan ekspor dari sektor industri ini, akan dijaga sebaik mungkin, ditengah-tengah disrupsi rantai supply global karena konflik di Ukraina-Russia.

    “Target kami, kinerja ekspor tahun 2022 bisa melampaui 2021” ucap Agus.

    [irp]

    Lebih lanjut, untuk terus memacu kinerja ekspor nasional, pemerintah proaktif melakukan berbagai program promosi di kancah internasional serta peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral. Momentum ini akan dimanfaatkan melalui kegiatan-kegiatan pada ajang Presidensi G20 Indonesia.

    “Maka itu, forum G-20 akan dioptimalkan untuk menggali berbagai potensi kerja sama dengan berbagai negara, termasuk di sektor industri,” tegas Menperin.

    Presidensi G20 sendiri, dinilai menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia.

    “Selain akan menciptakan lapangan kerja melalui kerja sama investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor bagi produk-produk industri kecil dan menengah (IKM),” tandas Agus. []

    [irp]

  • Satgas Kemenperin-Polri Awasi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah

    Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi produksi dan distribusi program minyak goreng sawit (MGS) curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu. Jika ditemukan pelanggaran, kedua pihak bisa memberikan tindakan tegas.

    “Kami ingin program ini ada progresnya sesuai yang diharapkan oleh Presiden. Untuk itu, kami melakukan rapat pembahasan dan evaluasi ini agar bisa segera diakselerasi,” tutur Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip Rabu (06/04/2022).

    Untuk mendorong industri MGS menjalankan kewajiban untuk menyediakan minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, Menperin mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    “Regulasinya sudah memadai, semua sudah diatur, termasuk sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah digariskan dalam Permenperin 8/2022 tersebut,” ucapnya.

    Menperin menjelaskan, sanksi itu antara lain terkait dengan produk yang tidak sesuai dengan alokasi dan jumlah, berdasarkan yang sudah ditetapkan Kemenperin. Selain itu juga adanya tindakan berkaitan dengan repacking, ini tidak boleh dilakukan pada MGS curah.

    Juga sama sekali tidak boleh disalurkan untuk industri menengah maupun besar. Ini yang akan kami kawal di lapangan,” tegasnya.

    Menperin menegaskan, aturan ini tidak hanya untuk produsen saja, kebijakan penyediaan berbasis industri juga mewajibkan seluruh distributor yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi, mulai dari distributor 1 (D1), Distributor 2 (D2), dan lini distribusi di bawahnya.

    “Sudah ditetapkan margin di level distributor dengan rata-rata Rp600 per kilogram, di tingkat pengecer rata-rata Rp1.000 per kilogram. Policy terkait margin sudah dikeluarkan Dirut BPDPKS, ini sangat penting supaya HET bisa tercapai di lapangan,” tegasnya.

    Menperin menyebutkan, hingga kini sudah ada 72 kontrak atau 72 perusahaan yang terlibat dalam program MGS curah.

    “Dalam jumlah kontrak tersebut, telah memenuhi kebutuhan yang cukup bagi kebutuhan nasional per hari dan juga meng-cover ke mana saja produsen harus mengeluarkan distribusi di wilayah kerja masing-masing,” ujarnya.

    Selain itu, Pemerintah telah merombak total kebijakan terkait penyediaan minyak goreng curah, dari yang semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Kebijakan berbasis industri tersebut, diperkuat penggunaan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dalam pengelolaan dan pengawasan produksi distribusi minyak goreng curah.

    Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV, serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

    “Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami Bersama Menperin membentuk satgas gabungan yang akan ditempatkan mulai di level kantor pusat para produsen, yang personelnya berasal dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar, pengawasan proses produksi dilakukan melekat selama 24 jam,” kata Sigit.

    Dengan pengawalan melekat selama 24 jam penuh itu, Kapolri berharap, minyak goreng khususnya jenis curah dapat terjamin ketersediaannya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Serta, harga jualnya pun bisa sesuai dengan kebijakan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sudah ditegaskan bahwa, semuanya yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit pasti akan diberikan subsidi. Karena itu tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan produksinya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, seharusnya di pasar terpenuhi,” ungkap kapolri.

    Oleh sebab itu, Kapolri menegaskan, dalam melakukan pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran. []

  • Menperin Luncurkan Chromebook 4G LTE Pertama Produksi dan Desain Anak Bangsa

    Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita resmi meluncurkan Chromebook 4G LTE hasil produksi dan desain anak bangsa di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/03/2022).

    Chromebook tersebut, merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan beberapa stakeholder terkait seperti PT. Tata Sarana Mandiri (TSM), Qualcomm, Google, PT. Sat Nusapersada dan PT. Libera Technologies Indonesia untuk membangun ekosistem bernama “Indonesia Manufacturing Center Elektronika dan Telematika” (IMC-ET).

    “Kami memberikan apresiasi terhadap keberhasilan dari sinergi tersebut sehingga bisa memproduksi Chromebook 4G LTE pertama yang didesain dan diproduksi di Indonesia dengan komponen lokal di atas 40 persen,” ungkap Agus Gumiwang.

    Ia berharap, IMC-ET dapat terus berkolaborasi dengan stakeholders lainnya dalam mengembangkan ekosistem laptop dalam negeri.

    Selain itu, Kemenperin juga akan secara intens akan menguatkan komunikasi dengan para pengembang chipset untuk dapat bekerja sama guna memperdalam struktur industri elektronika khususnya untuk memproduksi laptop.

    “Sehingga di masa depan akan tercipta Intellectual Property (IP) milik anak-anak bangsa, yaitu IP Indonesia dan dapat digunakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan laptop dalam negeri,” sebutnya.

    Menperin juga akan berupaya mewujudkan Indonesia mampu memproduksi semikonduktor untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Sebab, semikonduktor banyak digunakan sektor elektronika dan otomotif.

    “Kami mengajak para pelaku usaha untuk duduk bareng membuat roadmap dalam upaya memproduksi semikonduktor untuk kemandirian industri di dalam negeri,” tegasnya.

    Selain itu, yang juga perlu dipacu adalah menciptakan Original Design Manufacturer (ODM) laptop dalam negeri.

    “Dengan munculnya ODM-ODM dalam negeri akan tercipta kemandirian di industri laptop dalam negeri,” tandasnya.

    Dalam kesempatan yang sama Chairwoman PT TSM Yovita Bellina menyampaikan, generasi Chromebook 4G LTE yang diluncurkannya telah dilengkapi dengan modul selular tertanam (built-in) 4G LTE yang memungkinkan pemakai memperoleh manfaat konektivitas secara nirkabel agar dapat digunakan di mana pun tanpa batas.

    Selain itu, TSM juga akan memproduksi Chromebook versi WIFI-only sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kedua model tersebut menggunakan prosesor Qualcomm 8-cores Snapdragon dengan efisiensi tinggi, yang sudah memenuhi spesifikasi program Merdeka Belajar.

    “Kedua perangkat ini akan dipasarkan dengan nama Libera Merdeka Chromebook C150 untuk versi 4G LTE/Wifi, dan Chromebook C120 untuk versi Wifi. Kedua produk ini akan mulai beredar di pasar pada kuartal II tahun 2022,” pungkasnya. []

  • Kementerian Perindustrian Targetkan Belanja Produk Lokal 80%

    Jakarta | Pemerintah terus mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini untuk mendukung program Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri.

    Tahun ini, pembelian produk dalam negeri untuk belanja barang dan jasa pemerintah ditargetkan sebesar Rp 400 triliun. Untuk mendukung hal itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan nilai capaian penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa sebesar 80%.

    “Kami harapkan komitmen yang sama dari pengguna wajib produk dalam negeri lainnya untuk menetapkan target capaian penggunaan produk dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua, Bali, yang dikutip dari laman resmi Kemenperin.

    Anggaran pemerintah pusat terutama pada belanja barang dan belanja modal melalui APBN tahun 2022 sebesar Rp 538,9 triliun. Anggaran itu dapat digunakan sebesar-besarnya untuk belanja produk dalam negeri, yang belum termasuk belanja pemerintah daerah.

    “Jika ditambahkan dengan potensi belanja barang dan belanja modal pemerintan daerah melalui APBD tahun 2022 sebesar Rp532,5 triliun, maka total potensi belanja barang dan belanja modal saja mencapai Rp1.071,4 triliun,” ungkapnya.

    Agus yakin jika potensi yang sangat besar itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh industri dalam negeri, akan ada multiplier effect yang manfaatnya sangat terasa, terutama bagi kemajuan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

    Oleh karena itu, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang gemilang, perlu kerja sama dalam menyukseskan program substitusi impor dan menggantikannya dengan produk dalam negeri.

    “Industri dalam negeri harus kita dorong untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya kebutuhan belanja pemerintah dan BUMN,” imbuhnya.[]

  • Pemerintah Merombak Kebijakan Minyak Goreng Sawit Curah

    Jakarta | Pemerintah merombak total kebijakan terkait Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah, dari semula berbasis perdagangan, menjadi kebijakan berbasis industri. Pasalnya, kebijakan MGS Curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan dan harga bagi masyarakat, pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

    Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah bisa mengatur bahan baku, produksi dan distribusi MGS Curah dengan lebih baik, sehingga pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kebijakan ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) dalam pengelolaan dan pengawasannya.

    Kebijakan MGS Berbasis Industri ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Selain itu juga mengatur proses bisnis program MGS Curah Subsidi mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, larangan dan pengawasan.

    Pada tahap registrasi, semua perusahaan industri Minyak Goreng Sawit diwajibkan mendaftar dalam keikutsertaan program. Ada 81 perusahaan industri yang wajib mengikuti dan berpartisipasi dalam program ini. Proses registrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin. Industri diwajibkan menyampaikan data dan dokumen tentang sumber dan volume bahan baku, daftar distributor (D1 dan D2) sampai pada tingkat kabupaten/kota.

    “Semua data dan dokumen tersebut diverifikasi oleh Kemenperin hingga mendapat nomor registrasi paling lambat dalam tiga hari kerja. Kemudian, perusahaan industri menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah dengan Direktur Utama BPDPKS paling lama lima hari setelahnya,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, seperti dikutip dari laman resmi Kemenperin.

    Selanjutnya, Kemenperin akan menetapkan alokasi produksi dan distribusi wilayah masing-masing produsen Minyak Goreng Sawit Curah. Industri yang telah memproduksi dan mendistribusikan produknya dapat mengajukan klaim pada BPDPKS melalui SIINas untuk diverifikasi oleh Kemenperin. Setelahnya, BPDPKS mentransfer dana subsidi pada rekening produsen sesuai dengan bukti klaim yang telah diverifikasi tersebut.

    Untuk mencegah kebocoran dalam program ini, Kemenperin menetapkan sejumlah larangan bagi pelaku usaha, seperti produsen MGS dan distributor dilarang melakukan repacking, penjualan ke industri, dan ekspor ke luar negeri. Selain itu, pengawasan atas program ini dilakukan secara online, sejak dari produksi, distribusi dan penjualan ditingkat pengecer.

    Untuk menjamin pelaksanaan program ini, pengawasan melibatkan perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan POLRI, pemerintah daerah dan BPDPKS.[]

  • Industri Wajib Sediakan Minyak Goreng Curah Bagi Masyarakat dan Usaha Mikro

    Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur kewajiban penyediaan minyak goreng curah di dalam negeri untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga serta terjangkau oleh masyarakat dan usaha mikro dan kecil (UMK).

    “Ini adalah bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng sekaligus menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha kecil dan mikro,” tutur Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Senin (21/03/2022).

    Agus menjelaskan, Permenperin ini mengatur mekanisme penyaluran dan pengawasan minyak goreng curah dari tingkat produsen sampai dengan distributor hingga pengecer untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak  goreng curah pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Selain itu, Permenperin ini juga mengatur tentang pembiayaan penyediaan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan,” ungkapnya.

    Sebelumnya Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022, menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah di tingkat masyarakat/konsumen akhir sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Kemenperin)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Kemenperin)

    Sementara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menetapkan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah berdasarkan harga rata-rata crude palm oil (CPO) pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir.

    Agus Gumiwang juga menyebut, 81 perusahaan industri minyak goreng diwajibkan Menperin untuk melaksanakan penyediaan minyak goreng curah bagi masyarakat dan UMK.

    Kewajiban penugasan oleh Menperin ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Joko Widodo. Total volume minyak goreng curah yang wajib disalurkan perusahaan minyak goreng sebesar 14 ribu ton perhari.

    Mekanisme pelaksanaan kewajiban Penyediaan Minyak Goreng Curah

    Untuk berpartisipasi dalam program penyediaan minyak goreng curah, pelaku usaha melakukan pendaftaran online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    Data yang harus dimasukkan ke dalam SIINas berupa nama perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, perizinan berusaha, kapasitas produksi, rencana produksi, rencana penggunaan bahan baku CPO, dan rencana distribusi minyak goreng curah.

    “Rencana penggunaan bahan baku harus memuat informasi jumlah bahan baku CPO dan asal bahan baku CPO,” beber Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika.

    Sedangkan rencana distribusi paling sedikit memuat informasi jumlah yang akan didistribusikan, profil jaringan distribusi, lokasi tujuan distribusi di kabupaten/kota, dan waktu pelaksanaan distribusi.

    Kemudian, Dirjen Industri Agro melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran. Pelaku usaha yang lolos verifikasi memperoleh nomor registrasi paling lama tiga hari sejak pendaftaran lengkap dan benar.

    Selanjutnya Dirjen Industri Agro menyampaikan nomor registrasi dan konsep perjanjian pembiayaan kepada Direktur Utama BPDPKS melalui sistem elektronik.

    “Para pelaku usaha terverifikasi akan menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS secara elektronik melalui SIINas,” tegas Putu.

    Putu juga menjelaskan, penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan paling lama lima hari kerja sejak mendapatkan registrasi dan perjanjian pembiayaan.

    Sementara untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah, pelaku usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada BPDPKS yang disampaikan secara online melalui SIINas dengan mengunggah dokumen berupa laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer dan faktur pajak.

    Setelah mendapat verifikasi dari Dirjen Industri Agro, surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS secara elektronik. Dalam melakukan verifikasi, Dirjen Industri Agro dapat dibantu oleh surveyor independen yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS berdasarkan permintaan Direktur Jenderal.

    Ilustrasi Minyak Goreng. (Foto:Istimewa)
    Ilustrasi Minyak Goreng. (Foto:Istimewa)

    Pelaku usaha yang melakukan perjanjian penyediaan dengan BPDPKS wajib menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng curah bagi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil serta dilarang mendistribusikannya ke industri besar atau industri menengah, mengemas ulang, dan/atau mengekspor minyak goreng tersebut.

    “Kemenperin melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program ini, mulai dari produksi hingga distribusi kepada masyarakat, agar sesuai dengan mutu dan harga yang sudah ditetapkan. Akan dibentuk tim pengawas yang terdiri dari perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan BPDPKS,” tandas Putu.

    Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah, maupun pembekuan perizinan berusaha. []

  • Kapolri Pastikan Kawal Ketersediaan dan Penyaluran Minyak Goreng

    peloporberita.com/ | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Kepolisian RI siap mengawal distribusi dan ketersediaan minyak goreng di pasaran.

    Selain itu, pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan secara langsung di pasar untuk mengetahui mekanisme terkait perkembangan situasi harga minyak.

    Listyo menyebutkan hal itu dalam keterangan pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/03/2022).

    “Tentunya kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan bahwa minyak curah, kemudian minyak kemasan sesuai dengan yang disampaikan menyesuaikan dengan harga keekonomian, semuanya ada di pasar,” lanjut Listyo.

    Begitu juga Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperhatikan situasi penyaluran dan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

    Dengan memperhatikan perkembangan situasi, pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak goreng curah, sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga Rp 14.000 per liter.

    “Subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Sedangkan untuk minyak goreng kemasan akan menyesuaikan dengan harga keekonomian,” ujar Airlangga.

    Harga kemasan lain, lanjut Airlangga, tentu akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian. Dengan nilai keekonomian itu diharapkan minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional atau pun di pasar basah.[]

  • Menperin Gencarkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

    peloporberita.com/ | Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

    Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Harian Tim Nasional (Timnas) P3DN Agus Gumiwang Kartasasmita menyerukan kepada para stakeholder, yang terdiri dari kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD untuk menjalankan P3DN secara konsisten. Imbauan tersebut juga diwujudkan menjadi strategi implementasi P3DN pada satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    “P3DN merupakan kebijakan negara untuk memanfaatkan anggaran yang diperoleh dari rakyat, dari pengelolaan sumber daya yang dikuasai negara untuk dikelola kembali dalam bentuk pemberdayaan sektor ekonomi riil, yaitu sektor industri,” kata Agus di Jakarta, Minggu (06/03/2022).

    Secara historis, program P3DN adalah inisiatif Kemenperin yang telah dijalankan sejak beberapa dekade lalu. Untuk tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerapkan target belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 400 Triliun.

    Untuk merealisasikan arahan itu, diperlukan sinergi dan kontribusi dari instansi-instansi tersebut. Memimpin implementasi P3DN, Agus pun mengimbau para stakeholder melakukan langkah konkret penggunaan PDN dan UMKM. Agus juga kembali mengingatkan agar instansi membentuk Tim P3DN untuk mengkoordinasikan implementasi belanja PDN dan UMKM masing-masing.

    “Para stakeholder dapat mengkoordinasikan teknis pelaksanaan penyampaian rencana kebutuhan dan pembentukan Tim P3DN instansi dengan Pusat P3DN Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

    Ia menambahkan, LKPP dan BPKP akan melakukan monitoring dan fasilitasi kepada instansi-instansi yang akan melakukan pembelanjaan tersebut, sehingga akan tercipta koordinasi penuh untuk mewujudkan arahan Presiden terkait belanja PDN dan UMKM.[]