Kategori: Nasional

  • Polsek Pancoran Panggil Orangtua Pasangan LGBT yang Pangku-pangkuan di Kafe Wow

    Jakarta – Video dugaan perbuatan asusila pasangan sesama jenis LGBT bermesraan di kafe kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, viral di media sosial Instagram. Bertindak cepat, Polsek Pancoran pun langsung memeriksa terduga pelaku LGBT, yang melakukan aksi pangku-pangkuannya di Kafe wow tersebut juga memanggil orang tua mereka.

    “Polsek telah memanggil orang tua dari orang yang viral dalam video tersebut sebagai langkah pembinaan dan pengawasan serta memberikan himbauan,” tutur Kapolsek Pancoran, Kompol Rudiyanto pada wartawan, Selasa (07/06/2022).

    Menurutnya, terduga pelaku LGBT dalam video viral itu setidaknya ada empat orang yakni AA, AN, RK, dan FR. Mereka, dibawa ke kantor polisi lantaran video pangku-pangkuan sesama jenis itu viral dan dianggap telah meresahkan masyarakat.

    Kronologi

    Kejadian viral ini bermula pada Jumat, 3 Juni 2022 kemarin. Peristiwa berawal saat karyawan kafe, PH tengah bekerja di kafe tersebut. Lalu, pada malam hari sekitar pukul 21.55 WIB ada karyawan kafe lainnya, seorang waters berinisial SE memberitahukan pada PH ada sejumlah orang lelaki melakukan perbuatan tak pantas.

    “Mereka melakukan hal yang tidak sopan atau tidak sepantasnya dilakukan di muka umum, yang mana mereka saling berpangkuan dan mencium leher,” sebutnya.

    [irp]

    PH pun kemudian mendatangi sekelompok terduga LGBT itu guna memberikan peringatan dan teguran. Kemudian, pada sekitar pukul 23.30 WIB mereka pergi meninggalkan kafe tersebut, sedangkan PH melaporkan peristiwa itu ke polisi.

    “Kami sudah melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi juga, termasuk karyawan kafe. Saat ini, masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap permasalahan dan laporan itu dengan melakukan koordinasi kepada ahli pidana ataupun ahli ITE,” tegas Kompol Rudiyanto.

    [irp]

    Rudiyanto menyebutkan, pada 6 Juni lalu, pihaknya juga telah melakukan pertemuan tiga pilar dan pihak pengelola yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan. Hasil pertemuan itu, diputuskan bahwa Kafe Wow untuk sementara waktu ditutup selama 1 sampai 3 hari dalam rangka pembinaan dan sosialisasi dari Pemda Jakarta Selatan.

    “Kasus yang ditangani polsek Pancoran tetap dilanjutkan. Pemilik kafe diminta membuat surat pernyataan dan imbauan tentang narkotika, asusila dan kejahatan lain,” tandas Rudiyanto.

    [irp]

    Kafe Wow, sebelumnya sempat menjadi sorotan akibat aksi joget-joget pria berpakaian wanita. Warga sekitar bahkan sempat menggeruduk kafe ini, lantaran mencium rumor bahwa kafe tersebut kerap menjadi tempat para gay berkumpul.

    Buntut dari peristiwa itu, polisi kemudian mediasi warga dan pengelola kafe. Bahkan, pria yang joget-joget tersebut juga telah menyampaikan permohonan maafnya disaksikan pihak kafe dan perwakilan warga di Polsek Pancoran. []

    [irp]

  • Resmikan Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Menko PMK Ingin PTS Visioner, Ulet, dan Inovatif

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus ikut berkontribusi nyata bagi pembangunan SDM Indonesia, dalam menyongsong Era Indonesia Emas 2045.

    “PTS harus visioner, ulet dan inovatif agar mampu menghasilkan lulusan sarjana yang memenuhi kebutuhan dan menguasai teknologi,” tutur Menko PMK saat memberikan sambutan pada Penyerahan SK Kemendikbudristek RI dan Peresmian Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka), Selasa (07/06/2022).

    Adapun fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini diarahkan pada pembangunan SDM Indonesia yang unggul. Yakni manusia Indonesia yang profesional, produktif, inovatif, mampu bersaing, serta berkepribadian Indonesia.

    Sedangkan saat ini, pembangunan SDM Indonesia menghadapi tantangan berat. Menurut data BPS Februari 2021, hampir 90% angkatan kerja di Indonesia berpendidikan setingkat SLTA ke bawah. 15-25 tahun mendatang, postur angkatan kerja di Indonesia akan banyak bergeser. Posisi mereka yang berpendidikan rendah akan digeser oleh generasi di bawahnya.

    “Maka dari itu kita harus berikan pendidikan yang terbaik untuk generasi masa depan. Karena pendidikan tinggi berperan sangat penting dalam Pembangunan SDM berkualitas,” ungkap Menko PMK.

    Menko PMK juga mengungkapkan, jenjang Pendidikan tinggi juga memiliki persoalan besar, yaitu terbatasnya akses. Pada 2021 lalu, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi baru mencapai 31,18%. Kapasitas perguruan tinggi secara keseluruhan hanya bisa menampung sekitar setengah lulusan lulusan SMA dan yang sederajat yang berjumlah sekitar 3,8 juta orang setiap tahun.

    Resmikan Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Menko PMK Ingin PTS Visioner, Ulet, dan Inovatif

    “Kita berharap dapat meningkatkan APK PT menjadi 50% di tahun 2035 nanti. Dan itu membutuhkan tambahan kapasitas sekitar 5,2 juta dibandingkan daya tampung mahasiswa di tahun 2019,” tegasnya.

    Menurut Muhadjir, menciptakan SDM berkualitas tentu juga tidak hanya melalui penambahan daya tampung untuk meningkatkan APK PT.

    “Pada saat yang sama, Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang siap bekerja atau mampu menjadi wirausahawan,” tandasnya.

    [irp]

    Menko PMK juga menekankan bahwa Indonesia tengah menghadapi globalisasi dan tak ada pilihan kecuali meningkatkan human capital competitiveness. Bangsa yang akan survive, menang dan sukses dalam era seperti ini adalah bangsa yang berpengetahuan dan berketerampilan, memiliki knowledge and skills serta yang berkarakter kuat.

    “Sekali lagi, selamat atas berdirinya Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Semoga ke depannya menjadi perguruan tinggi yang mampu mewujudkan pendidikan tinggi yang terjangkau, berkeadilan dan bermutu khususnya bagi masyarakat Karanganyar, maupun bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, Dirjen Diktiristek Kemdikbudristek yang Diwakili oleh Direktur Kelembagaan Ditjendiktiritek Dr. Lukman, Ketua PP Muhammadiyah Drs. H. Dahlan Rais, Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Khuzaifah Dimyati, dan Ketua PDM Karanganyar Dr. Moh Samsuri. []

    [irp]

  • Cegah Kecelakaan di Taman Rekreasi, Sandiaga Uno Inisiasi Deklarasi Taman Rekreasi Aman

    Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menyosialisasikan dan mendeklarasikan Taman Rekreasi Aman, Nyaman, dan Menyenangkan. Hal ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan.

    Menurut Sandiaga, deklarasi ini dinilai penting untuk merespons sejumlah kecelakaan di taman rekreasi beberapa waktu terakhir ini. Salah satunya, kejadian ambrolnya wahana seluncuran air di Kolam Renang Kenjeran Park, Surabaya.

    “Deklarasi ini bertujuan untuk memitigasi terjadinya kecelakaan-kecelakaan (di taman rekreasi),” tutur Sandiaga saat melakukan sosialisasi di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, Banten, Selasa (07/06/2022).

    Sandiaga menjelaskan, deklarasi ini juga bertujuan untuk mengingatkan para pelaku pariwisata yang bergerak di sektor taman rekreasi untuk selalu menjaga aturan-aturan keselamatan demi menjaga keselamatan wisatawan.

    “Ini menyangkut nyawa saudara-saudara kita, kita harus pastikan mereka berkegiatan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan,” tegas Menparekraf.

    Sandiaga ingin deklarasi ini menjadi standar operasi taman rekreasi dan dapat menunjang upaya membangkitkan ekonomi dan lapangan kerja di sektor pariwisata.

    Cegah Kecelakaan di Taman Rekreasi, Sandiaga Uno Inisiasi Deklarasi Taman Rekreasi Aman
    Petugas keamanan berjaga di salah satu wahana permainan Ocean Park BSD untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung pada saat kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno ke Ocean Park BSD, Tangerang Selatan, Selasa (7/6/2022). (Foto: peloporberita.com/Kemenparekraf)

    "Deklarasi ini kita harapkan bukan hanya menjadi dokumen tapi juga diimplementasikan dan menjadi standar operasi taman rekreasi," ucap Sandiaga.

    Deklarasi ini disaksikan oleh Menparekraf dan Direktur Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Kemenparekraf/Baparekraf, Oni Yulfian. Sedangkan yang menandatangani adalah perwakilan dari Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) dan Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) di Ocean Park, BSD.

    [irp]

    Adapun lima poin yang terkandung dalam deklarasi tersebut adalah sebagai berikut :

    1. Siap memastikan penyediaan wahana taman rekreasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi pengunjung;
    2. Siap memiliki dan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) yang terdokumentasi secara konsisten;
    3. Siap mendorong penerapan protokol kesehatan bagi pengunjung dan petugas;
    4. Siap melaksanakan perawatan wahana secara berkala dan terdokumentasi;
    5. Siap memberikan pelayanan prima bagi pengunjung taman rekreasi. []

    [irp]

  • Mendag Lutfi: Sesuai Target, Minyak Goreng Curah Sudah Tersedia di 10 Ribu Titik

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya mencatat telah ada lebih dari 10 ribu pengecer minyak goreng curah. Hal ini, disampaikannya saat mengunjungi Pasar Kampung Ambon, Jakarta Timur, untuk meninjau langsung ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga dari Program Minyak Goreng Curah Rakyat dalam jaringan closed loop Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE).

    “Dalam dua minggu, program minyak goreng curah rakyat akan menjangkau 10 ribu pengecer yang termasuk dalam 10 ribu titik yang telah ditetapkan. Kemendag berencana untuk menaikkan targetnya menjadi 30 ribu pengecer di 10 ribu titik penjualan di pasar,” tutur Mendag Selasa, (07/06/2022) pagi.

    Mendag Lutfi menjelaskan, semua segmentasi distribusi minyak goreng curah rakyat ini dijalankan melalui aplikasi digital sehingga proses distribusi dapat dipantau secara real-time. Sehingga memungkinkan pemerintah mengetahui jika ada hambatan atau ketersendatan distribusi. Sedangkan distribusi minyak goreng curah, dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia.

    “Oleh sebab itu, kami minta pelaku usaha dalam tata niaga minyak goreng untuk mengikuti aturan pemerintah. Hal ini demi memastikan ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng curah di masyarakat,” ungkap Mendag Lutfi.

    Adapun Program Minyak Goreng Curah untuk Rakyat (MGCR), menyediakan minyak goreng curah yang dialokasikan untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO) kepada masyarakat dengan harga Rp14.000/liter atau Rp15.500/kg.

    Yang terlibat dalam program ini, adalah produsen CPO sebagai pemasok bahan baku minyak goreng, produsen minyak goreng sebagai pemasok minyak goreng curah, pelaku usaha jasa logistik eceran (PUJLE) dan distributor dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SiMIRAH), pengecer, serta eksportir.

    Minyak goreng Curah
    Ilustrasi Minyak goreng Curah. (Foto: peloporberita.com/Ist)

    MGCR, diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah, mulai berlaku pada 23 Mei 2022.

    [irp]

    Permendag ini mengatur kewajiban bagi seluruh produsen crude palm oil (CPO) dan/atau eksportir CPO, refined, bleached and deodorized palm oil (RBD Palm Oil); refined, bleached and deodorized palm olein (RBD palm olein), dan used cooking oil (UCO) untuk berpartisipasi dalam program MGCR. Sedangkan, produsen yang tidak berpartisipasi dilarang mengekspor produk-produk tersebut.

    Dalam kesempatan tersebut, Mendag juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menggiatkan kembali ekspor CPO dan produk turunannya. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk mendorong kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

    Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengunjungi Pasar Kampung Ambon, Jakarta Timur, Selasa, (07/06/2022) pagi. (Foto:Pelopor.id/Kemendag)

    “Kami juga memastikan bahwa ekspor akan berlangsung segera. Dengan begitu, kami akan memastikan bahwa harga TBS di tingkat petani juga akan baik. Target kita adalah tidak kurang dari Rp2.500/kg, bahkan setidaknya mencapai Rp3.000/kg pada kesempatan pertama,” tegasnya.

    Berdasarkan data Per 5 Juni 2022, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan 251 persetujuan ekspor (PE) untuk minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. PE tersebut adalah untuk ekspor 305.032 ton CPO dan produk turunannya. Jumlah tersebut mencakup sekitar 29 persen dari rencana ekspor untuk periode Juni yang sebesar 1.040.040 ton. []

    [irp]

  • Realisasi Anggaran 97,42%, Komisi VIII Apresiasi Kinerja Kemensos

    Jakarta – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) atas anggaran Tahun 2021 sebesar Rp108.093.553.130.000 yang telah terealisasi sebesar Rp 105.305.627.076.017 atau 97,42%.

    “Saya sampaikan apresiasi terhadap realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,42 persen. Realisasi ini tergolong tinggi di antara K/L (Kementerian dan Lembaga) lainnya,” tutur Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di ruang sidang Komisi VIII DPR, dikutip Selasa, (07/06/2022).

    Pernyataan Yandri ini, diungkapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dan Kementerian Sosial dengan topik Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023; Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021; dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2022.

    Rapat Kerja dipimpin oleh Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dihadiri Wakil Ketua Diah Pitaloka, Wakil Ketua Tb Ace Hasan Syadzily, dan para anggota yang hadir baik secara offline maupun online.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000,- telah terealisasi sebesar Rp40.243.939.732.411 (51,43%).

    “Berdasarkan up date realisasi anggaran tingkat K/L per tanggal 04 Juni 2022, Kementerian Sosial berada di peringkat pertama dari 85 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05%. Kemensos juga berada di peringkat pertama realisasi anggaran dari 34 kementerian dengan rata-rata realisasi anggaran 32,68%,” ungkapnya.

    Realisasi Anggaran 97,42%, Komisi VIII Apresiasi Kinerja Kemensos

    Sementara Yandri berharap, Kemensos terus menjaga kinerja pengelolaan anggaran. Di antaranya dengan memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan.

    [irp]

    Yandri menjelaskan, perlunya akuntabilitas termasuk untuk pengelolaan anggaran pada program prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Legislator juga berpesan agar Kemensos memedomani ketentuan pengelolaan anggaran sebagaimana ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.

    “Kami perlu mendorong Kemensos menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Agar bantuan Kemensos untuk penerima manfaat dapat lebih baik dan tepat sasaran,” kata politisi PAN tersebut.

    Risma pun memastikan, Kemensos menjaga dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, Kemensos senantiasa bekerja dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. []

    [irp]

  • Begini Peran Ormas dalam Membangun Negara Menurut Kemendagri

    Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menyampaikan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan ruang berhimpun bagi masyarakat, dan menjadi jati diri untuk menyampaikan aspirasi dalam membangun negara. Keberadaannya juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD).

    Hal ini, diungkapkan Sugeng saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, memberikan keynote speech pada Seminar Nasional bertajuk “Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menjaga Demokrasi Jelang Pemilu dan Pemilukada 2024 dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” di Hotel Ashley, Senin (06/06/2022).

    “Ormas merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat itu sendiri dengan tujuan yang sama. Ormas lahir karena mempunyai tujuan dan fungsi yang besar, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta selalu mengedepankan hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi yang ada,” tutur Sugeng.

    Sugeng menjelaskan, peran ormas dalam membangun negara antara lain ditunjukkan dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang mencapai 81 persen. Capaian tersebut, tidak terlepas dari peran ormas dalam mendukung proses edukasi politik terhadap seluruh lapisan masyarakat. Ini juga perlu dilakukan dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada 2024 mendatang.

    “Kita butuh kedewasaan bukan sekadar dari ormas tapi dari warga masyarakat untuk keseimbangan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta selalu mengedepankan hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat. Terakhir, tingkat partisipasi politik diharapkan semakin meningkat,” ungkapnya.

    Sugeng juga mengingatkan, tujuan pendirian ormas salah satunya menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan kesatuan masyarakat. Tujuan ini, menurutnya menjadi legal standing dari keberadaan ormas. Lebih lanjut ia mengimbau, agar ormas dapat berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dengan memperhatikan kesamaan tujuan, yakni memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kesatuan dan persatuan, serta menjaga toleransi. []

    [irp]

  • PM Australia Albanese akan Hadiri KTT G20 Bali

    Jakarta – Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyampaikan, bahwa dirinya akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diadakan di Bali pada November 2022 mendatang. Hal ini, disampaikan Albanese dalam pernyataan pers bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), usai pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (06/06/2022).

    “Saya menyampaikan kepada Presiden Widodo bahwa saya akan menghadiri KTT G20 di Bali pada bulan November,” tutur Albanese.

    Albanese menilai, pertemuan G20 sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini dan menurutnya bekerja sama dengan Indonesia merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi banyak tantangan yang dihadapi dalam menavigasi pemulihan ekonomi global pasca Covid-19.

    “Saya akan bekerja sama dengan Presiden Widodo untuk membantu menyukseskan KTT dan kami membahasnya pagi ini,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya akan kehadiran Albanese pada KTT G20.

    “Saya berharap Perdana Menteri Albanese dapat hadir dalam KTT G20 di bulan November, di Bali,” ucap Jokowi.

    Kepala Negara Menilai, dijadikannya Indonesia sebagai negara pertama lawatan Anthony Albanese usai menjabat sebagai PM Australia menunjukkan arti penting hubungan kedua negara.

    [irp]

    “Saya bergembira bahwa Indonesia menjadi tujuan yang pertama kunjungan bilateral Perdana Menteri Albanese, setelah dua minggu yang lalu dilantik sebagai Perdana Menteri Australia ke-31. Hal ini menunjukkan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat kedua negara,” tegas Jokowi.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi dan PM Albanese juga pernah bertemu saat Albanese menjabat sebagai Ketua Oposisi Australia.

    “Perdana Menteri Albanese bukan orang baru bagi saya, kita pernah bertemu di tahun 2020, dan Indonesia juga menjadi negara pertama yang dikunjungi pada saat beliau terpilih sebagai Ketua Oposisi di tahun 2019. Jumat lalu, kita juga melakukan pembicaraan per telepon,” tandas Presiden. []

    [irp]

  • Sistem Kesehatan Global, Menkes: Kalau Pandemi Lagi Harus Ada Cadangan Dananya

    Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ingin memformalkan pembentukan dana persiapan pandemi. Hal ini disampaikannya pada konferensi pers di sela agenda Health Working Group, di Lombok, NTB. Health Working Group kedua ini, diselenggarakan pada 6-8 Juni 2022 untuk merancang ketahanan sistem kesehatan secara global.

    “Jadi kalau ada pandemi lagi ke depannya harus ada cadangan dananya,” tutur Menkes di Lombok, Senin (06/06/2022).

    Kementerian Kesehatan RI yang memimpin pertemuan Health Working Group tersebut menegaskan, dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global, Kemenkes berfokus pada tiga hal utama, yakni pertama mobilisasi sumber daya keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

    Menurut Menkes, begitu dana persiapan pandemi sudah terbentuk, harus dicari cara bagaimana dana itu bisa digunakan untuk mengakses obat-obatan, vaksin, dan alat tes pandemi.

    Selanjutnya, fokus kedua dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global adalah mobilisasi sumber daya kesehatan esensial untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

    “Harus dibangun struktur dan mekanisme untuk memobilisasi sumber daya secara cepat dan adil sehingga tindakan medis darurat dapat diakses oleh semua negara saat krisis kesehatan terjadi, baik saat ini maupun jika terjadi ancaman kesehatan lain di masa mendatang,” ungkapnya.

    [irp]

    Usulan ini, telah didukung sepenuhnya oleh negara-negara seperti Italia, China, Argentina, Korea dan European Union. Negara seperti Amerika Serikat, India, Perancis dan Afrika Selatan juga mendukung dengan sejumlah rekomendasi seperti mekanisme pembiayaan yang lebih detail dan penekanan pada pentingnya keadilan akses pada tindakan medis esensial.

    Adapun access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, yang diluncurkan pada April 2020 oleh WHO dan para partner, menjadi wadah kolaborasi global yang inovatif.

    “Perlu mengkonsolidasikan dan memastikan model saat ini dapat diubah menjadi pendekatan yang lebih permanen, global, dan inklusif,” tegas Menkes Budi.

    [irp]

    Ketiga, optimalisasi pengawasan genomik dan penguatan mekanisme berbagi data terpercaya untuk memberikan insentif bagi kesehatan masyarakat global yang kuat.

    Dengan menggunakan platform berbagi data universal (model GISAID+) memungkinkan semua negara G20 untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dan data, tidak hanya untuk pandemi saat ini, tetapi juga pada patogen global lainnya yang memiliki potensi pandemi di masa depan.

    Seluruh negara anggota juga mendukung usulan ini dengan beberapa rekomendasi dan klarifikasi agar tidak terjadi duplikasi pada upaya global. Perlu lebih detail dalam hal aksesibilitas, benefit dan dampak bagi negara-negara.

    [irp]

    Diharapkan dapat diperoleh persetujuan oleh seluruh negara anggota G20 untuk mengakui penggunaan GISAID sebagai platform universal.

    “Kita mau memastikan ada persetujuan agar semua Lab di dunia bisa berbagi data patogen kalau ada pandemi berikutnya,” tandas Menkes.

    Sehingga jika ada pandemi berikutnya di negara lain sudah ada mekanisme untuk melaporkan data genom sequence dari patogen yang diberikan dari negara tersebut. Genome itu bisa berupa virus, bakteri, parasit. []

    [irp]

  • KemenKopUKM: UU Perkoperasian Saat ini Sudah Ketinggalan Zaman, Perlu Direvisi

    Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan revisi atas Undang-Undang (UU) tentang Perkoperasian perlu dilakukan lantaran yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah berusia 30 tahun. Dimana substansinya cenderung obsolete (ketinggalan) sehingga perlu diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan strategis terkini.

    “Seiring perubahan cepat dalam dunia usaha dan teknologi serta berbagai permasalahan yang terjadi maka diperlukan UU yang juga mampu mengakomodasi, menjawab perubahan tersebut, dan memperbaiki tata kelola perkoperasian. Dengan demikian koperasi bisa bergerak lincah, modern, dipercaya, dan terutama memberikan kepastian hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dapat menurunkan citra koperasi di kalangan masyarakat,” tutur Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (05/06/2022).

    Ia juga menjelaskan, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah munculnya koperasi-koperasi bermasalah sehingga gambaran koperasi di masyarakat kurang baik. Ini bertolak belakang dengan prinsip koperasi, bahwa koperasi dengan asas kebersamaan, kekeluargaan, demokrasi tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.

    Adapun berbagai permasalahan koperasi yang sedang dialami saat ini, antara lain penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk melakukan praktik pinjaman online ilegal dan rentenir, penyimpangan penggunaan aset oleh pengurus, di lain pihak potensi anggota tidak dioptimalkan, dan pengawasan yang belum berjalan maksimal. Selain itu, pelanggaran koperasi yang juga kerap terjadi dalam bentuk tidak adanya izin usaha simpan pinjam maupun izin kantor cabang.

    “Banyak koperasi yang dikelola tidak sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi sehingga menimbulkan malpraktek yang merugikan anggota maupun masyarakat. Pendidikan anggota dan kerja sama antar koperasi yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip koperasi tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya dan adanya ketergantungan koperasi terhadap dominasi pengurus. Padahal dalam koperasi peran anggota lah yang paling utama,” ungkap Zabadi.

    Ia juga mengungkapkan, kendala yang banyak ditemukan dalam koperasi bermasalah saat ini salah satunya adalah mekanisme pengajuan PKPU dan kepailitan oleh kreditur/anggota koperasi yang belum diatur dalam UU sehingga menyulitkan anggota yang harus menghadapi proses PKPU dan pailit. Hal ini membuat ribuan anggota koperasi bermasalah kini terkatung-katung menunggu proses pengembalian simpanannya yang rumit.

    Ahmad Zabadi
    Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi. (Foto:Pelopor.id/KemenKopUKM)

    Melihat begitu banyaknya permasalahan yang muncul, maka KemenKopUKM menilai perlu penguatan dan pembaruan dalam draf RUU Perkoperasian yang akan disusun.

    [irp]

    “Ada banyak hal yang akan diatur, salah satu yang ingin diperkuat adalah badan hukum koperasi, menguatkan pengaturan pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah, penguatan pengawasan internal, disertai sanksinya,” tegas Zabadi.

    Selain itu pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus/pengelola koperasi maupun pihak lain yang mengatasnamakan koperasi perlu disusun. Hal ini menjadi perhatian serius agar pengurus koperasi/pengelola bertanggung jawab dan taat azas terhadap semua aturan yang ada. Adapun, pembubaran, penyelesaian, dan kepailitan koperasi akan turut diatur.

    Hal krusial lainnya menurut Zabadi, adalah mempertegas regenerasi dan suksesi di koperasi dan mengatur pembatasan masa periode kepengurusan. Menguatkan pengaturan pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah dan mendorong penjaminan simpanan anggota koperasi.

    [irp]

    “UU Perkoperasian yang akan disusun bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anggota, menghadirkan tata kelola koperasi yang baik dan akuntabel, serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran ketentuan peraturan sebagaimana diatur di dalam undang-undang perkoperasian,” tandas Zabadi.

    KemenKopUKM sendiri, telah membentuk Kelompok Kerja pembahasan Naskah Akademik RUU tentang Perkoperasian yang berasal dari akademisi (ahli ekonomi, ahli hukum), praktisi koperasi, pemerhati koperasi, notaris, ahli hukum, kementerian/lembaga terkait, serta internal Kementerian Koperasi dan UKM.

    Bahkan, tim juga sudah mulai bekerja melakukan inventarisasi terkait permasalahan dan perkembangan dinamika perkoperasian. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan secara intensif per klaster RUU Perkoperasian. []

    [irp]

  • KKP Segel 4,7 Ton Ikan Impor Ilegal Asal Tiongkok dan Malaysia

    Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel 4,748 ton ikan impor ilegal asal Tiongkok dan Malaysia yang tidak dilengkapi dengan persyaratan impor sesuai ketentuan di Batam-Kepulauan Riau. Hal ini, demi memastikan kegiatan impor produk perikanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak merugikan nelayan dan industri perikanan dalam negeri.

    Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, yang memimpin langsung operasi pengawasan importasi ikan di Batam menjelaskan, bahwa ditemukan sebanyak 4,25 ton ikan makarel asal Tiongkok di Cold Storage PT. SLA dan 498 kg ikan bawal emas asal Malaysia di PT. ATN. Ia juga menyebut bahwa kedua komoditas perikanan tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi Persetujuan Impor (PI) dan Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate).

    “Indikasinya produk ini masuk secara ilegal, dan sudah ada yang beredar di masyarakat,” tutur Adin berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Senin, (06/06/2022).

    Adin juga memastikan bahwa 4,748 ton ikan impor ilegal tersebut saat ini dalam pengawasan jajaran Pangkalan PSDKP Batam, bahkan telah dilakukan penyegelan. Hal tersebut merupakan upaya menghentikan dan mencegah agar ikan ilegal tersebut tidak beredar di masyarakat.

    “Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kami, seluruhnya sudah kami segel sebagai upaya melindungi masyarakat dari komoditas perikanan yang masuk tidak sesuai ketentuan”, pungkas Adin.

    Terkait temuan tersebut, Adin menegaskan bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di bidang importasi komoditas perikanan mengedepankan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan. Oleh sebab itu, praktik impor komoditas perikanan ilegal ini akan diusut sampai ke akar-akarnya.

    KKP Segel 4,7 Ton Ikan Impor Ilegal Asal Tiongkok dan Malaysia

    “Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Trenggono, kami akan tindak lanjuti temuan ini agar tidak mengganggu iklim usaha perikanan dalam negeri,” sebut Adin.

    Lebih lanjut Adin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini terus mendalami kasus tersebut. Adin menengarai praktik importasi komoditas perikanan secara ilegal ini telah berlangsung lama.

    [irp]

    “Sedang kami dalami posisi kasusnya dan tidak menutup kemungkinan kami akan kembangkan lebih lanjut”, terang Adin.

    Sebagaimana diketahui, kebijakan impor komoditas perikanan memang dilaksanakan secara ketat untuk melindungi industri dalam negeri dan nelayan Indonesia.

    Sebelumnya Menteri Trenggono juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 yang salah satunya mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk bagi usaha importasi komoditas perikanan. []

    [irp]