peloporberita.com

Kategori: Nasional

  • Kuartal I-2022 Ekspor Kain Meningkat 14,63%

    Jakarta – Ekspor kain, meningkat pada kuartal 1 tahun ini yang secara umum didorong oleh pulihnya permintaan apparel, seiring dengan aktivitas sosial yang kembali normal pasca terkendalinya penyebaran varian Omicron. Ekspor kain (Harmonized System Code/HS Code 56 – 60) yang merupakan bagian dari industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) secara kumulatif pada Januari – Maret 2022 mencapai US$146,55 juta. Angka itu, naik 14,63% dibanding periode sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

    Sementara volume ekspor kain tercatat mencapai 30,93 ribu ton, atau meningkat 7,57% yoy. Peningkatan ekspor kain mencapai 83,93% selama Kuartal I-2022 ditopang oleh total ekspor kain Indonesia seperti kain ditenun berlapis (HS Code 59) yang meningkat 43,19% yoy, diikuti kenaikan penjualan kapas gumpalan dan tali (HS Code 56) sebesar 6,25% yoy, serta kain rajutan (HS Code 60) sebesar 12,44% yoy.

    Kepala Divisi Indonesia Eximbank Institute (IEB Institute), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank Rini Satriani menjelaskan, penggunaan platform e-commerce di tengah pandemi turut menjadi katalis positif karena penjualan ekspor kain Indonesia didukung platform yang lebih besar dari sebelumnya, sehingga mampu meningkatkan basis konsumen.

    ”Berdasarkan data yang diolah oleh IEB Institute, selama kuartal I-2022, nilai dan pertumbuhan ekspor kelima negara tujuan ekspor kain Indonesia yaitu ke Jepang sebesar US$28,33 juta atau tumbuh 13,78% (YoY), Vietnam sebesar US$18,15 juta dengan tumbuh 11,50% (YoY), Amerika Serikat sebesar US$11,07 juta atau naik 11,91% (YoY) dan India sebesar US$10,25 atau tumbuh 31,05% (YoY),” tuturnya Selasa, (14/06/2022)

    Sedangkan untuk periode yang sama ekspor kain Indonesia ke Korea Selatan mengalami penurunan 11,50% atau mencapai US$8,23 juta. Pertumbuhan ekspor kain ke negara tujuan utama mengalami peningkatan, kecuali Korea Selatan yang diakibatkan oleh tingginya kasus infeksi Covid-19 selama tiga bulan pertama pada tahun ini.

    “Permintaan yang meningkat tinggi dari Jepang seiring dengan seasonal effect berupa kebutuhan produksi pakaian untuk musim semi serta adanya pelonggaran pembatasan aktivitas per 1 Maret 2022. Selanjutnya, adanya peningkatan permintaan dari Vietnam selain dikarenakan pengendalian penyebaran infeksi Covid-19, juga disebabkan adanya pengalihan order dari Tiongkok ke Vietnam sebagai salah satu negara produsen kain,” ungkap Rini.

    [irp]

    Sementara Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan LPEI, Chesna F. Anwar secara terpisah menambahkan, LPEI memiliki program Penugasan Khusus Ekspor UKM yang diperuntukan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor untuk menjaga kesinambungan usahanya.

    “Program ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional yang diberikan Pemerintah kepada kami. Harapan kami, para pelaku dapat menggunakan program ini,” tandasnya.[]

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • Breaking News Reshuffle Kabinet, Zulkifli Hasan Jadi Mendag

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo, mengumumkan reshuffle kabinet di Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu, (15/06/2022) di Istana Negara. Berikut nama Menteri dan Wakil Menteri yang baru dilantik Kepala Negara:

    Menteri

    1. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi
    2. Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil.

    Wakil Menteri

    1. Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri
    2. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja
    3. Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). []

  • Menperin: Pakistan Bisa Jadi Pasar Potensial CPO dan Minyak Goreng Indonesia

    Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Indonesia dan Pakistan berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif, untuk memacu pertumbuhan ekonomi kedua negara. Salah satunya dengan mengakselerasi perluasan pasar ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak goreng sawit ke Pakistan.

    “Pemerintah telah memutuskan membuka ekspor minyak goreng kembali, setelah melihat kondisi pasokan yang terpenuhi di pasar domestik dan penurunan harga minyak goreng curah saat ini. Oleh karenanya, Pakistan bisa menjadi pasar yang potensial,” tuturnya pada pertemuan dengan Menteri Industri dan Produksi Pakistan, Syed Murtaza Mahmud dikutip Selasa (14/06/2022).

    Menperin menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menjalankan program percepatan distribusi CPO, refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), dan used cooking oil (UCO) melalui ekspor sejak tanggal 7 Juni-31 Juli 2022.

    “Hal ini dalam rangka optimalisasi dan stabilisasi produksi dan rantai perdagangan CPO, RBDPO, dan UCO,” ungkapnya.

    Program tersebut lanjut Agus, berlaku bagi seluruh eksportir, dengan alokasi ekspor ditetapkan sebesar 1 juta ton, dan setiap eksportir yang mengikuti program diberikan alokasi paling sedikit 10 ton kelipatannya. “Saya yakin terbitnya regulasi terkait ini dapat mempercepat impor CPO dan turunannya ke Pakistan,” sebutnya.

    Menperin berharap, pertemuan bilateral ini juga dapat memperluas hubungan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi, yaitu dengan kelanjutan perundingan Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). Hal ini dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi kedua negara pasca-pandemi Covid- 19.

    [irp]

    “Indonesia punya potensi besar, dengan jumlah UMKM sebanyak 65 juta unit atau 99% mendominasi dari total unit usaha yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi hingga 60% terhadap PDB nasional,” rincinya.

    Selain itu, UMKM di Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 119,6 juta orang atau menyumbang sekitar 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia.

    Menperin juga optimistis, peningkatkan kerjasama di sektor industri dengan Pakistan akan mendongkrak kinerja ekspor nasional. Total perdagangan kedua negara mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,65% selama 2017-2021 dan mencatat pertumbuhan positif sebesar 41,77% selama 2021-2022.

    [irp]

    Adapun pada tahun lalu, total perdagangan bilateral mencapai US$3,9 miliar dengan total ekspor US$3,8 miliar dan impor dari Pakistan sebesar US$185 juta, yang keduanya didominasi oleh sektor nonmigas. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia terus mengalami nilai perdagangan yang positif. Pada tahun 2021, nilai perdagangan tercatat sebesar US$3,6 miliar.

    Sementara itu, penanaman modal dari investor Pakistan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 telah menggelontorkan total dana sebesar US$5,45 juta untuk 155 proyek. Sektor-sektor yang merealisasikan investasinya tersebut, antara lain industri makanan, tekstil, kayu, serta kimia dan farmasi.

    [irp]

    “Minyak sawit dan minyak sawit mentah adalah produk dengan potensi ekspor terbesar dari Indonesia ke Pakistan,” tandas Menperin.

    Sedangkan Komoditas lainnya yang juga menjadi andalan ekspor Indonesia ke Pakistan, di antaranya serat stapel rayon viscose, mobil dan kendaraan bermotor lainnya, gearbox dan bagiannya, serta kertas uncoated dan kertas karton. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • Optimalkan Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes-Kejagung Konsolidasikan Pos Jaga Desa

    Jakarta – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Agung dalam mengkonsolidasikan Pos Jaga Desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menyambangi Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) ST Burhanuddin di ruang VVIP di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, pada Selasa (14/06/2022).

    “Salah satu yang dibicarakan adalah mengkonsolidasikan kembali Pos Jaga Desa. Jaga Desa ini nantinya bisa memaksimalkan penggunaan Dana Desa dengan pendampingan dari Kejaksaan Agung. Dengan pendampingan ini, nantikan diharapkan bisa menekan permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa dan perangkatnya, termasuk dalam pemanfaatan Dana Desa,” tuturnya.

    Gus Halim, sapaan akrabnya menjelaskan, tujuan kedatangannya selain untuk mempererat silaturahmi dan kerjasama dengan Kejaksaan Agung, ia juga mendiskusikan sejumlah hal yang berkaitan dengan pembinaan hukum dan kapasitas perangkat desa.

    Menurutnya, kapasitas perangkat desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana desa.

    Ia berharap, kolaborasi yang efektif dengan Kejaksaan Agung dapat mengefektifkan pemanfaatan dana desa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional level desa, ketahanan pangan nasional level desa, serta peningkatan sumber daya manusia di desa sesuai kewenangan desa.

    [irp]

    “Harapan kita adalah Dana Desa yang sudah luar biasa diturunkan ke desa-desa bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan persoalan Ketahanan Pangan menjadi prioritas dalam Dana Desa,” ungkap Gus Halim.

    Gus Halim juga menegaskan Pos Jaga Desa berperan dalam melakukan asistensi, bimbingan, dan penyuluhan hukum pada aparatur desa dan masyarakat. Menurutnya penguatan efektivitas Pos Jaga Desa Bersama Kejaksaan Agung merupakan solusi preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

    Dalam rangka Penguatan dan peningkatan peran Jaga Desa, Kemendesa PDTT dan Kejaksaan Agung telah menyepakati pembentukan Pos Komando Bersama Jaga Desa di tingkat pusat, serta penggunaan sistem berbasis teknologi informasi.

    Optimalkan Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes-Kejagung Konsolidasikan Pos Jaga Desa

    “Kita sepakat membentuk Posko Bersama di Pusat, dengan menggunakan system aplikasi, dan langsung ditindak lanjuti oleh Sekjen (Kemendesa PDTT) dan unit kerja terkait di Kemendesa,” tegas Gus Halim.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim juga mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung, atas kerjasama yang antara Kemendes PDTT dengan Kejaksaan Agung yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Menurut Gus Halim, Kejaksaan Agung telah membantu desa dengan memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dana desa.

    “Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi Kemendes dan Kejagung selama ini. Saya optimis dengan pendampingan dari kejaksaan pemanfaatan Dana Desa bisa diantisipasi sedini mungkin. Sehingga dampak dana desa lebih efektif lagi,” Ucap Gus Halim.

    [irp]

    Adapun salah satu bentuk peningkatan kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan Kejaksaan Agung dalam pengawasan penggunaan dana desa, adalah pendampingan hukum (Legal Assistance) dari Kejaksaan Agung dalam pemanfaatan dana desa, yang akan di launching di Lampung pada 15-17 Juni 2022, dan segera dilaksanakan di daerah-daerah lain seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin merespon positif dan menegaskan jika pihaknya pun akan menindaklanjuti kerja sama dengan Kemendes PDTT soal Posko Bersama itu. Ia juga menyampaikan perlunya dibentuk Tim Terpadu atau Tim Asistensi Gabungan dari Kemendes PDTT dan Kejaksaan RI.

    Melalui kerjasama ini, Burhanuddin berharap dapat bekerja efektif dalam mengawasi pengelolaan dana desa sehingga kedepan penggunaan dana desa bisa lebih efisien, tepat guna dan akuntabel.

    [irp]

    “Sebenarnya ini pertemuan yang kedua kali, kita ini kejaksaan punya program Jaga Desa yang bertujuan memberi pendampingan kepada Perangkat Desa. Peranan Jaksa (penting) untuk memberikan pendampingan pemahaman soal pertanggungjawaban keuangan,” ucap ST Burhanuddin.

    Burhanuddin mengapreasi upaya Kemendesa PDTT dalam mengawal pemanfaatan dana desa yang efektif dan akuntabel, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan Sumber Daya Manusia di Desa. Burhanuddin juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Kemendesa PDTT dengan memberikan pendampingan pemanfaatan dana desa.

    Dalam kunjungan tersebut, Gus Halim didampingi Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid. Turut serta mendampingi Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono.[]

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • MenKopUKM: Lindungi UMKM dan Konsumen dengan Redesain Model Bisnis Ekonomi Digital

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, redesain model bisnis ekonomi digital di Indonesia bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk e-commerce dalam negeri, UMKM, juga konsumen.

    Hal ini disampaikannya usai Rapat Koordinasi pembahasan lanjutan mengenai Usulan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Jakarta, Selasa (14/06/2022).

    Teten mengaku, kebijakan nasional ekonomi digital itu luas di dalamnya mencakup pengaturan data, marketplace, dan sebagainya. “Tapi, yang akan kita percepat itu mengenai revisi Permendag 50/2020 tentang perdagangan secara elektronik,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, KemenKopUKM mengundang seluruh stakeholder agar dapat memberikan masukan dan usulan terkait perubahan Permendag tersebut. “Sehingga, nantinya, Permendag itu betul-betul dan sesuai dengan kebutuhan kita,” ucapnya.

    Teten juga menegaskan bahwa langkah untuk melindungi produk dalam negeri dan UMKM harus tetap menjadikan Indonesia sebagai tempat yang atraktif bagi investasi asing. “Kita juga bukan ingin menutup pasar Indonesia untuk produk asing. Tapi, kita ingin produk asing atau impor playing field yang sama dengan produk dalam negeri dan UMKM,” tandas MenKopUKM.

    Teten berharap, pasar ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi nilainya pada 2030 mencapai Rp5.400 triliun bisa sebesar-besarnya dinikmati produk dalam negeri dan UMKM. Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan diatur. Diantaranya, mengenai Predatory Pricing yang sekarang banyak dilakukan e-commerce, termasuk Cross Border, yang berdampak pada produk UMKM tidak bisa bersaing.

    “Predatory pricing itu bisa membunuh produk dalam negeri dan UMKM. Dan itu sudah tidak masuk akal. Dimana ada kekuatan ekonomi besar yang bakar uang yang bisa membunuh UMKM,” tandasnya.

    Hal lain yang diatur adalah yang menyangkut ritel online (produk impor). “Kita ingin mereka harus impor barang dulu ke Indonesia secara konvensional, baru boleh jualan produknya di Indonesia,” sebut Teten.

    Selain itu, ia juga ingin perubahan itu mengarah pada posisi dan peran e-commerce cukup sebagai penyedia platform, bukan sekaligus jualan produknya sendiri atau produk dari perusahaan afiliasinya. “Saya ditugaskan Presiden untuk mengkoordinasikan ini, karena ini juga menyangkut kementerian lain, seperti Mendag, Menkominfo, dan Menkeu terkait pajak dan pabean,” tandas MenKopUKM.

    [irp]

    Ketua Umum Asosiasi Ecommerce Indonesia (idEA) Bima Laga dalam kesempatan yang sama menegaskan, pihaknya akan memberikan masukan yang komprehensif agar revisi Permendag 50/2020 ini bisa menciptakan ekosistem dan iklim yang membuat pasar bersaing secara sehat.

    Sementara Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah berharap, revisi Permendag 50/2020 ini bisa segera terealisasi, karena sudah lama pihaknya meminta perlakuan yang sama antara online dan offline (ritel).

    “Selain itu, perdagangan online itu belum banyak diatur. Sementara di ritel, kita ada kewajiban 80% produk kami harus lokal,” pungkas Budihardjo. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • Vaksin Perdana Wabah PMK Hewan Ternak Telah Tiba di Indonesia

    Jakarta – Vaksin hewan ternak khusus penyakit mulut dan kuku (PMK) tiba di tanah air pada minggu (12/06/2022) pukul 15.30 WIB. Vaksin yang spesifik (homolog) dengan kasus yang terjadi di Indonesia ini dikirim langsung dari Prancis melalui bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

    “Sangat menggembirakan bagi kami, karena upaya yang kita siapkan berjalan sesuai jadwal. Sesuai janji Kami vaksin akan tiba di minggu kedua Juni 2022,” tutur Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri di Jakarta, Senin (13/06/2022).

    Kuntoro menyebutkan, pada tahap pertama ini, jumlah vaksin yang masuk baru 10.000 dosis lantaran keterbatasan cargo pesawat. Namun secara keseluruhan, vaksin akan tiba kembali dalam 3 hari kedepan, dengan total 800.000 dosis.

    Nantinya, vaksin tersebut akan didistribusikan sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan peta sebaran penyakit yang terjadi saat ini. Vaksin ini, nantinya disuntikkan pada hewan sehat yang belum terkena PMK, namun berada di wilayah zona merah atau tertular.

    Vaksin Wabah PMK Hewan Ternak
    Vaksin Wabah PMK Hewan Ternak. (Foto:Pelopor.id/Kementan)

    “Jadi nanti secara bertahap akan disuntikkan pada hewan ternak di sumber pembibitan ternak, sapi perah milik Rakyat dan koperasi Susu, serta ternak sapi potong di daerah berisiko tinggi. Kita sudah susun prioritas vaksinasi berdasarkan faktor resikonya,” ungkapnya.

    Program vaksinasi ini, secara perdana akan dilakukan hari ini, Selasa (14/06/2022) dimulai dari Jawa Timur, kemudian serentak di daerah lainnya. Menurut Kuntoro, saat ini pemerintah sangat fokus dan serius menangani PMK, dan meminta masyarakat tidak panik soal ketersediaan hewan kurban.

    “Stok sapi kita cukup. Begitu pula kambing dan domba dalam kondisi sangat cukup. Ikhtiar kita untuk rakyat dan peternak sangat kuat. Kami mohon dukungannya,” tandas Kuntoro. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • Restoran Terapung Hong Kong Terpaksa Ditarik Akibat Revitalisasi Tak Berhasil

    Jakarta | Jumbo Floating Restaurant atau Restoran Terapung Jumbo Hong Kong, sebuah objek wisata terkenal yang ditampilkan dalam sejumlah film Kanton dan Hollywood, ditarik keluar kota pada Selasa (14/06/2022), setelah bertahun-tahun menjalankan upaya revitalisasi tanpa hasil.

    Jumbo memiliki panjang 76 meter dan mampu menampung hingga 2.300 pengunjung. Restoran itu pun berangkat sesaat sebelum tengah hari dari tempat perlindungan topan Pulau Hong Kong selatan, setelah berdiam di lokasi itu selama hampir setengah abad.

    Melco International Development sebagai pemilik restoran telah mengumumkan pada bulan lalu bahwa menjelang berakhirnya lisensi pada Juni, Jumbo akan meninggalkan Hong Kong dan menunggu operator baru di lokasi yang dirahasiakan.

    Mengutip AFP, Jumbo Floating Restaurant dibuka pada tahun 1976 oleh mendiang taipan kasino Stanley Ho. Pembangunannya disebut memakan biaya lebih dari 30 juta dolar Hong Kong atau sekitar USD 3,8 juta.

    Dirancang seperti istana kekaisaran Tiongkok dan pernah dianggap sebagai landmark yang wajib dikunjungi, restoran apung ini menarik pengunjung mulai dari Ratu Elizabeth II hingga aktor Tom Cruise. Restoran ini juga pernah ditampilkan dalam sejumlah film, termasuk “Contagion” karya Steven Soderbergh tentang pandemi global yang mematikan.

    Tempat berlabuh restoran di pelabuhan Aberdeen secara tradisional merupakan hotspot untuk restoran makanan laut, dan persaingan sengit untuk pelanggan hanya mendingin ketika operator Jumbo mengakuisisi pesaing terbesarnya, Restoran Terapung Tai Pak, pada 1980-an.

    Restoran itu tetap bertahan oleh industri pariwisata Hong Kong yang sedang booming, namun popularitasnya telah meredup dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum pandemi dimulai.

    Melco mengatakan bisnisnya tidak menguntungkan sejak 2013 dan kerugian kumulatif telah mencapai lebih dari 100 juta dolar Hong Kong. Kerugian itu ditambah oleh biaya pemeliharaan setiap tahun dan sekitar selusin bisnis dan organisasi telah menolak undangan untuk mengambil alih tanpa biaya.[]

  • PPP: Anggaran Penting dalam Kegiatan Parpol

    Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, anggaran menjadi hal penting dalam kegiatan Partai Politik (Parpol). Pasalnya, anggaran digunakan merealisasikan beberapa program yang telah dibuat oleh PPP.

    Program yang telah dilaksanakan PPP di antaranya, pengadaan pendidikan politik dari tingkat DPP, DPW, DPC, sampai DPAC, termasuk sekolah politik bagi perempuan. Kemudian anggaran juga dipergunakan untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, dan menjalankan keorganisasian. Selain itu, juga untuk menyelenggarakan program sinergi sosial lewat kegiatan di tingkat daerah seperti kyai kampung.

    “Banyak yang ingin kita kerjakan sebagai parpol,” tuturnya dalam acara Ramah Tamah dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol di Kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (13/06/2022).

    Adapun penyaluran bantuan keuangan, diberikan kepada 9 parpol berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilu 2019, sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

    Atas perolehan suara pada pemilu lalu, maka PPP berhak mendapat bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.000 per suara sah. Dengan demikian, total bantuan yang diterima PPP yaitu senilai Rp6.323.147.000.

    Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, diatur bahwa bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, selanjutnya dapat digunakan untuk operasional sekretariat parpol.

    [irp]

    Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan, Pihaknya dengan didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) berupaya untuk terus mendorong kenaikan bantuan keuangan Partai Politik.

    Konsekuensinya menurut Bahtiar , sesuai rekomendasi KPK, kenaikan bantuan keuangan parpol itu harus diiringi dengan komitmen mendukung implementasi pengukuran Standar Integritas Partai Politik guna penataan organisasi dan reformasi organisasi parpol. []

    [irp]

  • Sertifikasi Halal Harus Dilakukan Termasuk untuk Rumah Makan Padang

    Jakarta – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham, mengimbau pelaku usaha makanan dan minuman untuk segera mengajukan sertifikasi halal atas produknya sebagai wujud perlindungan konsumen termasuk pemilik Restoran Padang. Hal ini, disampaikan Aqil menanggapi munculnya kasus rendang babi yang viral di masyarakat.

    “Sertifikasi halal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk halal. Ini harus dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, termasuk pemilik restoran yang kita tahu biasanya menyediakan makanan halal seperti rumah makan padang,” tuturnya berdasarkan keterangan resmi yang dikutip Selasa, (14/06/2022).
    .
    Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi juga mengusulkan agar masakan padang yang ada di wilayah Indonesia dilakukan sertifikasi oleh Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM).

    “IKM bisa mengimbau ke setiap rumah makan padang untuk mendaftar sertifikasi halal di BPJPH,” tegas Aqil.

    Ia juga menegaskan, bahwa berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan sudah dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

    Muhammad Aqil Irham
    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham. (Foto: peloporberita.com/Kemenag)

    "Meskipun masih ada waktu hingga 2024, sebaiknya untuk usaha makanan dan minuman bisa segera daftar di BPJPH utk proses sertifikat halal," tegasnya.

    Aqil juga mengungkapkan bahwa pengajuan sertifikasi halal cukup mudah dan murah.

    "Tiap pelaku usaha cukup mengakses ptsp.halal.go.id untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Panduannya pun cukup jelas di sana," tandasnya. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING

  • Pemerintah Minta Masyarakat Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.4 dan BA.5

    Jakarta – Pemerintah, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi subvarian terbaru Omicron BA.4 dan BA.5 di tanah air. Meski situasi pandemi saat ini terkendali, sub varian tersebut sudah terdeteksi di Indonesia.

    Hal ini, disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta.

    “Bapak Presiden juga memberikan arahan ke kami bahwa lebih baik kita waspada, lebih baik kita berhati-hati. Karena kewaspadaan kita, konservatifnya kita, kehati-hatian kita, sudah memberikan hasil bahwa kondisi penanganan pandemi di Indonesia termasuk yang relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia,” tutur Menkes Senin (13/06/2022).

    Ia menjelaskan, varian BA.4 dan BA.5 memicu kenaikan kasus di sejumlah negara. Namun, varian tersebut memiliki tingkat kenaikan kasus, hospitalisasi, maupun kematian yang jauh lebih rendah dibandingkan awal munculnya varian Omicron

    “Hasil pengamatan kami bahwa puncak dari penularan varian BA.4 dan BA.5 ini sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omicron, kasus hospitalisasinya juga sepertiga dari kasus hospitalisasi Delta dan Omicron, sedangkan kasus kematiannya sepersepuluh dari kasus kematian di Delta dan Omicron,” ungkapnya.

    Menkes Budi pun mengonfirmasi adanya delapan kasus subvarian baru Omicron di tanah air. Menurutnya, satu pasien yang belum memperoleh vaksin booster memiliki gejala sedang dan tujuh pasien lainnya bergejala ringan atau tidak bergejala.

    [irp]

    Lebih lanjut Menkes memaparkan, berdasarkan indikator transmisi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kondisi penanganan pandemi di tanah air masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Standar WHO untuk kasus konfirmasi level 1 adalah maksimal 20 kasus per minggu per 100 ribu penduduk, sementara Indonesia masih 1 kasus per minggu per 100 ribu penduduk.

    “Positivity rate-nya juga WHO mengasih standar 5 persen, kita masih di angka 1,36 persen. Reproduction rate (Rt) atau reproduksi efektif itu juga dikasih standarnya di atas 1 yang relatif perlu dimonitor, kita masih di angka 1. Sehingga dari tiga indikator transmisi, kondisi Indonesia masih baik,” tegasnya.

    Meski demikian, pemerintah terus mengantisipasi lonjakan kasus. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mengakselerasi vaksinasi booster dan meminta masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

    Omicron
    Ilustrasi Omicron. (Foto:Pelopor.id/Pixabay/TheDigitalArtist)

    “Bapak Presiden juga memberikan arahan agar booster ini bisa lebih mudah diterima oleh teman-teman, ya setiap acara-acara besar kalau bisa diwajibkan untuk menggunakan booster. Sehingga bisa memastikan teman-teman yang mengikuti acara dari kerumunan besar itu relatif aman,” tandas Menkes Budi.

    Ia juga menegaskan, Kemenkes akan kembali melakukan sero survei sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam menghadapi pandemi.

    “Diharapkan minggu ketiga Juli atau minggu keempat Juli sudah keluar hasilnya sehingga sebelum 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, kita bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat berbasis data mengenai bagaimana penanganan pandemi ke depannya,” tandasnya. []

    [irp]

    INAYA UMPAN PANCING